kaliakah.comkaliakah.com/data/rpjm kaliakah.doc · web viewbab i pendahuluan 1.1 latar belakang
Post on 06-Jun-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terwujudnya sistem ketatanegaraan yang bersih, berwibawa dan
bertanggungjawab (akuntabel) merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan wabah psikologis dari
kehidupan berbangsa saat ini. Sistem Pemerintahan yang baik (Good Government),
merupakan kaidah yang baku bagi terwujudnya indikator keberhasilan kinerja
pemerintahan. Untuk itu setiap kegiatan pembangunan mesti dilakukan secara
partisipatif, terintegrasi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Tahapan –
tahapan dimaksud dimulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi
hasil. Untuk itu setiap kegiatan pembangunan mesti dilengkapi dengan perangkat
peraturan dan perundang-undangan yang baik, yang disusun dan terindikasi dalam
dokumen pembangunan daerah.
Tantangan pembangunan yang mengemuka saat ini adalah menurunnya
kondisi Psiko-sosial ekonomi masyarakat akibat gempuran krisis multidimensi yang
secara beruntun menimpa masyarakat. Dilain pihak tuntutan pembangunan
mensyaratkan tercapainya kondisi masyarakat yang madani, berkeadilan, damai, sehat,
sejahtera, bermoral, berkualitas, berdisiplin dan berdaya saing didalam melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan.
Tantangan dan tuntutan pembangunan sebagaimana dimaksud perlu
diantisipasi dengan sistem penyelenggaraan pembangunan yang diupayakan secara
cermat dan dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prioritas serta pemilihan
tujuan dan sasaran yang mempunyai nilai strategis dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik bagi
aparatur pemerintahan serta dokumentasi yang strategis dan menyeluruh. Untuk itu
perlu adanya Rencana Pembangunan Daerah/Desa.
Dari cara pandang di atas menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan
kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa dengan meningkatkan daya dukung
(support system) dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup antara lain :
1
a. Mutu kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (Peraturan
perundang-undangan pedoman petunjuk pelaksanaan dari teknis lain terkait)
b. Efektifitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
c. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.
d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa.
Salah satu persoalan mendasar dalam menyelenggarakan pembangunan Desa
adalah terkait dengan elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) karena
RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah dan kebijakan pembangunan
Desa, maka kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari
segi proses penyusunan kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Sesuai dengan amanah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN
UU. No. 25 Tahun 2004) maka perencanaan pembangunan desa mesti dibuat
terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam suatu SPPN.
Artinya seluruh desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa,
berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6
(enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk jangka tahunan.
RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah dan kebijakan pembangunan
desa, maka kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari
segi proses penyusunan kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan
peraturan perundangan yang berlaku.
Penyusunan RPJM Desa Kaliakah disusun sebagai amanat diberlakukannya
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri
dimaksud untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan
RPJM Desa yang dilakukan melalui kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD)
pola partisifatif.
1.2 Landasan Hukum
RPJM Desa Kaliakah Tahun 2013-2019 yang berwawasan Budaya Bali
disusun atas dasar landasan Idiil Pancasila, landasan Konstitusional Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 serta landasan Operasional Peraturan Perundang-Undangan :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II
2
dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4
5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang RPJPD
Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025
21. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengalokasian dan
penggunaan Dana Desa
22. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 30/BPMPD/2015 tentang pembentukan Tim
Pembina dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kabupaten Jembrana Tahun 2015
23. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 52/BPMPD/2015 tentang Penetapan Dana Bagi
Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2015
24. Keputusan Bupati Nomor 55/BPMPD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa
kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015
25. Keputusan Bupati Nomor 57/BPMPD/2015 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran
2015
26. Keputusan Bupati Nomor 404/BPMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa
se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015
27. Keputusan Perbekel Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kaliakah
1.3 Pengertian
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Republik
Indonesia tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5
Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah & ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan
Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
6
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber
daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik
dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang
dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari
RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
7
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi
adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Desa Kaliakah ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan RPJM Desa :
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam
lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan
menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun desa.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Kaliakah
c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kaliakah
2. Manfaat RPJM Desa :
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan
8
pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program
pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.
1.5 Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
RPJM Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun 2013-2019 mengacu dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka
panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2015
1.6 Sistematika RPJM Desa
Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kaliakah
Kecamatan M e l a y a Tahun 2013-2019 disusun dengan sistematika adalah :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Pengertian, Tujuan, Hubungan
Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika
BAB II : PROFIL DESA
Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, Masalah/isu strategis dihadapi
Desa, SOTK Desa,
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
Berisi kajiaan Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJM Desa
BAB IV : POTENSI DESA DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Berisi 4 (empat) bidang rencana kegiatan yang meliputi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF
Berisi Visi Misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan
Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif
BAB VI : PENUTUP
9
BAB II
PROFIL DESA
2.1 Sejarah Desa Kaliakah
Asal usul dari Desa Kaliakah dilihat dari letak geografis Desa Kaliakah
memang benar-benar pembangunannya terarah dan terencana dari sejak dibangun.
Wilayah Desa Kaliakah ini terdiri dari sebagian besar dataran rendah dan sebagian kecil
dataran yang mempunyai ketinggian dari 7 s/d 26 meter dari permukaan air laut.
Untuk mengetahui usia dari Desa Kaliakah itu, maka kita lihat pada
peninggalan-peninggalan kebudayaan/sejarah yang masih ada al :
1. Sebuah Candi berbentuk segi tiga yang lumrah disebut Tugu Kaliakah.
2. Sebuah sumur pesucian yang bernama sumur bulus.
3. Paras pihpih yang terletak dilokasi Pura Dangkahyangan Indra Kusuma.
4. Sebuah sungai yang bernama Danghyang Gede.
5. Sebuah sumber air yang mengalir yaitu Tukad Danghyang Cerik.
Maka untuk mengetahui kapan Desa Kaliakah dibangun dan siapa yang
membangun dengan ini kita lihat kembali :
1. Buku/Lontar No. 1705 VI. b yang tersimpan di Gedung Kertiya di Singaraja
tentang perjalanan seorang Pendeta/Guru Besar Agama Hindu: Ida Pedanda Sakti
Bahu Rawuh yang sempat singgah di Kaliakah dalam perjalanan menuju Gelgel
Kelungkung.
2. Arsip pembukaan perkebunan kelapa, kopi dan coklat di Kaliakah oleh Dumay
sekitar tahun 1897 dengan hak Erf Pacht.
Dengan adanya peninggalan-peninggalan kebudayaan/sejarah tersebut di atas,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Kaliakah dari sejak dahulu sudah ada
tanda-tanda kehidupan manusia yang bermasyarakat.
Dalam kisah perjalanan Ida Pendanda Sakti Bahu Rawuh dari Blambangan
menuju Gelgel diiringi istri beliau yaitu Danghyang Istri Sakti yang sedang hamil tua
dan putrinya bernama Ida Ayu Swabawa beliau sempat singgah di Kaliakah yang
diterima baik oleh seorang yang bernama Pan Jebah dan Pan Bulus. Beliau tiba di Bali
dengan mendarat di tanjung pasir dan disana masih berhutan lebat, di pesisir itulah Ida
Ayu Swabawa menyatakan kehausannya dan mohon air, Ida Pedanda Sakti memuja dan
10
memohon air tawar kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan seketika itu air mengalir
kemudian dinamai Tukad Danghyang Cerik.
Kedatangan Pedanda/Guru Besar diterima baik oleh masyarakat dan beliau
sempat memberikan tuntunan dan pelajaran sesuai dengan tugas sebagai maha guru.
Oleh karena Danghyang Istri dalam keadaan hamil tua maka beliau tidak turut ke
Gelgel dan menetap di Kaliakah, Pedanda Sakti memaklumi dan tidak keberatan, maka
beliau meninggalkan sebuah keris dan sebuah sumber air hasil memuja diperuntukkan
kepada Danghyang Istri untuk pesucian, beliau menganugerahkan nama Indrakusuma
terhadap lokasi Geria (Rumah) Danghyang Istri dan Sumur Bulus untuk tempat
pesucian Danghyang Istri. Dengan hanya diiringi oleh Putri beliau Danghyang Sakti
Bahu Rawuh melanjutkan perjalanan menyusuri pantai ke arah timur menuju Gelgel.
Oleh karena seringnya mendapat gangguan angin laut dan bisingnya deruan ombak,
maka tiada beberapa lama pindahlah Danghyang Istri ke arah barat laut ditepi sungai
Danghyang Gede yaitu di lokasi Danghyang Indrakusuma, ditempat inilah Danghyang
Istri moktah dengan meninggalkan seorang putra yang bernama Ida Bagus Bajra yang
kemudian juga pralina disana.
Di dalam perkebunan dumay dimana masyarakat buruh sering dilanda
kesakitan dan kegelisahan dikarenakan amukan binatang buas misalnya :
Bahaya dari hutan : Amukan harimau dan wadak (banteng hutan) yang sangat
banyak makan korban manusia.
Bahaya dari laut : Buaya sering mengamuk manusia dan ternak serta hewan
peliharaan yang berasal dari sungai Danghyang Gede.
Melihat keadaan dan situasi masyarakat didalam susah untuk diatasi maka
pengusiran binatang-binatang tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api
namun tidak pula teratasi, oleh karena itu Dumay menghubungi salah seorang keluarga
Puri Gede Jembrana untuk diajak bersama-sama bersembahyang/bersemadi disekitar
lokasi bekas Geria Indrakusuma, maka datang Anak Agung Gede Kangsa beserta
Putranya Anak Agung Putu Brata atas permintaan Dumay, Persembahyangan dilakukan
berempat. Dalam persemadian beliau berempat melihat sebilah Keris muncul dari
tanah, dan keris tersebut bermata tiga, ditempat timbulnya senjata tersebut oleh Dumay
didirikan sebuah Tugu berbentuk segitiga yang diberi nama Tugu Kaliakah.
Dari sejak itulah maka :
Nama/istilah Kaliakah digunakan untuk menyebutkan :
11
1. Pesedahan/sedahan yaitu : Sedahan Kaliakah
2. Resort kehutanan yaitu : kehutan Kaliakah
3. Pelabuhan rakyat yaitu : Pelabuhan Kaliakah dan
4. Salah satu Banjar diberi nama Banjar Kaliakah.
Pada tahun 1945 dimana Sa’ad sebagai Kepala Desa pertama dengan wilayah
Desa Kaliakah, Sangyang cerik dan Kepah maka ditetapkan nama desa menjadi
Sang h yang Cerik . Pada tanggal 16 Maret 1976 keluarlah Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor : PEM/II.a/20/1976 menetapkan kembali
Nama Desa menjadi Desa Kaliakah.
Sejak tahun 1945 Desa Kaliakah telah dipimpin oleh seorang Kepala Desa,
Kepala Desa yang pertama adalah Sa’ad, seiring dengan perkembangan jaman dari
tahun ke tahun maka pucuk pimpinan Desa waktu itu adalah sebagai berikut:
1. Sa’ad (1945 – 1960)
2. Paijo (1960 – 1969)
3. Abdurahman (1969 – 1975)
4. Paijo (1975 – 1982)
5. A.A. Bagus Sukardi (1982 – 1983) Pjs
6. I Nyoman Kandra (1983 – 1991)
7. Drs. AA. Gde Ekajaya (1991 – 1999)
8. Drs. I Gede Sujana (25-5-1999 – 21-8-1999) Pjs
9. I Ketut Mertha (1999 – 2007)
10. I Wayan Bagia Yasa (2007 – 2013)
11. I Wayan Bagia Yasa (2013 – 2019)
Sejak kepemimpinan Pak Paijo, pemilihan Kepala Desa Dilakukan secara
Demokratis, dilakukan dengan pemilihan oleh warga masyarakat. Masyarakat
menyatakan saat ini Desa Kaliakah mengalami situasi yang paling baik, dari segi:
- Kesejahteraan, keamanan, infrastuktur dari tahun ke tahun meningkat
- Tingkat pendidikan masyarakat meningkat
- Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap pembangunan meningkat.
Masa-masa sulit dialami warga pada tahun 1963, terjadi hujan abu akibat
letusan Gunung Agung, yang menyebabkan masyarakat hanya bisa makan ketela tanpa
beras. Ada juga wabah penyakit, DB (tahun 2007), AIDS (2 orang-tahun 2007).
12
Sekolah untuk pertama kali di Desa Kaliakah berdiri tahun 1971, yaitu SD
Inpres, sedangkan sekolah lanjutan pertama, SMP Nasional, berdiri tahun 1984 oleh
Gusti Made Setat (kepala P&K kec. Melaya). Untuk taman kanak-kanak, TK Indraloka,
berdiri tahun 1978 yang didirikan oleh yayasan Indraloka. Sekolah-sekolah yang ada
sangat membantu pendidikan masyarakat setempat.
Pasar dibangun pertama kali tahun 1995/96 semasa perbekel Eka Jaya. Pasar
dirasakan lebih meningkatkan geliat perekonomian warga. Sedangkan Pustu dibangun
tahun 1990 di Moding Kaja (bidan: Ni Wy Sriasih). Untuk Polindes dibangun di dusun
Kaliakah tahun 1992, namun pada tahun 2008 Polindes ditutup, diganti dengan
Posdayandu. Penutupan ini tidak berdampak apapun untuk masyarakat karena diganti
dengan program JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Di Desa Kaliakah juga sudah ada
bidan praktek swasta. Untuk saat ini, kesehatan masyarakat ditangani oleh program
Jampresal dan JKBM.
Listrik mulai masuk Desa Kaliakah pada tahun 1980 milik perorangan dengan
pembangkit disel. Sedangkan Listrik PLN mulai masuk desa pada tahun 1988. Dengan
adanya listrik masuk desa ini, kesejahteraan warga masyarakat Kaliakah meningkat.
Untuk air bersih, masyarakat menggunakan sumur pompa bantuan inpres
(tahun 80-an). Saat ini PDAM sudah masuk desa. Pemakaian sumur bor juga sudah
banyak digunakan warga saat ini. Untuk masalah air bersih, tidak menjadi persoalan
warga.
Akses jalan ke banjar mulai dibangun sejak tahun 1980, sedangkan
pengaspalan dimulai sejak tahun 1990.
Guna memudahkan urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka wilayah
Desa Kaliakah terbagi menjadi 3 dusun/Banjar yaitu :
1. Dusun/Banjar : Kaliakah
2. Dusun/Banjar : Moding
3. Dusun/Banjar : Tetelan
Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan
sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat, paradigma yang
banyak muncul sebagai proses demokrasi dan transparansi pada semua urusan
Pemerintahan Desa, serta dalam upaya untuk memudahkan urusan Pemerintahan Desa,
maka Desa Kaliakah yang terdiri dari 3 (tiga) Banjar dimekarkan menjadi 5 (lima)
Banjar. Lima Banjar hasil pemekaran antara lain :
13
1. Banjar Kaliakah
2. Banjar Moding
3. Banjar Tetelan
4. Banjar Moding Kaja dan
5. Banjar Tirta Kusuma
Pemekaran banjar Kaliakah terjadi pada tahun 1994, dimekarkan menjadi
banjar Tirtakusuma dan banjar Kaliakah. Sedangkan Pemekaran banjar Moding menjadi
Moding Kaja dan Moding dilakukan pada tahun 1996. Pemekaran dilakukan karena
jumlah penduduk yg banyak, sehingga memudahkan koordinasi pembangunan.
Demikian riwayat/sejarah singkat perkembangan Desa Kaliakah, Kecamatan
Melaya, Kabupaten Jembrana.
2.2 Kondisi Umum Desa
2.2.1 Geografi
Secara geografis dan secara administratif Desa Kaliakah merupakan salah
satu dari 10 Desa/Kelurahan di K e c a m a t a n M e l a y a , Kabupaten Jembrana
dengan memiliki luas wilayah 680,00 Ha.
Secara topografis terletak pada ketinggiaan 7 s/d 15 meter diatas permukaan air laut.
Kemiringan 20 – 40%, Curah Hujan/Tahun 0.15 - 2.4
Batas-batas wilayah Desa Kaliakah :
1. Sebelah Utara : Desa Warnasari
2. Sebelah Timur : Desa Tuwed
3. Sebelah Selatan : Selat bali
4. Sebelah Barat : Desa Nusasari
Sedangkan jika dilihat dari orbitasi Desa Kaliakah :
1. Ibu Kota Propinsi : 114 Km
2. Ibu Kota Kabupaten : 14 Km
3. Ibu Kota Kecamatan : 4 Km
4. Bandara Ngurah Rai : 127 Km
5. Pelabuhan Padangbai : 167 Km
6. Pelabuhan Gilimanuk : 31 Km
Sedangkan dilihat dari areal wilayah yang dimanfaatkan/diperuntukkan :
1. Areal perumahan dan pekarangan : 197,70 Ha
14
2. Areal persawahan : 5,00 Ha
3. Areal perkebunan : 452,59 Ha
4. Areal bangunan umum : 6,51 Ha
5. Areal lain-lain : 17,20 Ha
2.2.2 Demografi
Tabel 1
Jumlah KK Menurut Jenis Kelamin
No Banjar Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Kaliakah 433 40 473
2 Moding 242 7 249
3 Tetelan 202 17 219
4 Tirta Kusuma 333 47 380
5 Moding Kaja 309 16 325
Jumlah 1.519 127 1.646
Tabel 2
Jumlah KK Menurut Agama
No Banjar Hindu Islam Protestan Katolik Budha
1 Kaliakah 218 201 8 6 0
2 Moding 225 1 0 0 0
3 Tetelan 91 120 1 0 0
4 Tirta Kusuma 69 272 2 1 0
5 Moding Kaja 309 0 0 0 0
Jumlah 912 594 11 7 0
Tabel 3
Jumlah Jiwa Menurut Agama
15
No Banjar Hindu Islam Protestan Katolik Budha
1 Kaliakah 805 676 27 23 0
2 Moding 784 3 0 1 0
3 Tetelan 321 432 0 5 0
4 Tirta Kusuma 290 980 8 2 0
5 ModingKaja 1.082 0 0 3 0
Jumlah 3.286 2.091 35 34 0
Tabel 4
Jumlah KK Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan
No BanjarPegawai
BUMN
Pegawai
SwastaPNS
TNI/
Polri
Wira
swastaPetani Nelayan Buruh Dagang Dll
1. Kaliakah 1 55 16 8 77 124 41 102 9 0
2. Moding 0 0 6 8 14 169 0 19 10 0
3. Tetelan 0 71 11 2 24 36 0 59 9 0
4. Tirta Kusuma 1 41 23 5 96 22 88 40 28 0
5. Moding Kaja 3 2 4 0 7 234 0 57 2 0
Jumlah 5 169 60 23 218 585 129 277 58 0
Tabel 5
Jumlah KK Menurut Tingkat Pendidikan Akhir
No BanjarTidak
Sekolah
SD/
Setara
SLTP/
Setara
SMU/K/
Setara
D1/D2/
D3
D4/
S1
S2/
S3
1. Kaliakah 18 167 104 115 6 21 2
2. Moding 8 111 36 58 8 5 0
3. Tetelan 3 65 57 70 6 10 1
4. Tirta Kusuma 18 174 60 69 16 6 0
5. Moding Kaja 15 83 93 110 3 5 0
Jumlah 62 600 350 422 39 47 4
Tabel 6
Jumlah KK Miskin (Gakin)
16
No BanjarJumlah
KK
Jumlah Gakin
KK Orang ProduktifNon
Produktif
1. Kaliakah 466 21 37 21 16
2. Moding 246 1 1 0 1
3. Tetelan 214 12 41 39 2
4. Tirta Kusuma 372 38 100 84 16
5. Moding Kaja 323 10 35 30 5
Jumlah 1.621 82 214 174 40
17
Tabel 7
Jumlah Penduduk (Jiwa)
No UmurBanjar Kaliakah
Banjar
Moding
Banjar
Tetelan
Banjar Tirta
Kusuma
Banjar Moding
KajaJumlah
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 0 – 11 Bulan 19 13 9 10 6 4 6 11 32 34 72 72
2 12 – 23 Bulan 10 13 6 10 5 7 8 12 9 5 38 47
3 1 Tahun - < 3 Tahun 11 15 10 2 5 7 9 18 8 8 43 50
4 3 Tahun - < 4 Tahun 15 14 9 8 4 1 14 17 6 6 48 46
5 4 Tahun - < 5 Tahun 13 12 9 6 2 7 13 14 9 6 46 45
6 5 Tahun - < 6 Tahun 8 15 8 4 3 7 9 12 5 15 33 53
7 6 Tahun - < 7 Tahun 15 9 10 5 7 4 14 8 8 8 54 34
8 7 Tahun - < 8 Tahun 18 16 7 7 4 10 19 9 5 13 53 55
9 8 Tahun - < 9 Tahun 10 17 7 3 3 3 4 11 6 8 60 42
10 9 Tahun - < 10 Tahun 23 15 8 11 5 5 21 10 9 7 68 48
11 10 Tahun -< 11 Tahun 11 12 9 5 11 3 10 9 5 7 46 36
12 11 Tahun - < 12 Tahun 18 7 6 4 5 7 17 12 6 7 52 37
13 12 Tahun - < 13 Tahun 15 15 4 8 8 5 10 10 5 15 42 53
14 13 Tahun - < 14 Tahun 17 11 5 3 4 9 16 12 6 7 48 42
18
15 14 Tahun - < 15 Tahun 12 19 7 5 7 4 11 10 9 6 46 44
16 15 Tahun - < 16 Tahun 13 12 4 7 8 2 11 5 6 8 42 34
17 16 Tahun - < 17 Tahun 10 13 6 5 8 6 12 9 6 6 42 39
18 17 Tahun - < 18 Tahun 10 8 6 6 3 6 16 16 9 7 44 43
19 18 Tahun - < 19 Tahun 10 5 6 5 8 6 11 10 6 4 41 30
20 19 Tahun - < 20 Tahun 9 9 2 4 7 9 9 6 5 7 32 35
21 20 Tahun - < 21 Tahun 4 7 6 6 5 4 12 5 6 11 33 33
22 21 Tahun - < 22 Tahun 17 10 5 4 7 6 10 9 9 8 48 37
23 22 Tahun - < 23 Tahun 5 10 6 4 10 5 9 9 6 6 36 34
24 23 Tahun - < 24 Tahun 13 13 6 7 1 6 11 15 7 7 38 48
25 24 Tahun - < 25 Tahun 14 18 4 6 9 2 18 6 5 5 50 37
26 25 Tahun - < 30 Tahun 81 91 37 42 28 27 69 69 29 28 244 257
27 30 Tahun - < 55 Tahun 287 278 137 143 120 128 215 210 141 151 900 910
28 55 Tahun - < 70 Tahun 68 58 37 32 79 72 60 61 86 77 306 300
29 70 Tahun - keatas 18 33 29 21 9 15 15 22 79 80 150 171
Jumlah 774 761 405 383 381 377 659 621 528 557 2.747 2.699
19
Tabel 8
Jumlah KK Menurut Pendidikan
No BanjarBelum
Sekolah
Tidak
Sekolah
Tamat
SD
Tamat
SLTP
Tamat
SMU/K
Mhs
D1-D3
Tamat
D1-D3
Mhs
D4-S1
Tamat
D4-S1
Mhs
S2-S3
Tamat
S2-S3
1. Kaliakah 83 27 543 194 262 2 8 4 34 1 2
2. Moding 32 10 199 151 164 1 4 0 10 0 0
3. Tetelan 33 7 282 107 144 4 12 8 21 0 1
4. Tirta Kusuma 81 19 426 137 150 2 10 3 23 0 1
5. Moding Kaja 66 17 442 50 80 1 5 3 1 1 0
Jumlah 295 80 1.892 639 800 10 39 18 89 2 4
Tabel 9
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
20
No BanjarBelum
Bekerja
Pelajar
SD-
SMU/K
Mahasiswa PNSTNI/
POLRI
Pegawai
BUMN
Pegawai
SwastaWiraswasta Petani Nelayan Buruh
1. Kaliakah 14 288 7 46 8 1 45 181 242 25 528
2. Moding 17 138 1 6 13 0 31 121 225 0 145
3. Tetelan 53 132 12 26 4 1 118 99 98 0 167
4. Tirta Kusuma 30 230 5 36 8 1 84 128 39 402 134
5. Moding Kaja 25 204 5 6 0 3 117 72 270 0 232
Jumlah 139 992 30 120 33 6 395 601 874 427 1.206
Tabel 10
Keadaan Lembaga Pendidikan
a. Pendidikan TK Dan SD
No Sekolah Jumlah
Jumlah
Ruang
Kelas
Jumlah Siswa Jumlah GuruDroup
Out
Angka
KelulusanLk Pr Lk Pr
1. TK/RA 5 5 50 25 0 13 0 100%
2. SDN/MI 4 24 292 278 19 17 0 100%
3. SMP/MTS 1 4 47 28 4 1 0 100%
Jumlah 10 33 389 331 23 31 0 100%
21
b. Kelompok Belajar dan Kursus
No KegiatanJumlah
kelompok
Jumlah
warga belajar
Jumlah
pengajarKet
1 Kursus Menjahit 1 15 2 0
2 Kursus Tata Rias 1 15 2 0
3 Kursus Tata Boga 1 15 2 0
Jumlah 32 45 6 0
Tabel 11
Keadaan Kelompok Masyarakat (Pokmas dan Kesos)
a. Keragaman Pokmas
No Keragaman Pokmas JumlahJumlah
Anggota
Jumlah (Rp)
ModalKet
1. Pemula 5 50 50.000.000,- 0
22
2. Lanjut 0 225 0 0
3. Madya 0 0 0 0
4. Utama 0 0 0 0
5. SPP (PKK/PNPM) 24 360 913.500.000,- 0
Jumlah 29 410 963.500.000,- 0
b. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
No Jenis PMKS Jumlah Ket
I. PMKS
1 Anak Balita Terlantar 10
2 Anak Terlantar 88
3 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 0
4 Anak nakal (umur sd. 17 th, berprilaku nakal) 0
5 Anak jalanan (menghabiskan wkt hidupnya dijalanan) 0
6 Anak cacat 12
7 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (janda RTM) 35
8 Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 0
9 Lansia Terlantar (Lansia RTM dan atau tanpa sanak keluarga) 33
10 Lansia yang menjad Korban Tindak Kekerasan 0
11 Penyandang cacat 26
23
12 Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis 0
13 Tuna Susila 0
14 Pengemis 0
15 Gelandangan/Pengangguran 0
16 Bekas Narapidana 5
17 Korban Penyandang Napza 0
18 Keluarga Fakir Miskin (RTM) 85
19 Keluarga Berumah Tak Layak Huni 76
20 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0
21 Komunitas Adat terpencil 0
22 Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 100 KK
23 Korban Bencana Alam 50 KK
24 Pekerja Migran 10
25 Penyandang HIV/AIDS 0
26Keluarga Rentan (keluarga muda baru menikah yg tdk dpt
memenuhi kebutuhan hidup mereka)6
II PSKS
1 Relawan Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 13
2 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 13
3 Organisasi Sosial (teruna teruni, Remaja Masjid dan 2 PonPes) 4
24
4 Karang Taruna 1
5Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (LPD,
KopWan, BumDes)3
6Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Bendesa
Pakraman)1
c. Klasifikasi LPD, KopWan dan BUMDes
No Lembaga Jumlah
Klasifikasi
Jumlah
Anggota
Jumlah
KekayaanKet
SehatCukup
Sehat
Kurang
Sehat
Tidak
Sehat
1. LPD 1 √ 0 0 0 899 Rp. 537.465.000 Lancar
2. KopWan 1 √ 0 0 0 70 Rp. 72.330.815 Lancar
3. BUMDes 1 0 √ 0 0 35 Rp. 6.742.900 Lancar
JUMLAH : 3 2 1 0 0 300 Rp. 616.538.715
d. Klasifikasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
No BanjarKlasifikasi Posyandu Jumlah
KaderKet
Pratama Madya Purnama Mandiri
25
1 Kaliakah 0 0 1 0 5
2 Moding 0 0 1 0 5
3 Tetelan 0 0 2 0 10
4 Tirta Kusuma 0 0 2 0 10
5 Moding Kaja 0 0 1 0 5
JUMLAH : 0 0 7 0 35
Tabel 12
Keadaan Jalan
a. Keadaan Jalan dan Gang
No Status JalanPanjang
(Km)
Kondisi (Km) Jenis Permukaan (Km)
Baik Sedang RusakRusak
BeratHotmix Lapen
Krokol
AgregatRabat Tanah
1 Jalan Nasional 2 0 1,5 0,5 0 2 0 0 0 0
2 Jalan Propinsi 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0
3 Jalan Kabupaten 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0
4 Jalan Desa 31,2 11,5 4 6 7,7 0 20,9 9,1 1,2 0
26
27
2.3 Masalah/Isu Strategis Dihadapi Desa
Secara umum masalah/isu strategis yang dihadapi oleh Desa Kaliakah
dalam mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
2.3.1 Revitalisasi Pertanian dan Peternakan
Kinerja sektor ekonomi di Desa Kaliakah cukup baik, dengan produksi pertanian
berupa tanaman kelapa, kakao, dan sejenisnya serta peternakan unggulan yaitu
ternak sapi disamping kerbau, babi dan kambing yang dapat menciptakan
ketahanan pangan.
Strategi yang dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melalui
intensifikasi pertanian dan peternakan serta penumbuh kembangkan SDM.
2.3.2 Kondisi Perindustrrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
Kebijakan “Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan” seperti industri/
kerajinan rumah tangga, usaha kecil dan koperasi kecil berupa pengembangan
Pokmas-pokmas yang tersebar dimasing-masing banjar merupakan aset
produktifitas perekonomian masyarakat pedesaan.
Mengembangkan Desa Kaliakah menjadi desa Wisata berbasis kelautan dan
kuliner lautnya didukung dengan kondisi alam yang indah dengan pemandangan
laut dan sektor nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir laut.
Faktor penghambat optimalisasi pencapaian kinerja adalah :
b. sumber daya manusia terutama managemen sangat rendah
c. permodalan
d. promosi pemasaran dan pariwisata
e. pola kerja sama kemitraan usaha dengan bapak angkat yang masih rendah.
Sektor usaha dilakukan dengan pengadaan pelatihan-pelatihan, pemagangan dan
bantuan penguatan modal, promosi dengan berkoordinasi dengan
pihak-pihak/instansi terkait.
2.3.3 Kondisi Kesehatan dan Pendidikan
Tingkat kesehatan penduduk sudah meningkat tercermin dari indikator
kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian
balita, angka kematian ibu melahirkan. Namun masih perlu ditingkatkan
sehingga ke depan tidak ada lagi masalah terkait dengan kesehatan, anak
cacat /difabel, anak semakin sehat dan cerdas, penyakit menular, HIV, Napza dll
28
Kebijakan lain yang ditempuh masing-masing program adalah peningkatan
pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan program pemberantasan
dan pencegahan penyakit, peningkatan status gizi masyarakat dengan
program perbaikan gizi, peningkatan kualitas lingkungan dengan program
peningkatan kesehatan lingkungana, serta peningkatan peran serta masyarakat
yang secara rutin dilaksanakan dengan didukung oleh fasilitas dan tenaga
kesehatan, keluarga berencana, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kualitas pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan melalui
program bebas iuran wajib sekolah yang disubsidi oleh pemerintah daerah.
Tidak ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah, persamaan dalam
memperoleh pendidikan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi.
Membaiknya tingkat dan kualitas pendidikan penduduk berpengaruh pada
kualitas angkatan kerja terlebih menghadapi pasar bebas, MEA
2.4 Pemerintahan Desa
2.4.1 Pembagian Wilayah Desa
Secara umum pemerintahan atau kelembagaan di Desa Kaliakah sama seperti pada
umumnya desa-desa di seluruh Indonesia, yang membedakan dan memberi ciri
khas desa-desa di Bali adalah adanya kelembagaan adat yang diakui oleh
masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Adapun secara lengkap lembaga
yang ada di Desa Candikusum :
Pemerintah Desa
Lembaga Adat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelompok Sosial Kemasyarakatan Lainnya (secara Lengkap ada di Profil)
Pada tingkat Pemerintahan Desa, Desa Kaliakah secara wilayah atau demografi
dibagi menjadi 5 (Lima) Banjar Dinas :
Banjar Kaliakah
Banjar Moding
Banjar Tetelan
Banjar Tirta Kusuma
Banjar Moding Kaja
29
Sedangkan jumlah perangkat Desa Kaliakah sejumlah 12 (Dua Belas) Orang
terdiri dari :
Perbekel
Sekretaris Desa
Kepala Urusan 4 orang
Pemegang Kas 1 orang
Kelihan Dinas 5 orang
Sedangkan Kelembagaan (Badan Permusyawaratan Desa) terdiri dari 11 orang
terdiri dari :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota 8 Orang
Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri 26 (dua puluh
enam) orang :
Ketua
Wakil Ketua
Bendahara
Anggota
2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah (SOTK) Desa Kaliakah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, Nomor 25 Tahun 2006,
dan Peraturan Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Nomor
5 Tahun 2007, Tanggal 17 September 2007, maka susunan Organisasi
Pemerintah Desa Kaliakah adalah sebagai berikut :
30
Keterangan :
Nama-nama Personil Pemerintah Desa Candi kusuma:
1. Perbekel : I Wayan Bagia Yasa
2. Sekretaris Desa : Suparno
3. Kaur Pem dan Pelayanan Umum : Ni Komang Ardani
4. Kaur PM : I Wayan Suardana
5. Kaur Penkes : I Nyoman Yasa
6. Kaur Trantib : Istianingsih
7. Pemegang Kas : Hamzah Fansuri
8. Kelian Banjar Kaliakah : I Ketut Cakra
9. Kelian Banjar Moding : I Gede Suparta
10. Kelian Banjar Tetelan : I Nengah Suanda
11. Kelian Banjar Tirta Kusuma : Sutikno
12. Kelian Banjar Moding Kaja : I Ketut Dwi Antara
13. Petugas Kebersihan : Moh. Yatin
31
PERBEKEL
SEKRETARIS DESA
BPD
PELAKSANA TEKNIS
KAURPEM
KELIAN BANJARCANDIKUSUMA
KELIAN BANJARMODING KAJA
KELIAN BANJARTIRTA KUSUMA
KELIAN BANJARTETELAN
KELIAN BANJARMODING
KAURTRANTIB
KAURPENKES
KAURPMD
BENDAHARA
Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Desa Kaliakah adalah sebagai
berikut :
1. Perbekel
1. Merumuskan program kerja Desa berdasarkan RPJMDes dan RKP.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan, pelayan Umum, Ketentraman dan ketertiban,
dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dari Kecamatan dan Kabupaten.
5. Mengevakuasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
Pemerintahan Umum.
6. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan lancar.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau sebagai bahan informasi dan bertanggung
jawab kepada atasannya.
2. Sekretaris Desa
1. Menyusun Program kerja sekretariat berdasrkan dokumen rencana kerja yang ada.
2. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi keuangan,
kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketata usahaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administrasi.
4. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan Desa.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan di
sekretariatan serta mencari alternatif pemecahannya.
6. Membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan
dengan lancar dengan berpedoman kepada ketentuan yang ada.
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan halan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja
untuk pengembangan karier.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau sebagai bahan informasi dan pertanggung
jawaban kepada atasan.
32
3. Kaur Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
1. Menyusun Program kerja Pelayanan Umum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menyusun program yang ada kaitannya dengan pelayan
Publik.
3. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada sekretaris Desa sesuai dengan
kebutuhan pelayanan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.
4. Kaur Ketentraman Ketertiban
1. Menyusun program kerja di bidang keamanan dan ketertiban Masyarakat dan
Umum berdasarkan ketentuan yang ada.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang sosial politik,
ketentraman, idiologi Negara, kegiatan Kebersihan Lingkungan Masyarakat.
3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang keamanan dan ketentraman
ketertiban umum.
4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan
kebutuhan pelayanan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.
5. Kaur Pemberdayaan Masyarakat
1. Menyusun Program Kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial berdasarkan ketentuan yang ada.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang Pemberdayaan,
Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial.
3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Desa.
4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada sekretaris Desa sesuai dengan
kebutuhan pelayanan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.
6. Kaur Pendidikan dan Kesehatan
1. Menyusun Program Kerja di bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
berdasarkan ketentuan yang ada.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang Pendidikan dan
Kesehatan Masyarakat Desa.
33
3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang Pendidikan dan Kesehatan
Kemasyarakatan Desa.
4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan
kebutuhan pelayanan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.
7. Pemegang Kas (Bendahara)
1. Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud di atas pemegang kas menggunakan :
a. Buku anggaran Penerimaan
b. Buku kas umum
c. Buku kas Pembantu Penerimaan
3. Mempertanggung jawabkan Penerimaan Uang yang menjadi tanggung jawab
dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penerimaan kepada
Perbekel lewat Sekretaris Desa.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.
34
BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
Dalam menyusun RPJM Desa, Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya-Kabupaten
Jembrana sudah dilakukan tahapan/rangkaian proses penyusunan RPJM Desa sesuai dengan
amanat Permendagri No 114 tahun 2014.
Adapun proses yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. MD Sos Penyusunan RPJM Desa
Dilakukan dibalai Desa Kaliakah pada tanggal 22 September 2015 yang dihadiri oleh
perbekel, BPD dan anggota, LPM dan anggota, perwakilan adat/bendesa, kelian subak,
tokoh masyarakat, perwakilan PKK, sekehe teruna-teruni dan perwakilan masyarakat
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Adapun hasil dari MD Sos Penyusunan RPJM
Desa adalah terbentuknya tim penyusun RPJM Desa (Tim 11)
2. Kajian desa partisipatif
a. Musyawarah Banjar
Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada
di Desa Kaliakah dengan menggunakan 3 alat kajian :
- Sketsa Desa
- Kalender Musim
- Diagram Kelembagaan
Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Banjar
yang dipimpin langsung oleh kelian masing-masing banjar. Hasil dibawa kembali
di dalam musyawarah desa penggalian gagasan untuk dirangkum ke dalam format
yang sudah ada oleh tim 11. Termasuk dilakukan kembali penjaringan masalah
melalui FGD yang telah dilakukan pada 12 Oktober 2015
b. Lokakarya Desa (I dan II)
Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat
Desa yang sudah mulai dilaksanakan pada 15 Oktober 2015 dan seterusnya sesuai
dengan tahapan-tahapan penyusunan RPJMDes. Adapun tahapannya sebagai berikut :
a) Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah dari hasil musyawarah banjar
b) Menyusun profil desa, potensi desa serta rumusan prioritas masalah
c) Menyusun visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan desa
d) Membuat skala prioritas
35
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah
yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan
menggunakan rangking dan pembobotan.
e) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati
bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.
Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan
pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi
yang ada.
f) Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang
ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan
skala desa dan pembangunan skala kabupaten.
3. Musyawarah desa RPJM Desa (forum BPD)
Musyawarah Desa RPJM Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati
RPJM Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan
menyepakati sebagai berikut:
a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi
kepala Desa; dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
4. Musrenbang RPJM desa
Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes
penyusunan Desa RPJM Desa bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas
rancangan RPJM Desa Tahun 2013-2018 untuk kemudian dapat disahkan dengan
dikeluarkannya Perdes tentang RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan.
36
BAB IV
POTENSI DESA DAN
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4.1 Potensi Desa
Beberapa potensi desa yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan di
Desa Kaliakah, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang adalah sebagai berikut :
4.1.1 Sumber daya alam, lahan/tanah pertanian yang cukup luas, sumber daya air.
4.1.2 Sumber daya kelautan dan perikanan, disebelah selatan terhampar laut yang luas
dengan didukung oleh masyarakat pesisir sebagai nelayan
4.1.3 Sumber daya manusia, jumlah penduduk yang cukup banyak dengan usia
produktif yang terdidik dan terampil.
4.1.4 Letak geografis yang strategis, persawahan dan perkebunan terhampar luas
sehingga menjadi potensial untuk dikembangkan bagi sektor pertanian
4.1.5 Kehidupan sosial budaya masyarakat yang beranekaragam, terdiri dari berbagai
agama dan budaya yang berbeda berdampingan secara harmonis menjadi simbol
terjaganya kerukunan hidup yang aman, damai sehingga menjadi modal dalam
mengembangkan pariwisata dibidang budaya, agama maupun kuliner
4.2 Rumusan Prioritas Masalah
Dokumen perencanaan pembangunan desa mengandung prioritas program dan
tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode 6 tahun untuk mewujudkan visi
pembangunan Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang dicita-
citakan. Keberadaan dokumen ini sangatlah penting bagi semua pelaku pembangunan
di desa, sebagai pedoman/acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat,
meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan pemulihan ekonomi dan
memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi jembatan untuk
memadupadankan kegiatan pembangunan yang dibutuhka oleh desa dengan program
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.
Penetapan visi dan misi Pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan desa
Bresela didasarkan pada potensi, peringkat permasalahan dan tindakan atau program
dan kegiatan serta harapan-harapan yang dicita-citakan yang digagas dari seluruh
komponen masyarakat desa secara bertahap. Penggalian masalah dan potensi
37
dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kaji yaitu, sketsa desa, kelembagaan
dan kalender musim. Dari penggalian dengan alat-alat kaji dari elemen masyarakat
yang terkecil dan melibatkan seluruh komponen masyarakat (unsur laki-laki dan
perempuan), ditemukan 4 (empat) bidang prioritas kegiatan yang menjadi dasar arah
kebijakan pembangunan Desa Kaliakah.
4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No MASALAH PENYEBAB POTENSI
1Pelayanan aparat pemerintah desa belum
berperan dan berjalan secara optimal
- Masih rendahnya
tunjangan operasional
- Sarana prasarana kantor
yang belum maksimal
- Pemdes
- Aparat desa
- APBDesa
- Masyarakat
2Peran BPD belum menunjukkan hasil
yang maksimal
- Masih rendahnya
tunjangan operasional
- Ruang kantor yang
masih sempit, kotor dan
kurang nyaman
- Sarana Prasarana kantor
yang belum maksimal
- Pemdes
- BPD
- APBDesa
- Masyarakat
3
Peran dari LPM dalam membantu
Pemerintah Desa merancang perencanaan
Pembangunan di Desa masih rendah
- Masih rendahnya
tunjangan operasional
- Ruang kantor yang
masih sempit, kotor dan
kurang nyaman
- Sarana Prasarana kantor
yang belum maksimal
- Pemdes
- LPM
- APBDesa
- Masyarakat
4Perangkat desa kesulitan mencari arsip
desa
Belum memiliki tempat/
rak/lemari untuk menaruh/
menyimpan arsip dgn baik
- Pemdes
- Kantor
- APBDesa
- Masyarakat
5
Aparat desa, tamu dan warga yang
membawa sepada motor ke kantor desa
kesulitan mencari tempat parker
- Lahan sempit
- Tidak ada tempat parker
- Pemdes
- Kantor
- APBDesa
- Masyarakat
6 Klian dinas/banjar terlambat dalam
mengumpulkan laporan
- Tunjangan operasional
masih rendah
- Pemdes
-Kelian dinas/bnjr
38
- Tidak memiliki sarana
prasarana kerja
- APBDesa
- Masyarakat
7Pelayanan kepada masyarakat dalam
mengurus administrasi terhambat
Sarana prasarana kantor
belum memadai
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
8Kegiatan musyawarah desa/rapat tidak bisa
berjalan dengan nyaman dan terfokus
- Bising oleh suara kend
- Terganggu aktivitas
masyarakat di jalan
- Sarana prasarana yang
belum lengkap
- Pemdes
- Kantor
- APBDesa
- Masyarakat
9
Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
operasional perangkat desa terhambat dan
tidak bisa berjalan dengan optimal
- Kendaraan operasional
kurang (belum cukup)
- Kendaraan yang ada
sudah rusak/aus
- Pemdes
- Aparat desa
- APBDesa
10
Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan
diluar kantor/lapangan hasilnya belum
maksimal dan optimal, terutama dalam
pengukuran kegiatan fisik
Peralatan dan perlengkapan
masih kurang/tidak ada
- Pemdes
- Kantor
- APBDes
- Kegiatan fisik
11
Desa belum terhubung dengan baik dalam
mengakses system informasi data desa
maupun informasi kondisi social,
ekonomi, politik dll di Indonesia
- Belum mempunyai
jaringan internet
- Belum ada media/sumber
informasi terakses ke
kantor desa
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDes
- Perangkat kompt
- PLN
12Seragam aparat desa dan kelian dinas
sudah tidak layak pakai
- Kondisinya sudah usang,
- Kekecilan
- Pemdes
- APBDesa
- Penjahit
13Keamanan lingkungan kantor desa belum
terjamin
- Belum memiliki pagar
alas
- Belum ada terali di
jendela
- Belum ada korden/
penutup jendela
- Pintu pagar yang rusak
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
14 Kondisi lingkungan kantor desa tidak - Belum memiliki taman - Pemdes
39
asri, berdebu, kotor dan banyak
sampah
dan lampu hias
- Petugas kebersihan
yang kurang/minim
- Halaman kantor masih
tanah/berdebu
- Tidak memiliki bak
sampah
- Belum memiliki alat
pembersih
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
15Kemampuan daya listik sering
konslet/tidak kuat
Penambahan
penggunaan peralatan
listrik
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
16Mebelair dikantor dan ruang rapat
masih kurang
- Bertambahnya ruangan
kantor
- Ada ruang rapat
- Bertambahnya aparat
desa
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
17Peralatan dan perlengkapan kantor
masih berserakan dihalaman kantor
Belum memiliki gudang
penyimpanan
- Pemdes
- Lahan
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
18Sembako bantuan untuk raskin belum
terjaga dengan aman
Belum memiliki gudang
penyimpanan
- Pemdes
- Lahan
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
19 Tempat menaruh banten pada saat
pujawali dikantor desa masih menyewa
terob
Belum memiliki bale
banten
- Pemdes
- Lahan
- APBDesa
- Masyarakat
40
- Swadaya
20Ruangan kantor dan ruangan rapat
kondisinya panas/pengapBelum ada AC
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
21Bendera merah putih belum bisa
dipasang dihalaman kantor desa
- Belum memiliki tiang
dan tempatnya
- Bendera merah putih
sudah usang
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
22
Setiap perayaan hari besar nasional
kurang meriah karena tidak bisa
memasang spanduk dan umbul-umbul
dilingkungan kantor desa
Belum memiliki umbul-
umbul, spanduk serta
tiang
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
23Setiap perayaan hari-hari nasionl
belum bisa dirayakan dengan meriah
Kurangnya kegiatan
lomba yang diadakan
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Masyarakat
- Swadaya
4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 Kondisi kantor perbekel Desa Kaliakah
kurang nyaman, aman, tenang dan
- Sempit dan kecil - Pemdes
41
refresentatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat desa
- Bising suara kendaraan
- Pinggir jalan utama
-Sarana prasarana kantor
belum lengkap/tersedia
- Lahan
- Masyarakat
- Swadaya
- Gedung yang
belum selesai
2
Pada musim hujan, air tdk lancar di depan
balai banjar menuju ke rumah kepala
dusun (Banjar Tetelan)
Tidak ada saluran air
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes
3
Pada musim hujan, air tidak lancar di
depan rumah Pak Wijianto S di Banjar
Tetelan.
Tidak ada saluran air
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes
4
Pada musim hujan, aliran air sungai
Sanghyang mengikis badan jalan di Banjar
Tetelan.
Tidak ada dinding penahan
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes
5
Masyarakat yang berada di 5 Banjar
kesulitan membuang air kecil dan air
besar, terutama saat ada kegiatan di banjar
- Tidak ada WC umum
- Tidak memiliki dana
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes
6
Jalan aspal penghubung banjar Tetelan
menuju Banjar Anyarsari Desa Nusasari
tidak dapat dilalui dengan lancer
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Lahan
- Jalan
- Pemdes 2 desa
- Dinas PU
- Gotong royong
7
Jalan aspal di banjar Moding dari balai
banjar ke timur menuju sungai sepanjang 1
km tidak dapat dilalui dengan lancar
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Lahan
- Jalan
- Pemdes
- Dinas PU
- Gotong royong
8
Jalan aspal di Banjar Moding (Pak
Sudomo ke barat) sepanjang 1,5 km tidak
dapat dilalui dengan baik/lancar.
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Lahan
- Jalan, Pemdes
- Dinas PU
- Swadaya
9 Jalan aspal penghubung Banjar Tetelan
menuju Banjar Moding sepanjang 800m x
5m tidak dapat dilalui dengan baik/lancar.
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
- Lahan
- Jalan
- Pemdes
42
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Dinas PU
- Gotong royong
10
Setiap musim hujan, air meluap ke jalan
Banjar Moding ke selatan menuju
perempatan sepanjang 1km x 8m).
Tidak ada saluran air
- Lahan
- Jalan
- Pemdes
- Dinas PU
- Gotong royong
11
Akses yang menghubungkan antara jalan
dari Br. Moding ke Br. Kaliakah belum
ada/terhubung
Tidak ada jembatan
- Lahan
- Jalan
- Pemdes
- Dinas PU
- Gotong royong
12
Tidak ada penghubung antara banjar
Moding, Desa Kaliakah dengan Desa
Tuwed.
Tidak ada jembatan
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes 2 desa
13
Jalan aspal di Br. Kaliakah menuju Desa
Tuwed sepanjang 1 km tidak dapat dilalui
dengan baik, lancar
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes 2 desa
14
Jalan aspal di depan balai banjar adat
Kaliakah sepanjang 0,5 km tidak dapat
dilalui dengan baik, lancar.
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes
15
Saat musim hujan jalan menjadi becek,
licin dan sulit dilalui di jalan Desa
Kaliakah menuju Desa Tuwed sepanjang
0,5 km.
Belum diaspal
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes 2 desa
16
Saat musim hujan jalan becek, licin dan
sulit dilalui dari jalan Padat Karya menuju
Jalan Madura.
Belum diaspal
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes
17 Saat musim hujan, air meluap ke jalan dan
rumah warga dilokasi Br. Kaliakah
Tidak ada saluran air - Gotong royong
- Dinas PU43
sepanjang 1km.- Lahan
- Pemdes
18Saluran pembuangan air meluap ke rumah
warga dan jalan di Br. Tirta Kusuma.
Saluran air kecil, sempit
dan dangkal
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes
19
Jalan krokol di selatan lapangan menuju
masjid di Br. Tirta kusuma sepanjang 180
m kondisinya rusak sehingga sulit dilalui
Belum teraspal
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes
20
Jalan krokol di selatan balai Desa Kaliakah
menuju lapangan sepakbola sepanjang 70
m rusak dan sulit dilalui
Belum teraspal
- Gotong royong
- Dinas PU
- Lahan
- Pemdes
21
Santri di pondok pesantren Nurin Nada
belum bias belajar dengan nyaman, tenang
dan optimal
- Belajar di rumah
pengasuh
- Belum memiliki ponpes
- Kekurangan dana
- Santri
- Yayasan
- Pengurus
- Pemdes
- Pesantren
- Depag
22Masyarakat Desa Kaliakah kesulitan
mendapatkan air bersih
Belum ada penyambungan
PDAM
Lahan, warga,
Pemdes, swadaya
23
Saat musim hujan, air meluap ke rumah
warga (10 kk) di jalan dari balai banjar
Moding Kaja sampai menuju ke sungai,
Tidak ada Saluran air
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes
24
Jalan aspal sulit dilalui dari jalan Guru
Putu Kajeng menuju Desa Nusasari,
sepanjang 1,3 km, lebar 5m.
- Kondisi jalan rusak,
berlubang/bergelombang
- Kendaraan yang melintas
melebihi tonase jalan
- Tidak ada pemeliharaan
- Gotong royong
- Dinas PU
- Pemdes 2 desa
25
Saat musim hujan, aliran sungai/pangkung
mengikis penyangga jembatan di Br.
Moding Kaja.
Tidak ada dinding penahan
- Gotong royong
- Dinas PU
- Pemdes
- Jembatan
26 Tidak ada penghubung antara Br Moding
Kaja dengan Desa Nusasari.
Tidak ada jembatan - Gotong royong
44
- Dinas PU
- Pemdes 2 desa
27
Saat musim hujan, aliran sungai/pangkung
dari Puskesmas menuju rumah klian banjar
Moding Kaja mengikis jalan
Tidak ada senderan sungai
- Gotong royong
- Dinas PU
- Pemdes
28Saat musim hujan, jembatan penghubung
Br. Moding dengan Br. Tetelan tenggelam.
- Terlalu rendah
- Kekurangan dana
- Gotong royong
- Dinas PU
- Pemdes
29
Saat musim hujan, air meluap ke rumah di
jalur kuburan Pura Dalem sampai ke jalan
Madura Br. Kaliakah.
Saluran air tertimbun tanah
/tersumbat
- Lahan
- Warga
- Gotong royong
- Pemdes
- Adat
30
Jalan aspal rusak di perbatasan Desa
Tuwed dengan Br. Tirtakusuma sepanjang
500m
Tidak ada Saluran air
- Lahan
- Dinas PU
- Gotong royong
- Pemdes 2 desa
31
Taman Pendidikan Quran (TPQ) Raudlatul
Jannah tidak dapat belajar dengan nyaman,
aman dan menyenangkan.
- Tidak memiliki gedung
- Kekurangan dana
- Orang tua murid
- Pengurus TPQ
- Depag
- Pemdes
32Pada saat air laut pasang, pemukiman
warga dipesisir pantai terendam
- Air laut masuk
- Senderan pengaman
pantai tidak ada
- Provinsi
- Kabupaten
- Pemdes
- Lahan
- Warga
- Swadaya
33
Anak-anak TK di Banjar Moding tidak
dapat belajar dan bermain dengan nyaman,
aman dan menyenangkan.
Tidak memiliki alat
permainan dan sarana
prasarana yang lengkap
- Dinas
Pendidikan
- Orang tua/wali
- TK Guru TK
- Pemdes
34 Anak-anak TK/RA Al Qodiri di Banjar
Kaliakah dan PAUD Ganesha tidak dapat
belajar dan bermain dengan nyaman, aman
dan menyenangkan.
Tidak memiliki alat
permainan dan sarana
prasarana yang lengkap
- Dinas
Pendidikan
- Orang tua/wali
45
- TK Guru TK
- Pemdes
35Sumur warga pesisir di Banjar
Tirtakusuma menjadi asin.
- Air laut masuk ke sumur
- Belum ada pengaman
pantai
- Provinsi
- Kabupaten
- Pemdes
- Lahan
- Warga
- Swadaya
36Pelayanan Terhadap Umat Kristen di BPI
Kaliakah kurang nyaman
Kondisi pagar alas depan
dan Plafon sudah rusak
- Jemaat gereja
- Depag
- Pemdes
37
Pada musim hujan, jalan becek dan air
pembuangan masuk ke rumah bapak
Nengah Lindih (br. Moding)
Tidak ada gorong gorong
- Lahan
- Pemdes
- Dinas PU
- Gotong royong
- Warga
38
Pada musim hujan, air pembuangan dari
Moding Kaja masuk ke rumah bapak I
Made Suparta (br. Moding)
Tidak ada saluran air
- Lahan
- Pemdes
- Dinas PU
- Gotong royong
- Warga
39
Pada saat malam hari jalan Persil menuju
Tetelan gelap dan menyeramkan untuk
dilewati
- Tidak ada lampu
penerangan jalan
- Tidak ada tegangan
rendah
- PLN
- Tiang
- Lahan
- Pemdes
- Jaringan
- Swadaya
40
Saat malam, jalan padat karya dan jalan
Kaliakah yang menuju ke Desa Tuwed
gelap.
Tidak ada lampu
penerangan jalan (PJU)
- PLN/listrik
- Lahan
- Gotong royong
- Pemdes 2 desa
41 Aktivitas olahraga bulu tangkis terganggu - Lapangan rusak
- Tidak ada lampu
penerangan
- Lapangan
- PLN
- Masyarakat
- Pemdes
46
- Swadaya
42
Aktivitas ibadah Gereja Katolik Santa
Maria Pieta Desa Kaliakah tidak bisa
berjalan dengan khidmat dan khusyuk
- Tidak memiliki sound
47ecret
- Tidak ada dana
- Pemdes
- Umat
- Gereja
- Depag
43
Saat malam hari, warga tidak bisa
melaksanakan kegiatan dibalai bengong,
masjid Baitul Makmur dan pemakaman
umum karena kondisinya gelap
Tidak ada lampu
penerangan jalan umum
(PJU)
- Pemdes
- Warga
- Jaringan PLN
- Tiang listrik
- Masjid
- Balai bengong
44Lapangan olahraga Sepakbola tidak bisa
digunakan secara optimal dan refresentatif
- Lapangan rusak
- Sarana prasarana yang
tidak lengkap
- Sering dilalui kendaraan
- Pemdes
- Warga
- Lapangan/lahan
- Swadaya
45
RTM di Desa Kaliakah tinggal di rumah
yang kondisinya memprihatinkan dan
tidak memenuhi syarat kesehatan
Tinggal di rumah yang
tidak layak huni
- Pemdes
- RTM
- Lahan
- Dinas terkait
- Swadaya
46
Aktivitas masyarakat Desa Kaliakah tidak
berjalan maksimal pada saat malam hari
karena kondisinya gelap
Tidak ada penerangan jalan
umum (PJU)
- Pemdes
- Warga
- PLN
- Lahan
- Tiang listrik
48
Kondisi pasar desa tidak nyaman, aman,
dan representative baik penjual dan
pembeli.
- Rusak, kotor, bau
- Sarana dan prasarana
penunjang belum lengkap
- Pasar desa
- Lahan
- Penjual
- Pembeli
- Pemdes
49Tidak ada penghubung antara Br Moding
Kaja dengan Desa Tukadaya.Tidak ada jembatan
- Pemdes 2 desa
- Lahan
- Swadaya
50 Jembatan di Br. Tetelan dan Br. Moding
Kaja tergerus air sungai terutama pada saat
hujan/banjir
Tidak ada DPT - Pemdes
- Swadaya
47
- Jembatan
- Lahan
51 Batas desa belum jelas
Tapal batas/tugu sudah
usang, rusak dan tidak jelas
- Pemdes
- APBDes,
- Lahan
- Swadaya
52Tamu yang berkunjung ke rumah warga
kesulitan mencari alamatnya
Jalan dan gang belum ada
papan nama
- Pemdes
- APBDes
- Lahan
- Warga
- Swadaya
53Tempat kegiatan musyawarah desa/rapat
sempit dan tidak nyaman
Belum memiliki aula - Pemdes
- APBDes
- Kantor desa
- Lembaga desa
54 Kondisi fisik pura subak memprihatinkan
Sudah rusak, kotor dan
tidak nyaman untuk
upacara dan upakara
- Pemdes
- Lembaga subak
- Pengurus
- Anggota subak
- Swadaya
55Saluran irigasi subak tidak berfungsi
dengan baik
Sempit, banyak sampah
dan dangkal
- Pemdes
- Lembaga subak
- Pengurus
- Anggota subak
- Swadaya
56Kondisi fisik pura kahyangan tiga sudah
perlu direhab dengan bahan yang awet
Kondisi sudah lama, tua
dan keropos
- Lembaga adat
- Pemdes
- Masy. Adat
- Swadaya
- Parhyangan
57Sarana prasarana pura dan
perlengkapannya sudah perlu diganti
Sudah usang, lama dan
tidak lengkap
- Lembaga adat
- Masy. Adat
- Swadaya
58 Dalam setiap upacara keagamaan tidak
bisa diiringi dengan baik oleh gamelan
gong
Kondisi gamelan sudah
rusak, tidak lengkap dan
lama
- Lembaga adat
- Masy. Adat
48
- Keagamaan
- Sekeha gong
59Kondisi kebersihan diareal pura belum
terjaga dengan baik
Belum ada tong sampah - Lembaga adat
- Masy. Adat
- Parhyangan
- Swadaya
60 Setra adat belum ada pagar alas
Dana masih kecil - Lembaga adat
- Masy. Adat
- Palemahan
- Swadaya
4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
No MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 Kreasi dalam kegiatan kesenian sekeha
bale ganjur dan sekeha bale gong tidak
maksimal
- Kurang ada pembinaan
- Dana pembinaan minim
- Pemdes
- Sekeha gong
49
- Adat, budaya
- Masyarakat
- Dinas terkait
2Kegiatan kesenian kuntulan Desa Kaliakah
terganggu, terhambat
- Kurang ada pembinaan
- Dana pembinaan minim
- Peralatan belum lengkap
- Pemdes
- Sekeha kesenian
- Adat, budaya
- Masyarakat
3Kreasi kesenian angklung dan jegog Desa
Kaliakah tidak ada dan cenderung stagnan
- Dana pembinaan minim
- Kurang ada pembinaan
- Pemdes
- Sekeha kesenian
- APBDes
- Adat, budaya
- Masyarakat
4
Prestasi olahraga di Desa Kaliakah masih
rendah, belum menunjukkan hasil yang
bagus
- Dana pembinaan belum
maksimal
- Pembinaan kurang
optimal
- Pemdes
- Lapangan, klub
- APBDes
- Masyarakat
5Kegiatan kelompok kesenian Hadrah Desa
Kaliakah tidak optimal
- Dana pembinaan tidak
ada
- Kurang ada pembinaan
- Pemdes
- Klp kesenian
- Umat Muslim
- APBDes
6Aktivitas kesenian angklung Desa
Kaliakah tidak ada
- Tidak memiliki dana
- Kurangnya pembinaan
- Minat generasi muda
menurun/rendah
- Sekeha kesenian
- Adat, budaya
- APBDes
- Pemdes
7
Sekeha Santi lembaga adat/desa pekraman
belum menunjukkan hasil yang bagus
dalam metembang
- SDM masih rendah
- Pembinaan belum
maksimal
- Sekeha
- Pemdes
- Lembaga
adat/pekraman
- APBDes
- Dinas terkait
8
Pecalang lembaga adat/pekraman belum
memahami tupoksi dengan baik dalam
menjalankan tugasnya
- SDM masih rendah
- Pembinaan belum
maksimal
- Dana pembinaan masih
minim
- Pecalang
- Adat/pekraman
- APBDes
- Babinsa
- Babinkamtibnas
9 Linmas belum memahami tupoksi dengan - SDM masih rendah - Linmas50
baik dalam menjalankan tugasnya
- Pembinaan belum
maksimal
- Dana pembinaan masih
minim
- Pemdes
- APBDes
- Babinsa
- Babinkamtibnas
10Ibu-ibu PKK belum menjalankan kegiatan
sesuai dengan tupoksinya
- SDM masih rendah
- Pembinaan belum
maksimal
- Dana pembinaan masih
minim
- Ibu-ibu PKK
- Pemdes
- APBDes
- Dinas terkait
11Usah ekonomi yang dijalankan ibu-ibu
PKK belum berkembang
Kekurangan modal usaha - Ibu-ibu PKK
- Pemdes
- APBDes
- Dinas terkait
12Karang taruna belum menunjukkan
kegiatan yang positif
- SDM masih rendah
- Pembinaan belum
maksimal
- Dana pembinaan masih
minim
- Pengurus
- Anggota
Pemdes
- APBDes
- Dinas terkait
13
Kinerja aparat desa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat masih belum
maksimal
- SDM masih rendah
- Pembinaan belum
maksimal
- Pemdes
- Aparat desa
- Kantor desa
- Dinas terkait
14
BUMDes, LPD, UED, Kopwan dan SPP
belum menunjukkan hasil kinerja yang
memuaskan
- Kurang pengetahuan
tentang tupoksi
- SDM yang masih rendah
- Pembinaan yang belum
maksimal
- Pengurus
- Anggota
- Pemdes
- APBDes
- Dinas terkait
15
Wabah penyaki sering menyerang
masyarakat pada saat musim hujan
maupun pancaroba
- Pola hidup yang tidak
sehat
- Lingkungan yang kotor
- Pemdes
- Masyarakat
- Dinas terkait
16 Kopwan belum bisa bekerja dengan baik
dan maksimal
- Masih rendahnya honor
yang diterima
- Ruang kantor yang
masih sempit, kotor dan
kurang nyaman
- Sarana Prasarana kantor
- Pengurus
- Anggota
- Klp usaha
- Pemdes
- APBDesa
51
yang belum maksimal
- Dana/kas yang masih
kurang
17BUMDesa belum bisa bekerja/beroperasi
dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas
- Masih rendahnya honor
yang diterima
- Ruang kantor yang
masih sempit, kotor dan
kurang nyaman
- Sarana Prasarana kantor
yang belum maksimal
- Dana/kas yang masih
kurang
- Pemdes
- Kantor
- APBDesa
- Masyarakat
- Klp usaha
- Dinas terkait
18Aktivitas Ibu-ibu PKK Desa Kaliakah
belum berjalan dengan baik
- Masih rendahnya
insentif dan tunjangan
operasional kegiatan
- Sarana prasarana
kegiatan yang belum
mendukung
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- PKK
- Dinas terkait
19Kreatifitas karang taruna/sekeha teruna
teruni belum berjalan dengan baik
- Tidak memiliki dana/kas
- Belum memiliki
secretariat yang jelas
- Sarana prasarana yang
belum maksimal
- Pemdes
- Kantor desa
- APBDesa
- Karang Taruna/
Skeha teruna
teruni
20Lembaga keuangan adat (CBD) belum
mampu melayani masyarakat dengan baik
- Kekurangan dana
- Tunjangan operasional
yang masih rendah
- Sarana prasarana dan
pendukung belum ada/
lengkap
- Lembaga/desa
pekraman
- Pengurus
- Anggota
- Masyarakat adat
21 Pengurus subak belum mampu bekerja
secara maksimal dan optimal
- Dana operasional yang
rendah/kecil
- Sarana prasarana
pendukung belum ada
- Kendaraan dinas belum
- Lembaga subak
- Pengurus
- Anggota subak
52
ada
22Kegiatan usaha ekonomi produktif/kreatif
subak belum berjalan dengan baik
- Sarana prasarana
pendukung belum ada/
lengkap
- Dana/kas yang masih
kecil/rendah
- Lembaga subak
- Usaha simpan
Pinjam
- Pengurus
- Anggota subak
23
Penyuratan awig-awig, pararem dan
administrasi subakbelum berjalan dengan
baik dan benar
- SDM yang rendah
- Sarana prasarana belum
ada
- Biaya administrasi masih
sedikit/kecil
- Lembaga subak
- Pengurus
- Anggota subak
24Penyelenggaraan upacara dan upakara
disubak masih kekurangan dana
Dana/kas yang masih
sedikit/kecil
- Lembaga subak
- Pengurus
- Anggota subak
25Aktivitas bendesa dan prajuru adat belum
mampu berjalan dengan optimal
- Dana operasional yang
rendah/kecil
- Sarana prasarana
pendukung belum ada
- Kendaraan dinas belum
ada
- Lembaga adat
- Pemdes
- Pengurus
- Masy. adat
- Parhyangan
- Pawongan
- Palemahan
26
Pembuatan awig-awig, pararem dan
administrasi adat belum berjalan dengan
baik
- Dana operasional yang
rendah/kecil
- Sarana prasarana
pendukung belum ada
- Lembaga adat
- Pemdes
- Pengurus
- Masy. adat
- Parhyangan
- Pawongan
- Palemahan
27 Kegiatan dibidang pesraman belum
berjalan dengan rutin dan intensif
- Dana operasional yang
rendah/kecil
- Sarana prasarana
pendukung belum ada
- Lembaga adat
- Prajuru
- Pemangku
- Serati banten
- Sekeha teruna
- Sekeha kesenian
- Pecalang
53
- Anak-anak
- Remaja
28LPD kekurangan dana dalam memberikan
pinjaman kepada masyarakat
Modal/kas yang masih
sedikit
- Lembaga adat
- Pemdes
- Masy. Adat
- Klp usaha
29
Penyelenggaraan upacara dan upakara di
pura yang diempon oleh lembaga adat
masih kekurangan dana
Dana/kas yang masih
sedikit/kecil
- Lembaga adat
- Pemdes
- Masy. Adat
- Kahyangan tiga
30Pelayanan tugas babinsa dan babin
kamtibmas terhambat
- Belum ada ruangan
- Sarana prasarana belum
ada
- Pemdes
- Kantor desa
- Masyarakat
- Babinsa
- Babinkamtibms
31Perayaaan hari raya keagamaan tidak
maksimal
- Dana kegiatan yang
minim
- Kurangnya sarana
upacara
- Pemdes
- Umat
- Hari raya
- Panitia
- APB Desa
4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
No MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 Hasil pertanian/perkebunan petani di Desa
Kaliakah tidak masksimal, produktifitas
masih rendah
- Pengetahuan yang
rendah dalam mengelola
kegiatan pertanian/
perkebunan
- Kesulitan mendapatkan
bibit yang baik dan
berkualitas bagus
- Pemdes
- Subak
- Petani
- PPL
- Dinas terkait
54
- Kurang ada pelatihan,
pendidikan, penyuluhan
2
Peternak babi, sapi, kambing dan ayam
kampung kesulitan mengembangkan usaha
dalam bidang peternakan
- Tidak memiliki bibit
- Dana yang kurang
- Sistem peternakan yang
masih belum optimal
- Pemdes, Dinas
- Peternak, lahan
- Pangsa pasar
- Masyarakat
3
Aktivitas ibu-ibu PKK Desa Kaliakah
kurang produktif dan kreatif, banyak
waktu luang yang tidak dimanfaatkan
Tidak memiliki
ketrampilan
- Pemdes
- PKK
- APBDes
- Dinas terkait
4
Warga masyarakat yang mengalami cacat/
difabel tidak bisa beraktivitas sehingga
tidak memiliki pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya
- Tidak memiliki
ketrampilan
- Tidak memiliki modal
usaha
- Tidak memiliki alat
bantu bergerak
- Pemdes
- Warga difabel
- APBDes
- Dinas social
-Lembaga
keuangan desa
5Kesehatan alat reproduksi ibu-ibu PKK
Desa Kaliakah tidak terjaga dengan baik
- Tidak memiliki
pemahaman/pengetahuan
- Biaya pemeriksanaan
yang mahal
- Pemdes
- Ibu-ibu PKK
- Dinas terkait
- Keluarga
6
Warga jompo dan RTM di Desa Kaliakah
masih kesulitan memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari
- Tidak mampu/punya
pekerjaan tetap
- Tidak memiliki biaya
hidup
- Tidak memiliki
penghasilan tetap
- Pemdes
- Warga jompo
- RTM
- Dinas social
7
Aktivitas kelompok usaha kecil/pengrajin
di Desa Kaliakah masih stagnan, belum
maksimal serta menunjukkan hasil yang
memuaskan
- Pengetahuan yg rendah
- Pemasaran hasil
kerajinan yang belum
optimal
- Kurangnya dana/modal
- Pemdes
- Pengrajin/UKM
- Lembaga
Keuangan Desa
- Pangsa pasar
- Dinas terkait
8 SDM aparat desa masih rendah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Pemahaman tupoksi
yang kurang/belum
maksimal
- Pemdes
- Aparat desa
- Sarana prasarana
55
- Pendidikan yang rendah kantor
- Dinas terkait
10SDM lembaga keuangan yang ada di desa
masih rendah dalam mengelola organisasi
- Pemahaman AD/ART
yang belum optimal
- Pendidikan yang rendah
- Pemdes
- Pengurus
- Anggota
- Kantor
- Dinas terkait
11SDM lembaga desa masih rendah dalam
membantu pembangunan di desa
- Pemahaman aturan dan
tupoksi yang belum
optimal
- Pendidikan yang rendah
- Pemdes
- Pengurus
- Anggota
- Kantor
- Dinas terkait
12
SDM lembaga adat masih rendah dalam
mengawal kearifan local desa, dresta,
awig-awig/administrasi
- Pemahaman AD/ART,
tupoksi yang belum
optimal/rendah
- Pendidikan yang rendah
- Pemdes
- Pengurus
- Anggota
- Kantor
- Dinas terkait
13
Pemahaman pemangku dan srati dalam
bidang upacara dan upakara yadnya masih
kurang/rendah
- SDM yang rendah
- Pendidikan yang masih
rendah
- Pemdes
- Lembaga adat/
Pekraman
- pemangku
- Srati
- Majelis alit
- MUDP kabuptn
Dan provinsi
- Depag/Bimas
14SDM pengurus subak masih rendah dalam
mengurus lembaga subak
- Pemahaman dan
pengetahuan yang belum
optimal
- Pendidikan yang rendah
- Pemdes
- Pengurus
- Anggota
- Subak
- PPL
- Dinas terkait
15 Aktivitas dan kreatifitas generasi muda
dalam mengisi pembangunan belum
kelihatan hasilnya
- SDM yang masih rendah
- Pengetahuan yang
terbatas
- Pemdes
- Karang taruna/
Sekeha teruna/ni
56
- Dinas terkait
16
Kader posyandu belum memiliki
pemahaman dan pengetahuan dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
- SDM yang masih rendah - Pemdes
- Kader
- Posyandu
- Masyarakat
- Dinas terkait
17SDM aparat desa dalam menyusun RKP
dan APB Desa belum optimal
- SDM yang masih rendah
- Biaya operasional
penyusunan yang kurang
- Pemdes
- Aparat desa
- APB Desa
4.3 Anggaran yang tidak terduga
Anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi adanya kegiatan atau kondisi yang
tidak terduga tetapi terjadi, misalnya force mejuare (bencana alam), situasi politik,
ekonomi, sosial dan budaya, wabah penyakit yang menyerang dll. Besarnya
dialokasikan sebesar 20% dari total dana desa. Namun apabila dana ini tidak terserap
maka akan menjadi silpa dan akan dialokasikan pada kegiatan yang lain sesuai
kebutuhan desa
BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA KALIAKAH)
5.1 Visi dan Misi
5.1.1 Visi
Visi pembangunan Desa Kaliakah Tahun 2013 – 2019, adalah
Terwujudnya masyarakat Desa Kaliakah yang sejahtera, sehat, demokratis,
harmonis berbasis pada ekonomi kelautan, pertanian, kerajinan dan pariwisata57
5.1.2 Misi
Misi pembangunan Desa Kaliakah Tahun 2013 – 2019, adalah :
5.1.2.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program
pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama
kepada masyarakat
5.1.2.2 Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa
5.1.2.3 Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha
ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi
ekonomi kelautan, pertanian, kerajinan dan pariwisata
5.1.2.4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga
dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam
pembangunan desa yang berkelanjutan
5.1.2.5 Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan
bermasyarakat
5.1.2.6 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar
lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
5.1.2.7 Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada
menuju masyarakat mandiri dan sejahtera
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kaliakah
Arah kebijakan pembanguan Desa Kaliakah tahun 2013 – 2019 dalam rangka
mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan yang telah diterapkan, pada
bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetian segenap aparatur pemerintahan
desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
58
b. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumber daya
manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam
aplikasi komputer pengarsipan dll.
c. Menyusun RPJM Desa periode 6 tahunan sebagai dokumen perencanaan
pembangunan di desa serta penyusunan RKP-Desa setiap tahunnya yang dibuat
secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan desa
sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum
masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
e. Mewujudkan tertib administrasi pertahanan sebagai perlindungan hukum
terhadap kepemilikan tanah khususnya.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa
ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya
pemeliharaannya.
b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik
jalan desa ataupun jalan banjar untuk memperlancar dan memudahkan
transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
c. Mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan
partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
d. Mengembangkan pemasangan lampu penerangan jalan, yang berasal dari dana
swadaya masyarakat maupun lembaga yang ada dan mempertahankan
pemeliharannya untuk dapat berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi
masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal
mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga
yang memiliki Nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu
menunjang pembangunan di desa.
b. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan
kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran
59
yang berwrawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya
tanah dan air yang tersedia.
c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil
lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi
melalui bimbingan dan penyuluhan.
d. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan
permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
e. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal
dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien
sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
f. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis
masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan
akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan
volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.
g. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk memperluas
kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha-usaha lain yang
diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampak ikutannya, dengan
memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Tri Hita
Karana.
h. Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada
guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik
maupun non fisik.
i. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau oleh masyarakat desa.
j. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
k. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
l. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM)
untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
m. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui
pengadaan sarana dan prasarana olag raga untuk masyarakat.
60
n. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan
terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan
prasarana serta sarana pendidikan.
o. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong
Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal
pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
p. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka
merangsang peningkatan pendidikan.
q. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar
sekolah.
r. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan
menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan
majalah untuk umum dalam sekala desa.
s. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondamental
pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi.
t. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,
spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan
kemasyarakatan.
u. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan
SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang
memadai.
v. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma di masing-
masing Banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upakara
keagamaan dan susila/etika umat beragama.
w. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di
masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta
penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana prasarana
pertahanan sipil (Hansip) dan Pecalang untuk memelihara dan meningkatkan
keamanan desa.
61
b. Memelihara yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan
sebagai fasilitas keamanan desa.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat
ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian
keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan
rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
melalui program pembinaan dan penyuluhan.
d. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu
menjaga sumber mata air.
e. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan
penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak
tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana
dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
f. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas budaya/cagar alam
sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.
g. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan,
tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya
dukung lingkungan hidup.
h. Membantu pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membantu
tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sbagai perlindungan
hukum dan terarahnya pelayanana dan perencanaan pembangunan.
i. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program
pengentasan kemiskinan.
j. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam
memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
k. Meningkatkan partispasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka
melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan
masyarakat.
5.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa
Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan
62
pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan
pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap
desa ditunut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa
nya masing-masing.
Prediksi Pendapatan Desa Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun 2016-2019
Tahun Anggaran2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
2019
(Rp)
Dana Desa (DD) 689.019.195 1.378.038.390 2.756.076.780 5.512.153.560
BHP/BHR 369.992.820 392.192.290 415.723.828 440.667.258
Alokasi Dana Desa (ADD) 1.058.987.248 1.122.526.483 1.189.878.072 1.261.270.756
Bantuan Keuangan (BKK) 678.000.000 678.000.000 678.000.000 678.000.000
Hibah - - - -
Sumbangah Pihak Ke-3 7.200.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
5.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
Kebijakan Keuangan Desa tahun 2016 yang merupakan potensi desa dan sebagai
penerimaan Desa Kaliakah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya
peningkatan pendapatan desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana
perimbangan. . Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk
meningkatkan pendapatan desa adalah :
1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan
desa;
2. Meningkatkan pendapatan desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa;
4. Meningkatkan kinerja BUMDes dalam upaya peningkatkan kontribusi
secara signifikan terhadap pendapatan desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan desa.
5.3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
Arah kebijakan belanja desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
63
anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja desa diupayakan
dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,
antara lain melalui :
1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus
dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat
dan berupaya melaksanakan realisasi belanja desa tepat waktu dengan
mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja desa melalui pola penganggaran
yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai
system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam
penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan
belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.
4. Alokasi anggaran desa indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, visi, misi, arah kebijakan
pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif
belanja desa adalah sebagai berikut :
Prediksi alokasi indikatif belanja desa
Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun
Anggaran 2016-2019
URAIAN BELANJA TAHUN
64
Belanja Desa :2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
2019
(Rp)
1. Bid. Pemerintahan Desa 825.220.263 907.742.290 998.516.519 1.098.368.170
2. Bid. Pelaksanaan Pembangunan 1.529.722.000 1.682.694.200 1.850.636.620 2.035.732.982
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan 211.167.000 422.334.000 844.668.000 1.689.336.000
4. Bid. Pemberdayaan Masy. Desa 173.390.000 400.000.000 500.000.000 900.000.000
5. Belanja tak terduga 6.100.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000
5.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan
lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika
pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan
pembiayaan desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari
pinjaman desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan, penjualan aset.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran
yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh
tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan
diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan
dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu
penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dan
pengusaha kecil menengah di desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil
laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha
yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.
5.3.4 Program dan Kegiatan Indikatif
Program dan Kegiatan Indikatif RPJM Desa Tahun 2016-2019
Kode Bidang Lokasi
1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
65
1.1.1 Penghasilan tetap dan tunjangan Desa
1.1.2 Operasional perkantoran Kantor desa
1.1.3 Operasional BPD Desa
1.1.4 Operasional RT Desa
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.1 Pembangunan saluran irigasi/drainase Desa Kaliakah
2.1.1 Pengaspalan jalan desa Desa Kaliakah
2.1.2 Rabat beton jalan desa Desa Kaliakah
2.1.3 Plat deker Desa Kaliakah
2.1.4 Pembangunan kantor perbekel Desa Kaliakah
2.1.5 Rehab kantor kelihan dinas Br. Tirtakusuma Desa Kaliakah
2.1.6 Rehab kantor kelihan dinas Br. Kaliakah Desa Kaliakah
2.1.7 Pembangunan bedah rumah Desa Kaliakah
2.1.8 Pembangunan pagar dan plat deker kantor perbekel Desa Kaliakah
2.1.9Pembangunan pagar lapangan desa dan Bale Br.
ModingDesa Kaliakah
2.1.10 Pembangunan bale kulkul Desa Kaliakah
2.1.11 Pembangunan gedong simpen Desa Kaliakah
2.1.12 Pemasangan keramik subak abian candi mekar Desa Kaliakah
2.1.13 Pemasangan pilar subak abian moding sari Desa Kaliakah
2.1.14Finishing tembok penyengker subak abian moding
sariDesa Kaliakah
2.1.15 Pembuatan candi subak abian moding sari Desa Kaliakah
2.1.16 Finishing pagar alas subak abian taman sari Desa Kaliakah
2.1.17Rehab gudang dan kamar mandi subak abian
kembang sariKantor desa
2.1.18Pemasangan paping halaman subak abian kembang
sariDesa Kaliakah
2.1.19 Pembangunan gudang subak abian mekar sari Desa Kaliakah
2.1.20 Pemasangan instalasi listrik subak abian mekar sari Desa Kaliakah
2.1.21 Fisishing tembok penyengker subak abian sari Desa Kaliakah
Finishing tembok penyengker subak abian sari buana
3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3.1 Kegiatan ketentraman dan ketertiban Desa
66
3.1.1 Kegiatan LPM Desa
3.1.2 Kegiatan PKK Desa
3.1.3 Kegiatan keagamaan Desa
3.1.4. Kegiatan posyandu, bumil dan lansia Desa
3.1.5 Kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga Desa
3.1.6. Kegiatan pengelolaan rest area Desa
3.1.7. Kegiatan pengolahan makanan Desa
4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4.1 Pelatihan perangkat desa Desa
4.1.1 Kegiatan penyusunan profil desa Desa
4.1.2 Kegiatan penyusunan RKP dan APB Desa Desa
4.1.3 Kegiatan Bendesa Pekraman Desa
4.1.4 Kegiatan subak Desa
4.1.5 Fasilitasi bantuan keuangan Desa
4.1.6 Kegiatan perayaan hari-hari besar bersejarah Desa
4.1.7Peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa, Kopwan,
UEP, LPDDesa
4.1.8Peningkatan kapasitas pengurus kelompok usaha
ekonomi produktifDesa
4.1.9Peningkatan kapasitas pengetahuan kegiatan yadnya/
upacara keagamaanDesa
4.1.10Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya, adat dan kearifan localDesa
4.1.11 Peningkatan kapasitas sekeha kesenian dan budaya Desa
4.1.12 Peningkatan kapasitas olahragawan/atlet Desa
4.1.13 Peningkatan kapasitas kader posyandu Desa
4.1.14 Peningkatan kapasitas tenaga dibidang pendidikan Desa
4.1.15 Peningkatan kapasitas lansia Desa
4.1.16 Peningkatan kapasitas keluarga RTM Desa
BAB VI
PENUTUP
67
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kaliakah, Kecamatan
Melaya, Kabupaten Jembrana, tahun anggaran 2013-2019 disusun berdasarkan Musyawarah
Desa guna dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merealisasikan program-program
Desa dimasa yang akan datang, dengan suatu harapan perencanaan ini dapat terlaksana
dengan baik dan berjalan lancar walaupun tidak seluruhnya dapat direalisasikan, sedangkan
program yang tidak terealisasi dalam tahun berjalan akan menjadi program berikutnya.
Demikian rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kaliakah
Tahun 2013-2018, sebagai dasar dari pelaksanaan program kegiatan pertahunnya.
Kaliakah, 16 Oktober 2015
PERBEKEL KALIAKAH
I WAYAN BAGIA YASA
68
top related