1 - jakarta.bpk.go.idjakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/pergub-no-110-tahun... ·...
Post on 29-Mar-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
//1
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJAUNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal48Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubemurtentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit PengelolaPerparkiran;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
'.
.... -
2
7, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasAngkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanUang NegaralDaerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPDIUKPD yang menerapkanPPK~BLUD;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPERl02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Ke~a
di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentangPola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangandi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola PengelolaanKeuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;
3
21. Peraturan Gubemur Nomor 106 Tahun 2008 tentang PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Ke~a Dinas Perhubungan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
.1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKDadalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalahBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortalaadalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Perparkiran yang juga disebut Unit Pengelola adalahUnit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran.
4
12. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal UnitPengelola Perparkiran.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non PegawaiNegeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran.
14. Parkir adalah Tempat memarkirkan kendaraan bermotor di wilayahkota Jakarta.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal3
(1) Unit Pengelola Perparkiran rnerupakan Unit Pelaksana Teknis DinasPerhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran.
(2) Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
Pasal4
(1) Unit Pengelola Perparkiran mempunyai tugas mengelola perparkiran.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Unit Pengelola Perparkiran mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UnitPengelola Perparkiran;
c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Perparkiran;d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan perparkiran;e. penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana perparkiran;f. pelayanan perizinan perparkiran;g. pelaksanaan perhitungan biaya jasa pelayanan perparkiran;h. penyelenggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir;i. pengaturan teknis kelancaran lalu Iintas di tempat parkir;j. pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi parkir;k. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penertiban
parkir;
5
I. penjagaan ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan kebersihandi tempat parkir;
m. pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi dan pembinaanpenyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;
n. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasaranadan sarana parkir milik pemerintah daerah;
o. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraanperparkiran pada badan jalan dan luar badan jalan;
p. pelaksanaan kerja sama pengelolaan perparkiran dengan pihakketiga/swasta;
q. pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran;r. pelaksanaan publikasi kegiatan;s. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran;t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;u. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;v. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Perparkiran; danw. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi.
BAB IV
Bagian Kesatu
ORGANISASI
Susunan Organisasi
Pasal5
(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran terdiri dari :
a. Kepala Unit.b. SUbbagian Tata Usaha.c. Subbagian Keuangan.d. Seksi Pelayanan.e. Seksi Prasarana dan Sarana.f. Satuan Pengawas Internal.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini.
Bagian Kedua
Kepala Unit
Pasal6
Kepala Unit mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SatuanPengawas Internal;
6
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan KerjaPerangkat Oaerah (SKPO), Unit Kerja Perangkat Oaerah (UKPO)dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola Perparkiran; dan
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas danfungsi Unit Pengelola Perparkiran.
Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal7
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalampelaksanaan administrasi umum Unit Pengelola Perparkiran.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danOokumen Pelaksanaan Anggaran {OPAl Unit PengelolaPerparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl UnitPengelola Perparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan ruang rapat;e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja;f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Perparkiran;g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor
Unit Pengelola Perparkiran;h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris
peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Perparkiran;i. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapanlperalatanl
inventaris kantor Unit Pengelola Perparkiran;j. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;k. mengoordinasikan penyusunan formula pemberian imbalan jasa
kepada pegawai dan juru parkir;I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang
berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; danm. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.
(4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu KepalaSubbagian Tata Usaha dapat diangkat 2 (dual orang PenanggungJawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSubbagian Tata Usaha.
(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukanjabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
(RKA) danPengelola
7
(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul KepalaSubbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat
Subbagian Keuangan
Pasal8
(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Ke~a Staf Unit PengelolaPerparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan.
(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan AnggaranDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UnitPerparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UnitPengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencanastrategis Unit Pengelola Perparkiran;
d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit PengelolaPerparkiran;
e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses SuratPermintaan Pembayaran (SPP);
f. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuanSurat Perintah Membayar (SPM);
g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaandan pengelolaan Unit Pengelola Perparkiran;
h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan
keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit PengelolaPerparkiran;
j. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Unit. Pengelola Perparkiran;
k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi tekniskepada bendahara;
I. menyusun perhitungan besaran tarif retribusi parkir dan biayaparkir;
m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yangberkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Keuangan.
(4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu KepalaSubbagian Keuangan dapat diangkat 2 (dua) orang PenanggungJawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSubbagian Keuangan.
8
(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukanjabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul KepalaSUbbagian Keuangan.
Bagian Kelima
Seksi Pelayanan
Pasal9
(1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Ke~a Lini Unit PengelolaPerparkiran dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perparkiran.
(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit PengelolaPerparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UnitPengelola Perparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
c. menyusun dan mengusulkan standar operasional pelayanan danstandar pelayanan;
d. memfasilitasi kegiatan ke~a sama dalam rangka pemanfaatanlahan perparkiran;
e. menyusun dan mengusulkan pemanfaatan dan penggunaanperparkiran;
f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar operasionalprosedur dan standar pelayanan;
g. menyusun bahan perhitungan biaya jasa pelayanan parkir;h.melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban di tempat
parkir tepi jalan, Iingkungan parkir, pelataran parkir dan gedungparkir milik Pemerintah Oaerah dan di luar badan jalan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasandan penertiban dengan instansi terkait;
j. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakatdalam tertib parkir;
k. menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan perparkirandari masyarakat;
I. memproses permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luarbadan jalan;
m. melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaranpenyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;
n. melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoranpenerimaan parkir;
o. melaksanakan kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan, lingkunganparkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pemerintah Oaerahdan di luar badan jalan;
9
p. melaksanakan pelayanan perparkiran di lokasi parkir atas kerjasama dengan pihak ketiga;
q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yangberkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSeksi Pelayanan.
(4).Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala SeksiPelayanan pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan tugaspengendalian dan penertiban pelayanan perparkiran dapat diangkat7 (tujuh) orang Penanggung Jawab dengan sebutan yang disesuaikanserta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSeksi Pelayanan.
(5) Dengan memperhatikan potensi parkir, karakteristik, lokasi parkir danluas wilayah, Penanggung Jawab pada 5 (lima) wilayah dapat dibantuoleh Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
(6) Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan olehKepala Unit.
(7) Sebutan dan uraian tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksudpada ayat (6) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala SeksiPelayanan.
Bagian Keenam
Seksi Prasarana dan Sarana
Pasal10
(1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini UnitPengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan prasaranadan sarana.
(2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaUnit.
(3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiransesuai dengan Iingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UnitPengelola Perparkiran sesuai dengan Iingkup tugasnya;
c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dansarana teknis perparkiran;
d. menyusun standar dan prosedur penyediaan, pemeliharaan,perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan danperawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
-
10
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersedian dan kelaikanprasarana dan sarana teknis perparkiran;
g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan saranateknis perparkiran;
h. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana teknisperparkiran;
i. melaksankaan. koordinasi dan pengendalian pemanfaatan danpenggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
j. melaksanakan administrasi, perencanaan dan pengadaan tandaretribusi parkir;
k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tanda retribusiparkir;
I. melaksanakan pengkajian potensi perparkiran;m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan perparkiran;n. mengkaji dan meneliti serta menyusun format kerja sama
penyelenggaraan perparkiran;o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang
berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; danp. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Prasarana dan Sarana.
(4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala SeksiPrasarana dan Sarana dapat diangkat 2 (dua) orang PenanggungJawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan sertaberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SeksiPrasarana dan Sarana.
(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukanjabatan struktural. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul KepalaSeksi Prasarana dan Sarana.
Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Intemal
Pasal11
(1) Satuan Pengawas Intemal (SPI) merupakan unsur Pengawas IntemalUnit Pengelola Perparkiran sebagai unit kerja Dinas Perhubunganyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah (PPK-BLUD);
(2) Satuan Pengawas Intemal (SPI) sebagai unsur Pengawas Internaldalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh KepalaSubbagian. Kepala Seksi dan/atau pegawai Unit PengelolaPerparkiran;
(3) Satuan Pengawas Intemal (SPI) melaksanakan tugas pengawasaninternal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya(manusia. keuangan. perlengkapan dan metode) Unit PengelolaPerparkiran;
11
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Satuan Pengawas Intemal mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan intemal;b. penyusunan program kerja pengawasan intemal;c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil
pengawasan intemal yang dilakukan;f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil pengawasan internal yang dilakukan;g. pelaksanaan kegiatan pengawasan intemal yang diperintahkan
Kepala Unit;h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas
eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dani. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas danfungsi
Satuan Pengawas Internal;
Pasal 12
(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; danc. 1 (satu) orang anggota.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan AnggotaSatuan Pengawas Intemal, sekurang-kurangnya harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil;b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit
Pengelola Perparkiran;d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;e. tidak pemah melakukan perbuatan tercela;f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (0111); dang. memiliki integritas.
(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkatdan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahundan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa tugasberikutnya.
(4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PengawasIntemal.
(6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretarisdan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim danhasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasilpengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
12
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugasKetua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diaturdengan Peraturan Kepala Unit.
BAB V
ESELON
Pasal13
(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf amerupakan Jabatan Struktural Eselon lilA dan hanya dapat dijabatoleh Pegawai Negeri Sipil.
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) danPasal 8 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanyadapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) danPasal 10 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA danhanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI
TATAKERJA
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Perparkiranwajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan ke~a sama denganSatuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangkameningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas danfungsi Unit Pengelola Perparkiran.
Pasal 15
Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan PengawasInternal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib melaksanakan tugasmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sertamenerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
Pasal16
(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan PengawasInternal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib memimpin,mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingandan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kine~a bawahanmasing-masing.
13
(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada UnitPengelola Perparkiran wajib mengikuti dan mematuhi perintahkedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal17
Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan PengawasInternal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengawasi danmengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sertamengambillangkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanyapenyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
Pasal 18
(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan PengawasInternal dan Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran wajibmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagaibahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 19
(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaankelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap UnitPengelola Perparkiran sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan,ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal20
Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yangmenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerahdapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari :
a. Pegawai Negen Sipi!.b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
Pasal21
(1) Pegawai Negen Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf amerupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14
(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 hurut a, dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara
(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit PengelolaPerparkiran mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKDberkoordinasi dengan Biro Ortala.
Pasal22
(1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiranmerupakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit PengelolaPerparkiran.
(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurut b, dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil pada Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal23
Belanja pelaksanaan tugas dan tungsi Unit Pengelola Perparkiransebagai Unit Ke~a Dinas Perhubungan yang menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankanpada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.b. Pendapatan Operasional Unit PengelolaPerparkiran.c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
Pasal24
Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurut a dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangannegara/daerah.
Pasal25
Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 hurut b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah.
Pasal26
Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 hurut c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
15
BABIX
ASET
Pasal27
(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Perparkiran sebagaiprasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan statuskekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangannegara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal28
(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit PengelolaPerparkiran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinyamerupakan penerimaan barang daerah.
(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkankepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.
BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal29
(1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian TataUsaha dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Keuangan, 1 (satu)orang Kepala Seksi Pelayanan dan 1 (satu) orang Kepala SeksiPrasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
a. Penang9un9 Jawab Rumah Tangga yang membawahi 17 (tujuhbelas) Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai bawahanlangsung;
b. Penangung Jawab SDM yang membawahi 13 (tiga belas) PejabatFungsional UmumlTertentu sebagai bawahan langsung.
(3) Kepala Subbagian Keuangan dibantu sebanyak-banyaknya oleh2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
a. Penanggung Jawab Akunting yang membawahi 11 (sebelas)Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai bawahan langsung;
b. Penangung Jawab Perencanaan yang membawahi 3 (tiga)Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai bawahan langsung.
16
(4) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tujuh)orang Penangung Jawab yakni :
a. 5 (lima) Penangung Jawab Operasional wilayah yang masingmasing membawahi 43 (empat puluh tiga) Pejabat FungsionalUmumfTertentu sebagai bawahan langsung;
b. 1 (satu) Penangung Jawab Penertiban yang membawahi 17 (tujuhbelas) Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahanlangsung;
c. 1 (satu) Penangung Jawab Pelayanan yang membawahi 5 (lima)Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung.
(5) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknyaoleh 2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
a. Penangung Jawab Penyediaan Sarana yang membawahi 5 (lima)Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung;
b. Penangung Jawab Pendistribusian Sarana yang membawahi5 (lima) Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahanlangsung.
(6) Kepala Satuan Pengawas Internal dibantu oleh 1 (satu) orangSekretaris dan 1 (satu) orang Anggota.
(7) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalamLampiran II Peraturan Gubernur ini.
(8) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit PengelolaPerparkiran.
Pasal30
(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimanadimaksud pada Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Gubernur ini.
(2) Standar peralatan ke~a minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi acuan pengadaan peralatan ke~a Unit Pengelola Perparkiran.
BAB XI
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal31
(1) Unit Pengelola Perparkiran menyusun dan menyampaikan laporanberkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktuwaktu kepada Kepala Dinas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputilaporan:
17
a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;b. keuangan;c. kinerja;d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja;e. akuntabilitas; danf. pelaksanaan kegiatan.
Pasal32
Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Perparkiran mengembangkansistem pengendalian intemal sebagai bagian dari sistem pengendalianinternal Dinas Perhubungan.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal33
Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh :
a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara.
b. Aparat pemeriksa internal pemerintah.c. Inspektorat.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal34
(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan mengenaipenggajian dan hak pegawai lainnya serta peraturan kewajibanpegawai tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yangmengatur mengenai hal-hal tersebut yang ditetapkan denganPeraturan Gubernur.
(2) Peraturan pengganti peraturan penggajian dan hak pegawai lainnya,serta peraturan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah harus ditetapkan selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun terhitungmulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
(3) Apabila peraturan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)belum selesai, maka peraturan penggajian pegawai dan hak pegawailainnya serta kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)gugur demi hukum dan tidak berlaku lagi.
18
BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal35
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan GubernurNomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke~a
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakantidak berlaku.
Pasal36
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal 7 Jun; 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 J un; 20 10
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
MUHAYATNIP 050012362
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2010 NOMOR 114
Lampiran I : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Nomor 110 TAHUN 2010Tanggal 7 Juni 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIUNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
KEPALA UNIT
SATUAN PENGAWASINTERNAL
I I I ISUBBAGIAN SUBBAGIAN SEKSI SEKSI
TATA USAHA KEUANGAN PELAYANAN PRASARANADAN SARANA
,t. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,
Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Nomor 110 TAHUN 2010Tanggal 7 Juni 2010
FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
NO NAMAJABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAHI Kepala Unit - S1 Humaniora iliA 1
- Diklat KepemimpinanTingkat III
- Diklat ManajemenKeuangan
- Diklat ManajemenPerkantoran
- Diklat Perhubungan
Jumlah 1II Kepala Subbagian Tata - S1 IImu Hukum/Humaniora IV/a 1
Usaha - Diklat KepemimpinanTingkat IV
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat AdministrasiKepegawaian
- Diklat PengelolaanKeuangan Daerah
- Diklat Pengadaan Barangdan Jasa
1. Penangung Jawab - S1 Manajemen/Sosial 1Rumah Tangga - Dill Administrasi
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat SatminkallKearsipan
- Diklat KomputerPengadministrasi - Dill Administrasi 2Pimpinan - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer
Pranata Komputer - Dill Komputer 1- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranPenerima Surat - D III Administrasi 2
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
2
NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Pengurus Barang - D III Administrasi 2- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa- Diklat Komputer
PerkantoranPengurus Rumah - Dill Administrasi 1Tangga - Diklat Bendahara Barang
- Diklat Komputer- Diklat Pengadaan Barang
dan JasaPesuruh - SMA 1
- Diklat Administrasi- Diklat Arsioaris
Caraka - SMA 1- Diklat Administrasi- Diklat Arsioaris
Petugas Pengamanan - SMA 7Kantor - Diklat Pamdal
2. Penangung Jawab SDM - S1 Manajemen/Sosial 1- D III Administrasi- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Satminkall
Kearsipan- Diklat Komouter
Pengadministrasi Umum - D III Administrasi 1- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranPengadministrasi - D III Administrasi 3Kesejahteraan Pegawai - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranOperator Sistem - D III Administrasi 2Informasi - Diklat AdministrasiKepegawaian/Operator PerkantoranHandkey - Diklat Komputer
PerkantoranPengumpul dan - Dill Administrasi 2Pengelola Data - Diklat AdministrasiKepegawaian Perkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
Pengadministrasi - D III Administrasi 3Pengembangan Karier - Diklat AdministrasiPegawai Perkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
- Diklat AdministrasiKepegawaian
3
NO NAMAJABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Dokter Poliklinik Umum - Dokter Umum 1- Diklat Teknik
Kesehatan....Dokter Poliklinik Gigi - Dokter Gigi 1
- Diklat Teknik Kesehatan
Jumlah 33III Kepala Subbagian - S1 Ekonomi/Akuntansi IV 1
Keuangan - Diklat KepemimpinanTingkat IV
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat PengelolaanKeuangan Daerah
- Diklat Pengadaan Barangdan Jasa
l. Penanggung Jawab - S1 Ekonomi/Akuntansi 1Akunting - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang
dan JasaBendahara Pengeluaran - Dill Akuntansi/Ekonomi 1
- Diklat Bendaharawan- Diklat Administrasi
Keuangan- Diklat Komouter
Pembantu Bendahara - D III Akuntansi/Ekonomi 1Pengeluaran - Diklat Bendaharawan
- Diklat AdministrasiKeuangan
- Diklat KomputerPembantu Bendahara - Dill Akuntansi/Ekonomi 1Penerimaan - Diklat Bendaharawan
- Diklat AdministrasiKeuangan
- Diklat KomputerPetugas Loket - SMA 3
- Diklat Bendaharawan- Diklat Komputer
Penyusun Verifikasi - Dill Akuntansi/Ekonomi 1- Diklat Bendaharawan- DiklatAdministrasi
Keuangan- Diklat Komputer
Pengurus/Petugas SPP - D III Akuntansi/Ekonomi 1dan SPM - Diklat Bendaharawan
- Diklat AdministrasiKeuangan
- Diklat Komouter
4
NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Penyusun RKA dan - Dill Akuntansi/Ekonomi 2DPA - Diklat Bendaharawan
- Diklat AdministrasiKeuangan
- Diklat KomouterPenyusun Surat Tugas - D III Akuntansi/Ekonomi 1dan Laporan - Diklat Bendaharawan
- Diklat AdministrasiKeuangan
- Diklat Komputer2. Penanggung Jawab - S1 Ekonomi/Akuntansi 1
Perencanaan - Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat PengelolaanKeuangan Daerah
- Diklat Pengadaan Barangdan Jasa
Pengadministrasi - D III Administrasi 1Umum - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer
Operator Komputer - D III Komputer 1- Diklat Komouter
Pengumpul dan - D III Administrasi 1Pengolah Data - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
Perkantoran
Jumlah 17IV Kepala Seksi Pelayanan - S1 IImu Hukum/Humaniora IV/a 1
- Diklat KepemimpinanTingkat IV
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat AdministrasiKepegawaian
- Diklat PengelolaanKeuangan Daerah
- Diklat Pengadaan Barangdan Jasa
1. Penangung Jawab - S1 Manajemen/Sosial 5Operasional (5 Wilayah) - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranPengadministrasi Umum - D III Administrasi 5
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer
Operator Komputer - D III Komputer 5- Diklat Komputer
5
NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Pelaksana Operasional - D III Administrasi 13(Asmen) - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranKoorlap Tepi Jalanl - D III Administrasi 101Lingkungan/Gedungl - Diklat AdministrasiPeralatan Perkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
Juru Parkir - SMA 91- Diklat Perpakiran..
2. Penanggung Jawab - S1 Manajemen/Sosial 1Penertiban - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranPengadministrasi Umum - Dill Administrasi 2
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer
Operator Komputer - D III Komputer 1- Diklat Komputer
Petugas Penertiban - D III Administrasi 5Parkir Tepi Jalan - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranPetugas Penertiban - D III Administrasi 4Sistem Gate - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
Perkantoran .
Petugas Penertiban - D III Administrasi 5Parkir Swasta - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
Perkantoran3. Penanggung Jawab - S1 IImu Hukum/Humaniora 1
Pelayanan - Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
Pengadministrasi Umum - D III Administrasi 1- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komouter
Operator Komputer - D III Komputer 1- Diklat Komputer
6
NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Pengadministrasi - D III Administrasi 1Registrasi Izin - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
PerkantoranVerifikasi Izin - D III Administrasi 1
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
Pembuat Surat Tugas - D III Administrasi 1dan Pelaporan - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
Perkantoran
Jumlah 245
V Kepala Seksi Prasana - S1 Manjemen/Humaniora IV/a 1dan Sarana - Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Administrasi
Kepegawaian- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa1. Penanggung Jawab - S1 Manajemen/Sosial 1
Penyediaan Sarana - Diklat Administrasi. Perkantoran
- Diklat KomputerPerkantoran
Pengadministrasi Umum - D III Administrasi 2- Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diktat Komputer
Operator Komputer - D III Komputer 2- Diklat Komputer
Juru Gambar - D III ArsitekturlSipii 1- Diklat Teknik Gambar- Diklat Komputer Gambar
2. Penanggung Jawab - S1 Manajemen/Sosial 1Pendistribusian Sarana - Diklat Administrasi
- Diklat KomputerPengadministrasi Umum - D III Administrasi 2
- Diklat AdministrasiPerkantoran
- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer
Operator Komputer - D III Komputer 1- Diklat Komputer
7
NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH
Pelaksana - D III Administrasi 2Pendistribusian - Diklat Administrasi
Perkantoran- Diklat Komputer
Perkantoran
Jumlah 13
VI Satuan PengawasInternalKepala - Diklat Administrasi 1
Perkantoran- Diklat Administrasi
Kepegawaian- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang
dan JasaSekretaris - Diklat Administrasi 1
Perkantoran- Diklat Administrasi
Kepegawaian- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang
dan JasaAnggota - Diklat Adrninistrasi 1
Perkantoran- Diklat Administrasi
Kepegawaian- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa- Diklat Komputer
Perkantoran
Jumlah 3
Jumlah Total 312
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA.
Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Nomor 110 TAHUN 2010Tanggal 7 Juni 2010
STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH JUMLAH1 2 3 4 5
I Kepala Unit Minibus 1 unitNotebook 1 unitTeleoon 1 buah
. White Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
II Kepala Subbaaian Tata Usaha Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleoon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
1. Penanaauna Jawab Komputer 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahFillina Kabinet 1 buah
2. Penaadministrasi Pimoinan Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleoon 1 buahFax 1 unitMesin Ketik 1 buahFillina Kabinet 1 buah
3. Pranata Komputer Komputer 1 unitPrinter 1 unitFillina Kabinet 1 buah
4. Penerima Surat Komputer 1 unitPrinter 1 unitBuku Tanda Terima 1 buahFillina Kabinet 1 buah
5. Penaurus Barana Komouter 1 unitPrinter 1 unitBuku Barana 1 buahFillina Kabinet 1 buah
6. Pengurus Rumah TanQQa Infocus 1 unitScreen 1 unitLCD 1 unitTool Kit 1 setFillina Kabinet 1 Buah
2
NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH JUMLAH7. Caraka Sepeda Motor 1 unit
FillinQ Kabinet 1 Buah
8. Pesuruh Sepeda Motor 1 unit
9. Petuaas Penaamanan Kantor HT 1 unitTelepon 1 buah
10. Dokter Poliklinik Peralatan Kedokteran 1 unitTelepon 1 buahFillina Kabinet 1 buah
III Kepala SubbaQian KeuanQan Komputer 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahWhite Board 1 buahFillinQ Kabinet 1 buah
1. Penanggung Jawab Komputer 1 unit. Printer 1 unit
Telepon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
2. Bendahara Penaeluaran Komouter 1 unitPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hituna 1 buahBrankas 1 buahMesin PenghancurKertas 1 unit
3. Pembantu BendaharaPenQeluaran Komputer 1 unit
Printer 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hituna 1 buahMesin PenghancurKertas 1 unitTeleoon 1 buahFillina Kabinet 1 buah
4. Bendahara Penerima Komputer 1 unitPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin HitunQ 1 buahBrankas 1 buahMesin PenghancurKertas 1 unitTelepon 1 buahFillinQ Kabinet 1 buah
3
NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH JUMLAH5. Pembantu Bendahara Komputer 1 unit
PenerimaPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hitung 1 buahMesin PenghaneurKertas 1 unitTeleoon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
6. Petuaas Loket Blanko KarelsKomouter 1 unitPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hitung 1 buahFilling Kabinet 1 buah
7. Penyusun Verifikasi Komputer 1 unitPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hitung 1 buahMesin PenghaneurKertas 1 unitTeleoon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
8. Pengurus/Petugas SPP danSPM Komputer 1 unit
Printer 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hitung 1 buahMesin PenghaneurKertas 1 unitTelepon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
9. Penvusun RKA dan DPA Komputer 1 unitPrinter 1 unitKalkulator 1 buahMesin Hitung 1 buahTelepon 1 buahFillina Kabinet 1 unit
10. Penyusun Surat Tugas danLaporan Komputer 1 unit
Printer 1 unitTelepon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
IV Kepala Seksi Pelavanan Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleoon 1 buahWhite Board 1 buahFilling Kabinet 1 buah
4
NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH JUMLAH1. PenanQQunQ Jawab Komputer 1 unit
Printer 1 unitTeleoon 1 buahFillina Kabinet 1 buah
2. Penaadministrasi Umum Komouter 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahFax 1 unitMesin Ketik 1 buahFillinQ Kabinet 1 buah
3. Operator Komputer Komputer 1 unitPrinter 1 unitFilling Kabinet 1 buah
4. Pelaksana Ooerasional Komputer 1 unitPrinter 1 unitFilling Kabinet 1 buah
5. Koorlap Tepi Jalari/Lingkunganl Komputer 1 unitGedunQ/Peralatan
Printer 1 unitFillina Kabinet 1 buah
6. Petugas Penertiban ParkirTepi Komputer 1 unitJalan
Printer 1 unitFillina Kabinet 1 unit
7. Petugas Penertiban Sistem Komputer 1 unitGate
Printer 1 unitFillinQ Kabinet 1 unit
8. Petugas Penertiban Parkir Komputer 1 unitSwasta
Printer 1 unitFillinQ Kabinet 1 unit
V Kepala Seksi Prasarana dan Komputer 1 unitSarana
Printer 1 unitTeleoon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
1. Penangguna Jawab Komouter 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahFilling Kabinet 1 buah
5
NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH JUMLAH
2. Penaadministrasi Umum KomDuter 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahFax 1 unitMesin Ketik 1 buahFillina Kabinet 1 buah
3. Operator Komputer Komputer 1 unitPrinter 1 unitFillina Kabinet 1 buah
4. Juru Gambar Komputer 1 unitPrinter 1 unitFillina Kabinet 1 buahMeia Gambar 1 unitPrinter 1 unitFillina Kabinet 1 buah
5. Pelaksana Pendistribusian Komputer 1 unitPrinter 1 unitFillina Kabinet 1 unit
VI Satuan Penaawas Internal KomDuter 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
1. Kepala Komputer 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
2. Sekretaris KomDuter 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
3. Anaaota Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahWhite Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah
t. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,
top related