29. pelatihan membaca anggaran p3b fitra.pdf
Post on 05-Dec-2014
83 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Workplan Central Java point 3
1
Kurikulum Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Analisis Anggaran CSO Program Pro Poor Planning and Budgeting
Tujuan Umum Pelatihan Menyadarkan akan hak dan kewajiban CSO dalam proses penganggaran di daerah Meningkatkan Kapasitas CSO untuk menganalisis anggaran Mengidentifikasi strategi advokasi anggaran Lokasi: seluruh kabupaten / kota peserta P3B Jawa Tengah Peserta: 15 orang per kabupaten No Pokok
Bahasan Tujuan Sub Topik
Bahasan Waktu Langkah Kegiatan Metode Media
1 Perkenalan dan Kontrak Belajar
1. Peserta saling akrab
1. Perkenalan peserta, fasilitator , narasumber dan panitia
20 menit • Fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar dan menjelaskan permainan Siapa Dia?
• Fasilitator meminta peserta untuk menyebut nama, alamat tempat tinggal dan lembaga asal
• Fasilitator meminta peserta sebelah kanann untuk menyebut namanya dan memperkenalkan kawan di sebelah kirinya, dst.
Permainan Siapa Dia
2. Peserta paham tujuan pelatihan
2. Penjelasan tentang tujuan dan keluaran pelatihan
10 menit • Fasilitator menjelaskan tujuan dan keluaran pelatihan
Ceramah
Workplan Central Java point 3
2
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
3. Peserta patuh terhadap aturan ayng disepakati
3 Harapan dan kekhawatiran peserta
10 menit • Faslitator memonta peserta untuk menuliskan pendapat dan pandangan peserta tentan harapan dan kekhawatiran mereka terhadap pelatihan ini pada kertas metaplan.
• Kumpulkan pandangan peserta ke dalam beberapa kelompok.
• Fasilitator menjelaskan harapan yang mungkin bisa dipenuhi oleh pelatihan ini atau hal yang tidak perlu dikhawatirkan
Metaplan Kertas metaplan
4 Kontrak belajar 10 nenit • Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati tata tertib selama pelatihan
Curah pendapat
5 Evaluasi diri 10 menit • Fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama menilai pemahaman dan ketrampilan peserta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan APBD
Pre test Hand out 1 Pemahaman, ketrampilan saya tentang ...
Workplan Central Java point 3
3
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
2 Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD
1. Peserta meyakini hak-haknya untuk berpartisipasi dalam mengkritisi APBD
1. Peserta paham tentang good governance
60 menit • Fasilitator menanyakan unsur-unsur yang mesti ada untuk meciptakan Good Governance (GG) dan keterkaitkan antar unsur tersebut
• Dengan mengacu pada unsur-unsur tesebut, fasilitator menanyakan tentang prinsip-prinsip yang mesti dipegang untuk menciptakan good goverrnance. Bagikan Hand out 2 tentang unsur dan prinsip (GG).
• Fasilitator mengajak peserta untuk fokus pada prinsip partisipasi. Tanyakan apa hakikat dari partisipasi dan fungsinya dalam sistem demokrasi dan proses penganggaran.
• Bagikan Handout 3 tentang Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.
Ceramah dan curah pendapat
Hand out 2: Skema keterkaitan antar unsur dan prinsi untuk menciptakan good governance Hand out 3 Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.
Workplan Central Java point 3
4
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
2. Peserta terdorong untuk menggunakan haknya untuk terlibat dalam pengkritisan, penyusunan dan pengawasan APBD
2. peserta paham arti penting tentang keterlibatan publik dalam penganggaran
60 menit • Bagi peserta dalam kelompok. Bagikan hand out 4: Studi kasus Batur. Minta peserta untuk mendiskusikan cara untuk menghidari penumpukan alokasi anggaran dan siapa yang mesti memastikan alokasi anggaran yang merata?
• Tanyakan bagaimana keterlibatan CSO dalam proses penganggaran selama ini? Apa kendalanya? Bagaimana mereka mengatasi kendala tersebut?
• Rangkum diskusi dan akhiri sesi
Diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi
Hand out 4: Studi kasus Batur
Workplan Central Java point 3
5
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
3 Analisis Anggaran - Penerimaan
1. Peserta paham tentang siklus penganggaran
Siklus anggaran 60 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Tanyakan apa yang peserta ketahui tentang proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pengawasan anggaran
• Bagi peserta menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok mencermati aturan dalam PP 58 dan praktek tiap tahapan. Masukkan hasil diskusi ke dalam hand out 6.
• Presentasikan hasil diskusi kelompok.
• Rangkum hasil diskusi lalu lanjutkan proses pada langkah berikutnya.
Diskusi kelompok
Hand out 5 tentang Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006 Hand out 6 panduan diskusi siklus anggaran
Workplan Central Java point 3
6
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
2. Peserta mampu menganalisis anggaran pendapatan APBD
Analisis pendapatan
60 menit • Bagikan hand out tentang penerimaan APBD. Kemudian bagi peserta dalam 3 kelompok, masing-masing dengan topik berbeda (hand out 8). Kelompok 1 membahas sumber-sumber penerimaan. Kelompok 2 membahas pendapatan asli daerah (PAD). Kelompok 3 membahas tentang pendapatan dari retribusi
• Setelah diskusi selesai minta kelompok untuk presentasi apa yang mereka pelajari. Fokuskan diskusi ini pada pertanyaan apa makna yang bisa dipetik dari tiap kelompok
• Rangkum dan simpulkan hasil diskusi.
Diskusi kelompok
Hand out 7 Penerimaan APBD Hand out 8 Panduan diskusi penerimaan APBD untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3
Workplan Central Java point 3
7
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
4 Analisis Anggaran – Belanja
1. Peserta mampu menganalisis anggaran belanja APBD
Analisis Belanja 60 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Minta peserta untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang belanja APBD
• Bagi handout 9 tentang belanja APBD. Lalu bagi peserta ke dalam 3 kelompok tiap kelompok membahas topik yang berbeda (hand out 10). Kelompok 1 membahas aspek kebijakan; kelompok 2 bahas aspek administratif; kelompok 3 bahas aspek keuangan.
• Minta wakil kelompok untuk presentasi. Undang kelompok lain untuk klarifikasi, komentar dll.
Diskusi kelompok
Hand out 9 Belanja APBD Hand out 10 panduan diskusi belanja APBD untuk kelompok 1, 2 dan 3
Workplan Central Java point 3
8
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
2. Peserta meenemu-kenali best and bad practices dalam pengalokasian anggaran APBD
• Melihat pada hasil diskusi tersebut minta peserta untuk menuliskan pendapatnya tentang best practices yang ada dan bad practices dalam alokasi anggaran pada kertas metaplan.
• Kelompokkan pendapat peserta sesuai topik.
• Rangkum hasil diskusi dan akhiri sesi
Curah pendapat dengan metaplan
5 Analisis Penerima Manfaat
1.Peserta paham tentang konsep kemiskinan, siapa yang miskin 2. Peserta memahami target MDGs dan sebarannya di kabupaten
Capaian MDGs 45 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Fasilitator menanyakan apakah peserta sepakat dengan kemiskinan multi dimensi, paham tentang 8 target MDGs. Tulis jawaban peserta dalam flipchart. Bagikan Hand out 9 tentang target MDGs
• Bagikan Hand out 10 tentang situasi MDGs di kabupaten kemudian lakukan diskusi kelas.
Curah pendapat Hand out 11 target MDGs Hando out 12 capaian MDGs kabupaten
Workplan Central Java point 3
9
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
3. Peserta mampu mengidentifikasi penerima manfaat APBD
Analisis penerima manfaat dan analisis wilayah
75 menit • Fasilitator mengajak peserta untuk meninjau apakah anggaran daerah telah menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di kabupaten. Bagi peserta ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1dan 2 menganalisis siapa penerima manfaat APBD dan kelompok 3 dan 4 menganalisis proporsi alokasi APBD untuk setiap wilayah
• Setelah selesai minta kelompok untuk presentasi dengan fokus pada 3 hal: bunyi aturan, praktek pada saat ini, dan kenyataan yang ingin ”kita bentuk”
• Rangkum dan simpulkan hasil diskusi.
Diskusi kelompok dan diskusi pleno
Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis wilayah
Workplan Central Java point 3 10
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
6 Advokasi anggaran
1. Peserta paham bagaimana memanfaatkan hasil analisis anggaran untuk advokasi
Identifikasi pilihan strategi advokasi
30 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi
• Tanyakan kepada peserta bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis anggaran tersebut. Tulis jawaban peserta.
• Bagikan hand out 14 tentang pilihan strategi. Beri waktu peserta untu membaca dan kemudian diskusikan
• Rangkum strategi-strategi yang telah teridentifikasi.
Curah pendapat dan diskusi
Hand out 14 tentang pilihan strategi advokasi
Workplan Central Java point 3 11
No Pokok Bahasan
Tujuan Sub Topik Bahasan
Waktu Metode Media Langkah Kegiatan
2. Peserta dapat membuatu rencana advokasi mereka
Menindak lanjuti hasil analisis berdasar pada hasil analisis SWOT
60 menit • Ajak peserta utuk melakukan analisis SWOT terhadap tiap-tiap pilihan strategi itu. Bagi peserta ke dalam kelompok berdasar organisasi.
• Undang wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis.
• Minta kelompok lain untuk memberi komentar.
• Setelah semua presentasi, rangkum hasil diskusi dan akhiri rangkaian pelatihan ini.
Diskusi kelompok dan diskusi pleno
Hand out 15 Blangko analisis SWOT
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Perkenalan dan Kontrak Belajar
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta saling akrab 2. Peserta paham tujuan pelatihan 3. Peserta patuh terhadap aturan ayng disepakati
Sub Pokok Bahasan 1. Perkenalan peserta, fasilitator , narasumber dan panitia 2. Penjelasan tentang tujuan dan keluaran pelatihan 3 Harapan dan kekhawatiran peserta 4 Kontrak belajar 5 Evaluasi diri
Waktu 60 menit
Metode 1. Permainan Siapa Dia
Media
Langkah Pembelajaran Permainan Siapa Dia • Fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar dan menjelaskan
permainan Siapa Dia? • Fasilitator meminta peserta untuk menyebut nama, alamat tempat
tinggal dan lembaga asal. • Fasilitator meminta peserta sebelah kanann untuk menyebut namanya
dan memperkenalkan kawan di sebelah kirinya, dst. • Fasilitator menjelaskan tujuan dan keluaran pelatihan • Faslitator memonta peserta untuk menuliskan pendapat dan pandangan
peserta tentan harapan dan kekhawatiran mereka terhadap pelatihan ini pada kertas metaplan.
• Kumpulkan pandangan peserta ke dalam beberapa kelompok. • Fasilitator menjelaskan harapan yang mungkin bisa dipenuhi oleh
pelatihan ini atau hal yang tidak perlu dikhawatirkan • Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati tata tertib selama
pelatihan • Fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama menilai pemahaman
dan ketrampilan peserta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan APBD
1
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta meyakini hak-haknya untuk berpartisipasi dalam mengkritisi APBD
2. Peserta terdorong untuk menggunakan haknya untuk terlibat dalam pengkritisan, penyusunan dan pengawasan APBD
Sub Pokok Bahasan 1. Peserta paham tentang good governance 2. peserta paham arti penting tentang keterlibatan publik dalam
penganggaran Waktu 120 menit
Metode 1. Ceramah 2. Curah pendapat 3.
Media 1. Hand out 2: Skema keterkaitan antar unsur dan prinsi untuk menciptakan good governance
2. Hand out 3 Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran
3. Hand out 4: Studi kasus Batur Langkah Pembelajaran • Fasilitator menanyakan unsur-unsur yang mesti ada untuk meciptakan
Good Governance (GG) dan keterkaitkan antar unsur tersebut • Dengan mengacu pada unsur-unsur tesebut, fasilitator menanyakan
tentang prinsip-prinsip yang mesti dipegang untuk menciptakan good goverrnance. Bagikan Hand out 2 tentang unsur dan prinsip (GG).
• Fasilitator mengajak peserta untuk fokus pada prinsip partisipasi. Tanyakan apa hakikat dari partisipasi dan fungsinya dalam sistem demokrasi dan proses penganggaran.
• Bagikan Handout 3 tentang Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.
• Bagi peserta dalam kelompok. Bagikan hand out 4: Studi kasus Batur. Minta peserta untuk mendiskusikan cara untuk menghidari penumpukan alokasi anggaran dan siapa yang mesti memastikan alokasi anggaran yang merata?
• Tanyakan bagaimana keterlibatan CSO dalam proses penganggaran selama ini? Apa kendalanya? Bagaimana mereka mengatasi kendala tersebut?
• Rangkum diskusi dan akhiri sesi
2
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Analisis Anggaran – Penerimaan
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta paham tentang siklus penganggaran 2. Peserta mampu menganalisis anggaran pendapatan APBD
Sub Pokok Bahasan 1. Siklus anggaran 2. Analisis pendapatan
Waktu 120 menit
Metode Diskusi kelompok
Media 1. Hand out 5 tentang Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006
2. Hand out 6 panduan diskusi siklus anggaran 3. Hand out 7 Penerimaan APBD 4. Hand out 8 Panduan diskusi penerimaan APBD untuk kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3 Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Tanyakan apa yang peserta ketahui tentang proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pengawasan anggaran
• agi peserta menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok mencermati aturan dalam PP 58 dan praktek tiap tahapan. Masukkan hasil diskusi ke dalam hand out 6.
• Presentasikan hasil diskusi kelompok.
• Rangkum hasil diskusi lalu lanjutkan proses pada langkah berikutnya.
• Bagikan hand out tentang penerimaan APBD. Kemudian bagi peserta dalam 3 kelompok, masing-masing dengan topik berbeda (hand out 8). Kelompok 1 membahas sumber-sumber penerimaan. Kelompok 2 membahas pendapatan asli daerah (PAD). Kelompok 3 membahas tentang pendapatan dari retribusi
• Setelah diskusi selesai minta kelompok untuk presentasi apa yang mereka pelajari. Fokuskan diskusi ini pada pertanyaan apa makna yang bisa dipetik dari tiap kelompok
• Rangkum dan simpulkan hasil diskusi.
3
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Analisis Anggaran – Belanja
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta mampu menganalisis anggaran belanja APBD 2. Peserta meenemu-kenali best and bad practices dalam pengalokasian
anggaran APBD Sub Pokok Bahasan Analisis Belanja
Waktu 90 menit
Metode Diskusi kelompok Curah pendapat dengan metaplan
Media 1. Hand out 9 Belanja APBD 2. Hand out 10 panduan diskusi belanja APBD untuk kelompok 1, 2 dan
3 Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Minta peserta untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang belanja APBD
• Bagi handout 9 tentang belanja APBD. Lalu bagi peserta ke dalam 3 kelompok tiap kelompok membahas topik yang berbeda (hand out 10). Kelompok 1 membahas aspek kebijakan; kelompok 2 bahas aspek administratif; kelompok 3 bahas aspek keuangan.
• Minta wakil kelompok untuk presentasi. Undang kelompok lain untuk klarifikasi, komentar dll.
• Melihat pada hasil diskusi tersebut minta peserta untuk menuliskan pendapatnya tentang best practices yang ada dan bad practices dalam alokasi anggaran pada kertas metaplan.
• Kelompokkan pendapat peserta sesuai topik.
• Rangkum hasil diskusi dan akhiri sesi
4
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Analisis Penerima Manfaat
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta memahami target MDGs 2. Peserta mampu mengidentifikasi penerima manfaat APBD
Sub Pokok Bahasan Capaian MDGs Analisis penerima manfaat dan analisis wilayah
Waktu 120 menit
Metode Curah pendapat Diskusi kelompok dan diskusi pleno
Media 1. Hand out 11 target MDGs nasional 2. Hand out 12 capaian MDGs kabupaten 3. Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis
wilayah Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.
• Fasilitator menanyakan apakah peserta paham tentang 8 target MDGs. Tulis jawaban peserta dalam flipchart. Bagikan Hand out 9 tentang target MDGs nasional
• Bagikan Hand out 10 tentang situasi MDGs di kabupaten kemudian lakukan diskusi kelas.
• Fasilitator mengajak peserta untuk meninjau apakah anggaran daerah telah menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di kabupaten. Bagi peserta ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1dan 2 menganalisis siapa penerima manfaat APBD dan kelompok 3 dan 4 menganalisis proporsi alokasi APBD untuk setiap wilayah
• Setelah selesai minta kelompok untuk presentasi dengan fokus pada 3 hal: bunyi aturan, praktek pada saat ini, dan kenyataan yang ingin ”kita bentuk”
• Rangkum dan simpulkan hasil diskusi.
5
6
Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3
Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran
Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran
Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota
Lokasi 4 kabupaten
Pokok Bahasan Advokasi anggaran
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta paham bagaimana memanfaatkan hasil analisis anggaran untuk advokasi
2. Peserta dapat membuatu rencana advokasi mereka Sub Pokok Bahasan 1. Identifikasi pilihan strategi advokasi
2. Menindak lanjuti hasil analisis berdasar pada hasil analisis SWOT Waktu 120 menit
Metode 1. Curah pendapat 2. Diskusi kelompok dan diskusi pleno
Media 1. Hand out 14 tentang pilihan strategi advokasi 2. Hand out 15 Blangko analisis SWOT
Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi
• Tanyakan kepada peserta bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis anggaran tersebut. Tulis jawaban peserta.
• Bagikan hand out 14 tentang pilihan strategi. Beri waktu peserta untu membaca dan kemudian diskusikan
• Rangkum strategi-strategi yang telah teridentifikasi.
• Ajak peserta utuk melakukan analisis SWOT (Hand out 15) terhadap tiap-tiap pilihan strategi itu. Bagi peserta ke dalam kelompok berdasar organisasi.
• Undang wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis.
• Minta kelompok lain untuk memberi komentar.
• Setelah semua presentasi, rangkum hasil diskusi dan akhiri rangkaian pelatihan ini.
Mengagas Perencanaan Penganggaran Partisisipatif
YUNA FARHANSEKNAS FITRA
Pro Poor Planning and Budgeting
MENGAPA TRANSPARANSI dan Partisipasi ANGGARAN?Hakekat anggaran : APBD bersumber dari rakyatAPBD ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatRakyat yang paling tahu kebutuhannya (aspirasi)Mengeliminir kebocoran APBD/masalah
dalam proses penyusunan/potensial dikorup
PERMASALAHAN DALAM PROSES PERENCANAAN APBD
Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaanInformasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luasUsulan masyarakat di Kelurahan/Desa Sedikit yang diakomodasi APBD Tidak ada informasi plafon anggaran
Permasalahan……..
Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat.Belum ada Manajemen informasi dan dokumentasi usulan perencanaan Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih terpisahTidak sinkronnya antara pendekatan politik, teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif
AKIBAT PERENCANAAN APBD YANG TIDAK TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF
APBD/pembangunan tidak menyentuh kebutuhan masyarakatMasyarakat apatis terhadap proses dan hasil pembangunan Kebijakan Pemda mengalami resistensi pada implementasiPenyalahgunaan APBD
DASAR PERENCANAAN APBD YANG TRANSPARAN & PARTISIPATIF
Tinjauan FilosofisTinjauan EmpirisTinjauan Yuridis
Tinjauan Filosofis
Indonesia negara demokrasi, dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. APBD dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Tinjauan Empiris
Participatory Budgeting di Porto Alerge, Brazil pada tahun 1989 telah diterapkan di 70 kota di Brazil
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN APBD
TransparansiPartisipasiAkuntabilitas
TRANSPARANSIMembuka akses publik seluas-luasnyaPublikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD)Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Murenbang, dan alasan usulan yang ditolak Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor dan spasial kelurahan-kecamatan
Musenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin terlibatForum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi MursrenbangWarga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaranPembahasan anggaran dibuka ke publik
PARTISIPASI
Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan pada masyarakatAkuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaanPublikasi indikator pencapaian tahunan yng dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan
AKUNTABILITAS
FUNGSI PERENCANAAN APBD PARTISIPATIF
Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber dayaFungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusanFungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publikFungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama.
PRO
SES PENYU
SUN
AN
APB
DPR
OSES PEN
YUSU
NA
N A
PBD
MASYARAKATTokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi,
Perguruan Tinggi dan lain-lain
PEMDA DPRD
Renstrada
Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat
••
JuklakJuklak & & JuknisJuknis••
PlafonPlafon AnggaranAnggaran••
TolokTolok UkurUkur KinerjaKinerja Unit Unit KerjaKerja••
FormulirFormulir LPA Unit LPA Unit KerjaKerja••
SAB SAB MikroMikro
Pengajuan RAPBD
Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF
Arah & Kebijakan Umum APBD
PenjaringanPenjaringan AspirasiAspirasi PenjaringanPenjaringan AspirasiAspirasi
Data Historis
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
PANITIA AD HOC
Pokok-pokok Pikiran DPRD
Strategi & Prioritas APBD
Forum PropinsiForum KotaForum Kelurahan
Rencana Program /Kegiatan
Pra RAPBD
LPA Unit Kerja
Surat Edaran
Perda APBD
R A P B D
Renstra UK
UNIT KERJA
Sosialisasi Kpd Masyarakat
Prosedur Perencanaan Penganggaran Daerah
Yuna FarhanSeknas FITRA
Kerangka Regulasi
• UU No 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 17 tahun 2003 Keuangan Negara• UU 32 2004 Pemerintah Daerah• UU 33 2004 Perimbangan Keuangan Pusat
Daerah• PP 58 2005 Pedoman Keuangan Daerah• Permendagri 13/2006
Hubungan dan Pendekatan Perencanaan -Penganggaran
• Perencanaan Tanpa Penganggaran -->Mimpi
• Penganggaran Tanpa Perencanaan -->Pemborosan
• Pendekatan: Politik, Teknokratis, Top Down, Bottom-up, Partisipatif
Tahapan Perencanaan
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja -SKPD
RAPBD
RKA - SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedo man
Dijaba r-kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun
Perencanaan Penganggaran
Kalender Perencanaan Penganggaran Tahunan
RPJMD
Rancangan Awal RKPD•Prioritas pemb,•Pagu indiakatifberdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja
RancanganRKPD
RancanganAhir RKPD
RKA-SKPD
RAPBD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RancanganRenja SKPD
ForumSKPD
RancanganRKPD Prov
MUSRENBANGKecamatan
MUSRENBANGDesa/Kel.
Musrenbang RKPD/MUSRENBANGDA
PenetapanRKPD
KUA &PPAS
MUSRENBANGPROV
MUSRENBANGNAS
Jan
Feb.
Feb/Mar
Mar
Apr
Mei
AgtFeb.
Apr
Apr
RancanganRKP Mei
Mei
Jun
Okt
Pokok-pokokPikiranDPRD
Aktor-aktor Dalam Perencanaan Penganggaran
BAHAN DISKUSI
Susun tahapan perencanaan dan penganggaran
• Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan• Apa keluaran dalam setiap tahapan• Bagaimana dengan partisipasi masyarakat miskin
dan perempuan pada setiap tahapan• Pada tahap mana masyarakat tidak terlibat?apa
implikasinya?• Pada tahap mana saja intervensi yang dapat
dilakukan dalam mendorong pro poor budget?bagaimana strateginya?
Tahapan Pelaku Dokumen /keluaran
Permasalahan Solusi
KEGAGALAN DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
= MERENCANAKAN
KEGAGALAN & KEBOCOCORAN
ANGGARAN
Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah
KALENDER PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
No Kegiatan Penanggung Jawab
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
A Penyusunan RKP Daerah1 Penyiapan Rancangan Awal
RKPD Bappedaa Membentuk Tim Penyusun RKPD,
termasuk tim penyiapan musrenbang tahunan dan forum SKPD
b Menyusun rencana kegiatan penyusunan RKPD, termasuk jadual musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD Kabupaten/Kota
c Menyiapkan Daftar Isi RKPDd Menyusun Rancangan Awal RKPD e Merumuskan prioritas pembangunan
daerah dan rencana kerja setiap prioritas
f Merumuskan indikasi kegiatan-kegiatan SKPD pada setiap rencana kerja
g Membahas rancangan awal RKPD yang berisi beberapa rencana kerja dengan para Kepala SKPD
h Rancangan Awal RKPD Final F2 Penyiapan Rancangan Renja
SKPD SKPDa Mempelajari program dan kegiatan SKPD
pada tahun rencana dari Renstra SKPD
b Mempelajari capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan
c Merumuskan Rancangan Renja SKPDd Memperhatikan hasil musrenbang
kecamatan dan mengadopsi kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan memasukkannya ke dalam rencana kerja RKPD yang terkait dengan SKPD ybs
e Menyiapkan forum SKPD untuk mendapatkan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD
f Penyampaian rancangan Renja-SKPD F3 MUSRENBANG Desa/Kelurahan
a Tahap Persiapan Kepala Desab Tahap Pelaksanaan Kepala Desac Pasca Pelaksanaan Kepala Desa
Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah
No Kegiatan Penanggung Jawab
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
4 MUSRENBANG Kecamatana Tahap Persiapan Camatb Tahap Pelaksanaan Camatc Pasca Pelaksanaan Camat5 Forum SKPD Kabupaten/Kota
a Tahap Persiapan Bappeda Kab/Kotab Tahap Pelaksanaan Bappeda Kab/Kotac Pasca Pelaksanaan Bappeda Kab/Kota6 Penyusunan Renja SKPD
Kab/KotaSKPD
F6 MUSRENBANG Kab/Kotaa Tahap Persiapan Bappeda Kab/Kotab Tahap Pelaksanaan Bappeda Kab/Kotac Pasca Pelaksanaan Bappeda Kab/Kota7 Penyusunan Rancangan Akhir
RKPD Bappedaa Menyusun rancangan akhir RKPD dengan
memuat kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dibantu Tim Fasilitasi
b Memperhatikan naskah RKP dan atau RKPD provinsi khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di kab/kota
c Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD F
d Menyampaikan rancangan akhir RKPD, beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah kepada Kepala Daerah F
8 Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD F
B Penyusunan APBD1 Rancangan KUA Kepala Daerah F2 Pembahasan KUA DPRD3 Rancangan PPAS Kepala Daerah4 Pembahasan PPAS DPRD5 Nota Kesepakatan KepDa - DPRD DPRD, KepDa6 Pedoman Penyusunan RKA - SKPD Kepala Daerah7 Penetapan RKA - SKPD SKPD8 Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran
PemdaKepala Daerah
9 Raperda APBD Kepala Daerah F10 Pembahasan Raperda APBD DPRD F11 Persetujuan Bersama DPRD, KepDa F12 Rancangan PerKaDa tentang Penjabaran
APBDKepala Daerah F
13 Evaluasi Mendagri/Gubernur14 PerKaDa tentang Penjabaran APBD Kepala Daerah F15 Perda APBD DPRD F
Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah
MEMBACA DAN MENGANALIS MEMBACA DAN MENGANALIS ANGGARANANGGARAN
Yuna FarhanYuna Farhan
I. MEMBACA APBDI. MEMBACA APBD• Dokumen yang terkait dengan APBD,
RPJMD,Renstra SKPD RKPD, KUA, PPA, Renja SKPD, RKA-SKPD.
• Struktur APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
• Pendapatan >Belanja = Surplus• Pendapatan < Belanja = Defisit
PendapatanPendapatan• Semua penerimaan Kas Daerah
dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah
• Sumber:PADDANA PERIMBANGANLAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
PendapatanPendapatanNo. Urut Uraian Jumlah
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pajak daerah
1.1.2 Retribusi daerah
1.1.3 Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2. Dana Darurat
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari prop dan Pemda lainya
1.3.4 Dana Penyesuaian otonomi khusus
1.3.5 Bantuan keuangan dari prop dan Pemda lainnya
Jumlah Pendapatan
PendapatanPendapatan AsliAsli DaerahDaerah (PAD)(PAD)
Pajak DaerahRetribusi Daerah
Hasil Usaha DaerahLain-Lain Pendapatan Asli DaerahYang Sah
Dana Dana PerimbanganPerimbanganDana Bagi Hasil (DBH Pajak & Non Pajak)-->berdasarkan %Dana Alokasi Umum (DAU) pemerataankemampuan keuangan daerahberdasarkan Celah Fiskal =KebutuhanFiskal-kapasitas FiskalDana AlokasiKhusus(DAK) pada daerah tertentu, kegiatankhusus prioritas nasional Danapendamping APBD 10%
PajakPajak DaerahDaerah
Kendaraan bermotorHotelRestoranHiburanParkir…………
1. Kesehatan2. Sampah3. KTP 4. Pemakaman5. Pemakaian
kekayaan daerah6. Pasar & pertokoan7. Usaha terminal8. villa /penginapan
9. Usaha penyedotan kakus
10. Rumah potong hewan11. pendaratan kapal12. tempat Rekreasi &
olahraga13. IMB14. Izin gangguan15. Izin trayek16. ……….
RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
HASIL USAHA DAERAHHASIL USAHA DAERAH
Bagian laba perusahaan milikdaerahPenyertaan modal daerahkepada pihak ketigaBadan PengelolaYayasanSewa Aset daerah
LainLain--Lain Lain PendapatanPendapatan AsliAsli DaerahDaerah Yang Yang SahSah
Hasil penjualan barang milik daerahPenerimaan jasa giroPendapatan bunga depositoPenerimaan Ganti Rugi Atas KekayaanDaerahAngsuran cicilanSewaRupa-rupa pendapatanDana penyesuaian
BagiBagi hasilhasil pajakpajaka. PBBb. BPHTBC. Penghasilan Perorangan
Bagi hasil bukan pajak/SDA• Iuran eksplorasi• Kehutanan• Perikanan• Penerimaan dari sector pertambangan gas
alam
Format Format BelanjaBelanjaNo Urut Uraian Jumlah
1 2 3
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah
2.1.5 Belanja bantuan sosial
2.1.6 Belanja bagi hasil kpd propinsi/kab/kota dan pemdes
2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota dan pemdes
2.1.8 Belanja tak terduga
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan jasa
2.2.3 Belanja modal
Jumlah Belanja
Surplus/(defisit)
BelanjaBelanja DaerahDaerah• Belanja Tidak Langsung belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dankegiatan
• Belanja Langsung belanja yang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dankegiatan
• Klasifikasi Belanja Organisasi, Fungsi, Program & Kegiatan, Jenis Belanja
BelanjaBelanja TidakTidak LangsungLangsung• Belanja Pegawai (Gaji pokok, tunjangan, askes, accres 2,5%, )• Belanja Bunga pembayaran bunga hutang• Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat
• Belanja Hibah pemberian uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifiktelah ditetapkan peruntukannya.
• Belanja Sosial Bantuan ormas, Parpol, tidak bersifat terusmenerus setiap tahun
• Belanja Bagi Hasil bagi hasil yang bersumber dari pendapatanprovinsi kepada kabupaten/kola atau pendapatan kabupaten /kotakepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerahtertentu kepada pemerintah daerah Iainnya
• Belanja bantuan keuangan ADD• Belanja tidak terduga kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap
darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadapstabilitas penyelenggaraan pemerintahan
BelanjaBelanja LangsungLangsung• Belanja pegawai Honorarium upah
pelaksanaan kegiatan• Belanja Barang Jasa barang yang
nilai manfaatnya kurang 1 tahun, jasa melaksanakan program
• Belanja Modal aset dengan nilaimanfaat lebih 1 tahun
KOMPONEN PEMBIAYAAN:KOMPONEN PEMBIAYAAN:No Urut Uraian Jumlah
1 2 3
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 Penyertaan modal pemerintah daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)
PembiayaanPembiayaan• Untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus• Penerimaan Semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali padatahun anggaran bersangkutan atauberikutnya
• Pengeluaran akan diterima kembalipada tahun anggaran bersangkutanatau berikutnya
PenerimaanPenerimaan• SILPA pelampuan target PAD, efisiensi
belanja, belanja tak terealisasi• Pencairan Dana Cadangan mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidakdapat sekaligus
• Hasil penjualan kekayaan daerah BUMD, aset, divestasi modal
• Pinjaman penerimaan pinjaman, obligasi• Penerimaan kembali Pemberian pinjaman• Penerimaan Piutang Daerah pelunasan
hutang pihak ketiga
PengeluaranPengeluaran• Pembentukan dana cadangan• Penyertaan modal PemDa• Pembayaran Pokok Utang• Pemberian Pinjaman Daerah
I. ANALISIS APBDI. ANALISIS APBD• MENELAAH ARAH KEBIJAKAN
ANGGARAN• KONSISTENSI & SIGNIFIKANSI
HUBUNGAN ANTARA VISI PEMBANGUNAN DAEAH DENGAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH
• HUBUNGAN ALOKASI PRIORITAS PEMBIAYAAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
• TREND KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN HUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEMAJUANNYA
DokumenDokumen Yang Yang DiperlukanDiperlukan
• Analisis untuk perubahan kebijakan; RAPBD, RKA-SKPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, SRPTK, Hasil-hasil Musrenbang RENJA SKPD, KUA, PPA, Aturan-aturan terkait yang melandasi penyusunan anggaran.
• Analisis untuk Pengawasan Implementasi Anggaran: APBD, DPA SKPD
• Analisis Penyimpangan anggaran; Laporan perhitungan APBD, Hasil Audit BPK.
PENDEKATAN ANALISISPENDEKATAN ANALISIS• ANALISIS KEPATUHAN• ANALISIS KONSISTENSI• Analisis RELEVANSI & Efektivitas• ANALISIS Efisiensi
ANALISIS KEPATUHANANALISIS KEPATUHAN• Apakah APBD taat pada Peraturan
perundang-undangan?• PP 108/2000, PP 58 2005, PP 109/2000,
PP 37/2005, PP 59/2000, Permendagri 13/2006, UU 17/2003, UU No. 1/2004, UU 34/2000, PP 65/2001, PP 66/2001, Keppres DAU, Keppres 80/2003, UU 34/2004 & UU 25/2004, UU 33/2004 PP 24/2004 dan Perda Terkait
ANALISIS RELEVANSIANALISIS RELEVANSI• Apakah APBD yang disusun sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan kesesuaian dengan indikator kinerja?
• Apakah APBD problem solving?menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi jender gap, berorinetasi pada pemenuhan Hak dasar?
• Indikator kinerja terukur, sesuai dengan program
ANALISIS KONSISTENSIANALISIS KONSISTENSI• Apakah hasil Musrenbang Aspirasi
warga tercermin dalam dokumen perencanaan penganggaran
• Konsistensi dokumen perencanaan penganggaran : Tracking RPKM Vs Renstra SKPD VsMusrenbang Vs RKPD Vs KUA & PPA VS APBD
ANALISIS COST ANALISIS COST EFFECTIVENESS EFFECTIVENESS
• Apakah alokasi belanja rasional (Efisiensi) Vs Harga Pasar
• Apakah analisis alokasi belanja tidak duplikasi?
• Apakah alokasi belanja memadai untuk mencapat target kinerja
TEKNIK ANALISISTEKNIK ANALISIS• ANALISIS LINIER; SIFAT LURUS SEBAB-
AKIBAT, INPUT-OUTPUT, (Rasionalitas, efisien dan efektivitas), TREND
• ANALISIS NON LINIER; BERSIFAT MEMBANDINGKAN TIAP ALOKASI ANGGARAN
• ANALISIS THEMATIC; BERDASARKAN TUJUAN ANALISIS, (Belanja DPRD, pendidikan, kesehatan, dll)
ANALISIS PERBANDINGAN ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KOMPONENSTRUKTUR DAN KOMPONENPAD VS DANA PERIMBANGAN
PROPORSI BELANJA LANGSUNG VS BELANJA TIDAK LANGSUNGPROPORSI MASING-MASING KOMPONEN DG TOTAL BELANJA APBDPROPORSI MASING-MASING BELANJA KEGIATAN DG SUB TOTAL UNIT KERJAPROPORSI MASING-MASING UNIT KERJA
LANGKAH PRAKTIS MEMBACA DAN LANGKAH PRAKTIS MEMBACA DAN MENGANALISISMENGANALISIS
• Menyiapkan nota keuangan daerah (dokumen APBD, 3 tahun terakhir), RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, Renja SKPD, dan peraturan terkait ditingkat pusat (PP 58, 109, Permendagri 26/2006 dan Permendagri 13/2006, dll)
• Membuat prosentase distribusi alokasi penerimaan menurut sumber penerimaan dan pengeluaran
• Memetakan berdasarkan program, kegiatan dan mengklasifikasi berdasarkan pihak yang diuntungkan
• Mengelompokan instansi/dinas yang pengguna anggaran terbesar, menelaah obyek dan sasaran pembiayaannya, dan membandingkannya dengan pos anggaran terkecil atau pos anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat
• Melihat spesifikasi program tertentu, serta rasionalisasi item dalam program yang akan dianalisis dengan melihat apakah input atau alokasi anggaran rasional dengan output yang akan dicapai, termasuk indikator dari output, outcome, benefit dan impact (dalam RKA-SKPD)
• Membuat catatan kritis berdasarkan aspek efisiensi (rasional anggaran = input/output atau B/C ratio), aspek normativ (kepatutan dengan peraturan terkait), aspek efektifitas (input/outcome dan impact atau memenuhi ASB)
• Membuat rekomendasi dan masukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan
PRAKTEK PRAKTEK ANALISIS ANGGARANANALISIS ANGGARAN
KelompokKelompok I I AnalisisAnalisis KepatuhanKepatuhan AnggaranAnggaran
DPRD (APBD 2004)DPRD (APBD 2004)• Dasar Perhitungan = Gaji Walikota
Rp. 2.100.000,- (PP 59/2000)• Apakah Pos-pos Belanja DPRD
sesuai dengan PP 24/2004 atau PP 37/2005, PP 37/2006? (Gunakan Parameter penghasilan DPRD
• Pos-pos belanja apa saja yang melanggar? Berapa besarnya penyimpangan?
KelompokKelompok IIII AnalisisAnalisis PendapatanPendapatan (APBD 2006)(APBD 2006)
• Gambarkan proporsi komponen PAD dari pajak dan restribusi
• Pos mana yang memberikan konstribusi terbesar pada pajak?Restirbusi?PAD?
• Berikan penjelasan dan keberpihakan APBD?
KelompokKelompok IIIIII AnalisisAnalisis BelanjaBelanja (APBD 2007)(APBD 2007)
• Proporsikan Belanja Langsung anggaran pendidikan, kesehatan dan pertanian, bandingkan dengan anggaran Sekda, Bupati, DPRD
• Cermati rasionalitas/efisiensi pos-pos belanja? Berikan catatan kritis.
KELOMPOK IVKELOMPOK IV• Gambarkan proporsi komponen
pendapatan PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah
• Komponen mana yang memberikan porsi terbesar pada pendapatan?berikan komentar anda
Workplan Central Java point 3
Hand out 1 Lembar Evaluasi Diri
N i l a i No Pengetahuan, Pemahaman dan Ketrampilan saya tentang ... -- - + ++
1 Pengertian tentang APBD
2 Struktur APBD
3 Cara menyusun APBD
4 Analisis anggaran pendapatan
5 Analisis belanja
6 Analisis penerima manfaat
7 Analisis lokasi penerima APBD
8 Strategi advokasi anggaran
Workplan Central Java point 3
Hand out 2
Skema keterkaitan antar unsur dan prinsip untuk menciptakan good governance
Masyarakat
Sipil
Private sector
Pemerintah
Prinsip Good Governance • Partisipasi warga • Supremasi hukum • Kesetaraan dan anti diskriminasi • Toleransi politik • Akuntabilitas • Transparansi • Pemilihan umum secara bebas, jujur dan adil • Kebebasan berusaha • Pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan • Responsif (disadur dari Kumpulan Modul APBDes Partisipatif – FPPM – FPPD 2005) Hand out 3
Workplan Central Java point 3
Hakikat dan Fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran (disadur dari Kumpulan Modul APBDes Partisipatif – FPPM – FPPD 2005) Hakikat Partispasi Partisipasi adalah HAK dan KEWAJIBAN warga untuk
menegakkan tata pemerintahan yang baik Fungsi Partisipasi dalam penyusunan anggaran Partisipasi dalam sistem demokrasi adalah sarana untuk :
Menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah Menghindari penyalahgunaan kekuasaan Melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan publik Menegakkan kedaulatan rakyat
Workplan Central Java point 3
Hand out 4 Studi Kasus Batur Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara terletak di dataran tinggi Dieng. Kecamatan ini memiliki .... desa, antara lain Desa Pekasiran, Desa Batur, Desa Kasiran, .... Kecamatan Batur pada tahun anggaran 2007 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.836.500.000. Rincian alokasi dari dana ini sebagai berikut: A. Pendidikan
1. B.A Aisyah 1 Batur Rp. 10.000.000 2. TK Aisyah Sumber Rejo Batur Rp. 15.000.000 3. M.D Batur 1 Rp. 10.000.000 4. B.A Aisyah 03 Kauman Rp. 10.000.000
I. Rehab Ringan 1. SDN 2 Batur Rp. 40.000.000 2. SDN 5 Batur Rp. 35.000.000 3. Rumah Dinas SDN 3 Batur Rp. 30.000.000 4. Rumah Dinas SDN 3 Kepakisan Rp. 30.000.000 5. SDN 1 Pekasiran Rp. 30.000.000 6. M.I Islamiyah Sido Mulya Kasiran Rp. 30.000.000 7. SMP Islam Al Mabrur Batur Rp. 30.000.000
II. Rehab Berat 1. SDN 2 Pesurenan Rp. 105.000.000 2. SDN 1 Batur Rp. 250.000.000 3. SDN 4 Batur Rp. 250.000.000 4. SDN 2 Pekasiran Rp. 250.000.000 5. SDN 7 Batur Rp. 250.000.000 6. SMA 1 Batur Rp. 110.000.000 7. Lab SMAN 1 Batur Rp. 70.000.000 8. SMPN 1 Batur Rp. 90.000.000
B. Kesehatan
1. Rumah Dinas Dokter Puskesmas Batur 2 Rp. 40.000.000 2. Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kasiran Rp. 45.000.000
C. Pekerjaan Umum
1. SAB Dukuh Sidareja Rp. 30.000.000 2. SAB Karanganyar Pasurenan Rp. 20.000.000 3. SAB Dukuh Jlegong Rp. 25.000.000 4. SAB Desa Sumber Rejo Rp. 25.000.000 5. Jalan Bujangsari – Pasar Batur Rp. 150.000.000 6. Drainase Dusun Kalianget Rp. 30.000.000 7. Peningkatan jalan Jlegong – Batur Rp. 100.000.000 8. Peningkatan Jalan Rt 02/02 Ds. Bakal Rp. 30.000.000 9. SAB Ds Bakal Rt 07/02 Rp. 20.000.000 10. SAB Mushola Al Hidayah Ds. Bakal Rt 05/01 Rp. 20.000.000
Workplan Central Java point 3
D. Bantuan Keuangan 1. PP An Nuroni Dukuh Buntu Desa Bakal Rp. 5.000.000 2. TPQ Ash Sobutaqwa Purwajiwa Rp. 2.500.000 3. Masjid Baiturohman Tieng Rt 01/05 Rp. 2.000.000 4. Masjid At Taqwa Batur Rp. 2.000.000 5. Masjid Jlegong Ds Batur Rp. 5.000.000 6. Masjid Al Amin Wiroyoso Rt 01/03 Ds Pasurenan Rp. 5.000.000 7. Masjid Tawakal Dsn Karanganyar Rt 02/04 Pasurenan Rp. 5.000.000
E. DAK 1. Peningkatan jalan Pasurenan Pekasiran Rp. 550.000.000 2. SAB Desa Batur Rp. 88.000.000
Sumber: Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Banjarnegara Dapil V. Dengan merujuk pada sebaran alokasi dana tersebut, diskusikan beberapa pertanyaan berikut:
1. Desa mana yang paling banyak mendapat alokasi dana APBD 2007? Berapa persentase dana yang diterima desa ini total alokasi dana APBD untuk kecamatan Batur?
2. Apa makna dari penghitungan ini?
3. Apa saran anda terhadap kondisi ini? Bagaimana cara agar saran itu bisa diterapkan? Siapa yang seharusnya melakukan saran itu?
Workplan Central Java point 3
Hand out 5 Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006 (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)
Workplan Central Java point 3
Hand out 6 Panduan Diskusi Siklus Anggaran
Pernyataan dalam aturan legal Aspek yang ditinjau PP 58 / 2005 Permendagri 13
Kenyataan yang ada di masyarakat Rekomendasi
Kelompok I: Penyusunan APBD
Kelompok II: Penetapan APBD
Kelompok III: Pelaksanaan APBD
Kelompok IV Perubahan APBD
Kelompok V: Pengawasan dan Pemeriksaan APBD
Workplan Central Java point 3
Hand out 7 APBD penerimaan (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)
Workplan Central Java point 3
Hand out 8 Panduan diksusi penerimaan APBD Kelompok 1: Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Berapa prosentase PAD dibandingkan dengan total penerimaan? Berapa prosentase DAU dibandingkan dengan total penerimaan? Apa makna dari masing-masing temuan itu? Kelompok 2 Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Identifikasi dari mana saja PAD diperoleh? Mana sumber pendapatan yang paling besar menyumbang pada PAD? Mana sumber pendapatan yang paling kecil menyumbang pada PAD? Apa makna dari masing-masing temuan itu? Kelompok 3 Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Apa saja jenis retribusi yang ada di daerah? Dinas mana saja yang mengelolanya? Sebutkan sektor yang menyumbang retribusi paling besar. Sebutkan sektor yang menyumbang retribusi paling kecil. Bagaimana cara pemerintah daerah menetapkan target pendapatannya? Adakah cara lain yang mesti ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya? Berapa target penerimaan dari retribusi? Apakah penerimaan itu lebih besar atau kurang dari target? Situasi apa yang menyebabkan kondisi tersebut di atas?
Workplan Central Java point 3
Hand out 9 APBD - Belanja (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)
Workplan Central Java point 3
Hand out 10 Panduan diksusi belanja APBD Kelompok 1 Kelompok ini membahas masalah aspek kebijakan dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran yang dialokasikan sesuai denga kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah? Bahan pendukung: RPJP, RPJMD, RKPD, KUA, dan APBD, SK lain yang berkaitan dengan APBD misalnya SK tentang standarisasi indeks kegiatan / barang, SK tentang pengaturan honorarium, insentif, dan biaya umum, dan lain-lain. Kelompok 2 Kelompok ini membahas aspek administratif dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran untuk SKPD memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku? Apakah program yang direncanakan SKPD memiliki indikator yang jelas? Dan apakah indikator itu berkait dengan upaya memenuhi RPJMD? Bahan pendukung: APBD, Renja SKPD, hasil evaluasi, LKPJ Bupati, dan lain-lain Kelompok 3 Kelompok ini membahas aspek keuangan dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran dibelanjakan secara boros atau apakah ada ketidak-konsistenan dalam harga? Bahan pendukung: APBD, PPAS, SK tentang standarisasi indeks kegiatan / barang, SK tentang pengaturan honorarium, insentif, dan biaya umum, dan lain-lain
Workplan Central Java point 3
Hand out 11 Target MDGs
1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar 3. Mendorong kesetaraan Gender dan memberdayakan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV, malaria dan penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Workplan Central Java point 3
Hand out 12 Capaian MDGs kabupaten (lihat power point)
Workplan Central Java point 3
Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis wilayah Analisis Penerima manfaat Analisis penerima manfaat ini memiliki 3 tujuan:
1. Memastikan bahwa orang miskin adalah penerima manfaat dari suatu program / kegiatan yang dilakukan SKPD, khususnya bagi program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.
2. Membandingkan proporsi anggaran (langsung dan tidak langsung) yang berpihak pada orang miskin dengan anggaran yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan secara umum lainnya.
3. Merumuskan hal yang perlu dilakukan agar anggaran lebih berpihak pada orang miskin
Analisis wilayah Tujuan analisis wilayah ini ialah:
1. Mengkaji seberapa besar alokasi anggaran yang dialokasikan pada wilayah-wilayah miskin;
2. Menghitung seberapa besar proporsi APBD yang dialokasikan pada wilayah miskin (wilayah yang memiliki banyak orang miskin) dan wilayah non miskin.
3. Merumuskan hal yang perlu dilakukan agar anggaran lebih berpihak pada wilayah miskin
Langkah melakukan kedua analisis di atas:
1. Lihat dokumen PPAS dan daftar urutan kemiskinan berdasarkan kecamatan.
2. Sepakati kecamatan yang termasuk miskin
3. Pilih salah satu sektor (misalnya kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum) dan cermati alokasi anggaran SKPD tersebut.
4. Hitung ada berapa jumlah dan persentase:
i. Anggaran untuk kecamatan / desa miskin
ii. Anggaran untuk kecamatan / desa yang tidak miskin
iii. Anggaran yang tidak jelas dimana alokasinya (misal tersebar di 5 desa)
5. Tulis kesimpulan dari hasil kajian secara cepat itu.
6. Apa saran yang bisa dilakukan untuk membuat anggaran yang lebih pro poor.
Workplan Central Java point 3
Hand out 14 Pilihan strategi advokasi Beberapa contoh pilihan strategi advokasi hasil analisis anggaran (diambil dari Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia – TAF – ADB) 1. Membangun pusat data dan informasi anggaran menyelenggarakan
pengumpulan data anggaran yang akurat secara kontinyu dengan melibatkan berbagai pihak. Harapannya informasi mengenai proses penganggaran dan besaran alokasi dana untuk tiap pos anggaran, penerima manfaat dan wilayah penerima setiap tahun dapat terpantau secara terus menerus dan terinformasikan kepada publik.
2. Pendidikan untuk komunitas hasil analisis anggaran bisa digunakan oleh kelompok-kelompok warga untuk melihat seberapa jauh “perhatian” pemerintah daerah kepada kelompok mereka sehingga mendorong kelompok warga ini untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Perubahan kebijakan dan hukum hasil analisis anggaran bisa juga digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan terutama kebijakan bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin, perempuan ataupun masyarakat rentan lainnya.
4. Penguatan Legistlatif hasil analisis anggaran juga bisa disampaikan kepada partai politik beserta para anggota legislatif sehingga partai politik dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka.
5. Litigasi hasil analisis anggaran juga bisa dijadikan bahan litigasi jika terdapat ketidak-sesuaian alokasi anggaran.
6. Menggalanag dukungan komunitas internasional jikalau data-data hasil analisis anggaran tidak segera mendapat perhatian dari publik, data-data ini bisa juga digunakan untuk mencari dukungan dari komunitas
Workplan Central Java point 3
Hand out 15 Analisis SWOT Pengantar: Setiap elemen masyarakat sipil tentu memiliki kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) untuk melakukan pilihan-pilihan strategi advokasi hasil analisis. Oleh karena itu, setiap elemen organisasi masyarakat sipil perlu memetakan kemampuan organisasinya dalam melakukan suatu pilihan strategi sehingga advokasi bisa dilakukan secara terukur.
Analisis SWOT Nama organisasi: ...................
Pilihan strategi Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Membangun pusat data dan informasi anggaran
Pendidikan untuk komunitas
Perubahan kebijakan dan hukum
Penguatan Litigasi
Menggalanag dukungan komunitas internasional
Kesimpulan dari analisis SWOT: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
top related