acuan bantuan pendd kel berws gender(pkbg)15x21

Direktorat Pendidikan MasyarakatGd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270Telp. : (021) 5725501, 5725502, 5725507, 5725715, 5725716Fax. : (021) 5725039E-mail : [email protected] : www.dikmas.depdiknas.go.id

ii ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER iii

Kata Sambutan

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan

berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Pendidikan Masyarakat membina program-progam pendidikan masyarakat melalui Pendidikan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifi kasi

layanan masyarakat mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran. Untuk itulah, maka acuan bantuan pendidikan keluarga bewawasan gender ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi PKBM, LSM, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan dan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah Swt berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin.

Jakarta, Januari 2009Direktur Jenderal

Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D.NIP 195905121983111001

iv ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER v

Kata Pengantar

Keaksaraan adalah prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola

informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa “…keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan merupakan langkah pokok dalam pendidikan dasar, yang merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi abad ke-21.”

Sampai akhir tahun 2008 terdapat 9.763.256 orang atau 5,97%, penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara, sebagian besar 6.248.484 orang atau 7,51% adalah perempuan dan laki-laki 3.514.772 orang atau 4,27%. Penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang tidak dapat membaca ini dengan sendirinya kurang mempunyai harapan yang cerah karena tidak mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan orang dewasa.

Departemen Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2009 akan mencapai tingkat literasi sebesar 95% atau tersisa hanya 7,7 juta orang. Untuk mencapai hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa ini dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan ini dalam skala nasional terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca.

Tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan adalah membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.

vi ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER vii

Acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Bewawasan Gender ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan program pendidikan keluarga berwawasan gender dapat dilaksanakan sesuai peraturan dalam mencapai tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan. Semoga acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Bewawasan Gender ini berman-faat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2009Direktur Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Ph.D.NIP 131386322

Ella Yulaelawati, Ph.D.NIP 131386322

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN ...................................................................... ii

KATA PENGANTAR .................................................................... iv

DAFTAR ISI ................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1A Latar Belakang ........................................................ 1B. Pengertian ............................................................... 3C. Tujuan Acuan ............................................................ 4D. Ruang Lingkup ........................................................ 4

BAB II BANTUAN PENYELENGGARAAN PKBG ............................... 6A. Dasar Hukum ........................................................... 6B. Tujuan Bantuan ....................................................... 8C. Hasil yang Diharapkan ............................................ 9D. Rincian Dana Bantuan ............................................ 10

BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA .................................. 11A. Persyaratan .............................................................. 11B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan ... 12C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal ................. 13D. Penilaian Proposal ................................................... 13E. Pelaksanaan Program ............................................. 14F. Pelaporan ................................................................. 14G. Catatan Khusus............................................. ............ 15

viii ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER 1

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang, kurang lebih 64% di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Kondisi ini telah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tergolong rendah. Untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, United Nations Development Program (UNDP) menetapkan angka melek aksara sebagai variabel penting dari indeks pendidikan, di samping rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tersebut di antaranya melalui program pemberantasan buta aksara.

BAB IV FORMAT PROPOSAL ...................................................... 16A. Profi l Lembaga ........................................................ 16B. Data Calon Peserta PKBG dan Pendidik/ Nara Sumber/Pelatih ............................................... 17C. Diskripsi Program yang Diusulkan ......................... 17D. Rencana Anggaran Belanja .................................... 18E. Lampiran .................................................................. 18

Lampiran 1: Contoh Cover Proposal ..................... 20Lampiran 2: Format Rekomendasi ......................... 21Lampiran 3: Format Pernyataan Lembaga ............ 22Lampiran 4: Format Daftar Calon Pendidik/ Nara Sumber/Pelatih .......................... 23Lampiran 5: Format Daftar Instruktur Lembaga ... 24Lampiran 6: Format Pelaporan Awal ..................... 25Lampiran 7: Format Pelaporan Akhir ..................... 26Lampiran 8: Formulir Pendaftaran ......................... 27Lampiran 8: Lembar Verifi kasi ................................ 28

2 ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER 3

Pendidikan perempuan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu negara, karena perempuan juga sebagai warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki. Data menunjukan partisipasi perempuan diberbagai bidang pembangunan tertinggal dibanding laki-laki. Pendidikan pemberdayaan perempuan melalui penyelenggaraan PKBG secara simultan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, karena dengan pendidikan produktivitas perempuan dapat meningkat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. Peningkatan produktivitas perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain adanya perubahan sikap yang lebih positif dan maju, meningkatnya kemampuan kecakapan hidup (life skills), serta hasil karya baik berupa barang atau jasa untuk keperluan diri dan masyarakatnya.

Dalam mendukung terwujudnya kualitas hidup perempuan diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan peran dan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal tersebut dapat dicapai apabila semua komponen bangsa menempatkan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan (bukan objek), di samping perubahan pola pikir dalam menem-patkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki.

Banyak kasus putus sekolah akibat kekurang mampuan ekonomi keluarga banyak diderita oleh anak perempuan. Keadaan ini pada gilirannya akan melahirkan kembali keluarga-keluarga dengan sumberdaya rendah karena

pendidikan yang rendah. Untuk itulah dipandang perlu adanya usaha nyata membantu keluarga-keluarga miskin dalam memperbaiki kualitas kehidupan, baik pada sisi pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial-psikologisnya.

Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan keluarga agar memiliki akses, kapasitas, dan kontrol terhadap berbagai sumber daya (termasuk sumber daya ekonomi) dan berpartisipasi lebih besar dalam pembangunan.

Acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Tahun 2009 disusun agar lembaga penyelenggara PKBG dapat mengajukan dana bantuan sesuai ketentuan mekanisme yang benar.

B. PengertianPendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) adalah 1. upaya penyadaran keluarga dalam memahami hak, kewajiban, dan peran laki-laki dan perempuan melalui pendidikan kecakapan hidup untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender 2. (PKBG) adalah bantuan dana yang diberikan kepada lembaga untuk menyelenggarakan penguatan terhadap kualitas kehidupan pendidikan dalam keluarga yang setara dan adil, baik bagi perempuan maupun laki-laki. PKBG dilakukan dalam bentuk pendidikan nonformal dan/atau informal.


C. Tujuan Acuan

Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap:

Lembaga dalam menyusun dan mengajukan proposal 1. bantuan penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender.Tim penilai dalam menyeleksi proposal bantuan 2. penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal.Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 3. publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan dalam mengelola program bantuan penye-lenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKBG meliputi pesan standar sebagai berikut:

KONSEP DASAR MATERI UTAMA TOPIK

Demokrasi, Hak Azasi

Pluralisme Kehidupan dalam Keberagaman

Demokrasi Musyawarah dan Mufakat

Dialog Menghargai pendata orang lain

HAM Pelanggaran HAM

Hak Anak Pola Asuh Anak

Hak PerempuanPenghapusan diskriminasi terhadap perempuan

KONSEP DASAR MATERI UTAMA TOPIK

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Konsepsi Gender Gender dan Jenis Kelamin

Bias GenderStereotype Laki-laki/Perempuan

Subordinasi dan marjinalisasi

Kesetaraan Gender Akses-kesempatan pendidikan

Kecakapan Hidup/ Lifeskills

Ekonomi Keluarga

Kewirausahaan

Pengelolaan Usaha Keluarga

Pengelolaan Keuangan Keluarga

Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan

Sanitasi

Pelestarian lingkungan

Kehidupan Sosial-Psikologis

Hubungan antara anggota keluarga

Pergaulan bertetangga antar keluarga

Gizi dan Kesehatan

Pola makan-minum bergizi

Penanganan awal penyakit

Berkebun tanaman sehat

Keterampilan-keterampilan (Vocational)

Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sesuai potensi setempat

Masing-masing lembaga pelaksana diharuskan mengela-borasi pesan standar ini ke dalam materi pembelajaran yang terintegrasi dengan potensi-potensi dan kearifan lokal pada masing-masing daerah.

Sebagai kegiatan pembelajaran yang terintegrasi, pesan standar di atas jangan dipandang sebagai ’mata pelajaran’ atau materi pelatihan, tetapi harus lebih merupakan pesan-pesan untuk mencapai kompetensi dasar. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender ini dikemas dalam Pendidikan Kesadaran Gender/pelatihan keterampilan tertentu yang strategi pelaksanaannya mencakup pesan standar tersebut di atas.


BAB II

Bantuan Penyelenggaran PKBG

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 2. Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana 3. Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi 4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Peraturan Pemerintah:5.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan 6. Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus-7. utamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 48 tahun 2008 8. tentang Pengarus utamaan Gender Bidang Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 9. 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Komitmen Internasional:10.

a. Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW).

b. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future.

c. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All).

d. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Develop-ment Goals-MDG’s).

e. Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-2015.

f. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

B


B. Tujuan Bantuan

Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender bertujuan:

Memperluas akses penyelenggaraan Program Pendidikan 1. Keluarga Berwawasan Gender untuk:

a. Meningkatkan kesadaran saling menghormati per-be daan dalam keberagaman dan berlatih menye le-saikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.

b. Meningkatkan pemahaman HAM, hak anak, dan hak perempuan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelang ga ran HAM.

c. Menanamkan wawasan, kesadaran, dan perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak di keluarga dan masyarakat.

d. Meningkatkan dan penguatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian kecakapan hidup.

e. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi kelu-arga yang mendukung terwujudnya keberlanjutan pendidik an anak-anak, baik anak perempuan maupun laki-laki minimal sampai menyelesaikan wajar dikdas 9 tahun.

Meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia 2. melalui peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya kesadaran saling menghormati perbe-daan dalam keberagaman dan berlatih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.

2. Terbangunnya pemahaman HAM, hak anak, dan hak perempuan sebagai bekal menghindari bentuk-bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat.

3. Terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui penguasaan kecakapan hidup.

5. Terwujudnya tabungan pendidikan dalam keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak, baik perempuan mapun laki-laki minimal sampai menyelesaikan wajar dikdas 9 tahun

6. Meningkatnya kualitas hidup keluarga sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.


D. Rincian Dana Bantuan

Satu lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan dana bantuan sebesar maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bantuan tersebut untuk Penyelenggaraan PKBG minimal 20 keluarga sasaran. Alokasi proporsi penggunaan dana bantuan adalah: (a) biaya pengelolaan oleh lembaga penyelenggara maksimal 20%; (b) biaya pelaksanaan pendidikan minimal 80%, dengan rincian sebagai berikut:

No.Komponen

yang DibiayaiPerincian

Harga Satuan (Rp)

1.Manajemen/Pengelolaan Program (20%)

Penyelenggaraan,•

Pendampingan lembaga/• bimbingan teknis;

ATK;•

Pembayaran rekening listrik, • telepon, dan

Pelaporan•

Rp. 4.000.000,00

2.Penyelenggaraan Program (80%)

Pengajar/Instruktur; •

Pengadaan alat dan bahan • Praktek;

Pengadaan modul; •

Evaluasi proses pembelajaran•

Instrumen untuk iden-tifi kasi • jenis keterampilan yang dipilih, pelaksanaan life skill

Rp. 16.000.000,00

Total biaya Rp. 20.000.000,00

BAB III

Prosedur Penyaluran Dana

A. Persyaratan 1. Kriteria Lembaga Penerima Dana:

Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, a. perserikatan, perkumpulan, perhimpunan, dan lembaga pengabdian masyarakat, yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga.b.

Memiliki alamat dan struktur organisasi yang jelas.c.

Memiliki calon peserta didik dan tenaga pendidik/pelatih/d. narasumber teknis yang profesional sesuai dengan keahlian dan jenis program PKBG yang diajukan.

Sanggup menyediakan sarana dan prasarana untuk e. pembelajaran.

Sanggup menyusun program PKBG sesuai yang diajukan. f.

Memiliki pengalaman menyelenggarakan program g. pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Sanggup merekrut dan mendidik peserta PKBG sesuai h. dengan kriteria pada butir E.

2. Kriteria Warga Belajar

Peserta program PKBG adalah laki dan perempuan yang memiliki kriteria:

Keluarga miskin, di perdesaan maupun di perkotaan;a.


Keluarga transmigran dan masyarakat terisolasi, dan/b. atau keluarga rentan sosial di perkotaan; Keluarga yang memiliki anak usia sekolah laki-laki c. dan perempuan.

3. Kriteria Keberhasilan Lembaga/Organisasi Penerima DanaDelapan puluh persen peserta program PKBG a. memahami HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan dan kesetaraan gender dalam keluarga, dan memahami pentingnya menghormati perbedaan, dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.Tujuh puluh persen peserta penerima dana bantuan b. PKBG mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui penguasaan kecakapan hidup, dan memiliki tabungan pendidikan dalam keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak, baik perempuan mapun laki-laki.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

Mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut.

Sosialisasi program/bantuan1. Penerimaan dan registrasi proposal2. Verifi kasi kelengkapan administrasi proposal3. Penilaian substansi proposal4. Verifi kasi dan visitasi lembaga5. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan6. Penetapan lembaga penerima bantuan7.

Penandatanganan akad kerjasama8. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana9.

(Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dapat dibaca dalam Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan Masyarakat).

C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal

Lembaga mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Lembaga memberikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan proposal menggunakan format pada BAB IV dan lampiran buku acuan ini. Proposal dibuat rangkap dua dan ditujukan ke:

Direktur Pendidikan MasyarakatDirektorat Jenderal PNFI, Depdiknas,Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

D. Panilaian Proposal

Penilaian proposal mengacu pada Acuan Penilaian Proposal Dana Bantuan Program Pendidikan Masyarakat Tahun 2009. Pokok-pokok aspek yang dinilai antara lain: (1) Kesesuaian kegiatan PKBG yang diusulkan, (2)


Ketepatan sasaran kegiatan, (3) Rencana program yang akan dilaksanakan; (4) Potensi pengembangan dan manfaat program yang diusulkan bagi peserta, (5) Rencana tindak lanjut yang diusulkan.

E. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dilakukan secara berkesinam-bungan minimal dua pertemuan tatap muka/minggu. Setiap pertemuan dua jam (2x60 menit) untuk masa pendidikan/pembelajaran/pelatihan selama-lamanya tiga bulan.

F. Pelaporan

Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima.

1. Tujuan laporanMengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh a. lembaga;Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan b. dan keberhasilan program yang dilaksanakan;Memenuhi akuntabilitas lembaga penyelenggara.c.

2. Tahapan dan isi laporan

Laporan awal; pemberitahuan kesiapan melaksanakan program yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana bantuan diterima.

Laporan akhir; laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat:

Proses dan hasil pembelajaran PKBG;a.

Rencana kegiatan pasca program; danb.

Lampiran meliputi:c.

Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran,• termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

Dokumen pendukung lainnya.•

Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat u.p, Subdinas/Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal dan Informal.

G. Catatan Khusus

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal beserta jajarannya tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan, serta tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun.


BAB IV

Format Proposal

A. Profi l Lembaga

Nama Lembaga : ......................................................1. Alamat Lengkap : ......................................................2. : ......................................................No. Telp/HP : ......................................................3. Nama Ketua : ...................................................... 4. Alamat Lengkap : ......................................................5. Nama Ketua : ......................................................6. Nama Bank : ......................................................7. No. Rek. Lembaga : ......................................................8. Atas Nama : ......................................................9. NPWP : ......................................................10.

Program pendidikan/ pelatihan/ keterampilan yang 11. pernah dilaksanakan:

......................................................................................a.

......................................................................................b.

......................................................................................c.

................................................................................dst.d.

B. Data Calon Peserta PKBG dan Pendidik/Nara Sumber/PelatihData Calon Peserta PKBG (Perincian Nama Dilampirkan):1.

Tuliskan semua keluarga calon peserta PKBG menggu-nakan format pada lampiran 4. Daftar calon peserta PKBG harus disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat.

Data Calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih (Perincian Nama 2. Dilampirkan):Tuliskan seluruh data calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih yang akan dilibatkan dalam program PKBG menggu-nakan format pada lampiran 5.

C. Diskripsi Program yang Diusulkan

NO. URAIAN PROGRAM PENJELASAN *)

1. Jenis pendidikan/ keterampilan

2. Tujuan

3. Sasaran /peserta/lokasi

4. Hasil yang diharapkan

5.Langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan

6.Kegiatan pembelajaran dan jadwal

7. Fasilitas/sarana kegiatan

8. Mitra Kerja

9. Kelengkapan AdministrasiSemua kelenggkapan administrasi dilampirkan fotokopinya (sesuai butir E).

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti di atas

F


D. Rencana Anggaran Belanja

NoKegiatan Volume

Harga Satuan

(Rp)

Jumlah (Rp)

(1) (2) (3) (2)x(3)

1.

Biaya Manajemen/ pengengelolaan program

(+ 20 %)Penyelenggaraan,• Pendampingan lembaga/bimbingan teknis; • ATK; • Pembayaran jasa listrik dan telpon• Pelaporan•

2.

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan (+ 80%)Pengajar/Instruktur; • Pengadaan alat dan bahan Praktek; • Pengadaan modul; • Evaluasi proses pembelajaran;•

Jumlah

E. Lampiran Kelengkapan AdministrasiSurat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai 1. dengan format 3).Foto kopi surat bukti syah pembentukan lembaga yang 2. dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Foto kopi nomor rekening atas nama lembaga.3. Daftar calon peserta PKBG(sesuai dengan format 4. pada butir B.1) disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat.Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan (sesuai 5. dengan format pada butir B.2).

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. setempat.Struktur organisasi kepengurusan lembaga.7. Formulir Pendaftaran sesuai dengan lampiran 8.8.

CATATAN PENILAIAN


Lampiran 1 : Format Cover Proposal

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER PADA KELUARGA PENGRAJIN KONVEKSI

DI KELURAHAN JATI MAKMUR, KOTA BEKASI, JAWA BARAT*)

PROPOSALDiajukan kepada

Direktorat Pendidikan MasyarakatDirektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Departemen Pendidikan NasionalGd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Oleh :

Lembaga : .................................................

Alamat : .................................................

No. Tlp./Hp./Fax : .................................................

Catatan:

*) Hanya salah satu contoh judul proposal.

Lampiran 2 : Format Rekomendasi

KOP SURAT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT

REKOMENDASINomor: ...........

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mene rangkan bahwa, setelah mempelajari secara cermat Proposal yang diajukan oleh:

Nama Lembaga : ............................................Alamat : ............................................No. Tlp./Hp./Fax : ............................................

menyetujui dan mendukung untuk pengajuan Proposal Dana Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender tahun anggaran 2009, kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional.

Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................, ................., 2009Kepala Dinas Pendidikan..................Kabupaten/Kota.............................*)

Tanda Tangan, Stempel

______ (Nama Terang) NIP:

Catatan. *) disesuaikan


Lampiran 3 : Format Pernyataan Lembaga

SURAT PERNYATAAN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini kami penerima Dana Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender tahun 2009,

Nama : ..………………………………….Jabatan : ..………………………………….Alamat Lembaga : ..………………………………….Telp./HP : ..………………………………….

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:menyelenggarakan program pendidikan keluarga berwawasan gender 1. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama menerima sanksi bila:2. a. melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan akad kerjasama;b. menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan

keuangan negara yang berlaku;membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, dua minggu setelah dana 3. diterima, kedua, setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan.a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana

diterima;b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program

selesai dilaksanakan; dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.4. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

digunakan sebagaimana mestinya.…………………………. 2009

Yang Membuat PernyataanKetua Lembaga**)

(…………..………….)Catatan:

*) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima.

Lampiran 4 : Format Daftar Calon Peserta Didik

DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

NAMA LEMBAGA :..............................................................LOKASI KEGIATAN: .............................................................

TAHUN 2009

NoNama Peserta

AlamatPendidikan

Terakhir Pekerjaan

Suami Istri

1.

2.

3.

4.

5

dst

................, .............................., 2009Mengesahkan,Kepala Desa/Kelurahan.................*)

Tanda Tangan, Stempel

___ (Nama Terang)

Materai

Rp. 6.000


Lampiran 5 : Format Daftar Calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih

DAFTAR CALON PENDIDIK/NARA SUMBER/PELATIH KETERAMPILAN

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

NAMA LEMBAGA : .....................................................LOKASI KEGIATAN : .....................................................

TAHUN 2009

No Nama Umur PekerjaanPendidikan

TerakhirBidang

keahlianKet

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Lampiran 6 : Format Pelaporan Awal

FORMAT PELAPORAN

LEMBAGAA.

Nama Lembaga :……....................…………..............1.

Alamat Lengkap:……....................…………..............2.

Nama Ketua:... ……....................…………............3.

No. Telp./HP: ……....................……….............4.

LAPORAN PERTAMAE.

Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan ............. dari Direktorat 1. Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Depdiknas telah diterima pada:

Tanggal : .........................•

Dengan jumlah (Rp) : .........................•

Melalui Bank/No. Rekening : .........................•

Identifi kasi peserta program dan Pendidik/Nara sumber/Pelatih telah 1. dilakukan dengan rincian berikut : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Penyelenggaraan PKBG akan dimulai pada hari/tanggal: 2. ............………., dengan perincian jadwal sebagai berikut : ...................................................................................................................................................................................................................................


Lampiran 7 : Format Pelaporan Akhir

LEMBAGAA.

Nama Lembaga : .........................................................................1.

Alamat Lengkap : .........................................................................2.

Nama Ketua : .........................................................................3.

No. Telp./HP: : .........................................................................4.

URAIAN KEGIATANB.

No Kegiatan Penjelasan

1. Jenis/ Kegiatan

2.Tujuan dan sasaran /peserta & lokasi

3Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4.Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

5.Pencapaiaan dan indikator kunci sukses

6. Mitra Kerja

7.Rencana kegiatan pasca program

8. Lampiran-lampiran:

Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti a) kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;Dokumen pendukung lainnya.b)

Lampiran 8 : Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN

1. No. Urut*) : ....................................2. No. Registrasi/Pendaftaran*) : ....................................3. Judul Proposal*) : ....................................

....................................4. Tanggal Pengiriman*) : ....................................5. Tanggal Penerimaan*) : ....................................6. Jenis Bantuan/Blockgrant*) : ....................................

....................................7. Nama Lembaga**) : ....................................8. Alamat**) : ....................................9. Penanggung jawab**) : ....................................10. Nama Bank & No. Rekening : .................................... Atas nama**) : ....................................11. Rekomendasi**) : ....................................

..............,................ 2009 Pengusul, Penerima,

(......................................) (.....................................)

Keterangan :

*) Diisi oleh petugas penerima Proposal, Direktorat Pendidikan Masyarakat (Nomor 1s.d 6)

**) Diisi oleh pihak lembaga (Nomor 7s.d 11)

Formulir ini dibuat rangkap dua, diserahkan/ dilampirkan bersama proposal.

28 ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

Lampiran 8 : Lembar Verifi kasi

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kode Bantuan: …………..

No. Urut

No. Registrasi

Provinsi JudulNama

LembagaAlamat

Penanggung jawab

Jenis Bantuan

Kelengkapan Administrasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.2.3.

dst.

Catatan:Nilai 3= Rekomendasi, nomor rekening lengkap atas nama lembagaNilai 2= Nomor rekening lengkap atas nama lembaga tanpa rekomendasiNilai 1= Tidak ada nomor rekening a.n. lembaga/tidak ada rekomendasi

Catatan Petugas tentang kelengkapan administrasi:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Petugas,

-

acuan bantuan pendd kel berws gender(pkbg)15x21

Documents