RENCANA AKSI (ACTION PLAN)TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1.1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah Tidak Berhak

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar:1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera

melakukan updating data masyarakat miskin Kabupaten Bireuen by name by address dan melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

-Membuat SK penetapan masyarakat miskin

-Mengirimkan Laporan Klarifikasi kepesertaan JKM

Bupati

1 s/d 28 Februari 2013

16 s/d 28 Februari 2013

1. Menerbitkan SK Penetapan Masyarakat miskin yang telah di update;

2. Laporan Klarifikasi dengan Kementerian Kesehatan kepada Bupati.

2. Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya Mendukung Program Jamkesmas

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar:1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program Jamkesmas dan JKA;

2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen agar dalam pelaksanaan Program Jamkesmas sepenuhnya mengacu kepada Manual Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan tidak mengenakan uang jaminan kepada Pasien Jamkesmas dan JKA.

3. Menyurati PT Askes supaya mengoperasikan ASKES Center selama 24 Jam dan menerbitkan SKP dan SJP sesuai dengan Ketentuan;

- Penyempurnaan SOP

- SKP dan SJP 24 jam x 7 hari

- Penyempurnaan MoU dengan ASKES

1. Bupati2. Direktur RSUD

Bireuen 21 s/d 26Januari 2013

Sudah terlaksanakan

1s/d 15 Februari 2013

1. a) Surat Perintah Bupati, b) SOP yang telah disempurnakan dan dilaporkan kepada Bupati.

2. Surat Perintah oleh Bupati kepada Direktur RSUD untuk melaksanakan program jamkesmas sesuai dengan aturan.

3. Surat Bupati kepada PT Askes dan hasil koordinasi Direktur

1

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

4. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk melakukan koordinasi dengan PT. Askes supaya melakukan kerjasama terkait SKP dan SJP bagi Peserta Jamkesmas dan JKA.

-Rapat koordinasi /triwulan dengan ASKES Untuk

Triwulan I 17 Januari 2013

RSUD dengan PT Askes.

3.2. Pengelolaan Dana Jamkesmas Sebesar Rp6.206.437.658,00 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tidak Melalui Mekanisme APBK

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar mengganggarkan pendapatan dana klaim Jamkesmas dan penggunaannya pada masa yang akan datang melalui APBK.

Sudah masuk dalam APBK perubahan 2012

Bupati Sudah terlaksana

APBK 2013

4.3. Anggaran Dana Pendamping Untuk Kegiatan Jamkesmas oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum Memadai

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar menganggarkan dana pendamping Jamkesmas yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Sudah masuk dalam APBK 2013

Bupati Sudah terlaksana

APBK 2013

5.4. Pembayaran Retribusi Oleh Puskesmas Kabupaten Bireuen atas Dana Klaim Jamkesmas TA 2011 Tidak Sesuai dengan Tarif

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar memerintahkan kepada:1. Kepala Dinas untuk memerintahkan Tim Pengelola

Jamkesmas dan Para Kepala Puskesmas Kabupaten Bireuen untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pembagian dana pendapatan Jamkesmas pada puskesmas Kabupaten Bireuen, dan;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk memberikan Sanksi Administratif kepada Bendahara Puskesmas terkait atas kelalaiannya dalam melakukan perhitungan atas retribusi pelayanan kesehatan dari dana jamkesmas yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

-Membuat surat perintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian Tim pengelola JKM

-Mengirim surat teguran bendahara puskesmas tentang kelalai an perhitungan retribusi dana JKM dan perbaikan untuk masa mendatang

1. Bupati 2. Kepala Dinas

18 s.d. 25 Januari 2013

18 s.d. 25 Januari 2013

1. a) Surat Perintah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan; b) Surat Perintah Kepala Dinas kepada Tim Pengelola dan Kepala Puskesmas.

2. Surat Sanksi

6.5. Dana Jamkesmas yang Ditarik Rumah BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen 1. Bupati 1. Sanksi Administratif

2

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tidak Sesuai dengan Jumlah Klaim yang Telah Disahkan Sebesar Rp1.353.674.527,32

agar: 1. Memberikan sanksi Administratif kepada:

a. Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Fauziah Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mematuhi Pedoman Pelaksanaan tentang proses pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Verifikator Independen;

b. Tim pengelola/Verifikator Independen Program Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar dalam mengusulkan pencairan dan mempertanggungjawabkan dana Kesehatan Program Jamkesmas berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen agar mempertanggungjawabkan selisih pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas sebesar Rp1.353.674.527,32 (Rp1.074.126.637,37 + Rp1.000.000.000,00 - Rp720.452.110,05) dengan memperhitungkan kelebihan tersebut dalam pencairan berikutnya atau mengembalikannya ke rekening Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen.

-mempertanggungjawabkan kelebihan penarikan yang tidak sesuai dengan jumlah Klem.

Pengambilan tarif klem disesuaikan dengan tarif klem yang dikoreksi (bila ada koreksi)

Akan mengembalikan kelebihan penarikan ke rekening JKM secara bertahap.

-

2. Direktur RSUD

1 s/d. 10 februari 2013

Sejak Desember 2012 s/d sekarang.

Januari s.d. Desember 2013.

2. Pertanggungjawaban pengembalian dana.

7.6. RSUD dr. Fauziah Bireuen Menanggung Biaya Pelayanan Pasien Jamkesmas yang Tidak Bisa Diklaim

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar memerintahkan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya: 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola

Jamkesmas Pusat dalam rangka perbaikan

-Koordinasi dengan Tim Pengelola JKM Pusat di Jkt

1. Bupati2. Direktur RSUD

25 Januari 2013

1. Surat Perintah dari Bupati kepada Direktur;

2. Laporan Hasil Koordinasi dengan pengelola pusat.

3. Hasil Koordinasi

3

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas;2. Berkoordinasi dengan PT Askes untuk melakukan

perbaikan prosedur dan kebijakan terhadap pemanfaatan dana Jamkesmas;

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

-Rapat koordinasi dengan PT. Askes

-Pengawasan melekat dengan melibatkan SPI RS Dr.Fauziah

Triwulan I 17 Januari 2013

Setiap bulan

dengan PT Askes

8.7. Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum Membayar Tagihan Klaim Program Jamkesmas Periode Bulan Januari sampai dengan Juni 2012 Sebesar Rp3.273.163.600,00

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudah dibayarkan setelah pengesahan APBK Perubahan 2012

Bupati Sudah terlaksana

Surat Pernyataan Bupati bahwa dimasa yang akan datang akan melaksanakan Tahapan penyusunan APBK tepat waktu, sehingga dapat disahkan tepat waktu.

9.8. Verifikasi Pembayaran Klaim Jamkesmas Tidak Didukung dengan Dokumen yang Memadai

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar:1. Memberikan sanksi administratif kepada Tim

Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen atas kelalaiannya dalam mengelola dan mengadministrasikan dokumen klaim Jamkesmas tanpa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Tim Pengelola agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Program Jamkesmas.

- Membuat surat teguran kepada Tim pengelola Jamksemas kab.Bireuen untuk lebih cermat dalam pengelolaan JKM ke depan.

-Membuat surat perintah pengawasan yang optimal kepada pengelola JKM

1. Bupati2. Kepala Dinas

Kesehatan16 s.d.25 Februari 2013

16 s.d.25 Februari 2013

1. Sanksi administrative dari Bupati;

2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas

10.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar:1. Di masa yang akan datang membentuk Tim

Koordinasi Jamkesmas tepat waktu, agar tim yang dibentuk dapat bekerja secara optimal;

2. Memerintahkan kepada:

-Membentuk SK Tim Koordinsai JKM Kabupaten Bireuen

Bupati

16 s.d. 25 Februari 2013

1. SK Tim Koordinas 2013;

2. Surat Perintah kepada Tim Koordinasi, Tim Pengelola Dinas Kesehatan dan RSUD, Kepala Puskesmas

4

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

a. Tim Koordinasi untuk mematuhi Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu;

b. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen untuk lebih optimal dalam melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terkait pelaporan penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit sebagaimana mestinya serta mematuhi peraturan tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tepat waktu;

c. Tim Pengelola/Verifikasi Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk mematuhi peraturan tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tepat waktu;

d. Kepala Puskesmas Pembantu untuk melaporkan data kunjungan pasien per bulannya kepada puskesmas secara tertib setiap bulan.

Membuat surat perintah kepada Tim koordinasi Progr.JKM kab. utk melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu. Juga melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaporan secara tepat waktu.

-Menyerahkan dokumen laporan bulan Januari s/d Oktober 2013 dan akan dilanjutkan setiap bulan

Membuat surat perintah kepada Kepala Pustu utk memberi laporan per bulan tepat waktu.

16 Februari 2013.

18 Januari dan dilanjutkan dengan setiap bulan berikutnya.

2 Februari 2013

Pembantu.

11.9. PT Askes (Persero) Belum Membayar

Tagihan Klaim Pasien JKA Sebesar Rp840.606.500,00

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar memerintahkan:1. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

memberikan sanksi administratif kepada Tim Pengelola JKA yang tidak mengajukan klaim JKA tepat waktu.

2. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya melakukan koordinasi dengan PT Askes atas pembayaran klaim yang belum diterima sebesar Rp840.606.500,00 dan melakukan perbaikan proses verifikasi pelayanan kesehatan JKA serta

Surat teguran dari Direktur RSUD dr.Fauziah kepada Tim Pengelola JKA agar mengajukan klem tepat waktu.

Rapat koordinasi dengan PT Askes

1. Bupati2. Direktur RSUD

Bireuen2 Februari 2013

17 Januari 2013

Surat Perintah Bupati kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.

5

No.

Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Keterangan

melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati;3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap klaim JKA.

Surat Perintah Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian thd klem JKA.

10.Bireuen, Januari 2013

6