abc_1385783052_implementasi remunerasi dalam reformasi birokrasi

1

IMPLEMENTASI REMUNERASIIMPLEMENTASI REMUNERASIDALAM DALAM

REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

BIRO KEPEGAWAIANSEKERTARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2013

PERATURAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI

1. PERPRES Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

2. PERMENPAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.3. PERMENPAN dan RB Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman

pengajuan dokumen usulan RB Kementerian/Lembaga.4. PERMENPAN dan RB Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman

Penilaian dokumen usulan RB Kementerian/Lembaga.5. PERMENPAN dan RB Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman

penyusunan Road Map RB Kementerian/Lembaga dan Pemda.6. PERMENPAN dan RB Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman

pelaksanaan program manajemen perubahan.

tPERATURAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI

7. PERMENPAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 tentang

Kriteria dan ukuran keberhasilan RB.

8. PERMENPAN dan RB Nomor 12 tahun 2011 tentang

Penataan tata laksana. ( BUSINESS PROCESS).

•PERMENPAN dan RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Quick Wins.

•PERMENPAN dan RB Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program manajemen pengetahuan.

•PERMENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2011 tentang Mekanisme persetujuan pelaksanaan RB dan tunjangan kinerja kementerian/Lembaga.

REFORMASI BIROKRASIPERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND

DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pasal 4•Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

•Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TIGA PILAR REFORMASI BIROKRASIProgram Reformasi Birokrasi di KEMENTERIAN AGAMA RI terdiri dari 3 pilar utama, yaitu:(1) Penataan Organisasi (RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN);(2) Penyempurnaan Business Proces (TATA KELOLA PEMERINTAHAN); serta(3) Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM (PENATAAN SDM/REDISTRIBUSI)

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PENATAAN SDN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

REMUNERASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA RI

GOOD GOVERNANCE

PENINGKATAN KINERJA

PELAYANAN PUBLIKKepercayaan MasyarakatKepercayaan Masyarakat

PENATAAN SDMPeraturan Bersama Menpan & RB, Mendagri dan Menkeu Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011Nomor : 800-632 TAHUN 2011Nomor : 141/PMK.01/2011Tentang : Penundaan Sementara Penerimaan CPNS berlaku mulai 1 September 2011 s.d 31 Desember 2012K/L harus melakukan :1.Pemetaan Pegawai2.Menyusun Anjab3.Menyusun ABK4.Menyusun kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan5.Redistribusi pegawai (dilaporkan ke TRBN)

REMUNERASIArti harfiah Remunerasi

Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, pengertian Remunerasi, adalah penataan kembali sistem penggajian yang dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja.

Latar belakang kebijakan Remunerasi

Remunerasi pemerintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.

Indikator Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada

kepastian aturan/hukum, berbelit-belit, arogan, minta dilayani atau feodal style, dsb.)

Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur

negara. Kualitas manajemen pemerintahan yang tidak

produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan

tidak transparan.

Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi

1. Upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai

2. Setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal

3. Tidak terjadi perilaku KKN

Siapa saja yang mendapatkan

Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan, Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh lembaga pemerintahan.

Landasan Hukum Kebijakan Remunerasi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya. ( Pasal 7, Undang-undang No.43/1999)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “.

Perpres Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Konvensi ILO Nomor 100;, Diratifikasi pada Tahun 1999, berbunyi ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama)

Remunerasi bermakna sangat strategis

Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Birokrasi karena dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sangat ditentukan oleh perubahan kultur birokrasi

Pentahapannya• Analisa jabatan• Pengumpulan data jabatan• Evaluasi jabatan dan Pembobotan• Grading atau penyusunan struktur gaji baru.• Job pricing atau penentuan harga jabatan• Pengusulan peringkat dan harga jabatan

kepada Presiden (oleh Men PAN & RB)

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional artinya besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya

RENCANA KEBIJAKAN REMUNERASIDI KEMENTERIAN AGAMA

Remunerasi di Kementerian Agama direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2014 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selain Dosen, Guru, dan Pengawas.berjumlah 71.475 orang

Job Grading/Job Pricing KANWIL PROV. JAWA TENGAH

Job Grading/Job Pricing Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

PERGURUAN TINGGI :1.Kepala Biro pada PT (Es.II) Kelas 122.Kabag TU/Adm.Umum PT (Es.III) Kelas 103.Kasubag Adm.Umum (Es.IV) Kelas 84.Pranata humas terampil penyelia Kelas 75.Arsiparis penyelia Kelas 76.Pengembang lembaga Kelas 77.Penyusun bahan TLHP Kelas 78.Analis ketatalaksanaan Kelas 79.Analis peraturan Kelas 710.Perencana terampil penyelia Kelas 711.Bendahara pengeluaran Kelas 712.Penyusun laporan keuangan dan Akunt Kelas 713.Pengelola Urs.ortala,Kepeg & hukum Kelas 614.Pengelola bina PTAIS Kelas 615.Perancang perUUan trampil pelaksana Kelas 616.Pengelola Urs. Kerumahatanggaan Kelas 617.Pengelola BMN Kelas 618.Pengelola SAI Kelas 619.Analis Kepeg.pelaksana lanjutan Kelas 620.Pranata komputer terampil pelaksana Kelas 621.Verifikator keuangan Kelas 622.Pengelola urusan akademik Kelas 623.Pengelola urusan kemahasiswaan Kelas 6 dan alumni 23. Pengelola urusan kerjasama dan Kelas 6 pengembangan kelembagaan 1. Pengadministrasi Kelas 52. Teknisi mesin Kelas 43. Penyaji Bahan Kelas 44. Penjaga keamanan Kelas 35. Caraka Kelas 1

Rincian Job Grading/Job PricingBALAI DIKLAT

1. Kepala Balai Diklat Kelas 132. Kepala Subbag TU Kelas 93. Kepala Seksi Diklat Administrasi Kelas 9

4. Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan Kelas 95. Penata Administrasi Diklat Kelas 76. Pengolah Bahan Kelas 67. Pengadministrasi Kelas 5

8. Verifikator Keuangan Kelas 69. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas 6

10. Analis Kepegawaian Pelaksana Kelas 611. Arsiparis Kelas 612. Pengelola BMN Kelas 613. Pengawas Kebersihan dan KeamananKelas 614. Caraka Kelas 3 15. Widyaiswara Ahli Madya Kelas 1016. Widyaiswara Ahli Muda Kelas 617. Widyaiswara Ahli Pertama Kelas 3

KELAS JABATAN

NO. BATAS AWAL

BATAS AKHIR KELAS

1 4.055 5.000 172 3.605 4.050 163 3.155 3.600 154 2.755 3.150 145 2.355 2.750 136 2.105 2.350 127 1.855 2.100 118 1.605 1.850 109 1.355 1.600 9

10 1.105 1.350 811 855 1.100 712 655 850 613 455 650 514 375 450 415 305 370 316 245 300 217 190 240 1

JOB PRICINGNO. KELAS NOMINAL

1 17 36,770,0002 16 32,540,0003 15 24,100,0004 14 21,330,0005 13 18,880,0006 12 12,370,0007 11 10,360,0008 10 9,360,0009 9 6,930,000

10 8 6,030,00011 7 5,240,00012 6 4,370,00013 5 3,310,00014 4 2,810,00015 3 2,320,00016 2 1,820,00017 1 1,330,000

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa TengahNo Unit Kerja Jumlah

1 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 185 2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara 149 3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas 363 4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang 237 5 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora 159 6 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali 223

7 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes 169

8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap 274 9 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak 207

10 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan 219 11 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara 144 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar 199 13 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen 270 14 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal 153 15 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten 258 16 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus 116 17 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang 233 18 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati 173 19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 320 20 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang 247 21 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 192 22 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 229 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang 144 24 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang 173 25 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen 194 26 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 156 27 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal 179 28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung 161 29 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 176 30 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo 239 31 Kantor Kementerian Agama Kota Semarang 224 32 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang 61 33 Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan 91 34 Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga 99 35 Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta 114 36 Kantor Kementerian Agama Kota Tegal 66

Jumlah 6.796

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

IAIN Walisongo Semarang

No Unit Kerja Jumlah1 IAIN Walisongo Semarang 232 Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan 623 Fakultas Dakwah 144 Fakultas Syari'ah 135 Fakultas Tarbiyah 456 Fakultas Ushuluddin 147 Program Pasca Sarjana 48 Kelompok Dosen DPK 09 Pusat Penelitian 2

10 Pengabdian pada Masyarakat 211 Perpustakaan 1012 Pusat Komputer 113 Wakil Rektor 014 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 415 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 416 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 217 Fakultas Ushuluddin 318 Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 619 Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan 4820 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 121 Lembaga Penjamin Mutu 022 Pusat Perpustakaan 023 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 324 Pusat Pengembangan Bahasa 325 Pusat Ma'had Al-Jamiah 026 Pusat Pengembangan Bisnis 0

Jumlah 264


IAIN Surakarta

No Unit Kerja Jumlah1 IAIN Surakarta 02 Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan 103 Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta 64 Fakultas Syariah IAIN Surakarta 15 Lembaga Penelitian 06 Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 07 Wakil Rektor 08 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 69 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 6

10 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 411 Pascasarjana 212 Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan 3113 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 314 Lembaga Penjamin Mutu 215 Unit Pelaksana Teknis 9

Jumlah 80


STAIN Pekalongan

No Unit Kerja Jumlah

1 STAIN Pekalongan 0

2 Wakil Ketua 0

3 Jurusan Tarbiyah 5

4 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 4

5 Jurusan Ushuluddin 1

6 Program Pasca Sarjana 2

7 Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan 31

8 Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ( P3M) 3

9 Pusat Penjamin Mutu( P2M ) 0

10 Unit Perpustakanan 9

11 Unit teknologi Informasi dan Pangkalan Data 4

12 Unit Pengembangan Bahasa 1

Jumlah 82

Catatan : STAIN Pekalongan PNS yang belum jelas Jabatannya di SIMPEG ada 22 PNS


STAIN Kudus

No Unit Kerja Jumlah1 STAIN Kudus 02 Wakil Ketua 03 Jurusan Tarbiyah 04 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 05 Jurusan Dakwah dan Komunikasi 06 Jurusan Ushuluddin 07 Program Pasca Sarjana 08 Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan 339 Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ( P3M) 0

10 Pusat Penjamin Mutu( P2M ) 011 Unit Perpustakanan 1312 Unit teknologi Informasi dan Pangkalan Data 313 Unit Pengembangan Bahasa 314 Unit Labolatorium/Studio 015 Kelompok Dosen DPK 0

Jumlah 57

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL STAIN Purwokerto

No Unit Kerja Jumlah1 STAIN Purwokerto 02 Wakil Ketua 03 Jurusan Tarbiyah 94 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 15 Jurusan Dakwah dan Komunikasi 06 Program Pasca Sarjana 07 Kelompok Dosen DPK 18 Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan 559 Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ( P3M) 1

10 Pusat Penjamin Mutu( P2M ) 111 Unit Perpustakanan 1012 Unit teknologi Informasi dan Pangkalan Data 213 Unit Pengembangan Bahasa 214 Unit Labolatorium/Studio 015 Kelompok Dosen DPK 0

Jumlah 82

Catata : STAIN Kudus PNS yang belum jelas Jabatannya di SIMPEG ada 5 PNS


STAIN Salatiga

No Unit Kerja Jumlah1 STAIN Salatiga 02 Jurusan Syariah STAIN Salatiga 03 Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga 14 Kelompok Dosen DPK 05 Wakil Ketua 06 Jurusan Tarbiyah 07 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 08 Program Pasca Sarjana 09 Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan 39

10 Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ( P3M) 011 Pusat Penjamin Mutu( P2M ) 012 Unit Perpustakaan 913 Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 214 Unit Pengembangan Bahasa 015 Unit Labolatorium/Studio 016 Kelompok Dosen DPK 0

Jumlah 51


STABN Raden Wijaya Wonogiri


1 STABN Raden Wijaya Wonogiri 1

2 Pembantu Ketua Bidang Akademik 0

3 Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum 0

4 Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 0

5 Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum 5

6 Jurusan 0

7 Unit Perpustakaan 0

8 Unit Komputer 0

9 Unit Laboratorium dan Studio 0

10 Kelompok Jabatan Fungsional 0

Jumlah 6


Balai Litbang Agama Semarang


1 Balai Litbang Agama Semarang 1

2 Sub Bagian Tata Usaha 23

3 Kelompok Jafung Peneliti 28

Jumlah 52


Balai Diklat Keagamaan Semarang


1 Balai Diklat Keagamaan Semarang 2

2 Sub Bagian Tata Usaha 31

3 Seksi Diklat Tenaga Administrasi 4

4 Seksi Tenaga Teknis Keagamaan 9

5 Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara 33

Jumlah 79


Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta


1 Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 159

2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 330

3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul 248

4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo 276

5 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 364

6 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 239

Jumlah 1.616


UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

No Unit Kerja Jumlah1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 02 Wakil Rektor 03 Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya 234 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 275 Fakultas Syariah dan Hukum 256 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 357 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 268 Fakultas Sains dan Teknologi 419 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 17

10 Pascasarjana 011 Kelompok Dosen DPK 012 Biro Administrasi Umum dan Keuangan 13113 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama 8214 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1515 Lembaga Penjamin Mutu 116 Pusat Perpustakaan 2217 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 1018 Pusat Pengembangan Bahasa 019 Pusat Pengembangan Bisnis 0

Jumlah 455

Untuk mengetahui lebih lanjut struktur jabatan setiap satker

silakan download pada www.kemenag.go.id

klik Setjen, klik website Biro Kepegawaian

pada info penting

http://www.kemenag.go.id/

TERIMA KASIHSEMOGA

BERMANFAAT

abc_1385783052_implementasi remunerasi dalam reformasi birokrasi

Documents