07 subsistem pemberdayaan kesehatan

SISTEM KESEHATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kelompok 7:

Vinson Hartoyo (07120110004)

Ida Bagus Wikan (07120110022)

Jeffry Hartanto (07120110025)

Kevin Muljadi (07120110043)

Reza Latumahina (07120110049)

Teresa Nadia (07120110050)

Maria Nataly Liman (07120110061)

Devina Tandias (07120110064)

Nyoman Aditya Sindunata (07120110074)

M. Alif Novaldi (07120110079)

Adi Tri Pamungkas (07120110054)

Aria Pratama (07120110062)

DEFINISI

• Subsistem Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan

yang menghimpun berbagai upaya perorangan ,

kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara

terpadu dan saling mendukung guna mencapai

tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya

TUJUAN

• Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku

hidup sehat

• Mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri

• Berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan

• Dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan

berwawasan kesehatan

PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan sosil budaya, kebutuhan dan potensi setempat• Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan.

• Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya kesehatan.

• Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan yang di dasari semangat kebersamaa dan gotong royong serta terorganisasi

• Pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan bertanggung gugat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta berperan sebagai pendorong, pendamping, fasilitator  dan pemberi bantuan (asistensi) dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berbasis kesehatan.

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

•Pemerintah•Swasta •Organisasi •Sumber lain

UNSUR-UNSUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Penggerak pemberdayaan

• Sasaran pemberdayaan

• Kegiatan hidup sehat

• Sumber daya

PENGGERAK PEMBERDAYAAN

• Inisiator : Pemerintah

• Motivator : Masyarakat

• Fasilitator : Swasta

• Ketiganya memiliki kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen dengan dukungan para pemimpin formal dan nonformal

SASARAN PEMBERDAYAAN

• Perorangan : tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, dan sebagainya.• Target minimal adalah untuk setiap orang dapat mempraktikan perilaku hidup

bersih dan sehat.• Target maksimal adalah berperan aktif dalam menggerakan masyarakat untuk

hidup bersih dan sehat.

• Kelompok : Organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan sebagainya• Kegiatannya dapat berupa program pengabdian, memperjuangkan kepentingan

masyarakat di bidang kesehatan, atau pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan.

• Masyarakat Luas• Peningkatan peran, fungsi, dan kemampuan dalam mengatasi masalah kesehatan

dan meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan.

KEGIATAN HIDUP SEHAT

• Kebiasaan

• Pola hidup

• Tumbuh kembang

• Budaya kehidupan bermasyarakat

SUMBER DAYA

• Merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah

• Meliputi:• Dana• Sarana dan Prasarana• Budaya• Metode• Pedoman• Media penyelenggaraan

PENYELENGGARAAN

• 1. Upaya KesehatanA. Upaya Primer• upaya kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan atau

masyarakat dengan pelayanan kesehatan melalui mekanisme rujukan timbal-balik, termasuk penanggulangan bencana dan pelayanan gawat darurat.

B. Upaya Sekunder• upaya kesehatan rujukan lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan

perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. C. Upaya Tersier• upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan

perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier.

• Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan dan NSPK upaya kesehatan.

• Perizinan fasilitas upaya kesehatan menurut tingkatannya ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundangan.

• Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung-jawab pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayahnya, berkewajiban melakukan pembinaan terhadap semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk swasta, sehingga semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan laporan kegiatannya.

• Pembinaan upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat termasuk swasta.

PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN

• Pengawasan ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif, baik internal maupun eksternal dan juga dapat melibatkan masyarakat dan swasta. Hasil pengawasan digunakan untuk perlindungan terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan selaku penyelenggara upaya kesehatan.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

• Pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang memadai ditujukan untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan.

• Sesuai dengan perkembangan dan keperluannya, pengembangan dan pemanfaatan Iptek perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK MELIPUTI :

•  Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dihasilkan dari penelitian dan pengembangan kesehatan yang diselenggarakan oleh pusat- pusat penelitian dan pengembangan milik masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah melaksanakan penelitian data dasar kesehatan, seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) secara berkala dan penelitian pengembangan upaya kesehatan.Penelitian yang dilaksanakan oleh badan asing dan atau individu Warga Negara Asing (WNA) harus atas izin dan diawasi Pemerintah.

• Pemanfaatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan diatur oleh Pemerintah dengan dukungan organisasi profesi, dilakukan dengan membentuk pusat- pusat penelitian dan pengembangan unggulan, jaringan informasi, dan dokumentasi Iptek kesehatan.

REFERENSI

• Penpres No.72

• Sujudi,Ahmad.2004.Sistem Kesehatan Nasional.Jakarta: Departemen Kesehatan RI

• R. Hendri Apriyanto.11 Oktober 2012.Sistem Kesehatan Nasional.

•TERIMA KASIH