arah kebijakan dan sasaran adaptasi perubahan iklim di...
Post on 02-Mar-2019
262 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Arah Kebijakan dan
Sasaran Adaptasi
Perubahan Iklim di
Indonesia
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim
Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK
Jakarta, 26-27 April 2018
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN IKLIM
ISU DUNIA
Indonesia
Negara Tropis
Negara
Berkembang
Indonesia merupakan
salah satu negara yang
paling rentan terhadap
ancaman dan dampak
dari perubahan iklim
(Banjir, Kekeringan, Sea
Level Rise, Cuaca
Eksrim)
PBB (UN / United
Nations) menyatakan
bahwa perubahan
iklim adalah tantangan
besar berskala global
Kondisi sumber daya
alam dan lingkungan
hidup di Indonesia telah
mengalami tekanan
hebat akibat berbagai
kegiatan manusia
(anthropogenic) di
berbagai sektor
Data Peningkatan GRK
Data Kenaikan Temperatur
Es di Antartika ‘Hilang” lebih cepat dari
yang diperkirakan sebelumnya !!!!!
Pemanasan global telah menganggu sistem iklim
global dan menyebabkan meningkatnya frekuensi dan
intensitas kejadian iklim ekstrim
Lebar garis menunjukkankarakter dari kejadian, yaitu lama berlangsungnya El-Nino (berkisar antara 6-18 bulan.
Kejadian El_nino semakinsering dan intensitas jugacendrung menguat dan iniberasosiasi dengansemakin kuatnyaintensitas kejadian cuacadan iklim ekstrim. Hal inidiperkirakan berkaitandengan adanyapemanasan global.
Sumber:http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/
research/1998/enso/10elnino.html
Sekitar 98% dari total kejadian bencana/tahun adalah bencana hidrometeorologi (mis: banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang)
Tren kedepan diperkirakan akan terus meningkat karena terkait antropogenik Kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata Rp. 30 Triliun/Tahun
Sumber : Sutopo, BNPB
PENGENDALIAN
PERUBAHAN
IKLIM
IMPLEMENTASI
PENGENDALIAN
PERUBAHAN
IKLIM
PARIS AGREEMENT, UNFCCC GUIDELINES
DLL
INTERNALISASI
MELEMBAGA/PELEMBAGAAN
(values, regulation, program, resources, etc)
KEBIJAKAN/
PROGRAM
SALURAN
PEMERINTAH
PELAKSANAAN di
MASYARAKAT/
AKTUALISASI CSO,
DUNIA USAHA,
MASYARAKAT
PELAPORAN DAN EVALUASI
UNFCCC dan PUBLIKMenLHK – Mainstreaming PI (2016)
PARIS AGREEMENT – NDC DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL
GOAL OF
PA
< 2°C
1.5°C
Mitigation – Adaptation and
Avert Lost and Damage
MOI
(Pendanaan, Teknologi,
Capacity Building)
• Facilitative Dialogue
• Global Stocktake
• Facilitation and
Compliance
TMS
IGRK – MRV – SRN
• NatCom
• BUR• FREL-MRV
REDD+
POLICY AND
MEASURES :
• Kebijakan/Peratur
an Perundangan
• Gakum
• Pengaturan
kelembagaan
(koordinasi,
sinergi)
Nationally Determined
Contribution
Tra
nspa
ren
cy
Fra
me
work
13 Sumber : Dirjen PPI dan Karhutla (2016)
STRUKTUR FIRST NDC
INDONESIA
NATIONAL CONTEXT MITIGATION ADAPTATION
STRATEGIC APPROACH
PLANNING PROCESS
INFORMATION TO FACILITATE CLARITY, TRANSPARENCY AND
UNDERSTANDING
TRANSPARENCY FRAMEWORK
INTERNATIONAL SUPPORTS
INDONESIA LOW CARBON AND CLIMATE
RESILIENCE STRATEGY
REVIEW AND ADJUSTMENT
14
NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan
yang rendah emisi dan berketahanan iklimdapat diunduh di http ://www.ditjenppi.menlhk.go.id
Sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia
menjunjung, memajukan dan mempertimbangkan
kewajibannya terkait dengan: hak asasi manusia
hak untuk kesehatan
hak masyarakat hukum adat
komunitas lokal
migran
anak-anak, masyarakat dengan kemampuan berbeda, masyarakat
rentan,
hak untuk membangun,
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesamaan antar-
generasi.
Pelibatan non-party stakeholders, termasuk pemerintah
daerah, sektor swasta, masyarakat umum akan
dilakukan secara terus menerus.
FIRST NDC INDONESIA
Non-Party Stakeholders
dalam Dec. 1/CP.21
Para 134. Welcomes the efforts of all non-Party
stakeholders to address and respond to climate
change, including those of civil society, the private
sector, financial institutions, cities and other
subnational authorities;
Para 135. Invites the non-Party stakeholders referred
to in paragraph 134 above to scale up their efforts and
support actions to reduce emissions and/or to build
resilience and decrease vulnerability to the adverse
effects of climate change and demonstrate these
efforts via the Non-State Actor Zone for Climate Action
platform4 referred to in paragraph 118 above;
Non-Party Stakeholders
dalam Dec. 1/CP.21
Para 136. Recognizes the need to strengthen
knowledge, technologies, practices and efforts of
local communities and indigenous peoples related to
addressing and responding to climate change, and
establishes a platform for the exchange of experiences
and sharing of best practices on mitigation and
adaptation in a holistic and integrated manner;
Para 137. Also recognizes the important role of
providing incentives for emission reduction activities,
including tools such as domestic policies and carbon
pricing;
Tujuan jangka menengah Adaptasitahun 2030
Penguatankapasitaslokal
Peningkatanpengelolaanpengetahuan
Kebijakankonvergenantaraadaptasiperubahaniklim danpenguranganresikobencana
Penerapanteknologiadaptif
Menurunkan resikopada semua sektor
pembangunan(pertanian, sumberdaya air, ketahananenergi, kehutanan,
maritim danperikanan,kesehatan,
pelayanan publik, infrastruktur dansistem perkotaan
NDC - Kebijakan dan aksi Adaptasi
1) Pra-kondisi: Pengembangan sistem informasi data kerentanan iklim nasional, SIDIK
(Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terbuka bagi publik
melalui situs http://ditjenppi.menlhk.go.id
PERMENLHK No. 33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim
Peningkatan pelaksanaan RAN-API 2014
2) Lingkungan Hidup dan Sosial Ekonomi: UU No.37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, mengarahkan pada
pertanian dan alih guna lahan yang berkelanjutan
Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS)
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan meningkatkan pendapatan
dan saat bersamaan akan menurunkan tekanan yang mengarah pada
deforestasi dan degradasi hutan primer
Peningkatan peran ProKlim untuk menerapkan bottom up approach
dalam program ketahanan iklim dan pengurangan emisi GRK di
tingkat lokal.
Pendekatan Strategis NDC
Menerapkanpendekatan
lanskap
Menyorotibest practices
Mengarusutamakanagenda perubahan
iklim ke dalamperencanaan
pembangunan
Memajukanketahanan iklimyang berkaitan
dengan pangan, air dan energi
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM:
MEMERLUKAN PROSES NASIONAL-SUB NASIONAL DAN
INTERNASIONAL YANG ITERATIVE DAN SINERGIS
NASIONAL-
SUB NASIONALUNFCCC
IPCC
KLHK – Lembaga Ilmiah
KLHK – BAPPENAS
KLHK – KEMLU
Dirjen PPI. KLHK
(2016)
KONTEKS
INSTITUSIONAL
5. Dukungan Lembaga
Internasional
(Focal Point Kerjasama
Internasional)
4. Mandat Pengendalian Perubahan
Iklim pada Ditjen PPI
mengitegrasikan Mitigasi dan
Adaptasi PI
1. Prinsip
Pembangunan RPJMN
2015-2019
(economically feasible,
socialy acceptable,
environmentally
sustainable)
2. Target
Penurunan
Emisi 26% sd
2019
3. Perubahan
kelembagaan
PermnLHK 18 Tahun
2015
KONTEKS SEKTORAL
Kehutanan
Biodiversitas
terancam
Deforestasi &
Degradasi Hutan
Kebakaran hutan
dan lahan
Emisi karbon
Teknologi
Rendah Karbon
Sea Level Rise
Biodiversitas terancam
Dampak Coastal Area
Dampak Kerusakan
Akibat Bencana
perubahan iklim
PERMASALAHAN
LINTAS
SEKTORAL
KONTEKS ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
5. Implementasi adaptasi
berbasis ekosistem dan
buatan yang masih belum
optimal
4. Rencana PI belum tersusun
secara komprehensif dan
terintegrasi nasional dan sub
nasional dan sektoral
1. Fenomena
Perubahan
Iklim
2.
Kerentanan
Perubahan
Iklim tinggi
3. Resiko dan
dampak Perubahan
Iklim tinggi
Perubahan Iklim
MITIGASI:
Melakukan langkah pencegahan penyebab
perubahan iklim
ADAPTASI:
Melakukan langkah untuk menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim
Perpres No.61/2011 tentang
RAN-GRK dan
Perpres 71/2011 tentang Tata
Cara Inventarisasi Emisi Grk
Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim
(RAN-API), 2014
Konsep Respon Perubahan Iklim
• “target penurunan
emisi GRK sekitar 26
persen pada tahun
2019 dan peningkatan
ketahanan perubahan
iklim di daerah”
AGENDA PASCA 2015
DAN PERUBAHAN
IKLIM
RPJMN 2015-2019
Tujuan pembangunan KLHK Tahun 2015-2019mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sertapengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan
rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan
Sasaran 1:Menjaga kualitas LH yang
memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran,
pengelolaan DAS, keanekaragama n hayati serta
pengendalian perubahan iklim
Sasaran 2:Menjaga Luasan
dan Fungsi Hutan untuk Menopang Kehidupan, Menyediakan Hutan
untuk Kegiatan Sosial,Ekonomi Rakyat, dan Menjaga
Jumlah dan Jenis Flora dan Fauna Serta Endangered Spesies
Sasaran 3: Menjaga keseimbangan
ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan
kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga
daya dukung fisik ruang wilayah sertakualitasnya
Menurunnya risiko dampak
perubahan iklim(S1.P6.1)
Program
Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri-LHK Nomor 39/2015 tentang Renstra KLHK
KINERJA KEMENTERIAN KINERJA PROGRAM
SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Menjaga kualitas lingkungan
hidup untuk meningkatkan daya
dukung lingkungan, ketahanan air
dan kesehatan masyarakat (S1)
Meningkatnya efektifitas
adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim (S1.P6)
Persentase penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) dari
sektor kehutanan, gambut
dan limbah sebesar 21,7%
(S1.P6.IKP)
Melestarikan keseimbangan
ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan
sumberdaya alam sebagai sistem
penyangga kehidupan untuk
mendukung pembangunan
berkelanjutan (S3)
Menurunnya luas areal
kebakaran hutan (S3.P6.1)
Luas areal kebakaran hutan
dan lahan menurun setiap
tahun (S3.P6.1.IKP)
Meningkatnya wilayah yang
memiliki kapasitas adaptasi
perubahan iklim (S3.P6.2)
Jumlah wilayah yang memiliki
kapasitas adaptasi perubahan
iklim meningkat setiap tahun
(S3.P6.IKP.2)
DNPIBP-
REDD+
KLHKemen
hut
TARGET M-A(RPJMN-RENSTRA)
2015-2019
“penurunan emisiGRK sekitar 26% pada tahun 2019
dan peningkatanketahanan
perubahan iklim di 15 daerah rentan”
Program Kerjasama/Kemitraan
Internasional (Multilateral, Bilateral dan Regional)
Program Nasional & sub-nasional
• RAN & RAD-GRK (Mitigasi pre 2020)
• Dari INDC KE NDC
• RAN API (Adaptasi)
• REDD+
• Inventarisasi GRK – MRV
• Pelibattan (peran Non-Party
Stakeholders)
Integrasi:
Ditjen
Pengendalian
Perubahan
Iklim
PERPRES
16/2015
DJPPI : dari skala RW sampai global
DJPPI dalam PermenLHK
18/2015
TAR
GET 2
02
0-2
030
(N
DC
29
-4
1 %
)
DJPPI sebagai National Focal Point – UNFCCCPerubahan Iklim sebagai instrumen kontrol internasional (MENLHK)
31Sumber : Dirjen PPI dan Karhutla (2016)
Arah Kebijakan Ditjen PPI
Meningkatkan
akurasi dan
kecepatan analisis
serta
penyampaian
informasi
peringatan dini
iklim dan bencana
Menyediakan dan
meningkatkan kualitas
data dan informasi
pendukung penanganan
perubahan iklim yang
berkesinambungan
Meningkatkan dukungan
sumberdaya pendanaan,
teknologi dan kapasitas
pengendalian perubahan
iklim melalui kerjasama
bilateral, regional dan
multilateral.
TUJUAN :
“Terwujudnya pengendalian perubahan iklim untuk peningkatan daya dukung
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan”.
2 3 41
Mengembangkan
pembangunan
rendah karbon dan
adaptif terhadap
perubahan iklim
TUJUAN :
“Terwujudnya kapasitas adaptasi eksosistem terhadap perubahan iklim nasional
dan sub nasional”.
.
RENSTRA
KLHK
2015-2019
RPJMN
2015-2019
Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi : (1) Mewujudkan keamanan
nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
(2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
(4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
(5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
(6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
(7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian kebudayaan.
RENSTRA
DITJEN
PPI
2015-2019
Arah Kebijakan
1. Mengembangkan
pembangunan rendah karbon
dan adaptive terhadap
perubahan iklim
2. Meningkatkan akurasi dan
kecepatan analisis serta
penyam-paian informasi
peringatan dini iklim dan
bencana
3. Menyediakan dan
meningkatkan kualitas data dan
informasi pendukung
penanganan perubahan iklim
yang berke-sinambungan
4. Meningkatkan dukungan
sumberdaya pendanaan,
teknologi dan kapasitas
pengendalian perubahan iklim
melalui kerjasama bilateral,
regional dan multilateral
RENSTRA
Direktorat API
2015-2019
Kegiatan Utama:
1. Menyusun kebijakan/pedoman
adaptasi perubahan iklim
2. Mengembangkan skenario iklim
sebagai salah satu acuan dalam
rencana adaptasi perubahan iklim
3. Mengembangkan Indikator
Kerentanan Perubahan Iklim
4. Mengembangkan Sistem
Informasi Data Indeks Kerentanan
terhadap perubahan iklim sebagai
pendukung pengambilan
keputusan di nasional dan sub
nasional
5. Merencanakan adaptasi berbasis
ekosistem dan buatan
6. Mengembangkan adaptasi
berbasis ekosistem
7. Mengembangkan adaptasi
berbasis buatan
8. Meningkatkan kapasitas,kuantitas
SDM dan kapasitas kelembagaan
Sasaran Strategis 1 (S1):
Menjaga Kualitas Lh Yang Memberikan Daya Dukung, Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Das,Keanekaragaman Hayati Serta Pengendalian Perubahan Iklim
Indikator Sasaran Strategis:
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat Berada Pada Selang 66,5 - 68,5 Di Tahun 2019
PROGRAMSASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pengendalian
PerubahanIklim(P6)
Menurunnyarisiko dampak
perubahaniklim(S1.P6.1)
Persentaseefektivitasupayamitigasi danadaptasi
Adaptasiperubahaniklim(K13)
Meningkatnyawilayahyang memilikikemampuan adaptasi
dampak perubahaniklim (S1.P6.1.K13)
Persentasepeningkatan jumlahwilayah yang memilikikemampuan adaptasidampak perubahaniklim
Perangkat KebijakanMenghadapi Perubahan Iklim
Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK)
Rencana Aksi
Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN-
API)
Sistem Inventori
Gas Rumah Kaca (SIGN)
Sistem Registri Nasional
(SRN)
Sistem Informasi
Data Indeks Kerentanan
(SIDIK)
Program Kampung
Iklim (ProKlim)
CAP BUILDING) ALIH TEKNOLOGI
PENDANAAN
APA YANG DIREGISTRI ?
AKSI (ACTIONS)
ADAPTASI - DATA UMUM
- DATA TEKNIS- AKSI MITIGASI
DAN CAPAIANNYA (PENURUNAN EMISI GRK)
- AKSI ADAPTASI DAN CAPAIANNYA
- PROKLIM- SUMBER DAYA
MITIGASI
JOINT ADAPTASI & MITIGASI
KEGIATAN TERKAIT LAINNYA
MRV
SUMBER DAYA (SUPPORTS)
Gambaran Umum Alur SRN PPI
36
Informasi Publik Berbasis Peta Lokasi Sebaran Aksi
Penyajian informasi dengan konsep “drill-down” yang akan mengantar pengunjung dari informasi Peta Sebaran Lokasi menuju informasi yang lebih detail
37
Strategi Adaptasi Perubahan Iklim 2015-2019
Pengembangan Kapasitas
Nasional dan Daerah
Pengembangan
Konwledge Management dan
Informasi
• BIMTEK SIDIK
• BIMTEK Rencana Adaptasi
• BIMTEK PROKLIM
• Pengembangan SIDIK online
• Penyusunan skenario iklim
• ARIMBI
• SIAPI
Strategi
2015-2019
Mainstreaming Kebijakan
dan Peraturan
Fasilitiasi Implementasi
Adaptasi
Rencana Aksi, Mobilisasi,
Optimalisasi dan konvergensi
Adaptasi
Rancangan Program dan Kegiatan sejalan dengan Kerangka RAN-API
3
9
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
KETAHANAN EKONOMIKETAHANAN SISTEM
KEHIDUPAN
KETAHANAN EKOSISTEM
PENGUATAN SISTEM PENDUKUNG
KETAHANAN WILAYAH KHUSUS
Knowledge Management, Perencanan dan Keuangan/Anggaran, PengembanganKapasitas, Monitoring dan Evaluasi
Tujuan Utama
Sasaran
Sumber : Bappenas (2014)
MEKANISME KERJA ADAPTASI PI
KRAPI
MODEL KAJIAN, a.l :
- TARAKAN, MALANG RAYA, LOMBOK, SUMSEL, DAS
CITARUM (ADB), NTT (SPARC – UNDP)
Intervensi Program:
SIDIKForum NasionalPert. Koordinasi
Peraturan MENLHKNo. 33 Tahun 2016
PERMEN LHK No.33 Tahun 2016 tentangPEDOMAN PENYUSUNAN AKSI ADAPTASI PI
Identifikasitarget cakupan
wilayahdan/atau
sektor spesifik
Perumusanmasalah
dampak PI
Pelaksana-an kajian
kerentanandan risiko
iklim
Penyusu-nan pilihanadaptasi PI
Penentuanprioritaspilihan
adaptasi PI
Penginte-grasianpilihan
adaptasidalam
pemba-ngunan
Pedoman bagi K/L, lembaga non pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/kotadalam menyusun upaya adaptasi PI ke dalam proses pembangunan wilayahdan/atau sektor spesifik
Dasar penyusunan RAD atau RA Sektoral dalam mempertajam RAN API
Peraturan Adaptasi PI
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 TentangPedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan DampakPerubahan Iklim
• Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P.1/PPI/SET/KUM.1/1/2018 Tentang PedomanPenilaian Registrasi Pakar Terkait Adaptasi PerubahanIklim
• Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P.2/PPI/SET/KUM.1/1/2018 Tentang PedomanFasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi PerubahanIklim Di Daerah
Pengembangan dan
Implementasi Kebijakan
(top down approach)
Aksi dan Inisiatif Masyarakat
(bottom up approach)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
• Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian PerubahanIklim No.P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang PedomanPelaksanaan Program Kampung Iklim
• Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian PerubahanIklim No.P5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang PedomanPenghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi AdaptasiPerubahan Iklim Berbasis Masyarakat
Dasar Hukum - ProKlim
Program berlingkup nasional yang dikelola olehKemenLHK dalam rangka:
meningkatkan keterlibatan masyarakat untukmelakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadapdampak PI dan penurunan emisi GRK serta
memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasidan mitigasi PI yang telah dilakukan oleh masyarakatpada suatu lokasi
Pengertian ProKlim
Syarat Pengusulan ProKlim
Kelompok masyarakat sebagai penggerakkegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspekpendukung yang dapat menjamin keberlanjutanpelaksanaan dan pengembangan kegiatanadaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkatlokal.
Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahaniklim pada lokasi yang diusulkan telahdilaksanakan sekurang- kurangnya 2 tahunsecara berkelanjutan.
Penguatan Pelaksanaan ProKlim
Program Apresiasi
Gerakan Nasional
Pro
Klim
lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan
paling tinggi setingkat kelurahan atau desa,
atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara
berkesinambungan
Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis
Komunitas
Identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim
Identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah
kaca
Pengembangan dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan kelembagaan masyarakat
Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim tingkat lokal
Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
tingkat lokal berbasis masyarakat
Peningkatan kapasitas akses sumberdaya
pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Lingkup Kegiatan ProKlim
Kegiatan ProKlim
•Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor
•Peningkatan ketahanan pangan
•Pengendalian penyakit terkait iklim
•Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi
Adaptasi
• Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
• Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi
• Budidaya pertanian rendah emisi GRK
• Peningkatan tutupan vegetasi
• Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Mitigasi
Aspek Keberlanjutan ProKlim
Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana iklim
ProKlim
Pratama
Lokasi yang telah
melaksanakan
sampai dengan
50% kegiatan
ProKlim
ProKlim Madya
lokasi yang telah
melaksanakan
antara 51-80%
kegiatan ProKlim
Nominasi
ProKlim Utama
lokasi yang
telah
melaksanakan
>81% kegiatan
ProKlim
Nominasi
ProKlim Lestari
lokasi yang telah
mendapat
penghargaan ProKlim
Utama dan telah
mereplikasi kegiatan
ProKlim minimal ke-10
lokasi lain yang
selanjutnya
didaftarkan sebagai
Kampung Iklim
Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas ProKlim
Nominasi Apresiasi
Kategori ProKlim
Kategori ditetapkan berdasarkan data registrasi
PENYERAHAN APRESIASI PROKLIM DALAM PEKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM
Kebijakan Pendukung
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/8595/33 tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Banjir serta Kebakaran yang
Ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia
Dukungan Pemerintah Provinsi untuk melakukan kegiatan koordinasi, pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk mendukung API, pembinaan dan pengawasan, pendampingan SDM dan pembiayaan sarpras
Dukungan Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan, penanganan perubahan iklim melalui ProKlim ........dst.............
Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha
• Peraturan MenLHK No. 60 NOMOR: P. 60/Menlhk-Setjen/2015 tentang PeranMasyarakat dan Pelaku usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH danKehutanan terselenggaranya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan• Peran pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan kehutanan bertujuan untuk:a. meningkatkan kepedulian pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat, perlindungan . dan pengelolaan sumber daya alam;b. memperkuat kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dan
masyarakat;c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakatd. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.• Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
antara lain dilakukan dengan :a. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat;b. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan rnasyarakat;c. kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda.
KALTARA
Sebaran Lokasi Pengusulan & Penerima Trophy
ProKlim
per Provinsi Tahun 2012-2018
27
82 8
199 9
70 1
28
94 12
7 9
4
28 2
28
47
24
28
187 10
2
8
4352
95 3
49 6
23
307 47
194 11
142 7
Keterangan:
Jumlah
Pengusulan
Jumlah Trophy
16
12
11
121 5
21
1
3
1
Tren Jumlah Lokasi-Kab/Kota-Provinsi Pengusulan2012-2018
71
185
159
220
293
447
588
43 45 43 3545
112
237
15 14 18 22 25 26 32
0
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Lokasi Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Provinsi
Roadmap ProKlim menuju Tahun 2030
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Memperkuat kelembagaan
Memperkuat kapasitas pemerintah daerah
dan masyarakat
Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah
Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan
Menyebarluaskan keberhasilan di tingkat lokal untuk mendorong proses replikasi
Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk pengalokasian sumber daya yang memadai
10
.00
0 P
roK
limd
i 20
30
https://www.antaranews.com/berita/599338/menteri-lhk-minta-program-
kampung-iklim-diperbanyak
Terimakasih
Direktorat Adaptasi Perubahan IKlimDirektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananGedung Manggala Wanabhakti, Blok 7 Lantai 12
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270Telp/Fax. 021 5747053, Email: proklim.klhk@gmail.com
Web: proklim.menlhk.go.id, Twitter: @ProKlim_KLHK
top related