1. prosedur judicial review perda dan raperda cad [compatibility mode]
Post on 22-Jun-2015
66 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
PUSDIKLAT KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
CINERE - DEPOK
PROSESPROSES
JUDICIAL REVIEWJUDICIAL REVIEW
PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH(EVALUASI RAPERDA DAN KLARIFIKASI PERDA)(EVALUASI RAPERDA DAN KLARIFIKASI PERDA)
OLEH DR.T. SAIFUL BAHRI JOHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2
RIWAYAT HIDUPRIWAYAT HIDUPIDENTITAS DIRI:IDENTITAS DIRI:NAMA : TEUKU SAIFUL BAHRI JOHANTMPT/TGL LHR : SIGLI – ACEH, 15 AGUSTUS 1962PENDIDIKAN : PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP-SMRGKELUARGA : SATU ISTRI, DUA PUTRA & TIGA PUTRIKOMUNIKASI : HP. 08151659939 K. 021- 3459339 R. 021-7422489
: e-mail mrhasan95@yahoo.com
RIWAYAT PEKERJAAN:RIWAYAT PEKERJAAN:� STAF PADA BIRO KEPEGAWAIAN KEMDAGRI� STAF PADA PUSAT KAJIAN HUKUM KEMDAGRI� STAF PADA BIRO ORTALA KEMDAGRI� STAF PADA DITJEN OTDA KEMDAGRI� STAF PADA STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI� STAS PADA BIRO HUKUM KEMDAGRI� STAF PADA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEMDAGRI� STAF PENGAJAR PADA BANDIKLAT KEMDAGRI,
PUSDIKLAT KEMKUMHAM, & PUSDIKLA KEMPERDAG� STAF PENGAJAR PADA FH-UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA-JAKARTA� STAF PENGAJAR PADA PROGRAM PASCA SARJANA STIH-IBLAM - JKT� STAF PENGAJAR PADA STIP – ABDI NEGERA JAKARTA
LAINLAIN--LAIN:LAIN:� PENDIDIKAN KEAHLIAN PERT PER-UU-AN (LEGAL DRAFTER)-UI� PENDIDKAN BANTUAN HUKUM & KEPENGACARAAN - UI� PENDIDIKAN PERANCANGAN UNDANG UNDANG – DPR-RI� PENDIDIKAN TOT SOSIALISASI UUDN-RI TAHUN 1945 - MPR
TANJAB PENYEL PEMERINTAHAN RI
� Pemerintah pusat/Pemerintah, adalah Presiden RIyang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUDN-RI Tahun 1945.
� Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (KDH dan DPRD)menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUDN-RI Tahun 1945.
3
LANJUTAN
� Daerah otonom/daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
� Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.���� BINWAS
Efektivitas (Effective)Efektivitas (Effective)
Klarifikasi (Klarifikasi (ClarifyClarify) ) Evaluasi (Evaluasi (EvaluateEvaluate))
Pembinaan & Pengawasan Pembinaan & Pengawasan ((SupervisionSupervision))
?!UU 32/04
4
PENGAWASANPENGAWASAN
Pemerintah melakukan Pengawasan terhadap:
a. Pelaks urusan
pemerintahan di Daerah
b. Peraturan Daerah dan
Peraturan KDH
(Ps 218)(Ps 218)
LANJUTAN
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Perat Per-uu-an yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kab/Kota adalah Perat Per-uu-an yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
5
� ditetapkan oleh KDH setelah mendapat persetujuan bersama DPRD
� dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
� merupakan penjabaran lebih lanjut dari perat per-uu-an yang lebih tinggi
� memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
� dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perat per-uu-an yang lebih tinggi.
PERATURAN
DAERAH
Judicial Review
(1) Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Perat Per-uu-an di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Ps 9
6
Perda dapat dibatalkan oleh pemerintah�apabila bertentangan dengan kepentinganumum dan/atau peraturan per-uu-an yang lebihtinggi,
Terhadap Perda yang tidak terkait denganAPBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan TataRuang Daerah, maka berdasarkan ketentuanPasal 145 UUNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, dibatalkan denganPeraturan Presiden.
PEMBATALAN PERDABERMASALAH
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT
TIM KAJI ANTAR KEM KEM YBS
REKOMENDASI
MENDAGRI
SURAT TEGORAN1. MENGHENTIKAN2. MENCABUT/REVISI
TANGGAPAN PEMDA
MENERIMAMENERIMAMENOLAK
PEMBATALAN
MENGAJUKAN KEBERATAN
JAWABAN PEMERINTAH
JUDICIAL REVIEW KEMAHKAMAH
AGUNG
15 HARI KERJA15 HARI KERJA15 HARI KERJA15 HARI KERJA
15 HARI KERJA15 HARI KERJA
7
KEBERATAN PEMBATALAN
�� KDH dapat mengajukan keberatan KDH dapat mengajukan keberatan pembatalan MA dengan alasan yang pembatalan MA dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh pert perdapat dibenarkan oleh pert per--uuuu--anan
�� MA dapat mengabulkan keberatan MA dapat mengabulkan keberatan Pemda sebagian atau seluruhnya dan Pemda sebagian atau seluruhnya dan membatalkan Peraturan ttg membatalkan Peraturan ttg Pembatalan Perda serta dinyatakan Pembatalan Perda serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumtidak mempunyai kekuatan hukum
(Ps 145)(Ps 145)
Alasan Judicial Review
� Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi
� Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang.
� Adanya kesalahan dalam proses pembentukannya
� Adanya materi muatan yang merugikan hak konstitusi masy. dan tidak sesuai dengan jenis perat per-uu-an.
� Terdapat perbedaan penafsiran.
� Terdapat ambiguitas atau keragu-2an dalam penerapan sbg suatu dasar hukum.
8
PEMBENTUKAN PERDA
PERENCANAAN
PERDA
Vide: UU No. 12/ 2011, Pasal 1 angka 1
PROLEGDA
Daftar Ranperda1 tahunan
Skala Prioritas
TAHAPANPasal 34 (2) UU No. 12/2011
PENYUSUNAN
PEMBAHASAN
PENGUNDANGAN
PENETAPAN
TENAGA AHLI PERANCANG
� Setiap tahapan Pembentukan Perat Per-uu-an perlu mengikutsertakan Perancang Perat Per-uu-an. � PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Ranc Perat Per-uu-an dan/atau instrumen hukum lainnya.
� Selain Perancang Perat Per-uu-an dimaksud dalam pembentukan UU, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota perlu mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
Ps 98 & 99
9
HIERARKI
UU NOMOR 12 TAHUN 2011TENTANG
PEMBENTUKAN PERAT PER-UU-AN
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Desa (ditiadakan)
Catatan: Kekuatan hukum Perat Per-uu-an sesuai dengan hierarki � Ps 7
Lanjutan
(1) Jenis Perat Per-uu-an selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:� MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, � Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU,
� DPRD Provinsi, Gubernur, � DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, � Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Perat Per-uu-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Perat Per-uu-an yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
10
Lanjutan
a. PERPRES
b. PERAT LAIN (DELEGTIF) & PERAT DLM RGK MENYEL PEMERINTAHAN NGR (DISKRESI) � Pusat
c. PERDA PROV,
d. PERAT LAIN (DELEGTIF) & PERAT DLM RGK MENYEL PEMERINTAHAN DAERAH (DISKRESI) � Daerah
e. PERDA KAB/KOTA
f. PERAT LAIN (DELEGTIF) & PERAT DLM RGK MENYEL PEMERINTAHAN DAERAH (DISKRESI) � Daerah
PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH
a. a. Persetujuan bersama DPRD dan KDHPersetujuan bersama DPRD dan KDH
b. Ditetapkan oleh KDHb. Ditetapkan oleh KDH
c. Dlm rangka penyelenggarakan otda & tugas c. Dlm rangka penyelenggarakan otda & tugas pembantuanpembantuan
d. Penjabaran lebih lanjut dr pert perd. Penjabaran lebih lanjut dr pert per--uuuu--an lebih an lebih tinggi (tinggi (dgn memperhatikan ciri khas daerahdgn memperhatikan ciri khas daerah))
e. Dilarang bertentangan dengan e. Dilarang bertentangan dengan Kepentingan Kepentingan Umum Umum dan dan pert lebih tinggipert lebih tinggi
f. Berlaku setelah diundangkan dalam L Df. Berlaku setelah diundangkan dalam L D
g. Dapat berasal dari DPRD atau KDHg. Dapat berasal dari DPRD atau KDH
(Ps 136)(Ps 136)
11
MATERI MUATAN/SUBSTANSTIFPERATURAN DAERAH
Dlm rangka Penyel Pemerintahan dan Urusan
Rumah Tangga Daerah
MenampungKondisi Khusus
Daerah ybs
Penjabaran Lebih Lanjut thd Perat Per-uu-an
yang lebih tinggi
1. Otonomi Daerah2. Medebewind
BATASAN MATERI MUATAN PERDA
Ketentuan pidana dalam Perda hanya berupa:� ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan; atau � Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
Catatan: Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain dimaksud diatas, sesuai dengan yang diatur dalam Perat Per-uu-an lainnya.
Pasal 14 & 15
12
• bertantangan dengan kepentingan umum,�terganggunya kerukunan antar wargamasyarakat, � tergangunya pelayanan umum, dan � terganggunya ketentraman/ketertiban umum, serta � kebijakan yang bersifat diskriminatif.
• menimbulkan konflik di masyarakat,• bukan kewenaganannya, dan• bertentangan dengan perat per-uu-an yang lebih tinggi.
•CATATAN:Untuk terbentuknya suatu perda yg baik dan benar diperlukantata cara penyusunan perda (sesuai prosedur & kaidah legaldrafting), baik yg berasal dari Eksekutif maupun dari DPRD.
MENGAPAPERDA BERMASALAH
EFEKTIFITAS PERDA
� PEMDA TDK BTH & MASY TDK BTH � D
� PEMDA BTH & MASY TDK BTH � C
� PEMDA TDK BTH & MASY BTH � B
� PEMDA BTH & MASY BTH � A
13
KEWENANGAN BINWAS
�� Binwas penyel pemda secara nasional Binwas penyel pemda secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagridikoordinasikan oleh Mendagri
�� Binwas penyel pemda pd Kab/Kota Binwas penyel pemda pd Kab/Kota dikoordinasikan oleh Gubernurdikoordinasikan oleh Gubernur
�� Binwas penyel pemdes Binwas penyel pemdes dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dan dpt dilimpahkan kpd Camatdan dpt dilimpahkan kpd Camat
(Ps 222)(Ps 222)
�� UntukUntuk tercapaitercapai keserasiankeserasian antaraantara
kebijkebij daerahdaerah dgndgn kebijkebij nasionalnasional
�� KeserasianKeserasian antaraantara kepentkepent publikpublik &&
kepentkepent aparaturaparatur
�� MenelitiMeneliti materimateri muatanmuatan perdaperda
dan/ataudan/atau PertPert Gub/Bub/WalkotGub/Bub/Walkot
agaragar tdktdk bertentanganbertentangan dgndgn KU,KU,
pertpert LTLT && PerdaPerda lainnyalainnya
TUJUAN
EVALUASI RAPERDA
KLARIFIKASI PERDA
14
PENGAWASAN PREVENTIF/ EVALUASI
Dilakukan:Dilakukan:
o/ Mendagri terhadap Provinsi dan o/ Mendagri terhadap Provinsi dan
o/ Gubernur terhadap Kab/Kota atas:o/ Gubernur terhadap Kab/Kota atas:
a. Raperda yang mengatur Pajak daeraha. Raperda yang mengatur Pajak daerah
b. Raperda yang mengatur Retribusi Daerahb. Raperda yang mengatur Retribusi Daerah
c. Raperda yang mengatur APBDc. Raperda yang mengatur APBD
d. Raperda yang mengatur RUTRd. Raperda yang mengatur RUTR
Ps 39 PP 79/05Ps 39 PP 79/05
28
KEBIJAKAN MENDAGRI DALAM PENGAWASAN PREVENTIF
S.E Mendagri Nomor
188.34/1586/SJ tgl 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan
Penetapan Peraturan Daerah
SELAIN PERDA APBD, PD/RD, RUTRD
15
29
� Gubernur sbg Wakil Pemt Pusat di Daerah melakukaninventarisasi terhadap Perda Provinsi, Kabupaten/Kotadan merevisi atau menyempurnakan Perda yang isinyatidak sesuai dengan:- nilai-nilai Pancasila,- UUDN-RI Tahun 1945,- Perat per-uu-an yangyang LL..TT dandan KK..UU,- azas dan materi muatan pembentukan Perda,- hal bersifat diskriminatif,- melanggar HAM, dan- menimbulkan konflik di masy
� serta melaporkan kembali hasilnya kepada Mendagri .
30
�Sebelum Ranc Perda disampaikan oleh Pemda kepadaDPRD untuk dibahas lebih lanjut, Ranc Perda Kab/Kotaterlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bag HukumKab/Kota kepada Biro Hukum Prov , untuk Ranc PerdaProv dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Biro HukumProv kepada Biro Hukum Depdagri .
�Ranc Perda yang merupakan hak inisiatif DPRD ,sebelum dibahas lebih lanjut dengan PemerintahDaerah, Ranc Perda Kab/Kota terlebih dahuludikonsultasikan oleh Bag Hukum Kab/Kota kepada BiroHukum Prov, untuk Ranc Perda Prov dikonsultasikanterlebih dahulu oleh Biro Hukum Prov kepada BiroHukum Depdagri.
16
31
�Hasil harmonisasi Ranc Perda yang dilakukan olehPanitia RANHAM berupa rekomendasi untukpembahasan Ranc Perda lebih lanjut, sebagaimanakegiatan RANHAM pada Peraturan Presiden tentangRANHAM.
�Para Gub, Bup/Walkot dapat mendayagunakankeberadaan para kepala Kanwil Depkumham diDaerahnya masing-masing untuk melakukanharmonisasi maupun evaluasi Ranc Perda /PeratKepala Daerah.
�Ranc Perda Kab/Kota sebelum dikonsultasikan olehBag Hukum Kab/Kota kepada Biro Hukum Prov, terlebihdahulu dilakukan harmonisasi dengan Panitia RencanaAksi Nasional HAM (RANHAM) Kab/Kota .
PUNGUTAN YG SERING BERMASALAH
� PAJAK DAERAH
- Pajak atas pengeluaran hasil bumi,
hutan, laut, Perlindungan dan hasil
alam lainnya
- pajak atas Pengiriman barang antar
Pulau
- pajak Pengolahan Minyak & Gas Bumi
17
LANJUTAN
� RETRIBUSI DAERAH
- Retribusi Tertib Pemanfaatan jalan dan
Pengendalian Kelebihan Muatan
- Retribusi Ijin Komoditi Keluar Provinsi
- Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan
Pengujian Hasil Hutan
� SUMBANGAN PIHAK KETIA
- Pemberian Sumbangan Wajib Pembangunan
daerah
PROSES PENYUSUNAN RANPERDA & PEMBATALAN PERDA
DINAS
SKPD
BIRO/BAGIAN HUKUM SEKDA KEPALA DAERAHSURAT PENGANTAR
DPRDPEJABAT MEWAKILI PEMDA
PANSUSDIBAHASBERSAMAPANJAPARIPURNA STUDI BANDINGPANSUS
KEPUTUSANBERSAMA
EVALUASI O/PEMERINTAH
3 HARI15 HARI
PERBAIKAN PERDA
KLASIFIKASI O/PEMERINTAH - GUB
7 HARI
DRAFT PEMBATALAN
60 HARIPEMBATALAN DGNPERPRES
MAHKAMAHAGUNG
PERPRES BATAL
PERDA BERLAKU
18
PENGHARGAANPENGHARGAAN
Dalam BINWAS penyelenggaraan Otonomi Daerah pemerintah dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada :
a. Pemda
b. KDH/Wakil KDH
c. Anggota DPRD
d. Perangkat Daerah
e. PNS daerah
f. Kepala Desa,perangkat desa; dan
g. Anggota BPD
(Ps 219)(Ps 219)
SANKSISANKSI
Jika ditemukan adanya penyimpangan dan Jika ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan Daerah, pemerintah akan pemerintahan Daerah, pemerintah akan memberikan sanksi berupa :memberikan sanksi berupa :
a. penataan kembali atas daerah otonoma. penataan kembali atas daerah otonom
b. pembatalan atas pengangkatan Pejabatb. pembatalan atas pengangkatan Pejabat
c. penangguhan/pembatalan kebijakan daerahc. penangguhan/pembatalan kebijakan daerah
d. administratif dan/ataud. administratif dan/atau
e. finansiale. finansial
Ps 45 PP 79/05Ps 45 PP 79/05
19
PEMANTAUAN & PEMANTAUAN & LAPORANLAPORAN
�� Mendagri/Gubernur melakukan Mendagri/Gubernur melakukan pemantauan terhadap hasil evaluasi pemantauan terhadap hasil evaluasi dan klarifikasi dan klarifikasi �� dilakukan o/ TIMdilakukan o/ TIM
�� Gubernur melaporkan hasil Gubernur melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan Perda pengawasan dan pemantauan Perda Kab/kota dan Pert Bupati/Walikota Kab/kota dan Pert Bupati/Walikota kepada Mendagri kepada Mendagri �� Per 3 bln atau Per 3 bln atau
jika dibutuhkanjika dibutuhkan Ps 25Ps 25--2727
20
BEBERAPA CATATAN
STANDAR KAJIAN PERDA
40
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN USAHA INDUSTRI (IUI),
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI), DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI), DAN IIZIN PERLUASAN ZIN PERLUASAN
�� KETENTUANKETENTUAN� Setiap pendirian usaha industri baru maupun setiap perluasannya wajib
memperoleh Izin Usaha Industri (IUI)� Kelompok Industri Kecil (investasi < 5 juta tidak t ermasuk tanah dan
bangunan) Tidak diwajibkan� Kelompok Industri Kecil (investasi 5 – 200 juta tida k termasuk tanah dan
bangunan) Wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (T DI) yang dapat berlaku sebagai Izin
� Kelompok Industri dengan investasi > 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan Wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI)
� Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebi hi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimil iki, Wajib memperoleh Izin Perluasan
�� BATASANBATASAN� IUI, TDI dan Izin Perluasan berlaku selama perusahaa n industri yang
bersangkutan beroperasi.
21
41
PERDA TENTANG RETRIBUSIPERDA TENTANG RETRIBUSISURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
�� KETENTUANKETENTUAN� Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati/Walikota � Setiap Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan wajib memperoleh
SIUP, Kecuali: Cabang/Perwakilan perusahaan yang mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat; Perusahaan Kecil Perorangan yang tidak berbadan hukum dan diurus, dijalankan sendiri oleh pemilik atau anggota keluarga; Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima
� Modal bersih < 200 juta ���� SIUP Kecil� Modal Bersih 200 – 500 juta ���� SIUP Menengah� Modal Bersih > 500 juta ���� SIUP Besar
�� BATASANBATASAN� SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di
seluruh wilayah NKRI
� SIUP Berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya
42
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
�� KETENTUANKETENTUAN� Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan� Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 Bulan sejak
diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan
� Siapa Saja yang Didaftar…?
� Setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah NKRI, termasuk didalamnya Kantor Cabang; Kantor Pembantu; Anak Perusahaan; Agen; dan Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
� Bentuk Perusahaan: Badan Hukum termasuk Koperasi, Persekutuan, Perorangan, dan Perusahaan lainnya
�� BATASANBATASAN� Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannyadalam Daftar Perusahaan
diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku 5 tahun dan wajib diperpanjang sekurang-kurangnya 3 Bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir
22
43
PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IZIN PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IZIN PENGUSAHAAN PERIKANAN)PENGUSAHAAN PERIKANAN)
�� KETENTUANKETENTUAN�� Usaha PerikananUsaha Perikanan ::
� Usaha Penangkapan Ikan� Usaha Pembudidayaan Ikan:
� Pembudidayaan ikan di air tawar� Pembudidayaan ikan di air payau� Pembudidayaan ikan di laut
� Perusahaan yang melakukan usaha Perikanan, wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)
� Dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUP:
� Penangkapan ikan oleh nelayan dengan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu
� Pembudidayaan ikan air tawar, air payau dan air laut oleh pembudidaya dengan luas areal atau perairan tertentu
lanjutanlanjutan
44
LANJUTANLANJUTAN
�� KETENTUANKETENTUAN�� Surat Penangkapan Ikan (SPI):Surat Penangkapan Ikan (SPI):
� Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia wajib dilengkapai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI)
� Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat tangkap ikan, dan spesifikasi kapal
�� Surat Izin Kapal Pegangkut Ikan (SIKPI):Surat Izin Kapal Pegangkut Ikan (SIKPI):
� Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SPI
� Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapa ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
� Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI
23
45
LAMJUTANLAMJUTAN
�� BATASANBATASAN� IUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perikanan
� SPI berlaku selama:
� 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dengan alat tangkap: pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut atau huhate
� 2 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dengan alat tangkap lainnya
� 1 tahun untuk kapal berbendera asing
� SPI dan SIKPI yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada berlaku selama:
� 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dengan alat tangkap: pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut atau huhate
� 2 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dengan alat tangkap lainnya
� 1 tahun untuk kapal berbendera asing
� SIKPI yang tidak dalam satu kesatuan armada berlaku selama:
� 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia
� 1 tahun untuk kapal berbendera asing
46
LAMJUTANLAMJUTAN
�� BATASANBATASAN� Kewenangan Menerbitkan IUP, SPI dan SIKPI:
� Gubernur atau Pejabat Yang ditunjuk memberikan:� IUP, SPI dan SIKPI kepada Perusahaan perikanan Indonesia yang
melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan bermotor luar atau dalam yang berukuran diatas 10 GT (GT.10) dan tidak lebih dari 30 GT (GT.30) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK
� Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk:� IUP, SPI dan SIKPI kepada Perusahaan perikanan Indonesia yang
melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan bermotor luar atau dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT (GT.10) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK
� IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau atau air laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing
24
47
LANJUTANLANJUTAN
�� PUNGUTAN HASIL PERIKANANPUNGUTAN HASIL PERIKANAN
� Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan usaha perikanan dan atas hasil penangkapan atau pembudidayaan.
� Besarnya Pungutan Hasil Perikanan:
� Untuk Kegiatan Penangkapan Ikan:
� Untuk perusahaan skala kecil sebesar 1% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan
� Untuk perusahaan skala besar sebesar 2.5% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan
� Untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebesar 1% dikalikan harga jual seluruh ikan hasil budidaya
48
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIRIZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
�� KETENTUANKETENTUAN� Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib
mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Walikota� Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah wajib dicantumkan:
� Kewajiban untuk mengolah limbah
� Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang
� Persyaratan cara membuang limbah
� Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
� Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
�� BATASANBATASAN� Pengenaan tarif ditetapkan secara lumpsum berdasarkan golongan besarnya limbah yang
dibuang atau skala perusahaan:
� Golongan I : Rp. ……
� Golongan II : Rp. …..� Tarif tidak boleh didasarkan atas volume limbah yang dibuang (Rp. … /m3) karena jasa yang
diberikan hanya atas Pemberian Izin bukan atas Pengolahan Limbah
25
49
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSIPENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
�� KETENTUAN:KETENTUAN:
Objek Retribusi adalah Surat Izin yang diperlukan oleh setiapbadan usaha atau orang perseorangan di daerah yang bergerak didalam bidang jasa perencanaan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi
Subjek Retribusi adalah setiap badan usaha atau orang perseorangan yang bergerak dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi
�� BATASANBATASAN
Tarif dapat dikenakan berdasarkan ukuran modal perusahaan (Golongan K1, K2, M, B dsb.) dan SIUJK berlaku selama jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang
50
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI SEWA TEMPAT / GUDANG PENITIPAN BARANG ATAS SEWA TEMPAT / GUDANG PENITIPAN BARANG ATAS
KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANGKELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
�� KETENTUAN:KETENTUAN:
Objek Retribusi adalah pelayanan sewa tempat atau gudang penitipan barang atas kelebihan muatan angkutan barang
Subjek Retribusi adalah setiap penyelenggara angkutan barang yang muatannya melebihi ketentuan kelas jalan dan harus di turunkan kelebihannya. Atas kelebihan muatan yang diturunkan disediakan tempat/ gudang penitipan yang penggunaannya dikenakan retribusi
�� TARIFTARIF
Tarif dapat dikenakan per meter persegi luas tempat / gudang per hari, atau juga berdasarkan berat muatan (per ton per hari)
26
51
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN SURAT USAHA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN SURAT USAHA
PERDAGANGAN (SIUP)PERDAGANGAN (SIUP)
� Banyak Perda menetapkan masa berlaku IUI dan SIUP selama1, 3, atau 5 Tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang (her-registrasi) dengan tarif yang sama.
� Hal ini bertentangan dengan UU dan PP tentang IUI dan IUPyang menyatakan bahwa IUI dan IUP berlaku selamaPerusahaan masih menjalankan usahanya.
� Perda ini direkomendasikan untuk di REVISI dengan menghapusklausul batasan masa berlaku IUI dan SIUP
� Namun jika sampai batas waktu tertentu Pemda ybs. tidakmenindaklanjuti maka akan direkomendasikan BATAL kepadaMendagri.
52
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI KEPELABUHANANKEPELABUHANAN
� Banyak Perda menetapkan Retribusi Kepelabuhanan secara lu as tanpamenyebutkan “Nama Pelabuhan” yang dikenakan di wilayah Kab ./Kota
� Berdasarkan UU dan PP yang mengatur tentang Kepelabuhanan s ertaKepmenhub tentang tatanan kepelabuhanan nasional, Pelabu han dibagiberdasarkan scope dan kewenangannya, yaitu: Pelabuhan Int ernasional,Nasional, Regional dan Lokal.
� Kewenangan Kab/Kota adalah pada pelabuhan Lokal dan tidak d ibenarkanPemda Kab/Kota untuk memungut retribusi di Pelabuhan Inter nasional,Nasional atau Regional.
� Perda ini direkomendasikan untuk di REVISI dengan menambah klausultentang nama Pelabuhan Lokal yang menjadi kewenangan Kab/K ota danmenjadi objek retribusi dimaksud
� Namun jika sampai batas waktu tertentu Pemda ybs. tidak meni ndaklajutimaka akan direkomendasikan BATAL kepada Mendagri
27
53
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALANIZIN DISPENSASI JALAN
� Banyak Pemda Kab./Kota menerbitkan Perda tentang Retribus i IzinDispensasi Jalan yang dimaksudkan untuk memungut pengguna jalankhususnya yang membawa muatan melebihi kelas jalan yangseharusnya. Dengan dipungut retribusi maka pengguna jalan dapatmelalui jalan dimaksud walaupun dengan membawa muatan mele bihikelas jalan yang diizinkan.
� Berdasarkan UU dan PP tentang Jalan, Prasarana dan Lalu-lin tas Jalan,serta Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa jal an adalahfaslitas umum dan harus dipergunakan sesuai dengan perutuk kannya.Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan kelas jalan
� Karena substansi Perda tidak sesuai dengan Kepentingan Umu m danPer-UU-an yang lebih tinggi, serta akibat yang ditimbulkan dengandispensasi ini terlalu besar (misalnya: jalan rusak, longs or dsb) makadirekomendasikan BATAL
54
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUATYANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT
� Banyak Pemda Kab./Kota menerbitkan Perda tentang RetribusiIzin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan BongkarMuat.
� Kegiatan membongkar dan memuat barang tidak memerlukanizin dari Pemda sehingga tidak layak dikenakan retribusi
� Dalam hal bongkar muat barang dilakukan di tepi jalan umumyang ditetapkan oleh Pemda, maka retribusi dapat dikenakandalam bentuk Retribusi Parkir atau Sewa Tempat sesuai denganPasal 2 ayat (2) huruf e PP 66/2001
� Dalam hal tempat dan fasilitas bongkar muat dimiliki / dikuasaioleh Pihak Swasta maka Pemda tidak berhak memungut retribusikarena tidak ada jasa yang diberikan oleh Pemda
� Karena substansi Perda tidak sesuai dengan Kepentingan Umumdan Per-UU-an yang lebih tinggi, maka direkomendasikanBATAL
28
55
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN KELUARIZIN KELUAR--MASUK DAN MASUK DAN TRANSPORTASI TERNAKTRANSPORTASI TERNAK
� anyak Pemda memungut retribusi kepada pengusaha ataupedagang ternak yang akan membawa ternaknya masuk dan/ataumelewati wilayah Kab./KBota ybs, dengan dalih melakukanpemeriksaan ternak agar terhindar dari penyakit
� Pengenaan retribusi semacam ini akan menghambat arus barangdan jasa khususnya ternak, dimana para pengusaha ataupedagang baik langsung atau tidak langsung akan membebankanpungutan ini kepada konsumen dengan menaikkan harga ternakdan daging
� Perda ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi, jika semuaKab./Kota menerapkan hal yang sama, sehinggadirekomendasikan BATAL
�Misalnya:
Harga ternak yang dibawa dari Banyuwangi ke Jakarta akanmelambung tinggi karena harus melewati puluhan Kab./Kotayang memungut Retribusi yang sama
56
PERDA TENTANG PAJAK PERDA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)PENERANGAN JALAN (PPJ)
� Banyak Pemda menerbitkan Perda tentang PPJ namun salah dala m menetapkanTarifnya, misalnya penetapan tarif yang seragam baik untuk industri maupunbukan industri.
� Tarif PPJ ditetapkan Maksimum 10% dari NJTL, jika Pemda mene tapkan tarif inimaka harus ada Klausul dalam Perda yang menyatakan bahwa “kh usus untukkegiatan industri, pertambangan minyak dan gas, NJTL-nya d itetapkan sebesar30%”
� Tetapi jika klausul tersebut tidak ada, maka Tarif PPJ seyog yanya dibedakanmenjadi:
� Listrik dari PLN untuk Industri ���� efektif maksimum 3% dari NJTL
� Listrik dari PLN bukan untuk Industri ���� maksimum 10% dari NJTL
� Listrik Bukan PLN untuk Industri ���� efektif maksimum 3% dari NJTL
� Listrik Bukan PLN bukan untuk Industri ���� maksimum 10% dari NJTL
� Peggunaan listrik Bukan PLN (Genset) tetap merupakan objek PPJ sepanjangpenggunaanya memerlukan izin ���� diatas 200 Kva (berdasarkan KepmenESDM)
29
57
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANCAR / TRANSMISI DAN IZIN PEMANCAR / TRANSMISI DAN
TELEKOMUNIKASITELEKOMUNIKASI
� Banyak Pemda menerbitkan Perda tentang Izin pendiriantower / menara pemancar / transmisi dan telekomunikasi diwilayah Kab./Kota
� Izin penyelenggaraan telekomunikasi merupakankewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam UU No.36/1999 dan PP 52/2000
� Terhadap jasa penyelenggaraan telekomunikasi telahdikenakan pungutan dalam bentuk PNBP berupa BiayaHak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat
� Pembangunan Tower sudah termasuk dalam objekRetribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai UU 34/2000dan PP 66/2001
� Substansi Perda ini bertentangan dengan per-UU-anyang lebih tinggi dan menyebabkan pungutan gandasehingga direkomendasikan BATAL
58
PERDA TENTANG RETRIBUSI PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN, PENGOLAHAN DAN IZIN PENIMBUNAN, PENGOLAHAN DAN
PENJUALAN HASIL HUTANPENJUALAN HASIL HUTAN
� Banyak Pemda menerbitkan Perda tentang Izin penimbunan,pengolahan dan penjualan hasil hutan yang diberikan kepadaorang atau badan yang melakukan kegiatan tersebut
� Kegiatan penimbunan, pengolahan, dan penjualan hasil hutan tidakmemerlukan izin tersendiri karena sudah termasuk dalam izin usahapemanfaatan hutan (IUPH) sesuai dengan PP 34/2002
� Terhadap pemberian izin dimaksud telah dikenakan PNBP yang terdiridari:
� Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)
� Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
� Dana Reboisasi (DR)
� Perda ini bertentangan dengan per-UU-an yang lebih tinggi danmenyebabkan pungutan ganda sehingga direkomendasikan BATAL
30
59
� Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh
Pemerintahan Daerah.
� Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan daerah.
� Kemampuan Keuangan Daerah.
� Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
� Pengembangan pola kerjasama antar daerah
dan atau dengan pihak ketiga.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(PP No. 41 Tahun 2007)
60
1. Pembentukan;
2. Kedudukan;
3. Tugas Pokok dan Fungsi;
4. Struktur Organisasi;
5. Tata Kerja;
6. Dll sesuai perangkat daerah yg diatur.
PERDA PERANGKAT DAERAH
31
61
1. tidak bertentangan dengan adat istiadat.
2. Peraturan yang lebih tinggi.
3. tidak mengatur pungutan yang telah
dipungut retribusi maupun pajak.
4. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
PERATURAN DESA
top related