SIKLUS KEBIJAKAN

PENGERTIAN KEBIJAKAN , PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN, SIKLUS KEBIJAKAN, DAN JENIS-JENIS KEBIJAKANANGGOTA KELOMPOKFani Marzela(101311133005)Nesya Yulita A.(101311133015)Elisa Dwi P.(101311133026)Siti Aifatus(101311133036)Irma Ike W.(101311133046)Gilang Dwi P.(101311133161)Fitri Widyacahya(101311133167)Mahda Khairina(101311133171)Defia Rosalina A.(101311133178)Nafijah Muliah(101311133181)PENGERTIAN KEBIJAKANDEFINISI KEBIJAKANKebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata policy. Kebijakan (policy) secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti Negara atau kota.menurut Kamus Oxford Learners Pocket Dictionary, policy is a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc.

DEFINISI KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLIJames Anderson (1995)Thomas R. Dye (1987)Robert Eyeston (1971)Richard Wilson (2003)Althaus et.al (1998)Charles O. Jones (1997)Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep atau rencana yang dibuat oleh pimpinan organisasi untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan mencegah terjadinya masalah.ciri atau sifat yang mendasari kebijakanRegulatifDistributifProtektifRedistributifKARAKTERISTIK KEBIJAKANKebijakan harus memiliki tujuanKebijakan sebagai HipotesisKebijakan sebagai Tindakan yang LegalKebijakan Melibatkan Partisipasi dan Aspirasi MasyarakatKebijakan Bentuknya Terstruktur dan Tersusun Berdasarkan Hukum dan Undang-Undang.Kebijakan Menghasilkan Dampak (outcome)

CONCLUSIONPolicy is a series of concept or plans made by leader of the organization to act in solving a problem in order to achieve a goal.Characteristic of policy is policy must have a purpose, policy as hypothesis, policy as a legal action, policy involve public participation and aspiration, policy structure based by the law, policy produce the outcome

PRINSIP KEBIJAKANPRINSIP-PRINSIP KEBIJAKANMenurut Freegard dalam bukunya Ethical Practice for Health Professionals (2006), yaitu:Kebijakan didasarkan pada eksplisitKebijakan membantu pemecahan konflik Kebijakan yang konsistenKebijakan bersifat fleksibel Kebijakan bersifat dinamisBeberapa orang yang menafsirkan dan menerapkan kebijakan itu sendiriKebijakan didukung oleh pendidikanKebijakan dengan waktu terbatas

PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIKMenurut Association of Washington Business (2002), yaitu:

Kebijakan publik harus menjaga perkembangan sektor swasta Kebijakan publik melibatkan rakyat dalam perkembangannya Kebijakan publik dilandasi analisis manfaat sosialKebijakan publik bersifat fleksibel Kebijakan publik harus mencapai tujuan lain dan terukurKebijakan publik harus disertai dengan dokumentasiKebijakan publik harus memberikan insentif berbasis pasar Kebijakan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah fungsional Kebijakan publik jelas dan realistis

13Lanjutan....10. Kebijakan publik disertai hukum yang sederhana11. Kebijakan publik harus konsisten dengan hukum yang ada 12. Kebijakan publik harus mendukung inovasi pemerintah13. Kebijakan publik memprioritaskan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan swasta.14. Kebijakan publik memastikan kedudukan stakeholder komite dan dewan15. Kebijakan tepat sanksi16. Kebijakan publik membatasi hukuman sipil untuk restitusi ekonomi17. Kebijakan publik disertai waktu yang jelas

14PRINSIP KEBIJAKAN PRIVATMenurut Queensland Council of Social Service (2006), yaitu:

1.Kebijakan sesuai dengan visi dan misi organisasi 2.Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan jenis layanan 3.Kebijakan meningkatkan pelayanan 4.Kebijakan berguna bagi pengguna 5.Kebijakan praktis dan realistis 6.Kebijakan mudah dibaca7.Kebijakan mudah diakses, dan pengguna dapat membacanya. 8.Kebijakan termasuk dalam semua bidang yang relevan9.Kebijakan menginspirasi pembaca.

15CONCLUSIONThus, the principle of the policy is used as a reference in the creation of good policy. The principle of the policy is divided into two according to the application of the principle in the policy, that is: the principle of public policy, which is used in the formation of public policy and private policy principles, which are used in the formation of private policy.

SIKLUS KEBIJAKAN Pengertian SiklusSiklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu.Siklus Kebijakan adalah Menyadari bahwa kebijakan merupakan rangkaian proses yang sifatnya kompleks dan salingberkaitanTahapan Siklus Kebijakan menurut para ahli Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks.Para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles)Menurut Dye proses kebijakan sebagai suatu siklus meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut Anderson, proses kebijakan terdiri atas lima tahapan yaitu agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.Menurut W.N. Dunn, proses kebijakan terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan

Setiap tahapan merupakan aktivitas yang terus berlangsung dan terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda).

Agenda SettingDalam agenda setting terdiri dari 4subsistem:Problem identificationAgenda SettingPolicy researchPolicy options and strategis

Penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Policy Formation

Dalam tahap ini terdiri dari 3 subsistem : policy negotiation policy formulation policy organizationJika proses perumusan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tataran yang optimal

Policy Implementation

Dalam tahap ini terdiri dari 2 subsistem :Policy ImplementationPolicy enforcementImplementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk melakukan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Policy ReviewDalam tahap ini terdiri dari 2 subsistem :Policy AccountabilityPolicy EvaluationPolicy review dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.Review kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Manfaat siklus kebijakanMenegaskan proses kebijakan melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain. Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan.Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan secara sistimatis dan analitis.

Memberikan gambaran yang komprehensif dan berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu.Model analisis KebijakanModel DeskriptifModel NormatifModel VerbalModel SimbolisModel ProseduralModel sebagai Pengganti dan Perspektif

Isu PublikIsu publik adalah suatu masalah yang telah menjadi pembicaraan masyarakat luas, mempunyai pengaruh dalam masyarakat, dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.Karakteristik issueIssue is a real world question or situation.Multiple points of view.Researchable.Worthy topic and personal involvement.Source requirements.

Tingkatan isueKebijakan OperasionalKebijakan StrategisIsu utamaIsu sekunderIsu fungsionalIsu minorConclusionPolicy cycle is to realize that the policy is a set of processes that are complex and interrelated. Policy-setting process is cyclical and continuous process that consists of four main stages: agenda setting, policy formulation (policy formulation), policy implementation (policies), and policy review (policy evaluation). Public issue is an issue that has been the talk of the community, have an influence in society, and also raises concerns for the community. Depth issues are major issues, secondary issues, functional issues and minor issues.

ANALISIS SIKLUS KEBIJAKANANALISIS SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIKDEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT :William N. Dunn, 2000E.S. QuadeJadi analisis kebijakan public adalah suatu kajian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari kebijakan tersebut sehingga kebijakan itu akan dapat bertahan lebih lama.

SIKLUS ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKMENURUT WILLIAM N DUNN untuk mengetahui sebab akar dari munculnya masalah dapat menggunakan 4 fase perumusan masalah yang saling berkaitan, yaitu :Pencarian masalah, (problem search),Pendefinisian masalah (problem definition),Spesifikasi masalah (problem spesification), Pengenalan masalah (problem sensing). 7 LANGKAH DASAR DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKFormulasi Masalah KebijakanFormulasi TujuanPenentuan KriteriaPenyusunan ModePengembangan AlternatifPenilaian AlternatifRekomendasi kebijakanPENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKPendektan EmpirisPendekatan EvaluativPendekatan NormatifConclusionpublic policy analysis is a review of the policy that was created by the government as a means to improve or enhance the quality of the policy so that the policy would be able to last longer. William N Dunn formulate a policy analysis method that is problem structuring, forecasting, recommendation, monitoring and evaluating. Attempts to produce the information and arguments, can use several approaches, namely empirical approach, evaluative and normative.

JENIS KEBIJAKANJenis Kebijakan Berdasarkan Area CakupanKebijakan PublikMenurut James E. Anderson ( 1970 ) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Jadi Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik ini harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Kebijakan publik juga harus memihak kepada kepentingan orang banyak.Contoh dari kebijakan publik adalah: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Jenis Kebijakan Berdasarkan Area Cakupan2. Kebijakan Privat Kebijakan privat adalah kebijakan yang digunakan untuk organisasi atau kelompok tertentu. Kebijakan privat berlaku dalam oraganisasi atau kelompok itu saja, serta sangat memungkinkan bahwa kebijakan antara kelompok atau organisasi yang satu berbeda dengan yang lain.

Contoh kebijakan private: Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 11 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Merokok Di Tempat Kerja Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaJenis Kebijakan Berdasarkan TingkatanKebijakan MikroKebijakan mikro merupakan kebijakan yang memiliki lingkup sangat kecil. Kebijakan ini hanya mencakup di lingkup perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok.Contoh kebijakan mikro dalam bidang kesehatan adalah tentang shift malam pada buruh pabrik disuatu perusahaan. Perarturan shift malam hanya berlaku pada orang yang bekerja pada perusahaan tersebut

2. Kebijakan MesoKebijakan meso adalah kebijakan yang berlaku di lingkup wilayah atau daerah tertentu. Kebijakan meso ini harus berlandaskan kebijakan makro yang berlakuContoh dari Kebijakan Meso dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Daerah Surabaya pun mempunyai kebijakan lain, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok3. Kebijakan MakroKebijakan yang mencakup suatu negara dan dapat mempengaruhi di suatu negara tersebut. Contoh kebijakan makro adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP).Contoh kebijakan makro adalah Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang KesehatanConclusion The types of policy are divided into two. It is divided by area and and its level. By the area there are public policy and private policy. And by the level there are micro (local level), meso ( state level ) and macro ( national level)