analisis apek terkait kasus wildan sang hacker situs kenegaraan presiden sby
Post on 23-Feb-2016
111 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Analisis Apek Terkait Kasus Wildan Sang Hacker Situs Kenegaraan Presiden SBY
Disusun oleh:Nama : Novia Amalia SholehaNRP : 1412100059Kelas : 10
Latar Belakang
Terjadi kasus peretasan situs pemerintahan (oleh Wildan)
Penggunaan teknologi informasi yang menyimpang
Teknologi informasi sebagai salah satu sarana
Metode kritik individu terhadap pemerintah
Permasalahan pada pemerintah
Mempelajari regulasi terkait kasus Wildan Mengetahui permasalahan secara regulasi dan etika dari kasus Wildan
Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kasus Wildan
Tujuan
User IT• Menekankan pentingnya regulasi dan
etika dalam menggunakan teknologi informasiPemerintah
• Mendorong pengetatan pengawasan dan penegakan terhadap regulasi penggunaan ITMasyarakat
• Sosialisasi hal regulasi dan etika IT
Manfaat
Judul Artikel Terkait
Identitas Pelaku: Wildan Yani Ashari. Usianya 20 tahun. Nama warga Dusun Krajan, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Wildan bukan pakar teknologi informatika. Dia lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balung 2011 jurusan teknik bangunan
Situs kepresidenan RI www.presidensby.info dibajak pada 9 Januari 2013
Situs itu mengalami perubahan perwajahan atau deface, dengan gambar labu mirip pocong. Di sana tertulis jemberhacker.web.id, dan "Hacked by MJL 007. This is a PayBack From Jember Hacker Team".
Review Kasus (1)
Cara meretas situs SBY:1. menggunakan nickname MJL007 mulai mengutak-atik
laman www.jatirejanetwork.com dengan IP address 210.247.249.58
2. melakukan SQL Injection3. backdoor berupa tools (software) berbasiskan bahasa
pemrograman PHP yang bernama wso.php (web sell by orb) sehingga dapat melakukan comprimise (bypass)
4. Hasil Administrarif Domain seperti: Sahi7879.earth.orderbox-dns.com,Sahi7876.mars.orderbox-dns.com, Sahi7879.venus.orderbox-dns.com,dan Sahi7876.mercuri.orderbox-dns.com menjadi d1.jatirejanetwork.com dan id2.jatirejanetwork.com
5. pemilik user internet tidak dapat mengakses laman www.presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team
Review Kasus (2)
Wildan mengaku hanya iseng semata dalam membajak situs presiden
Wildan dikenai sanksi penjara selama enam tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kasus WiTdan ini membuat komunitas solidaritas hacker bertindak. Tak kurang dari tujuh sub-domain situs pemerintah beberapa sub-domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenhuk dan HAM, Kemensos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id telah diserang dan sebagian di-deface alias ganti tampilan berisi pesan peringatan.
Review Kasus (3)
Analisis Aspek Terkait
• Kekayaan intelektualitas (Pasal 25)• Perbuatan yang dilarang (Pasal 30
dan 31)UU ITE
• Tata cara yang salah• Ketidaknyamanan pemerintahEtika dan Privasi
• Kebiasaan sosial yang menyimpang• Pribadi WildanMoralitas
• Ekspresi berpendapat• Adanya masalah terhadap
pemerintah
Faktor Penyampaian
Pendapat
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
UU ITE Pasal 25
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
UU ITE Pasal 30
Pasal 461) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Ketentuan Pidana Pasal 30
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
UU ITE Pasal 31
Pasal 481) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Ketentuan Pidana Pasal 31
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Pasal 22 UU No. 36
Pasal 50 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Ketentuan Pidana
Tata Cara yang Salah dalam UU IT, disebutkan bahwa Informasi
ataupun dokumen yang disusun menjadi karya intelektual.
terkadang perilaku hacking bisa menjadi liar karena keingintahuan yang terus bertambah
atas hal di atas, akhirnya muncul kejahatan yang terus saja diterobos demi mengisi keingintahuan walaupun dengan cara yang salah
ketidaktahuan etika IT jelas menimbulkan masalah besar
Etika dan Privasi
Ketidaknyamanan Pemerintah UU IT telah mengatur tentang
perbuatan yang dilarang demi perlindungan atas karya intelektual dan perlindungan hak pribadi
Etika dan Privasi
Kebiasaan Sosial Lingkungan yang Menyimpang1. Kebanyakan hacking dilakukan bukan hanya oleh
penjahat profesional, namun bahkan anak-anak pun juga mampu
2. Tindakan ini dapat disebabkan pekerjaan iseng di siang bolong yang akhirnya tumbuh menjadi hobi
3. Hacking akan menjadi keterlaluan apabila menyentuh privasi dan urusan orang lain, apalagi kenegaraan
4. INTINYA, KEBIASAAN BURUK TANPA PENGAWASAN DAN KONTROL AKAN BERAKIBAT FATAL
Moralitas
Faktor Pribadi Wildan• secara psikologis dan fisis (menginjak remaja),
boleh jadi Wildan sudah dalam tahap kritis seperti masyarakat lain yang kecewa akan pemerintah
• namun, pengakuan dari Wildan adalah sebatas iseng
• INTINYA, TIDAK DAPAT DITARIK KESIMPULAN MUTLAK TERKAIT MOTIF HACKING OLEH WILDAN
Moralitas
Ekspresi Berpendapat • kebiasaan dalam lingkungan sekitar mempengaruhi bentuk
ekspresi berpendapat• terdapat berbagai macam fasilitas untuk sarana berpendapat• IT menyediakan banyak sarana berpendapat, seperti media
sosial, blog, dsb.• ahli IT dapat berbuat lebih jauh, seperti hacking yang
memerlukan keahlian khusus • INTINYA, SANGAT MUNGKIN TEKNOLOGI MENYEDIAKAN
FASILITAS YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA SALAH OLEH MANUSIA
Faktor Penyampaian Pendapat
Adanya Masalah terhadap Pemerintahan• seringkali keluhan/kritik rakyat terabaikan• kekesalan sangat berpotensi muncul karena
pemerintah acuh tak acuh• kejengkelan yang melebihi rasionalitas
menyebabkan tindakan yang salah• apa pun dilakukan agar pendapat/kritik didengar
dan ditindaklanjuti pemerintah• INTINYA, PEMERINTAH LEMAH DALAM MENDENGAR
Faktor Penyampaian Pendapat
Reduksi Kejahatan IT
Intelegensi
Sekuritas Jaringan
Yudikasi UU IT
Pendekatan & Diskusi
Masyarakat
Solusi
Berpendapat memanglah hak asasi manusia karena ide tak terbatas, namun penggunaannya harus bebas bertanggung jawab
Adanya UU ITE yang merupakan cyberlaw di Indonesia untuk memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik, memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik dan memberikan perlindungan dari berbagai macam cybercrime
Kesimpulan
Beberapa negara maju justru menjadikan penjahat intelektual (hacker, eavesdropper, cracker) sebagai aparat pemerintahan guna menambah SDM yang berkualitas tinggi.Banyak pula tuntutan agar tidak menyia-nyiakan SDM Indonesia yang berkualitas.Dimungkinan agar terdapat tindakan bijak mengenai sanksi dan pemberdayaannya. Serta perlu ada pendekatan persuasif agar peretas berbakat tak menyalahgunakan kemampuannya, apalagi untuk aktivitas yang melanggar hukum.
Saran
top related