analisis program pemberdayaan masyarakat dalam …
Post on 03-May-2022
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)
SKRIPSI
Oleh
MURSIDIN
105711122916
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)
SKRIPSI
Oleh
MURSIDIN
10571122916
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ii
PERSEMBAHAN
Melalui Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
penulis persembahkan karya ini untuk Kedua orang tua penulis. Terima
kasih untuk Limpahan kasih sayang,dukungan, doa Dan materi. Yang
selalu memberikan hal terbaik.
Serta penulis juga berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya
yang senantiasa membimbimbing, memberikan dukungan dan motivasi
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
MOTTO HIDUP
“Tantangan adalah peluang”
iii
]
iv
v
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita sekalian sebagai umat
yang senantiasa ingin menyempurnakan akhlak mulia untuk mencapai derajat
yang tinggi di sisi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada
hamba-Nya, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kepadanya kita
mencontoh baik dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Maupun dalam
hubungan kita dengan sesame manusia, dan segala makhluknya. Semoga
Shalawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya dan kepada seluruh
sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.
Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah, nikmat yang tiada ternilai
manakala telah berhasil menyusun suatu penulisan skiripsi yang berjudul
“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan
(Studi Desa Simbang Kecamatan Pamboang)”. Skiripsi yang penulis buat ini
bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Mudah-mudahan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam
rangka membangun khazanah pemikiran yang ada dalam dunia Pendidikan.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada kedua orang tua penulis ibu Markuma dan bapak Arif yang senantiasa
memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa
pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta ada Mursida, Harfia, Mahmuddin,
Mahmin. yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir
vii
studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan
doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah
yang tidak terputus di kehidupan baik dunia maupun akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga
dapatlah terwujud kendatipun dalam bentuk sederhana. Oleh sebab itu ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada :
1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE., M. Si Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Asdar, SE., M.Si Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM selaku Pembimbing I yang
senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan
penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Ibu Warda, SE., ME selaku Pembimbing II yang telah berkenan
membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Segenap Staff Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
viii
8. Seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan
do’a untuk kemudahan dan keberhasilan kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan
Kepada Penulis.
10. Kepada Sahabat Se-Perjuanganku, Muhammad Faisal, muh. Assar, dan
Ishak dari smester 2-5 membangun usaha Bersama yang dikenal oleh
banyak orang sebagai ouner MAHASISWA KREATIF KRIPIK PISANG.
Yang perna membesarkan nama kami di kota makassar dan melanglang
buana dari kelas ke kelas lain, Dari jurusan ke jurusan lain, dari fakultas
ke fakultas lain, hingga dari kampus unismuh ke kampus lain yang ada
dikota makassar.
11. Terimakasih kepada sahabatku tercinta senantiasa mensuport dan
membersamai terimakasih banyak. teman-teman SOLA PAI TAU
WISUDA ada Via,dika,arii,naim,risal. selalu mengawal dan memberi
motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-tenku yang selalu hadir dalam iringan perjalananku
kepada hikmah, kepada risna, kepada reza terimakasih banyak atas
segala dorongan nya.
13. Kepada kakanda saya abd. Raswin, Syarman alamsyah, terimakasih
banyak atas petunjuk dan wejangan wejangannya.
14. Kepada seluruh teman seperjuangan kelas EP16F dan Teman teman
Cartel 16 yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungannya
selama ini.
ix
15. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan dan
mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Keluarga Besar dan Alumni (FKMM) yang telah memberikan
motivasi dan dukungannya selama ini.
17. Terimakasi dan penuh syukur saya tak lupa ke pada GRAB. Telah
membantu memenuhi kehidupan dan perongkosan sehari-hari selama
kuliah di makassar. Terima kasih banyak pihak GRAB dan Masyrakat
kota makassar senantiasa menggunakan layanan aplikasi grab.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi
ini berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi, Namun berkat
bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan
hati terbuka penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Walaupun disana-sini terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap
bahwa diatas kekurangan dan kesederhanaan penulisan ini, hendaknya
dapat pula bermanfaat untuk kepentingan Nusa, Bangsa, dan Agama.
Aamiin.
Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Makassar, 08, Juli 2021
MURSIDIN 105711122916
x
ABSTRAK
Mursidin, 2021. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Bapak Agus Salim dan Ibu Warda.
Badan usaha milik desa (BUMDES) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Mengigat pentingnya Badan Usaha milik Desa bagi masyarakat desa maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada bumdes guna mengembangkan ekonomi khususnya Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Lokasi penelitian ini di Desa Simbang, kecamatan Pamboang, kabupataen Majene. Informan dari penelitian ini antara lain kepala desa simbang, pengelolah BUMDES dan beberapa masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik yaitu observasi wawancara, dan dokumen.
Hasil dari penelitian ini dilihat dari aspek peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengetasan kemiskinan khususnya di BUMDES (badan usaha miliki desa) bahwa akibat adanya program BUMDES di Desa Simbang telah berhasil memberi dampak dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pengentaskan kemiskinan. antara lain dengan adanya pembangunan unit Gedung Olahraga, unit Simpan Pinjam, dan Unit BriLink yang berdampak pada kebutuhan masyarakat desa lebih terbantu dan lebih terjamin karena mendapat bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha yang dapat membantu perekonomian mereka.
Kata Kunci : Peranan, Program Pemberdayaan Masyarakat (BUMDES)
xi
ABSTRAC
Mursidin, 2021. Analysis of Community Empowerment Programs in Poverty
Alleviation. Thesis, Faculty of Economics and Business. University of
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Agus Salim and Mrs. Warda.
Village-owned enterprises (BUMDES) are instruments of local economic
empowerment with various types of businesses in accordance with the potential
of the village. Given the importance of Village-owned Enterprises for village
communities, it is determined that villages receive financial assistance from the
district or city government in the form of village funds which are channeled to the
bumdes to develop the economy, especially Simbang Village, Pamboang District,
Majene Regency. This thesis uses qualitative research that aims to analyze the
role of Community Empowerment Programs in Poverty Alleviation. The location
of this research is in Simbang Village, Pamboang sub-district, Majene district.
Informants from this study included the head of the simbang village, the
BUMDES manager and several communities. Data collection in this study used
three techniques, namely observation, interviews, and documents.
The results of this study are seen from the aspect of the role of the Community
Empowerment Program in poverty alleviation, especially in BUMDES (village-
owned enterprises) that due to the BUMDES program in Simbang Village, it has
succeeded in having an impact with the aim of improving the community's
economy in alleviating poverty. among others, by the construction of a Sports
Building unit, a Savings and Loan unit, and a BriLink Unit which has an impact on
the needs of the village community being more assisted and more secure
because they receive loan assistance for business development that can help
their economy.
Keywords: Role, Community Empowerment Program (BUMDES)
xii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………… ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………… iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………… v
HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………………. vi
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….... vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA ……………………………………………. ix
ABSTRAC ………………………………………………………………………... x
DAFTAR IS……………………………………………………………………….. xi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL xv
LAMPIRAN ………………………………………………………………………. xvi
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
II. TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Pengertian 6
B. Tinjauan Empiris 17
C. Kerangka Pikir 20
III. METODE PENELITIAN 22
A. Jenis Penelitian 22
xiii
B. Fokus Penelitian 22
C. Pemilihan Lokasi 22
D. Jenis Dan Sumber Data 23
E. Pengumpulan Data…………………….………………………..24
F. Instrumen Penelitian 25
G. Metode Analisis Data 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………… 32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………………………... 32
B. Karakteristik Informan ………………………………………… 47
C. Hasil Penelitian Dan Penyajian Data ………………………. 48
D. Hasil Pembahasan ……………………………………………. 58
BAB V PENUTUP……………………………………………………………….. 65
A. Kesimpulan …………………………………………………… 66
B. Saran ………………………………………………………….. 67
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. 68
LAMPIRAN …………………
xiv
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin. 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu………………………..……………………… 18
Tabel 4.1 Data Penduduk …………………………………………………….. 39
Tabel 4.2 Nama-Nama Informan Penelitian ………………………….. 47
Tabel 4.3 Daftar Pinjman Usaha BUMDES ………………………………….. 54
xv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir 24
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Simbang ………………………………….… 36
Gambar 4.2 Struktur Pengurus Bumdes Tuo Marendeng ………………….. 45
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan
terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang
besar pula. BAPPENAS (1998) juga mengatakan “Upaya menanggulangi
kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima
aspek yaitu, pengembangan sumberdaya manusia, penyedian modal kerja,
penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan
kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada
penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan
tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatan sendiri,
menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara
memadai dan berkelanjutan”.
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di
Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi
tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan
dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan
juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar)
artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan
perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi
perkapita yang juga rendah.
Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal
dan menjadi dambaan suatu masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila
2
berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi
dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal
tersebut.
Namun pada kehidupan nyata, masalah-masalah social terus menjadi
bahan perbincangan dan bahkan menjadi agenda pembahasan negara yang
sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial
tersebut adalah tentang pengentasan kemiskinan khususnya di negara
Indonesia ini, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang mencoba
memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.
Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar
masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. melalui
program Badan usaha milik desa (BUMDES) merupakan instrument
pemberdayaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai
dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
secara mandiri sebagai priotas mendesak, khususnya terhadap masyarakat
yang ada di desa.
Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk memberi
ketrampilan, dan kerajinan dalam membentuk perekonomian perdesaan. Di
daerah tersebut masih sulit mebangunan sarana dan prasarana
pembangunan desa. di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang
perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya, rata-
rata pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, beternak, dan ada juga yang
menjadi buruh di daerah berkembang.
3
Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang masih rendah tingkat
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Akibat dari tertinggalnya
perekonomian perdesaan maka pemerintah mengadakan pelatihan, dengan
tujuan membentuk karakter setiap pemuda dalam membangun perekonomia
desa. Di daerah tersebut masih kurang banyak fasilitas dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Majene Tahun 2015-2019 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (%)
Tahun Jumlah penduduk Miskin %
2015 18, 42
2016 17, 29
2017 16, 40
2018 15, 29
2019 15, 05
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene.
Mengigat pentingnya Badan Usaha milik Desa bagi masyarakat desa
unutuk Mengembangkan Ekonomi Desa, Maka di tetapkan desa memperoleh
bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota yaitu berupa dana
desa yang di salurkan kepada bumdees guna mengembangkan ekonomi di
Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan adanya
4
Bumdes Maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari
tingkat masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.
Bumdes Hadir karna adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu
pemerintah membentuk bumdes sebagai bentuk pemerintah untuk
menembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan
sosial penduduk di Kabupaten Majene merupakan masalah yang perlu
mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.
Dari alasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian
lapangan yang berjudul ”Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Simbang
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka
dapat di rumuskan permasalahan yang akan ditelit yaitu : Apakah peranan
program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Simbang Kecamatan
Pamboang Kabupaten Majene?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui peranan Program Pemberdayaan Masyarakat
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengentasan Kemiskinan di
Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
5
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi,
informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang
berminat dibidang ini:
1. Diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca
mengenai strategi program pembangunan desa dalam
pengentasan kemiskinan. akan membawa perkembangan
terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai
pertimbangan sekaligus rujukan Pemerintah Desa terutama dalam
Pengentasan Kemiskin Desa Simbang Kecamatan Pamboang.
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah
Desa dalam pengambilan kebijakan.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu
daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-
studi selanjutnya.
4. Bagi universitas penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi
sebuah karya yang melengkapi pengetahuan dan wawasan yang
ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Pengertian Desa
Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat
asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merajuk pada
suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang
jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural
dan village yang dibandingkan dengan kota dan perkotaan. Beberapa
para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya
masing-masing.
Menurut R.Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis
mendifinisikan desa sebagai “suatu hasil perwujudan antara kegiatan
sekelompok orang manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan
itu ialah satu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh
unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politisi, dan kultural yang saling
berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan
daerah lain.”
Kuntjaraningrat mendifinisikan desa sebagai komunitas kecil yang
menetap disuatu daerah, sedangkan Bargel mendifinisikan desa sebagai
setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa
dalam tiga aspek, yaitu:
a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan
dengan penduduk kurang dari 2.500.
7
b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan
yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat
informal diantara sesama warganya.
c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan
dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.
Sorokoin dan Zimerman mengemukakan sejumlah faktor yang
menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata
pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan
diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis
wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan
dan pedagang kecil. Ciri lainnya yang nyata terlihat, produksi pertanian
yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan
bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan nasional dan di bawah kabupaten.
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul
“Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak
asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi
pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah
8
desa tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator
yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, termasuk
pengawasan pepresentatif terhadap peraturan desa.
a. Karakteristik Pedesaan
Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan
desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya.
Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik
sebagai berikut:
1. Peranan kelompok primer sangat besar.
2. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok
masyarakat.
3. Hubungan lebih bersifat homogen.
4. Struktur masyarakat bersifat homogen.
5. Tingkat mobilitas sosial rendah.
6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit
ekonomi.
7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur
kependudukan.
Sorokoin dan Zimerman mengemukakan sejumlah faktor yang
menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata
pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan
diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis
wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan
dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat yaitu produksi pertanian
yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.
9
Secara psikologis masyarakat desa cenderung suka curiga
terhadap orang luar. Namun demikian, masyarakat desa dapat bersifat
hemat, cermat, dan menghormati oranglain yang terkadang sulit
ditemukan di perkotaan.
b. Tipologi Desa
Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti
mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata
pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik
dasarnya. Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11
Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di
Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:
1) Desa Swadaya (Tradisional)
Desa swadaya merupakan desa yang peling terbelakang
dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat
istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat
rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada
alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:
a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor
primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara
tradisional).
b) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah
pertahun.
c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang
lulus sekolah dasar.
10
e) Prasarana masih sangat kurang.
2) Desa Swakarya (Transisi)
Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami
perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah
memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih
kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan
mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-
ciri desa swakarsa sebagai berikut:
a) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer
ke industri, penduduk desa mulai melupakan teknologi pada
usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai
berkembang.
b) Produksi desa masih pada tingkat sedang yaitu 50-100 juta
rupiah setiap tahun.
c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6
lembaga yang hidup.
d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat
sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang
telah luls sekolah lanjutan.
e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling
tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di mayarakat.
f) Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam
pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.
3) Desa Swasembada (Maju/Berkembang)
11
Desa swasembada merupakan desa yang memiliki
kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek
sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju
dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola
tradisional. Sarana dan prasarana lengkap dengan perekonomian
lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan
sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai
berikut:
a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa
dan perdagangan.
b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100
juta rupiah pertahun.
c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian
masyarakat masih menggunakannya.
d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai
dengan fungsinya dan telah hidup.
e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat
60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa
yang telah lulus perguruan tinggi.
f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan
gotong-royong dalam pembangunan desa.
Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan
masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan,
12
gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda
dari desa yang jaraknya jauh dari kota.
c. Pemerintahan Desa
Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan
berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan
konsekuensi logis dala penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-
hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa
sebagai berikut:
a) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
b) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau
subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan
sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa
bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu ke Bupati.
c) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan
bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.
Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk
13
melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian
yang saling menguntungkan.
d) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang
berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam
hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan
belanja desa, dan keputusan kepala desa.
e) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya
sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai
mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan
masyarakat desa.
f) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa,
bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan
lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman
desa.
g) Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala
desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau
sengketa dari para warganya.
Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem
pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan
pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai
pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran
pemimpin desa atau perwakilan lain
yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Susunan
pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan
Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu
14
perangkat desa yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.
BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang
ada di desa dan berfungsi menayomi adat istiadat, membuat peraturan
desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
melakukan pengwasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
2. Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau
kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung
adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya
untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu
masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat
dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan
diri secara mandiri.
Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya
(empowerment) atau penguatan (strengthening). Masyarakat berasal dari
Bahasa Inggris yaitu society yang berarti kawan, dan berasal dari Bahasa
Arab yaitu syik yang berarti bergaul. M. Munandar (Soelaeman:2009)
Pemberdayaan membentuk individu dan masyarakat menjadi
mandiri. Kemandirian tersebut merupakan kemandirian berfikir, bertindak
dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, pemberdayaan
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik
bagi seluruh masyarakat.
Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah
“upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat
kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,
15
kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang
berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut
Sumaryadisebagai berikut:
a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral
dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat
adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan
kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara
sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup
berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat
tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang
dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Desa seringkali diidentikan dengan daerah tertingal baik dari
infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Padahal, potensi sumber
daya alam di desa begitu berlimpah dan diperlukan sumber daya alam
yang mumpuni agar bisa dioptimalkan dengan baik. Bukan mereka tidak
mampu, tetapi seringkali pengetahuan yang terbatas menjadikan mereka
tidak mampu mengolah kekayaan alam di sekitar menjadi optimal dan
juga menyejahterakan masyarakat.
16
Dari sinilah muncul Lembaga-lembaga sosial masyarakat bahakan
pemerintah itu sendiri membuat sebuah program pemberdayaan
masyarakat desa yang bersifat revolusioner.
Pemberdayaan masyarkat merupakan salah satu program
pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada
agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.
Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua
bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi
masyarakat, teknologi, dan pendidikan.
Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi
merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian
desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga,
BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat
lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan,
workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan
sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan
perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Program pemberdayaan tersebut diharapkan mampu membina
mereka untuk bisa bersaing di era gobal ini. Program pemberdayaan
masyarakat desa di bidang ekonomi termasuk kedalam program yang
sangat penting. Tujuannya untuk membuat masyarakat desa mandiri dan
juga sejahtera.
Banyaknya potensi alam yang dimiliki jika diolah dengan baik akan
bisa menyehaterakan masyarakat desa setempat. Karena itu pemerintah
17
pusat membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat salah
satunya di bidang ekonomi. Adapun program tersebut yang didirikan oleh
pemerintah desa yaitu, salah satunya adalah BUMDES.
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal
dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan
yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan
dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan
berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.
Di Jawa Barat contohnya, BUMDes ini bisa disinkronasikan
dengan desa digital. Dimana potensi BUMDes bisa dilihat dari akun desa
digital juga tersebut kemudian. peningkatan saran dan prasarana, dan
lain sebagainya. dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang
ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta
kesejahteraan masyarakat.
4. Pengertian Kemiskinan
Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai
aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-
macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan
menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi
pendapatan. Para sosiolog mengkajinya dengan menggunakan istilah
kelas, stratifikasi, dan marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-
masalah social lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat
18
tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan
kondisi sosial masyarakat secara umum.
Menurut Levitan mendifinisikan kemiskinan sebagai kekurangan
barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller,
kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk memenuhi kebutuhan sosial
yang terbatas. Para ekonom berpandangan bahwa kemiskinan
didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti
rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang
cukup mapan untuk tempat bergantung hidup ( Nur Khoirin 2014 : hal 20).
B. Tinjauan Empiris
Dalam penelitian ini mengambil beberapa sumber referensi penelitian
sebelumnya,yaitu :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Tahun Nama Tempat Penelitian
Permasalahan Hasil Penelitian
1 2018 Ummi
Nurul
Hidayah
Kec.
Karangtenga
h Demak
Analisis Strategi
Program
Pembangunan
Desa Dalam
Pengentasan
Kemiskinan
Perspektif
Ekonomi Islam
Berdasarkan dari
hasil wawancara
dengan bapak
Ahmad Zaeni
pemberdayaan yang
berlangsung di Desa
Tambakbulusan.
Tujuan dari
pemberdayaan
dalam meningkatkan
kemandirian
19
masyarakat mulai
mengena pada
masyarakat. Hal ini
ditunjukan dengan
kemampuan
masyarakat dalam
menganalisis
kebutuhan
masyarakat sendiri
untuk bersama
disepakati dalam
Musdus dan
Musbangdes
sehingga
pembangunan dapat
terlaksana dan
kebutuhan
masyarakat dapat
terpenuhi.
2 2013 Wirda afni Desa Teluk
Lecah
Kecamatan
Rupat
Kabupaten
Bengkalis
Analisis
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa Di Desa
Teluk Lecah
Kecamatan
Rupat
Kabupaten
Bengkalis
Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Di Desa Teluk
Lecah Kecamatan
Rupat Kabupaten
Bengkalis hasilnya
Tidak Baik. Dari
pengamatan peneliti
dilapangan dan dari
beberapa sumber
yang peneliti
wawancarai bahwa
Hal ini disebabkan
kurang adanya
kerjasama antara
Pemerintahan Desa
dengan Masyarakat
Desa. Dengan
demikian
pembangunan di
desa ini tidak bisa
berjalan dengan
mestinya.
20
3 2019 Yuni
Kurniawati
Kabupaten
Lamoung
Utara
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pembangunan
Desa Di Desa
Mulyorejo 1
Kecamatan
Bunga Mayang
Kabupaten
Lampung Utara
Berdasarkan hasil
penelitian mereka di
jamica, Goldsmith
dan Blustain
berkesimpulan
bahwa masyarakat
tergerak untuk
berpartisipasi jika:
a. Partisipasi itu
dilakukan melalui
organisasi yang
sudaha dikenal atau
yang sudah ada si
tengah-tengah
masyarakat yang
bersangkutan.
b. Partisipasi itu
memberikan
manfaat langsung
kepada masyarakat
yang bersangkutan.
c. Manfaat yang
diperoleh melalui
partisipasi itu dapat
memenuhi
kepentingan
masayarakat
setempat.
d. Dalam proses
partisipasi itu
terjamin adanya
kontrol yang
dilakukan oleh
masyarakat.
4 2018 Haryadi Desa
Mantang
Lama
Kecamatan
Mantang
Kabupaten
Peran Kepala
Desa Dalam
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa Pesisir
(Studi Kasus
Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan
bahwa kepala desa
sudah berusaha
semaksimal
mungkin mengajak
21
Bintan Pembangunan
Pelantar Di
Desa Mantang
Lama
Kecamatan
Mantang
Kabupaten
Bintan 2015)
serta menghimbau
masyarakat untuk
ikut berpartisipasi
dalam
pembangunan di
desa namun
masyarakat tidak
begitu merespon
hanya sedikit orang
yang merespon.
Kebijakan
pemerintahan desa
merupakan salah
satu produk hukum
karena setiap
pemerintah desa
secara hukumpun
memiliki wewenang
tersebut. Meskipun
berskala kecil dan
lokal yang
mencakup wilayah
administrasi desa itu
sendiri, secara
undang-undang
kebijakan formal
dilevel desa tertuah
dalam bentuk
peraturan desa,
secara struktur
undang-undang dan
ketatanegaraan,
peraturan desa
merupakan bentuk
tindak lanjut serta
penjabaran dari
peraturan yang lebih
tinggi, bukan untuk
menjalankan
otonomi secara
independen,
malainkan tanggung
jawab otonomi desa
22
tetap ada di bawah
wewenang dan
pengawasan
pemerintah
kota/kabupaten.
Meskipun
5 2018 Muhamma
d Nafiudin
Kab. Batang Dana Desa Dan
Pengentasan
Kemiskinan:
Studi
Implementasi
Dana Desa Di
Desa
Jambangan,
Kecamatan
Bawang,
Kabupaten
Batang
Melalui analisis data
hasil penelitian ini
diketahui bahwa:
1)Implementasi
dana desa bisa
dikatakan berjalan
dengan baik, dilihat
dari prosesnya ini
sesuai petunjuk
yang sudah
ditetapkan oleh
pemerintah melalui
pedoman Buku
Saku Dana Desa.
Hal ini karena
pelaksanaan dana
desa sudah melalui
tahap perencanaan,
musyawarah desa
yang melibatkan
masyarakat,
pembuatan
peraturan desa,
pelaksanaan dan
pelaporan ke
gubernur. Dilihat
dari alokasinya
anggaran pada
tahun 2016
Rp619,925 juta
digunakan untuk
infrastruktuk dan
Rp38,5 juta untuk
pemberdayaan
masyarakat.
2) program dana
23
desa punya dampak
untuk
mempermudah
mobilitas
masyarakat, saluran
irigasi semakin baik
yang bisa
meningkatkan hasil
panen,
bertambahnya
pengetahuan dan
terciptanya
kesadaran
masyarakat. Dana
desa sudah mampu
mengurangi angka
kemiskinan,
meskipun dana desa
lebih banyak
digunakan untuk
pembangunan
infrastruktur dari
pada untuk
pemberdayaan
masyarakat.
C. Kerangka Pikir
Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan
adalah program pembangunan desa. Pembangunan desa adalah
pembangunan yang berbasis pedesaan maka dalam mewujudkan tujuan
pembangunan desa terdapat empat jenis strategis yaitu strategi
pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang responsip terhadap
kebutuhan masyarakat desa, strategi terpadu. Dengan demikian harus
memiliki strategi program pembangunan desa untuk pengentasan
24
kemiskinan, Salah satunya melalui badan usaha milik desa (BUMDES).
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal
dari kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa
dalam upaya memperkuat perekonomian desa.
Desa Simbang merupakan desa yang memiliki berbagai program
pembangunan desa namun program tersebut belum mampu mengatasi
kemiskinan, hal ini terjadi karena ketika pelaksanaan program diduga
terdapat program yang tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat.
po
Gambar 2.1 Kerangka Fikir
Program Pemberdayaan Masyrakat
(BUMDES)
(X)
Pengentasan Kemiskinan
(Y)
25
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
penelitian secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci.
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut
tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk field research
atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang
sebenarnya. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang
bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan
Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan
Kemiskinan di Kabupaten Majene, Kecamatan Pamboang, Desa
Simbang.
B. Fokus Penelitian
Adapun fokus dalam penelitian ini, untuk menganalisis
“Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan
Kemiskinan di Desa Simbang, kecamatan Pamboang, kabupataen
Majene”.
26
C. Pemilihan Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna
memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam
ruang lingkup Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat.
Sedangkan waktu yang di gunakan selama penelitian kurang lebih
dua bulan di mulai bulan Oktober – November tahun 2020 di Desa
Simbang. Desa Simbang adalah salah satu Desa yang berada di wilyah
kecamatan pamboang yang sebagian besar penduduknya bertani dan
berternak. Desa simbang mempunyai akulturasi yang berbeda dengan
desa yang lain, terbukti dari semangat masyarakatnya dalam membangun
desanya melalui kegiatan bursa inovasi desa (BID).
D. Jenis dan Sumber Data
Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian
ini menggunakan data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri
oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam
penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu
dari para masyarakat setempat dan pemerintah Desa Simbang
Kecamatan Pamboang. Data ini merupakan data utama yang penulis
gunakan untuk mencari informasi mengenai Peranan Program
27
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang
sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya
sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis
mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data
sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di
lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang
diperoleh dari lembaga atau instansi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data
merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan
metode pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara maupun
penggunaan instrumen pengukuran lainnya yang khusus dirancang
sesuai dengan tujuan peneliti.
1. Observasi
Peneliti melakukan observasi secara partisipan (participant
observation), yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
2. Wawancara
28
Selain observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode
wawancara untuk pengumpulan data. wawancara merupakan metode
pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan
pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan
karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang
diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui
pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau
wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-
dokumen yang bersangkutan.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini
instrumennya adalah:
1. Pedoman catatan lapangan yang digunakan saat melakukan
kegiatan pengamatan secara langsung (observasi) mengenai kajian
penelitian tentang Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengentasan Kemiskinan di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang,
kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pedoman wawancara digunakan saat melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian.
29
3. Hanphone digunakan untuk mendokumentasikan hal-hal yang
berkaitan dengan penelitian.
4. Angket (kuesioner) yang disebar pada sampel masyarakat terdiri
dari persepsi masyarakat dalam faktor pendukung potensi ekonomi
yang ada di kabupaten majene.
G. Metode Analisis Data
Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai
kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna,
tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian
(Ibrahim, 2015:103).
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis
digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan
atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik
ini menggambarkan tentang strategi program pembangunan desa dalam
pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat
perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Editing
Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan
klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah
terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan
mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah
konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data.
Dengan adanya klarifikasi diharapkan masalah teknis atau konseptual
tidak menganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias
penafsiran analisis.
30
2. Organizing
Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan
rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.”jhonatan
Sarwono”.
Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan
editing, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang
permasalahan yang ada pada Desa Simbang Kecamatan Pamboang.
Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran
tentang Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengentasan Kemiskinan di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
3. Analyzing
Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan
organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian
dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.
Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam
penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara.”Sugiono, Metode Penelitian Administrasi”
Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang
masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut
31
akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih
sempurna, pada teknik ini peneliti akan Menganalisis Program
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa
Simbang, Kecamatan Pamboang, kabupaten Majene Provinsi Sulawesi
Barat.
32
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Desa Simbang
Simbang adalah sebuah kampung (dusun) sekarang yang dihuni
oleh sekelompok manusia sejak zaman dahulu. Kampung Simbang
dahulu dipimpin oleh seorang Kepala Kampung sebelum penjajahan
Belanda. Simbang artinya buang. Simbang berasa l dari kata
Simbangan, artinya buangan (sumber informasi dari mantan Imam
Simbang yang digelar Imam Binga) pada tahun 1970 an.
Kampung Simbang dan 3 (tiga) kampung lainnya (Pallarangan,
Parallitang dan Puare) semuanya termasuk wilayah Distrik Bonde
Kerajaan Pamboang pada zaman pemerintahan Raja. Setelah Kerajaan
Pamboang terbentuk maka dibentuk 3 (tiga) Distrik yaitu :
- Distrik Bonde
- Distrik Adolang, dan
- Distrik La lampanua
Ketiga Distrik tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Pa’bicara
(Kepala Distrik).
1. Proses Terbentuknya Desa Simbang
Sekitar tahun 1965 Ketua DPRD-GR (Muhammadong Mahmud)
bersama seorang anggota DPRD-GR (Bustan Mahmud) dan Ketua
Badan Pemerintah Harian ( BPH ) Kabupaten Majene ( Pak Badu)
berkunjung ke Kecamatan Pamboang untuk mengadakan pertemuan
dengan pemerintah Kecamatan Pamboang bersama seluruh pemuka
masyarakat Kec. Pamboang untuk maksud membicarakan
33
pemekaran desa (pembentukan Desa Gaya Baru). Setelah selesai
tiga pembicara menyampaikan rencana pemerintah Kabupaten
Majene yang menjadi fokus pembicaraan adalah 4 (empat) kampung
di pegunungan Distrik Bonde dahulu yang sekarang Desa Simbang.
Rencana pemerintah daerah Kabupaten Majene pada saat itu
empat kampung di pegunungan Distrik Bonde akan dibagi dua.
Pallarangan dibagi 2(dua), Simbang dibagi 2 (dua),Parallitang dan
Puare semuanya dibagi 2 (dua). Sebagian wilayah Pallarangan
masuk Desa Lalampanua sebagian masuk Desa Bonde, demikian
juga Simbang, Parallitang dan Puare, dengan maksud untuk lebih
memperkokoh dan mempererat persatuan dan kesatuan.
Mendengar penjelasan itu oleh Kepala Kampung dan pemuka
masyarakat di empat kampung ini tidak menyetujui rencana itu. Pada
saat itu para Kepala Kampung dan pemuka masyarakat di empat
Kampung ini mendesak salah seorang tokoh masyarakat Pallarangan
(Muhammad Abduh) agar bicara karena kepala Kampung dan
pemuka masyarakat tidak setuju rencana itu. Maka Muhammad Abduh
mengusulkan untuk minta bicara mewakili masyarakat di empat
Kampung tersebut. Maka disampaikanlah ketidaksetujuannya rencana
pemerintah Kab. Majene. Lanjut Muhammad Abduh menanyakan
persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat berdiri satu Desa. Lalu
kemudian Ketua BPH Kabupaten Majene menyamapaikan hanya satu
persyaratan yaitu penduduk minimal 3.500 jiwa.
Kemudian Muhammad Abduh memberikan jawaban : pada
masa lampau Kampung Pallarangan berpenduduk 2.000 jiwa,
34
sedangkan tiga kampung lainnya Simbang, Parallitang dan Puare +
2.000 jiwa. Kemudian diusulkan/ disarankan kiranya empat Kampung
diatas dapat dijadikan Desa sekiranya memenuhi persyaratan. Ketua
BPH dan Ketua DPRD-GR mengatakan kalau demikian maka boleh
dibentuk satu Desa. Kemudian ketiga Tim tersebut memberikan
harapan bahwa usulan itu akan dibawah ke daerah untuk dibahas
selanjutnya.
Pada bulan Agustus tahun 1965 telah ada berita bahwa empat
Kampung diatas pegunungan Distrik Bonde resmi menjadi satu Desa
yang definitip. Setelah Camat Pamboang (Pak Mannan ) menerima
Surat Keputusan DPRD-GR Kab. Majene, tentang pembentukan satu
Desa di pegunungan wilayah Distrik Bonde, maka Camat Pamboang
memberi nama Desa Simbang berdasarkan atas saran-saran/ Usul
dari pemuka masyarakat Kampung Simbang.
Kemudian Camat Pamboang menunjuk salah seorang anggota
Koramil Pamboang untuk menjadi Koodinator Desa Simbang yaitu
bapak Sertu Beddu dari Tinambung Balanipa. Tidak lama kemudian
setelah pak Hamzah ( Hammasa) anggota TNI 708 datang diminta
kesediannya untuk menjadi Kepala Desa Simbang.
Pada tahun 1966 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan
Kepala Desa ,Pak Hamzah terpilih dan meraih suara terbanyak dari
dua calon.
35
a. VISI
“TERWUJUDNYA DESA SIMBANG YANG MANDIRI DAN DEMOKRATIS
“
b. MISI
Berdasarkan visi di atas maka misi yang diusung adalah sebagai
berikut :
1. Menanamkan nilai-nilai agama dalam masyarakat
2. Mengembangkan kelembagaan masyarakat desa
3. Membangun potensi dan sarana prasarana pertanian
4. Menciptakan potensi ekonomi desa
5. Membangun infrastruktur wilayah pemukiman
6. Meningkatkan sumber daya manusia
7. Membangun masyarakat desa yang demokratis
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
Mula pertama terbentuknya Desa Simbang masih tetap terdiri 4
(empat) Kampung yaitu: Pallarangan, Simbang, Parallitang dan Puare.
Sekitar tahun 1984 Dusun Simbang dimekarkan menjadi dua dusun
yaitu ; Dusun Simbang dan Dusun Lamaru sehingga Desa Simbang
terdiri dari 5 (lima) Dusun yakni:
1. Dusun Simbang
2. Dusun Pallarangan
3. Dusun Lamaru
4. Dusun Parallitang
5. Dusun Puare
Kemudian pada tahun 2011 Dusun Pallarangan Kembali
dimekarkan menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Pallarangan dan
Dusun Pallarangan Dhua. Dusun Parallitang dan Puare pun ikut
36
dimekarkan. Dengan adanya pemekaran ini jumlah Dusun di Desa
Simbang menjadi 8 (enam) Dusun. Kemudian pada tahun 2011
giliran Desa yang mengalami pemekaran. Desa Simbang
dimekarkan dengan mengeluarkan Dusun Parallitang dan Dusun
Puare beserta dusun baru hasil pemekarannya menjadi Desa Buttu
Pamboang sehingga Desa Simbang hanya tersisa dari 4 Dusun dan
hingga saat ini Desa Simbang terdiri dari 4 (empat) Dusun yakni:
1. Dusun Simbang
2. Dusun Lamaru
3. Dusun Pallarangan
4. Dusun Pallarangan Dhua
Sebagai suatu pemerintahan yang mandiri dan berdiri sendiri,
maka Desa Simbang sudah barang tentu melakukan pembangunan
di berbagai sector, salah satunya pada bidang pembangunan fisik
atau infrastruktur.
2. Gambaran Umum Desa
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Simbang
37
IDENTITAS
a. Nama Desa : Simbang
b. Kecamatan : Pamboang
c. Kabupaten : Majene
d. Provinsi : Sulawesi Barat
e. Luas Wilayah : 4,3 Km2
f. Status Desa :
LUAS WILAYAH
Batas Wilayah
a. Sebelah Utara : Desa Betteng
b. Seebelah Timur : Kecamatan Banggae Timur
c. Sebelah Selatan : Desa Buttu Pamboang dan Kelurahan
baruga
d. Seebelah Barat : Desa Tinambung
Jumlah Dusun
RW dan RT
a. Jumlah Dusun : 4 Dusun
b. Jumlah RW : -
c. Jumlah RT : 8 RT
Jumlah Penduduk :
Laki-Laki : 441 Jiwa
Perempuan : 415 Jiwa
Kepala Keluarga : 220
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian
a. Pegawai / Karyawan : -
38
- PNS : 65orang
- TNI/POLRI : -
- Swasta :
b. wiraswasta : 69 orang
c. Petani : 329
d. Buru Tani :
e. Pertukangan : 6 orang
f. Pensiunan : 32 orang
g. Jasa : 27 orang
Keadaan Umum Wilayah Desa Simbang Kecamatan Pamboang
BATAS WILAYAH
Sebelah Utara : Desa Betteng
Sebelah Timur : Kecamatan Banggae Timur
Sebelah Selatan : Desa Buttu Pamboang dan kelurahan Baruga
Sebelah Barat : Desa Tinambung
Kondisi Sosial Kependudukan
Untuk data sosial kependudukan di Desa Simbang Kecamatan
Pamboang Kabupaten Majene disusun dalam beberapa aspek
diantaranya ialah:
39
Kategori Keluarga Sejahtera
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan di Desa Simbang terdapat
sekitar 66 keluarga masuk dalam katagori keluarga sejahtera dan 153
keluarga masuk dalam katagori keluarga prasajahtera berdasarkan hasil
analisis rata-rata keluarga prasjahtera di desa simbang memiliki
pendapatan bersih tiap bulanya di angka >2 Juta sampai pada 1 juta
rupiah dan pendapatan keluarga sejahtera berada pada 3,5 – 2 juta
rupiah berikut ini table dan grafik katagori keluarga sejahtera di Desa
Simbang Kabupaten Majene.
Tabel 4.1 Data Penduduk Berdasarkan Katagori Keluarga Sejahtera
Desa Simbang
Profil BUMDES Desa Simbang
Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen
Pedidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang
didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya
KATEGORI KELUARGA JUMLAH
Pra Sejahtera 154
> 1 JUTA 9
< 1 JUTA 145
Sejahtera 66
< 2 JUTA 27
< 3,5 JUTA 39
Grand Total 220
40
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan
dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi
masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi
masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model
usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya
tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid.
Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan
yang mengikat seluruh anggota (one for all).
Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
diantaranya:
1. BUMDes merupakan salah satu stategi kebijakan untuk menghadirkan
institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi
berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun
Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa
yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia didesa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa
dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha
ekonomi kolektif desa.
Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan:
“Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui
41
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”
Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdaasarkan kebutuhan
potensi desa.
Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Simbang didirikan
pada tanggal 15 Februari 2016 melalui musyawarah desa. Dengan
pertimbangan dan kesepakatan bersama BUMDes ini kemudian diberi
nama Badan Usaha Milik Desa “TUO MARENDENG”. Kata Tuo
Marendeng diadopsi dari Bahasa Suku Mandar yang lebih lanjut disebut
Bahasa Mandar sebagai bahasa keseharian penduduk Desa Simbang
sebagai Suku Mandar. Tuo Marendeng dapat diartikan hidup langgeng
atau penjang umur. Lebih lanjut lagi diharapkan pemberian nama ini
dapat menjadi motivasi dan semangat untuk tumbuh dan bertahan dalam
setiap tantangan zaman dan peradaban.
BUMDes “TUO MARENDENG” secara resmi berdiri pada tanggal
15 Februari 2016 melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016.
Tentunya disadari bahwa sebuah lembaga terlebih lagi lembaga ekonomi
sejenis BUMDes tidak akan berjalan sebagaimanamestinya seperti yang
diharapkan jika tidak dikelolah oleh Sumber Daya Manusia yang cakap
dan memiliki semangat yang mumpuni dalam mengelolahnya. Melalui
penjaringan dan melihat potensi SDM yang ada di masyarakat maka
dibentuklah dewan pengurus BUMDes TUO MARENDENG yang secara
42
resmi diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Simbang Nomor 12
tertanggal 03 Maret 2016.
a. Sejarah Pendirian
Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Simbang
didirikan pada tanggal 15 Februari 2016 melalui musyawarah desa.
Dengan pertimbangan dan kesepakatan bersama BUMDes ini
kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa “TUO MARENDENG”.
Kata Tuo Marendeng diadopsi dari Bahasa Suku Mandar yang lebih
lanjut disebut Bahasa Mandar sebagai bahasa keseharian penduduk
Desa Simbang sebagai Suku Mandar. Tuo Marendeng dapat diartikan
hidup langgeng atau penjang umur. Lebih lanjut lagi diharapkan
pemberian nama ini dapat menjadi motivasi dan semangat untuk
tumbuh dan bertahan dalam setiap tantangan zaman dan peradaban.
BUMDes “TUO MARENDENG” secara resmi berdiri pada
tanggal 15 Februari 2016 melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun
2016. Tentunya disadari bahwa sebuah lembaga terlebih lagi lembaga
ekonomi sejenis BUMDes tidak akan berjalan sebagaimanamestinya
seperti yang diharapkan jika tidak dikelolah oleh Sumber Daya
Manusia yang cakap dan memiliki semangat yang mumpuni dalam
mengelolahnya. Melalui penjaringan dan melihat potensi SDM yang
ada di masyarakat maka dibentuklah dewan pengurus BUMDes TUO
MARENDENG yang secara resmi diangkat melalui Surat Keputusan
Kepala Desa Simbang Nomor 12 tertanggal 03 Maret 2016
43
b. Visi Misi Dan Tujuan Bumdes Tuo Marendeng
1. VISI
Melalui gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat kita tumbuhkan
tradisi membangun desa
2. MISI
a. Menggali dan memanfaatkan potensi alam yang diimbangi dengan
peningkatan sumber daya manusia.
b. Membina kegiatan BUMDes TUO MARENDENG sebagai sarana
kegiatan pengembangan ekonomi Desa dengan memperhatikan
nilai-nilai luhur serta kultur budaya kemanusiaan dan kelestarian
lingkungan hidup
c. Mengembangkan kegiatan BUMDes TUO MARENDENG dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas
masyarakat desa simbang
d. Mengembangkan potensi, mendorong usaha ekonomi produktif
guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan menuju desa Mandiri
3. TUJUAN
Tujuan dibentuknya Badan Usah Milik Desa TUO MARENDENG
yaitu :
a. Menciptakan sebuah gerakan ekonomi Desa dalam bentuk
pendampingan dan pembinaan kelembagaan dalam upaya
meningkatakan hasil produksi dan kegiatan usaha perekonomian
masyarakat Desa.
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
Desa.
c. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan-pengelolaan
aset Desa.
d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan atau
pihak ketiga.
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan warga Desa.
f. Menciptakan lapangan kerja .
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui melalui perbaikan
pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
44
h. Meningkatkan pendapatan Masyarakat Desa dan pendapatan Asli
Desa
i. Mendukung program Pemerintah dalam upaya menurungkan angka
kemeskinan.
j. Melindungi masyarakat dari jerat rentenir.
c. Kegiatan Dan Unit Usaha
Dalam hal kegiatan ekonomi yang akan dilakukan atau disentuh oleh
BUMDes Tuo Marendeng akan dibagi dalam beberapa unit usaha untuk
spesifikasi dan memudahkan dalam pengelolaanya. Adapun unit usaha
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Unit Usaha Brilink
2. Unit Pertanian
3. Unit Peternakan
4. Unit Atk
5. Unit Simpan Pinjam
6. Unit Pengelolaan Air Bersih
7. Unit Industri Kuliner
d. Permodalan
Permodalan ataupun modal untuk saat ini, baru diperoleh dari APB
Desa sebagai pinjaman yang harus dikembalikan sesuai perjanjian. Namun
kedepannya diharapkan , modal akan dapat diterima dari Pemerintah
Daerah, baik itu pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi serta
Pemerintah Pusat bahkan modal dari pihak swasta demi perkembangan
BUMDes TUO MARENDENG itu sendiri.
45
Meskipun telah berdiri sejak tahun 2016, namun pemenuhan dan
kelengkapan sarana dan prasarana terlebih dahulu harus diutamakan.
Dalam APB Desa tahun 2016 pos untuk BUMDes ditujukan untuk
pembangunan gedung BUMDes. Penganggaran modal melalui APB Desa
baru dilakukan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 60.000.000,00
sebagai modal awal.
e. Struktur Organisasi
BUMDes TUO MARENDENG dibangun dengan struktur organisasi
atau pengurus yang terdiri dari 3 Dewan. Dewan komisaris yang dijabat
langsung oleh Kepala Desa. Dewan Direksi Pelaksana Operasional yang
terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta membawahi Kepala Unit
Usaha BUMDes. Kemudian yang terakhir adalah Dewan Pengawas untuk
mengawasi kinerja Pengelolah BUMDes dalam hal ini Dewan Direksi
Pelaksana Operasional.
Struktur pengurus BUMDes TUO MARENDENG secara lengkap dapat
dilihat di bawah ini
Gambar 4.2 Struktur Pengurus Bumdes Tuo Marendeng
BAGAN STRUKTUR PENGURUS BUMDes “TUO MARENDENG”
DESA SIMBANG
. . . . . . . . . . . . . . . . .
DEWAN
KOMISARIS
RAHMADI S.Pd.
KETUA
IRWAN S.P.
BENDAHARA
NURHIDAYAT
S.Sos.
SEKRETARIS
AWALUDDIN S.Pd.
UNIT PERTANIAN
SAHARAL
UNIT
PETERNAKAN
MUHAMMAD
UNIT
PENGELOLAAN AIR
BERSIH
JAHUNDING
UNIT
PENGELOLAAN
KULINER
JASWATI
UNIT
ATK / PHOTO KOPI
JOHORIA
UNIT
SIMPAN PINJAM
RABIAH
DEWAN PENGAWAS
KETUA : DRS. MAHMUR M.Pd.
SEKRT : HASANUDDIN
ANGT : HAMKA
NURHADI ABDULLAH S.
Sos.
UNIT BRILINK
NURHIDAYAT, S.Sos
46
Dewan Komisaris
Rahmadi S.Pd. (Kepala Desa Simbang)
Dewan Direksi Pelaksana Operasional
Ketua : Irwan S.P.
Sekretaris : Awaluddin S.Pd.
Bendahara : Nurhidayat
Kepala Unit Usaha
Unit BRILINK : Nurhidayat S.Sos
Unit Pertanian : Saharal
Unit Peternakan : Muhammad Siddik
Unit ATK : Johoria
Unit Simpan Pinjam : Rabia
Unit Pengelolaan Air Bersih : Jahunding
Unit Industri Kuliner : Jaswati
Dewan Pengawas
Ketua : Drs.Mahmur,M.Pd
Sekertaris : Hasanuddin
Anggota : 1. Hamka
2. Nurhadi Abdullah, S.Sos
f. Data Singkat
Nama BUMDes : BADAN USAHA MILIK DESA “TUO
MARENDENG” DESA SIMBANG
Alamat Sekretariat dan : Jalan Poros Desa Simbang, Simpang Tiga
47
Pemasaran Fajar
(Samping Perpustakaan Desa)
No. Rekening :
Akta Notaris : In proses
Tanggal Berdiri : 15 Februari 2016
Struktur Organisasi : - Dewan Komisaris
- Dewan Direksi Pelaksana Operasional
- Dewan Pengawas
Status Gedung : Milik Pemerintah Desa
Modal Awal : Rp. 60.000.000,00
B. Karakteristik informan
Peneliti melakukan observasi sebelum dilakukannya wawancara
dengan partisipan. Hasil observasi peneliti buatkan dalam bentuk tabel
sebagai berikut:
Tabel 4.2
Nama-Nama Informan Penelitian
No Nama Profesi Usia Alamat
1. Rahmadi S.Pd. Kepala desa
Simbang
42 tahun Desa simbang
2. Nurhidayat Bendahara
Bumdes
26 tahun Desa Simbang
48
3. Risal Pejual (warung
makan)
25 tahun Desa Simbang
4. Muh. Syarif Pengelola gor 22 tahun Desa simbang
5. Sanawiah Penjual (kios) 37 Desa Simbang
Sumber : Hasil wawancara diolah Peneliti.
Dengan Melakukan Wawancara di Desa Simbang kepada
Pemerintah desa, Pengurus Bumdes dan beberapa masyarakat di sekitar
Desa, peneliti membuat transkrip, kemudian transkrip tersebut peneliti
olah dengan cara menginterpretasi data dan mereduksi data, sehingga
dapat menyimpulkan data. Data yang direduksi adalah informasi yang
tidak berhubungan dengan penelitian. Kemudian peneliti dapat
menyimpulkannya secara deskriptif. Untuk membuat paparan hasil lebih
mudah dibaca dan dimengerti.
C. Hasil Penelitian
Kebijakan pembangunan Desa Simbang yang dituangkan dalam
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahun 2014-
2020 merupakan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi Kepala Desa.
Secara operasional penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa
Simbang tahun 2014-2020 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional
dari setiap misi pembangunan selama 6 (Enam) tahun.
Salah satu kebijakan yang di terapkan dalam program pemerintah desa
yaitu dengan di bentuknya Program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
Keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan
49
Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Simbang,
sangat menunjang perekonomian masyarakat di desa tersebut dari segala
aspek Seperti Pendapatan Masyarakat, program yang ditawarkan, dan
pemberdayaan yang dilakukan didesa tersebut.
Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden
diantaranya sebagai berikut :
1. Hasil Wawancara dengan kepala desa
Dalam wawancara dengan Bapak Rahmadi terkait Peran
BUMdes dalam pemberdayaan masyarakat desa, mengatakan
bahwa:
BUMdes merupakan salah satu program unggulan yang di miliki
desa dalam memberikan solusi kepada masyarakat terkait
pemberdayaan masyarakat dan terobosan untuk menurungkan angka
kemiskinan.
BUMdes sendiri diharapkan mampu memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat dari program pemberdayaan yang nantinya
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas
masyarakat Desa.
Dibentuknya program bumdes tersebut dilihat dari potensi yang
ada di desa dan keinginan masyarakat, sehingga kami dari
pemerintah desa mulai merintis bumdes ini awalnya dari tahap
perencanaan, kemudian dibentuk pengurus bumdes dari kalangan
masyrakat, kemudian pemerintah desa Bersama pengurus bumdes,
dan toko masyarakat mengadakan musyawarah desa mengenai
nama bumdes dan unit usaha apa yang cocok dengan melihat
potensi yang ada di desa simbang. Sehingga kami dari pemerintah
desa dan pengurus bumdes menetapkan nama dan bebera unit
usaha yang akan dilaksanakan. Inilah sejarah Awal mula
terbentuknya bumdes. Dan bumdes di desa simbang ini di dirikan
pada tanggal 15 Februari 2016 melalui musyawarah desa. Dengan
pertimbangan dan kesepakatan bersama BUMDes ini kemudian diberi
nama Badan Usaha Milik Desa “TUO MARENDENG”. Adapun
beberapa unit usaha bumdes, diantaranya unit usaha simpan-pinjam,
unit usaha bri-link, dan Gedung olahranga (gor). mengenai potensi di
desa simbang ini masih masih bergantung pada sector pertanian.
Perana bumdes dalam memberdayaan masyarakat desa dengan
menghadirkan unit usaha-usaha bumdes ataupun fasilitas desa yang
bermanfaat, bisa langsung dinikmati masyarakat. Pendapatan
50
masyrakat sendiri sudah mulai mengalami peningkatan sejak adanya
unit usaha bumdes ini, baik dari unit usaha simpan pinjam, unit usah
gor, ataupun usaha bumdes yang lain.
Upaya pemerintah sendiri dengan adanya bumdes dibuat
kepengurusan yg menangani bumdes itu, dan desa ataupun kepala
desa yang mengkordinir kerja-kerja bundes itu.
Strategi pembangunan didesa simbang salah satunya melalui
bumdes ini denga mendirikan unit usaha
Partisipasi masyarakatpun dalam menyambut bumdes ini sagat
baik dan Pendapatan masyrakat sendiri sudah mulai mengalami
peningkatan sejak adanya unit simpan pinjam bumdes ini. Jumlah
penduduk miskin sendiri di desa ini sudah mulai berkurang. Karna
berkembangnya suatu desa/daerah itu tingkat kemiskinannya sudah
rendah. Dalam mengenjot pembangunan didesa. Membangun
infrastrukturnya dlu. Fasilatas-fasilitas ekonomi, baru masyarakat
menikmati itu.
Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengentasan Kemiskinan. Melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa simbang
sudah berjalan cukup efektif, Terbentuknya bumdes sebagai sarana
pemerintah desa membangun sumberdaya manusia yang lebih aktif
dan lebih kreatif menciptakan peluang-peluang usaha baru sehingga
dapat memberikan peningkatan ekonomi dan juga lapangan kerja
baru untuk masyarakat. Dan diharapkan terus dikembangkan guna
memperkuat ekonomi berbasis lokal.
2. Hasil Wawancara Dengan Pengurus BUMDES
Dalam wawancara dengan Bapak hidayat selaku pengurus dan
bendahara bumdes terkait Awal terbentuknya BUMdes desa simbang
dan potensi apa yang bisa kembangkan? mengatakan bahwa :
51
“ Terbentuknya atau berdirinya bumdes ini pada tahun 2016,
Bumdes sendiri mempunyai ke anggotan dan kepengurusan yang
dikordinir oleh desa ataupun kepala desa.
Langkah-langkah nya sendiri dalam pelaksanan program bumdes
ini melalui musyawarah dulu disampaikan kepada masyarakat
kemudian masyarakat mengusulkan dan perintah pun ikut
menawarkan program seperti apa yang bagus untuk kita jalankan di
desa ini melauli bumdes.
Adapun Peran dan tugas kami sebagai pengurus bundes sesuai
peran dan jabatan kami. yaitu ketua diberi tugas melaksanakan
pengelolaan bumdes, mengembangkan bumdes dengan
memberdayakan sumberdaya yang ada dan potensi desa. Sekertaris
tugasnyaaaa mengelola data dan informasi bumdes sebagai basis
perencanaan, bendahara bertugas mengelola administrasi dan
keuangan sebagai basis perencanaan, dan anggota ini yang
membantu, pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan
dengan konsumen. nanmun demikian ada tugas Bersama seluruh
pengurus untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan pada
musywarah desa. Dalam hal melaksanakan program, mengawasi,
mengevaluasi program yang telah berjalan tersebut.
Program bumdes sendiri adalah bagaimana memberdayakan
masyarakat, meninkatkan pendapatan masyarakat, dan ikut
berpartisipasi dalam mensukseskan kerja-kerja bumdes ini. dengan
memanfaatkan unit usaha bumdes itu sendiri. BUMDES TUO
MARENDENG yang ada di desa. beberapa unit usaha diantaranya
52
unit sipan pinjam, unit usaha bri-link, unit usaha Gedung olahraga
(Gor).
- Yunit simpan pinjam ini seperti koprasi Cuma kan ini agak di bawa
to sedikit, untuk peninkatan perekonomi masyrakat kalo ada
usaha-usaha yang dilakukan masyrakat kemudian dia butuh
pinjaman kita berikan sesuai dng dana yang bisa di berikaan yg
ada pada didesa. Paling besar kita disini adalah 2juta. Dilihat juga
dari ke sanggupan modal. Untuk masyrakat kecil, bassa illao
pappapia lomo, pa warung warung.
- Bri link ini agen yang ada didesa yang dihadirkan melalui bumdes
sebagai salah satu unit usaha. untuk mempermudah masyarakat
dalam bertransaksi melalui transfer dana agar masyarakat tidak
repot-repot lagi untuk jauh-jauh pergi kekota mencari banak atau
mesin ATM.
- Yang paling di utamakan itu gor, dampaknya sendiri masyarakat
sangat antusias, sangat mendukung. Bukan Cuma dalam desa.
Ada juga dari luar jadi otomatis menambah pendapatan didesa
karna disewakan. Untuk sementara masyarakat desa yang mau
menggunakan masih di gratiskan. Kedepan nya akan ada biaya,
dalam artian akan ada biaya perawatannya, biaya kebersihannya
untuk sumbangsi.
Setelah program itu ada sebisa mungkin harus betul-betul
dimanfaatkan masyarakat. Untuk pelatihan sendiri belum ada.
Kendala sendiri yang dihadapi dalam menjalan kan bumdes ini ya
masih ada. Pengurus jg masih butuh pemberian pandangan konsep,
53
pemikirannya maih mau dibuka, selain itu sdm-nya sendiri masih
butuh mendapatkan pelatihan. dibutukan pelatihan untuk anggota
anggota bumdes dari pendamping desa. seperti apa yang mesti
harus dijalankan dalam meningkatkan bumdes ini.
Utuk mengatasinya sendiri pengurus harus banyak belajar lagi
dari pengalaman dan lain sebagainya.”
Dengan adanya BUMDes tuo marendeng ini telah membantu
masyarakat untuk mengembangkan usahanya, mampu membuka
ruang lebih luas untuk meningkatkan penghasilan dan jugan
membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa
yang memiliki potensi akan mendapatkan pekerjaan sehingga
mengurangi tinkat kemiskinan. Adanya unit usaha bumdes seperti
simpan pinjam, dan unit usaha yang lain, masyarakat tidak perlu
khawatir dalam permodalan usahanya tanpa harus meminjam uang
ke tetangga, Rentenir atau bahkan Bank dengan proses yang lama.
BUMDES disini lebih fokus untuk memberdayakan masyarakat
dan memandirikan masyarakat agar masyarakat mau membuka
usaha untuk menambah penghasilannya dengan memanfaatkan
potensi yang ada di daerahnya sendiri. Dengan adanya unit simpan
pinjam banyak masyarakat yang berpartisipasi ada yang mereka
gunakan untuk membuat usaha. seperti pallomo, untuk membuka
usaha budi daya ikan nila, untuk warung, dll. Berikut adalah data
masyarakat yang bergabung dalam unit simpan pinjam bulan Juli
2019.
54
Tabel 4.3
Daftar Pinjman Usaha BUMDES TUO MARENDENG
Desa Simbang
No Nama Jenis usaha Jumlah pinjaman
1 Usman Usaha sapi Rp. 10.000.000,-
2 Hj. Marya ulfa Usaha warung Rp. 2.000.000,-
3 Sanawiah Usaha kios Rp. 2.000.000,-
3. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat
a. Dalam wawancara dengan bapak Risal, seorang pemilik warung di
Desa Simbang terkait pandangan masyarakat adanya BUMdes
dan dampak apa yang dirasakan dengan adanya program
tersebut, mengatakan bahwa :
Mengenai keberadaan bumdes masih kurang tau, iya tau
tapi masih kurang.
Program bumdes ada beberpa, yaitu salasatunya pendirian
unit usaha Gedung olahraga yang ada diatas, ada juga usaha
simpan pinjam, dan ada jg usaha-usaha yang lain.
Mengenai pelatihan sendiri kayaknya belum ada. Bidang-
bidang usaha bumdes sendiri ada beberapa. Seperti gor, bri link,
dan simpan pinjamnya.
Iaa, Dengan adanya bumdes ini kehadirannya sangat
membantu seperti kalau ada tamunya di alihkan kesini, kalau ada
orang mau makan. Pendapatan saya sendiri ketika hari-hari biasa
kuranglebih Rp.100.000,- an. Tapi ketika da kegiatan di
pemerintah didesa ataupu pengunjung di gor bumdes biasa saya
55
dapat sekitar Rp. 250.000,-an dalam perharinya itu, tapi yaa
begitu dek. Itu tidak setiap hari rame.
Dengan adanya program seperti ini yang melalui bumdes
itu sangat membantu masyarakat didesa baik yang membutuhkan
modal untuk usaha bisa meminjam di bumdes, dengan adanya
unit usaha bumdes seperti gor juga sangat membuat perubahan di
desa sering ada pengunjung yang menggunakan/menyewa
fasilitas Gedung olahraga yang ada didesa ini. Makin banyak
pengunjung yang datang kami jg senang. Karna akan banyak lagi
pembeli di warung-warung kami.
Harapan saya untuk pemerintah desa tetap
memperhatiakan apa yang baik untuk dikembangkan di desa. Dan
untuk pengelola bumdes agar programnya lebih maju dan
dikembankan. Mungkin itu saja, ucap bapak risal.
b. Dalam wawancara dengan bapak syarif, salah satu dari
pengelola/penjaga Gedung Olah Raga (GOR). mengatakan
bahwa :
awal mula adanya bumdes di desa simbang sekitar tahun
2016, dan berdirinya gor bumdes ini pada tahun 2019,
iaa.. untuk program bumdes itu salah satunya ini Gedung
olahraga, yang di sewakan oleh bumdes.
Untuk pelatihan dari pemeritah desa ataupun pengurus
bumdes itu belum ada, jadi kami disini menjalankan usaha gor
ini lewat pengajaran,atau arahan dari pengurus-pengurus
bumdes mengenai pengelolaan gor ini.
56
Alhamdulillah dengan adanya bidang usaha bumdes ini
seperti gor, bisa maki cari uang sendiri, dulu tidak pernah
merasakan terima gaji tapi setelah adanya bumdes kadang
biasa saya terima itu kisaran Rp.800.000,- sampai Rp.
1.200.000,- dalam perbulan. Jadi saya bisa agak mandiri,
tidak tergantung sama orangtua. Kan saya kuliah, jadi kalua
pergi kuliah tidak minta lagi pada orang tua.selain itu belajar
usaha, bisa belajar banyak juga.”
Dengan adanya program bumdes seperti ini warga atau
masyrakat jadi ada kegiatan tambahan selain itu ada juga
penghasilan tambahan. Salah satunya ini menjadi pengelola
unit usaha bumdes, selain disewakan fasilitas ini juga bisa
dinikmati secara gratis untuk penduduk khusus di desa
simbang ini. Semoga bumdes disini bisa lebih besar lagi dan
diketahui masyarakat luas agar makin banyak pengunjung
atau pengguna yang datang untuk bermain digor desa kami
ini.
Iya semoga pemerintahan di desa simbang terus maju dan
ada program-program yang baru lagi. Mungkin itu saja
terimakasih.
Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan
pendapatan asli desa , maka Bumdes berkontribusi secara social
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan.
dengan tujuan utama mengurangi tingkat kemiskinan dan
pengangguran. Adanya program seperti ini di desa simbang, yang
57
telah dikelola oleh BUMDES walaupun masih baru namun sudah
berjalan lancar, dan untuk perkembangan selanjutnya masih dalam
tahap perencanaan seperti penbangunan bidang usaha yang lain.
c. Dalam wawancara dengan ibu sanawia yang juga
pemilik warung, mengatakan bahwa :
“tentang adanya bumdes ibu sudah mengetahui, belum lama tapi tidak tau itu kapan pastinya. inggana diang mo dua taung.
Mengenai program dari bumdes itu ada beberapa yang ibu
ketahui salah satunya untu modal usaha warung ibu ini, juga ada bantuan pinjaman dari bumdes yang ibu ambil sebesar Rp.2.000.000,- yang ibu pergunakan untuk menambah isi jualan/dagangan warung ibu disini. Selain itu ada juga disana gor yang disewakan oleh bumdes, dan ada juga bri-link disana.
Masalah pelatihan kayaknya belum ada dan ibu jg nda
pernah degar.
Alhamdulillah dengan adanya bantuan pinjaman dari bumdes ini, ibu bisa menambah sedikit-sedikit masuk isi jualan di warung, jadi pendapatan juga jadi lumayan Yaaa biasanya itu stok dagangan yang ada diwarung ibu itu sedikit I nak, atau terbatas. Jadi semenjak ada pinjaman dari bumdes ini ditambah mi si sedikit-sedikit masuk isi nya jualan yang biasanya natanyakan pembeli tidak ada iya biasa miki belli untuk dijual di sini. Sangat membantu dan banyak barang dagangan yg bisa dibeli dari pada biasanya. Pendapatan sendiri alhamdulillah ada kenaikan. Yang dulu bisa diterima sekitar Rp.2.000.000,- lebih dalam satu bulan. Tapi semenjak saya tambah modal dari pinjaman itu nak pendapatan dari hasil jualan warung ibu ada peningkatan. Biasa ibu dapat Rp.3.500.000,- dalam perbulan itu nak.
Program seperti ini sangat bagus semoga program
bumdes ini terus berjalan dan masyarakat terus bisa menikmatinya
Semoga pemerintaan di desa simbang tambah maju dan terus memperhatikan masyarakatnya .”
58
Yang juga salah satu program bumdes desa simbang yang sanga
baik pengaruhnya untuk masyarakat yaitu pinjaman modal usaha ini
karana masyarakat yang kekurangan modal usahanya sagat terbantu dan
memberikan masayarakat ruang yg lebih luas untuk meningkatkan
usahanya yang tadinya hanya bisa membeli barang yang terbas, dan
dengan adanya pinjaman dari bumdes bisa menambah beberapa barang
yang tidak terpenuhi.
D. Pembahasan
Adanya keberadaan Program pemberdayaan masyarakat melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Potensi Desa
dengan bersinergi bersama lembaga kemasyarakatan yang ada serta
melibatkan elemen-elemen masyarakat utamanya pemuda dalam
pengembangan asset-aset BUMDes yang ada guna meningkatkan
kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi desa.
menyebabkan pembangunan pada wilayah tersebut terkhususnya Desa
Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene membawa
perubahan sekitarnya. Perubahan ini membawa akibat lebih lanjut pada
perubahan pola perekonomian yang ada. Perubahan pola perekonomian
antara lain tampak dari peluang berusaha, tambahan mata pencaharian
dan sarana serta prasarana perekonomian yang ada.
Salah satu strategi inovasi BUMDes guna meningkatkan potensi
dengan mengadakan beberapa unit usaha, gor, bri, simpan pinjam.
Dengan adanya unit usaha bumdes ini menjadi penggerak untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDes tuo marendeng juga
bermaksud mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan
59
keterampilan masyarakat seperti dalam pengolahan miyak kelapa, gula
aren potensi lokal yang dimiliki Desa simbang sebagai produk unggulan
desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di
sekitar Kelurahan Siwa terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa
telah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan
masyarakat sekitar sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat di Desa
Simbang semakin meningkat. Keberadaan BUMDES memberi manfaat
tersendiri bagi masyarakat. Dari segi pendapatan, masyarakat sangat
mengalami perubahan peningkatan pendapatan dengan adanya unit
usaha bumdes.
Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka
kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi sehingga akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya Unit
Usaha tersebut mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat yang
mampu untuk menerima peluang tersebut, seperti salah satu masyarakat
yang ada di Desa yang tadinya ia hanya sebagai seorang pekerja yang
penghasilannya tidak seberapa akan tetapi semenjak adanya unit usaha
ia mengalami peningkatkan pendapatan. Keberdaaan BUMDES juga
mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan pengembangan bisnis
diwilayah tersebut sehingga wilayah tersebut menjadi kawasan dan pusat
ekonomi berlangsung. Seperti mulainya masyarakat yang membuka
peluang usaha yang otomatis itu dapat menambah pendapatan mereka,
seperti usaha GOR, warung, pinjaman dan lain sebagainya.
60
Keberadaan BUMDES berpengaruh terhadap peluang
kesempatan kerja yang memicu terjadinya peningkatan pendapatan
masyarakat sekitar. Meskipun hanya beberapa masyarakat Desa yang
mendapat kesempatan bekerja.
Keberadaan BUMDES ini tidak hanya membuka peluang
kesempatan kerja saja melainkan banyak peluang lain bagi masyarakat
sekitarnya dalam mendirikan berbagai usaha dengan terciptanya banyak
usaha-usaha yaitu seperti usaha Gor, warung, dan lain sebagainya.
Bahkan dari usaha tersebut mampu menciptakan kesempatan kerja bagi
masyarakat sekitarnya, seperti Gor yang di jalankan mampu membuka
lapangan pekerjaan untuk warga sekitar.
Kualitas hidup tercermin dari yang namanya pendidikan, karena
semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memudahkan untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan sebagai penyiapan
tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta sehingga
memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa pemb
entukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini
menjadi misi penting bagi pendidikan.
Daya adaptif sebuah wilayah perdesaan akan berdampak pada
kemajuan desa secara mandiri. pondasi sebenarnya dalam menjadikan
sebuah Desa maju tergantung pada masyarakatnya. Adanya partisipasi
aktif dari masyarakat perdesaan dalam mengembangkan dan kemajuan
desanya dari ketertinggalan. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam
mendukung program pembangunan, maka semakin cepat terbentuknya
61
Desa yang mandiri yang dapat mengembangkan potensi desa berbasis
ekonomi local.
Dalam Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut (Sumaryadi,
2005:11) Sudah seusai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan
dimana di tempat penelitian, peneliti melihat bahwa pemberdayaan
masyarakat di desa simbang, program pembangunan di Desa Simbang
mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai
terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa
sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat,
dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Simbang itu sendiri.
Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam
proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan.
Pemerintah Desa Simbang terutama setelah adanya dana desa
Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES). ini secara perlahan telah melaksanakan
aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari
masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa Simbang.
Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah
Desa Simbang guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik
lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan
di Desa Simbang hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik
atau infrastruktur saja. Dan kedepannya desa ini diharapkan program-
62
program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur
saja.
Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Perencanaan pembangunan desa
merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan
desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan
proses pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Partisipasi aktif
masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya
masing- masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari
setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi
kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut
masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap
program yang mereka inginkan sendiri. Secara umum kemiskinan
merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan
dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,
rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari
aspek ekonomi, social, budaya dan politik.
Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat
secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan,
merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi
program.yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai
cara, terutama melihat kondisi sekitar tempat yang akan diberdayakan,
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam analisis penelitian ini akan
63
melihat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa
dengan membentuk BUMDes sebagai wadah pemberdayaan.
Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 yang berbunyi: “Badan
Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan secara langsung yang bersal dari kekayaan desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”
Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes ini yaitu dalam
penjelasan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan
bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Banyak kebijakan pemerintah yang yang berorientasi pada
masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berbentuk
lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. Lembaga ekonomi tingkat
pedesaan menjadi bagian penting dalam rangka untuk mendukung
pemberdayaan dan penguatan ekonomi sehingga dapat mensejahterakan
masyarakat pedesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Suatu
pendekatan baru yang dapat menstimulus dan menggerakkan roda
perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian lembaga ekonomi
64
yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat Desa.
Banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa. Seperti halnya
dengan teori yang penulis ambil yaitu:
Setelah menyampaikan landasan teori dan data-data lapangan
dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang
mengajarkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi alam yang
ada di wilayahnya tersebut serta dapat menambah keterampilan untuk
masyarakat.
65
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan
terhadap data yang diperoleh dalam penelitian. maka sebagai penutup
penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah
dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa akibat
adanya program BUMDES di Desa Simbang telah berhasil memberi
dampak dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
dalam pengentaskan kemiskinan. antara lain dengan adanya
pembangunan unit Gedung Olahraga, unit Simpan Pinjam, dan Unit
BriLink yang berdampak pada kebutuhan masyrakat desa lebih terbantu
dan lebih terjamin. bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi
maupun aspek sosial. Pembangunan sarana dan prasarana
pemberdayaan, peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui
bumdes. masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian seperti
petani, pedagang, wiraswasta, dan lainnya memang merasakan dampak
positif dari program Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi
dan kemampuan dalam bidangnya masing-masing merasa diuntungkan
karena mendapat bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha yang
dapat membantu perekonomian mereka.
Konsep pembangunan desa memang harus memahami cara
pelaksanaan dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan
pembangunan, sarana dan prasarana maupun perekonomian lewat
66
kegiatan pembangunan seperti Gedung sarana olahraga, pemberian
pinjama, fasilitas keuangan dan lain-lain. Rangkaian kegiatan
pembangunan perdesaan terdiri dari sosialisasi, musyawarah. program,
pelaksanaan kegiatan di desa simbang kecamatan pamboang kabupaten
majene telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa
kendala-kendala yang terjadi. Adanya peranan kebijakan pemerintah
desa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik tentang
Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan.
B. Saran
Adapun saran peneliti Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat
dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua
pihak.
1. Kepada Pengurus BUMDES diharapkan kedepannya dapat lebih
mengembangangkan bumdes, dan membuat terobosan-
terobosan baru di desa simbang ini.
2. membuat lebih majau dan memperluas promosi serta pelatihan
untuk keterampilan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang lebih pada orientasi masyarakat banyak. seperti
kepertanian, kebutuhan keseharian masyarakat agar mudah di
jangkau serta membantu meringankan beban ekonomi
masyarakat. contoh kecilnya beban dapur yang sehari-harinya
harus dipenuhi. Pemerintah bisa hadir disini melalui bumdesnya,
mengembangkan unit usaha yang lain seperti unit usaha
penjualan tabung gas yang harus lebih murah, pemerintah hadir
67
sebagai agen penyambung/penunjuk bagi masyarakat dalam
promosi dan memasarka hasil-hasil pertanian, peternakan, dan
hasil industry kreatif lokal masyarakat.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan program
BUMDes yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan
manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat.
4. Bagi para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai
referensi untuk peneltian kedepannya
68
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita Rahardjo, Pembangunan Pedesaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Anwas Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung:Alfabeta, 2014.
Arikunto Suharsimi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Bina Aksara,2006.
Azizah Rosfa Nur, Strategi Optimalisasi Pemba ngunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2017.
Bintarto, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1989. Fatoni Nur, “Peran Misyakat (Micro Finance Syari’ah untuk Masyarakat) DPU
(Dompet Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan”,
Jurnal Economica UIN Walisongo Vol. V Edisi 1 Mei 2014. Harahap Angga, Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan
Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.
Hasan,Tholhah Muhammad, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta:
Lantabora Press, 2005. Kusdiana, Didik dan Candra Wulan. (2007). Analisis Daya Saing Ekspor Sektor
Unggulan di Jawa Barat. Junal Trikonomika Fakultas Ekonomi UNPAS, 6(1).
Marwa, Taufiq & Saleh, S. (2002). Potensi Relatif Sektor-sektor Ekonomi Propinsi
Sumatera Selatan. Kajian Ekonomi 1 (1), 1-13. Mondal I, Wali. (2009). An Analysis of the Industrial Development Potential of
Malaysia: A Shift Share Approach. The Clute Institute, 7(5), 41-46. Siregar, N Chairil. (2010). Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam
Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur. Jurnal Sosioteknologi, 7(13), 345-368.
Suryana, 2000, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, Jakarta:
Salemba Empat.
70
Sjafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI.
Sukirno, Sadono. 2005. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LPFE-UI Sutikno. & Maryunani. (2007). Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan
Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics, 1(1), 1-17
Tarigan, Robinson. 2007. Ekonomi Regional : Teori & Aplikasi. Jakarta: Bumi
Aksara.
Todaro, M.P. 2006. Economic Development. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
Trias Dewi Yunisti. 2012. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.” JURNAL FE UI.
Yolamalinda. (2014). Analisis Ekonomi Potensi Daerah Dalam Pengembangan
Komoditi Unggulan Kabupaten Agam. ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education, 3(1), 27-41.
M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar (Bandung, PT Refika Aditama,
2009) hal 122
Sekaran, Uma. “Metodologi Penelitian untuk Bisnis”. Jakarta: Salemba
Empa2009
Sjafrizal. “Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi”. Padang: Baduose Medi2008
Tarigan, Robinson. “Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)”Jakarta:
Bumi Aksara. 2007
Tarigan, Robinson. “Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi)”.
JakartBumi Aksara. 2005
Titisari, Kartika Hendra. “Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah
BoyolalKaranganyar, dan Sragen” dalam Jejak Vol II No. 2, 2009. h. 167-
182
Yeo, Benjamin J.K., 2010, Driving the Knowledge Economy Explaining the
Impact of Regional Innovation Capacity on Economic Performance,
Contemporary Management Research Pages 71-86, Vol. 6,No. 1, March
2010.
71
Yusuf, Maulana, 1999, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu
Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah Dan Kota, Aplikasi
Model : Bangka Belitung, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLVII,
No. 2 : 221-233.
https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa/ diakses pada 12 September 2020.
72
L
A
M
P
I
R
A
N
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH
73
DESA/KEPALA DESA
Daftar pertanyaan ditujukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Majene, Kecamatan Pamboang, Desa Simbang,” jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut :
A. Identitas Informan
1. Nama : Rahmadi S.Pd.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 42 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Desa Simbang
B. Daftar Pertanyaan
1. Sejarah awal terbentuknya bumdes di desa simbang.? 2. Apa saja potensi desa yang terdapat di desa simbang, kecamatan
pamboang? 3. Bagaimana peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat? 4. Bagaimana upaya pemerintah desa terhadap pemberdayaan
masyarakat? 5. Apa saja strategi pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simbang, Kecamatan Pamboang? 6. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya BUMDes?
74
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS BUMDES
Daftar pertanyaan ditujukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Majene, Kecamatan Pamboang, Desa Simbang,” jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut :
A. Identitas Informan
1. Nama : Nurhidayat 2. Jenis Kelamin : Laki-laki 3. Umur : 26 tahun 4. Pekerjaan : Bendahara Bumdes
B. Daftar Pertanyaan
1. Kapan awal mula terbentuknya bumdes ? 2. Apakah BUmdes mempunyai ke-anggotaan? Apa syarat menjadi anggota
bumdes? 3. Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan program BUMDes
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 4. Apa saja program BUMDES yang ada di Desa Simbang ini? 5. Setelah program BUMDes di buat, apakah ada pelatihan untuk
masyarakat? Bagaimana bentuk pelatihannya? 6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam menjalankan kegiatan/program
bumdes ini? 7. Bagaimana Pengurus mengantisipasi permasalahan dalam kegiatan
Bumdes?
75
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT
Daftar pertanyaan ditujukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Majene, Kecamatan Pamboang, Desa Simbang,” jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut :
A. Identitas Informan
1. Nama : Muh. Syarif hidayat 2. Jenis Kelamin : laki-laki 3. Umur : 22
4. Pekerjaan : pengelola gor
B. Daftar Pertanyaan
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Tentang Bumdes?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui program-program/ bidang usaha yang ada di bumdes?
3. Apakah ibu mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh BUMDes? Apa yang ibu dapatkan dari mengikuti pelatihan tersebut?
4. Apakah dengan adanya program Bumdes dapat menambah penghasilan dan meningkatkan ekonomi bapak/ibu?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan adanya program Bumdes? Apa harapan ibu kedepannya dengan adanya BUMDes?
6. Apa harapan bapak ibu kedepannya terhadap pemerintah desa dalam hal pengelolaan bumdes untuk peningkatan ekonomi/pendapatan masyarakat ?
76
77
78
Gambar 1. Gedung BUMDES TUOMARENDENG Desa Simbang
Gambar 2. Kantor Pemerintahan ( Kantor Desa Simbang)
79
Gambar 3. Wawancara penulis dengan pengurus BUMDES TUOMARENDENG Bapak Nurhidayat. (Bendahara Bumdes)
Gambar 4. Unit Usaha BRI-Link BUMDES TUOMARENDENG
80
Gambar 5. Wawancara Penulis dengan Bapak Rahmadi S.Pd (Kepala Desa Simbang)
81
Gambar 6. Wawancara dengan pengurus bumdes
Gambar 7. Wawancara dengan pengelola bumdes
82
83
BIOGRAFI PENULIS
Mursidin, Lahir Pada 30 Desember 1998 di Campalagian
Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, anak Pertama dari
lima bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan M.
Arif dan Markuma. Penulis menempuh pendidikan formal
dimulai dari SD 030 INP. ONGKO saat menginjak sekolah
bangku pertama di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Polewali
Mandar. Selang beberapa bulan kemudian pindah ke kampung halaman Bapak
dan Mulai Masuk SDN 38 INP. PANGALEROANG yang ada di Desa Tallambalao
Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2010.
Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 4
SENDANA dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pula, penulis
melanjutkan pendidikan di SMKN 2 MAJENE dengan jurusan Akuntansi dan
berhasil lulus pada tahun 2016.
Alhamdulillah, pada tahun 2016 penulis tercatat sebagai mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SubhanahuwaTa’ala melalui
perjuangan keras, dan motivasi tinggi diiringi doa dari kedua orang tua dan
saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan
tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi ini. Penulis berharap setiap
mahasiswa yang melakukan penyelesaian skripsi agar mengedepankan proses
bukan hasil dan tidak hanya menargetkan cepat selesai tetapi skripsi tersebut
dapat bermanfaat untuk orang lain dengan menjadikannya sebagai salah satu
wadah untuk menambah ilmu.
84
Mursidin
@mursydin_banditia
85
top related