akselerasi sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

M t iM t iMateriMateri Akselerasi Sinergi

- Paradigma Governance- Paradigma Governance- Troika- Sinergitas Stakeholders- Sinergitas Stakeholders

• SPPN sebagai alat untuk Bersinergi.• Sinergi antar Instansi PemerintahSinergi antar Instansi Pemerintah.• Pembangunan Berkeadilan (Inpres

3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan).


dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 66

SinergiSinergiSinergiSinergi• Kerjasama antara orang atau organisasi

yang hasil keseluruhannya akan jauh lebih y g y jbesar daripada jumlah hasil yang dicapai apabila masing-masing bekerja sendiri.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.8dadang-solihin.blogspot.com

Keseimbangan

Peran Tiga Pilar

M j l k d

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan p y g

kondusif bagi unsur-unsur lain.

p g jpendapatan.

,politik.


Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Apa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang jangkajangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur gpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerahdaerah.


Tujuan SPPN Tujuan SPPN jj

1 M d k k di i t l k b1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.e s e , e e t , be ead a , da be e a juta


Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Instansi PemerintahInstansi PemerintahInstansi PemerintahInstansi Pemerintah• Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di daerahInstansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang• Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan, p p , ,Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD

• Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan HukumKabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.


Masalah dalam Sinergi Masalah dalam Sinergi ggInstansi PemerintahInstansi Pemerintah

• Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, serta Wali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat.

• Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentinganmendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat.

• Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksiDi daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah, mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang paling konkret.

• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerap• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha. Mereka kerap harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.


Agenda untuk Memperkuat Sinergi Agenda untuk Memperkuat Sinergi g p gg p gantar Instansi Pemerintahantar Instansi Pemerintah

• Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam hal:– Perencanaan kebijakan.– Kerangka regulasi.– Kerangka Penganggaran.

K k k l b– Kerangka kelembagaan.– Kerangka pengembangan wilayah.


Sinergi Perencanaan KebijakanSinergi Perencanaan KebijakanSinergi Perencanaan KebijakanSinergi Perencanaan Kebijakan• Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan.• Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang baik tingkat pusat dan g p p g g p

daerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat, dan pusat-daerah.

• Sinergi dalam penetapan target pembangunan.• Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan

SKPDSKPD.• Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang

lengkap dan akurat.lengkap dan akurat.• Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi daerah.• Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.g j p g g


Urgensi Urgensi ggSinergi Perencanaan Kebijakan Sinergi Perencanaan Kebijakan

• Memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah.

• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerahmaupun antara Pusat dan Daerah.

• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasanpenganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan.

• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Sinergi Kerangka Reg lasiSinergi Kerangka Reg lasiSinergi Kerangka RegulasiSinergi Kerangka Regulasi• Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan

peraturan perundangan.• Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka

harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan b i t t d h dbaru maupun review atas peraturan yang sudah ada.

• Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang bermasalahbermasalah.


Urgensi Urgensi ggSinergi Kerangka RegulasiSinergi Kerangka Regulasi

• Untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk UU, PP, Peraturan Daerah, Perpres, dan Permen dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. U t k i k tk k h k k t d k t t• Untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.


Si i K k ASi i K k A1/1/44

Sinergi Kerangka AnggaranSinergi Kerangka Anggaran• Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah

yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah untuk:1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja

blik d t kpublik pemda menurut kewenangan.2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu

menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjangmenggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional.

3. Memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan p p gbeban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang b l di k d i d l k l lbelum diakomodasi dalam aspek legal.


Si i K k ASi i K k A22//44

Sinergi Kerangka AnggaranSinergi Kerangka Anggaran• Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah

yang ditempuh Pusat-Daerah adalah:1. Sinergi perencanaan DAK antara K/L dan SKPD agar

pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukungpeningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

2 Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan2. Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan

3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan K/L agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlakuperaturan perundang-undangan yang berlaku.



Sinergi Kerangka AnggaranSinergi Kerangka Anggaran• Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi

ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah: 1 M j i k t b k i f i d d t d i t k d1. Menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada

daerah.2 Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam2. Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.



Sinergi Kerangka AnggaranSinergi Kerangka Anggaran• Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan

Dana Dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatangdaerah, langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah:1. Mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana p g g g p p

pemanfaatan dana dekonsentrasi.2. Sinkronisasi perencanaan program antara K/L dan SKPD.3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama.


Urgensi Urgensi Sinergi Kerangka AnggaranSinergi Kerangka Anggaran

1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.

2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan y p gpembagian urusan pemerintahan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

4. Meningkatkan daya saing daerah.5 M d k k i b fi k l i l d l k k5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka

kebijakan ekonomi makro.6 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi

ekonomi daerah.7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.g p y8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional

dengan rencana pembangunan daerah.


Sinergi dalam Kerangka Sinergi dalam Kerangka g gg gKelembagaan dan Aparatur DaerahKelembagaan dan Aparatur Daerah

• Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertanggung jawab.Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan• Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan p grentang kendali manajemen yang ideal.

• Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.


Urgensi Sinergi dalam Kerangka Urgensi Sinergi dalam Kerangka g g gg g gKelembagaan dan Aparatur DaerahKelembagaan dan Aparatur Daerah

• Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah.


Sinergi dalam Kepegawaian Sinergi dalam Kepegawaian g p gg p gPusat dan DaerahPusat dan Daerah

• Menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah, termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentujabatan fungsional tertentu.

• Melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil j , g g j p gdan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS dan proyeksi kebutuhan PNS untuk 5 tahun ke depan bisa diketahui secara proporsionalproporsional

• Pemerintah menerapkan prinsip ”penghargaan dan sanksi” (reward and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentangand punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di K/L dan Pemda.


Sinergi dalam Kerangka Sinergi dalam Kerangka 1/1/22g gg gPengembangan WilayahPengembangan Wilayah

1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan

2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam;

3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan

d t hit h i i il hprasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga

5 Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu5. Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan


Sinergi dalam Kerangka Sinergi dalam Kerangka 22//22g gg gPengembangan WilayahPengembangan Wilayah

6. Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan RTRW yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi;

7. Mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan k b t /k tkabupaten/kota;

8. Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).


Urgensi Sinergi dalam Kerangka Urgensi Sinergi dalam Kerangka g g gg g gPengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah

• Untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah


“Aktor” Pemerintah dalam Program “Aktor” Pemerintah dalam Program ggPembangunan BerkeadilanPembangunan Berkeadilan

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;2. Sekretaris Kabinet; ;3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;9. Para Gubernur;10 P B ti/W lik t10. Para Bupati/Walikota.


Aspek dalam Pembangunan Aspek dalam Pembangunan p gp gyang Berkeadilan yang Berkeadilan

Keadilan Pro-

Rakyatuntuk

Semua

y

PENCAPAIAN PENCAPAIAN MDGsMDGs


P b B k dilP b B k dilPembangunan yang BerkeadilanPembangunan yang BerkeadilanProgram Pro Rakyat1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;g p gg g g ;2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat;3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

usaha mikro dan kecil;P K dil t k S (J ti f All)Program Keadilan untuk Semua (Justice for All)1. Program keadilan bagi perempuan;2 Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;2. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;3. Program keadilan di bidang bantuan hukum;4 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;4. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;5. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;6 Program keadilan bagi anak;6. Program keadilan bagi anak;


P b B k dilP b B k dilPembangunan yang BerkeadilanPembangunan yang BerkeadilanProgram Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium1. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;g p p ;2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan;4. Program penurunan angka kematian anak;5. Program kesehatan ibu;6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular

lainnya;lainnya;7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;8 Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan8. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan

Milenium.


50dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

akselerasi sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

Education