9). bab iv pembahasan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang didapat

selama melakukan penelitian di Desa Kalumpang, Tumonga dan Karama

yang merupakan sampel penelitian di Kecamatan Kalumpang Kabupaten

Mamuju. Bab ini menguraikan tentang karakteristik responden, Implementasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM

MP) yang telah dituangkan kedalam beberapah indikator penilaian sesuai

dengan konsep teori yang dilampirkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

Implementasi PNPM MP dalam pembangunan Sarana Prasarana Di

Kecamatan Kalumpang.

4.1 Karakteristik Responden

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik

penarikan sample pada penelitian ini adalah purposive sampling, maka

pemilihan sampel responden telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan

sebanyak 34 orang. Ke-34 orang tersebut mempunyai latar belakang yang

berbeda, baik dari segi umur, pendidikan, maupun pekerjaan.

4.1.1. Desa Responden

Karena sampel penelitian ini diambil dari masyarakat pada Tiga desa

di Kecamatan kalumpang, maka dirasa perlu untuk menjelaskan berapah

jumlah responden berdasarkan desa dimana mereka tinggal.

1

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Menurut Desa

n = 34

Desa Responden Frequency Percent

Kalumpang 10 29.4

Karama 11 32.4

Tumonga 13 38.2

Total 34 100.0

*Sumber Data ; Hasil Olahan SPSS Kuisioner, Mei 2012

Pada Tabel 4.1 diatas dapat digambarkan bahwa responden

terbanyak diambil pada desa Tumonga yaitu 13 orang atau 38.2 % itu

dikarenakan Desa Tumonga merupakan desa yang berada diantara desa

Kalumpang dan desa Karama, desa Karama adalah desa yang terletak paling

jauh dari desa yang menjadi sampel pada penelitiam ini dan diambil

responden sebanyak 11 orang atau 32.4 % dan yang terakhir desa

kalumpang sekaligus sebagai pusat kecamatan Kalumpang dengan

responden sebanyak 10 orang atau 29.4 %.

4.1.2. Usia Responden

Karakteristik responden menurut usia secara terperinci dapat dilihat

pada Tabel sebagai berikut :

2

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Menurut Umur

n: 34

Usia Frekuensi (f) Persentase (%)

20 – 29 Tahun30 – 39 Tahun40 – 49 Tahun50 – 59 Tahun

≥60 Tahun

712735

20,5835,3020,588,83

14,71

Jumlah 34 100


Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa komposisi yang

mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 30-39 tahun yaitu sebesar

35,30 %, selanjutnya responden pada usia 20-29 dan 40-49 tahun yaitu yang

masing-masing sebesar 20,58 %, usia 50-59 tahun adalah responden yang

jumlahnya paling sedikit yaitu 8.83 %, sedangkan pada usia ≥60 Tahun

adalah responden yang kebanyakan diambil dari para pemangku adat di

Kecamatan Kalumpang yaitu sebesar 14,71 %.

Usia 30-39 merupakan frekuensi yang paling banyak, di lokasi

penelitian, peneliti mendapatkan bahwa pada usia ini, keahlian, pengalaman

serta pengetahuan masyarakat desa terbilang sudah tinggi, dan sesuai

dengan metode pengambilan sampel Purposive Sampling yaitu pemilihan

sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai

sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya

3

serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

Sedangkan pada usia 20-29 tahun dalam hasil kuesioner dan observasi

peneliti hanya diperkenankan membantu dalam menyediakan dan mencari

bahan materil yang digunakan sebagai bahan pembuatan infrastruktur publik

dan pada usia 50-59 dan pada usia ≥60 merupakan masyarakat yang

kebanyakan dari mereka adalah para pemangku adat serta para toko-toko

masyarakat, mengingat dikecamatan Kalumpang masih banyak kegiatan atau

aktivitas yang dipengaruhi oleh adat istiadat seperti halnya penyelesaian

permasalahan keluarga, tindakan kriminal serta beberapah kegiatan yang

melibatkan masyarakat banyak, pendapat serta arahan dari para pemangku

adat/tokoh masyarakat masih sangat dibutuhkan.

4.1.3. Jenis Kelamin

Tabel 4.3Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

n = 34

No Jenis kelamin Frekuensi (f ) Persentase (%)

1.2.

Laki-lakiPerempuan

286

82,417,6

Jumlah 34 100


Berdasarkan komposisi responden pada jenis kelamin, responden

pada laki-laki sebesar 82,6 % atau 28 orang, sedangkan pada perempuan

sebesar 17,4 % atau 6 orang.

4

Berdasarkan rasio diatas, jumlah responden laki-laki merupakan yang

paling banyak, hal ini didasari karena responden laki-laki merupakan yang

yang selalu bergelut dengan aktivitas keseharian dalam perencanaan. Dan

pelaksanaan kegiatan dilapangan karena lebih banyak berhubungan dengan

pekerjaan Fisik yang membutuhkan tenaga yang besar dan tentu saja

beberapah keahlian yang hanya dimiliki oleh para lelaki. Sedangkan

perempuan merupakan pekerja pasif dirumah namun sesuai dengan prinsip

dari pelaksanaan PNPM MD yaitu Kesetaraan dan keadilan gender. Dimana

dalam masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan

dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat

kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran

kedudukan pada saat situasi konflik.

Dalam pelaksanaan PNPM MD kesetaraan dan keadilan gender

merupakan prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan dimana dalam

pencarian gagasan serta perencanaan kegiatannya saran serta ide/gagasan

yang berasal dari perempuan dijadikan prioritas utama dalam setiap

pelaksanaan kegiatan mengingat para perempuanlah dan ibu rumah tangga

memegang peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga

pada pelaksanaan kegiatanpun para perempuan juga ikut turun tangan

membantu kegiatan dengan menyediakan keperluan logistic atau makanan

bagi para Lelaki yang sedang bekerja.

5

4.1.4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang utama dalam

pencapaian hasil penelitian ini, tingkat pendidikan pada responden sangat

berpengaruh pada kemampuan memberikan informasi terkait pelaksanaan

kegiatan PNPM MD di Kecamatan Kalumpang ini, hal ini didasarkan pada

asumsi bahwa pemerintah dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi

akan dapat melihat serta memahami persoalan yang dibutuhkan dalam

pembangunan di Kecamatannya.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

n = 34

Tingkat Pendidikan Frequency Percent

SD/Sederajat Tamat 6 17.6

SLTP/Sederajat Tamat 5 14.7

SLTA/Sederajat Tamat 15 44.1

Diploma Tamat 2 5.9

S1 Tamat 6 17.6

Total 34 100.0


Pada tabel diatas 4.4 dapat dilihat adanya tingkat perbedaan

responden. Dari seluruh responden tingkat pendidikan SLTA/sederajat

mendominasi dengan 14 orang atau sebesar 44,1 %, SLTP/sederajat dengan

5 orang atau 14,7 %, Sarjana dengan 6 orang atau 17,6 %, SD dengan 6

orang atau 17,6 %. Dan diploma dengan 2 orang atau 5,9 %.

6

Dari penjelasan diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat di

Kecamatan Kalumpang masih tergolong baik, adapun responden tamatan

SLTA, Diploma dan Sarjana yang paling banyak didominasi mereka yang

bekerja sebagai PNS walaupun ada juga sebagian kecil dari mereka yang

memilih untuk menjadi petani. Sedangkan tamatan SLTP dan SD adalah

mereka yang kebanyakan bekerja sebagai petani dan berkebun, dalam

penelitian ini, peneliti tidak mendapati responden yang tidak pernah

mengenyam pendidikan. Jadi bisa dikatakan tingkat pendidikan masyarakat

di Kecamatan Kalumpang masih tergolong baik.

Walaupun mutu pendidikan di Kecamatan Kalumpang tergolong

rendah atau masih jauh dari standar dikarenakan kurangnya bangunan

sekolah serta jumlah tenaga pengajar yang ada, yaitu hanya 2

SLTA/Sederajat, jumlah tenaga pengajar sebanyak 11 orang, 5

SLTP/Sederajat, jumlah tenaga pengajar sebanyak 15 orang, dan 27 SD/MI,

dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 37 orang, hal ini dapat diartikan

bahwa banyak masyarakat di Kecamatan Kalumpang sadar dan

menganggap penting akan pendidikan yang mereka enyam.

7

4.1.5. Pekerjaan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

n = 34

Jenis Pekerjaan Frequency Percent(%)

Petani 17 50.0

Pedagang/Wiraswasta/peg.Swasta

1 2.9

PNS/Honorer 8 23.5

Sopir/Tukang ojek 1 2.9

Siswa/Mahasiswa 1 2.9

Ibu Rumah Tangga 2 5.9

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 3 8.8

Lain-lain 1 2.9

Total 34 100


Berdasarkan tabel 4.5, pekerjaan yang paling banyak yang dikerjakan

oleh responden adalah pada bidang Pertanian dengan 17 orang atau 50 %,

PNS/Honorer dengan 8 orang atau 23,5 %, Pensiunan PNS/TNI/POLRI

dengan 3 orang atau 8,8 %, Ibu Rumah Tangga dengan 5,9 %. dan

Pedagang/Wiraswasta/Peg.Swasta, Sopir/Tukang ojek, Siswa/Mahasiswa,

Pendeta masing-masing dengan 1 orang atau 2,9 %.

Sesuai dengan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang

dilakukan secara “Purposive Sampling” maka peneliti sengaja mempeta-

petakan responden agar dapat menentukan jawaban yang bisa diharapkan

8

dalam pengembangan penelitian ini dengan harapan bahwa responden akan

mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

4.1.6. Penghasilan

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Menurut Penghasilan


Karakteristik responden berdasarkan penghasilan per-bulan pada

tabel 4.6 menunjukkan penghasilan yang berbeda-beda satu sama lain.

Responden yang tidak memiliki penghasilan sebenyak 1 orang atau 2,9 %,

Kurang dari 1 Juta sebanyak 23 orang atau 67.6 %, yang berpenghasilan

Rp1.000.000-Rp2.500.000, sebanyak 9 orang atau 26.5 % dan yang

berpenghasilan Rp2.500.000-Rp5.000.000 sebanyak 1orang atau 2.9 %.

Dari hasil penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan rata-

rata masyarakat kalumpang masing relatif rendah, dikarenakan pekerjaan

serta pendidikan yang mereka miliki masih tergolong rendah atau kurang.

9

n = 34

Penghasilan/Bulan Frequency Percent

Tidak memiliki penghasilan 1 2.9

< 1.000.000 23 67.6

1.000.000 - 2.500.000 9 26.5

2.500.000 – 5.000.000 1 2.9

Total 34 100.0

4.2. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM MD) di Kecamatan Kalumpang

Pada bagian ini akan diuraikan secara lebih rinci bagaimana proses

implementasi/pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Kecamatan Kalumpang, adapun yang

menjadi pokok bahasan pada bagian ini yaitu bagamana pelaksanaan PNPM

Mandiri secara umum di Kecamatan Kalumpang, bagaimana proses

sosialisasinya kepada masyarakat, perencanaan kegiatan yang meliputi

pengalian gagasan pada setiap dusun sampai pada tingkat desa, Musyawara

antar desa di tingkat Kecamatan, pelaksanaan kegiatan pembangunan

Sarana Prasarana, proses pemeliharaan terhadap Sarana Prasarana yang

sudah ada, sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur publik di Kecamatan Kalumpang.

4.2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Kecamatan

Kalumpang.

Di kabupaten Mamuju pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) dilaksanakan di empat

Kecamatan yaitu Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan

Karossa, serta Kecamatan Kalumpang sendiri yang telah menjadi objek

penelitian ini.

10

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM MD) di Kabupaten Mamuju dimulai pada tahun 2007 yang pada saat

itu merupakan perubahan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

yang menjalani masa pengenalan atau fase Sosialisasi pada tahun 2002.

Memasuki tahun anggaran 2007 hingga tahun anggaran 2012 Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) telah

berkibrah selama 6 (Enam) Tahun di Kecamatan Kalumpang, Mengenai

keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM MD) di Kabupaten Mamuju Khususnya di Kecamatan Kalumpang,

banyak pihak yang mendukung serta memberikan apresiasi serta harapan

yang besar. Keberadaanya diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada

pembangunan daerah, Melalui hasil wawancara dengan Fasilitator

Kabupaten PNPM Mandiri Kabupaten Mamuju mengatakan:

“Sangat diharapkan program dari Pemerintah ini dapat membantu masyarakat yang ada di kecamatan Kalumpang ini, tentu saja dengan memberikan Pendampingan dimulai dari mengembangkan apa yang mereka miliki, tinggal bersama dengan mereka, serta belajar dengan mereka, agar apa yang menjadi peran masyarakat dalam pelaksanaan program ini dapat diakomodir, sehingga nantinya masyarakat memiliki rasa gotong royong, Kepedulian terhadap hasil program serta megutamakan asas mamfaat dalam melaksanakan program ini. (Sumber Informan : Bapak Mulyadi FasKab PNPM Mandiri Kab. Mamuju, 18 April 2012, Pukul 23.15 Wita)

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kalumpang

Kabupaten Mamuju mengatakan:

11

“Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kecamatan Kalumpang ini banyak membawa perubahan yang signifikan utamanya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat, Secara spesifik diharapkan terjadinya proses pembelajaran politik demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu untuk menganalisis, mampu dalam menyatakan pendapat, berdiskusi, serta mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan” ditambah lagi sebanyak 99% masyarakat di Kecamatan Kalumpang merasa Senang akan kehadiran PNPM Mandiri di Kecamatan Kalumpang karena Program Pemerintah ini terbukti memsejahterahkan masyarakat. (Sumber informan: Bapak Herman Sekretaris Kecamatan Kalumpang, 18 April 2012, Pukul 09.25 Wita)

Dari apa yang diutarakan dari informan tersebut diatas, bisa dikatakan

bahwa keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM Mandiri) di Kecamatan Kalumpang mendapat sambutan dan

apresiasi yang besar dari pemerintah setempat baik dari pemerintah

Kecamatan maupun pemerintahan pada tingkat desa, Dan dari seluruh

masyarakat di Kecamatan Kalumpang Program-program yang dilaksanakan

oleh PNPM tersebut disambut dengan sangat baik oleh masyarakat yang

tentu saja berdampak pada partisipasi yang diberikan oleh masyarakat

terutama dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pengelolah

PNPM Mandiri baik itu dari kecamatan maupun yang pada desa dimana

mereka tinggal, seperti yang dikutip melalui hasil wawancara dengan Ketua

Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) Kecamatan Kalumpang sebagai

berikut:

“Program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin utamanya pada daerah yang sangat terpencil pada Kecamatan Kalumpang ini dimana dalam pelaksanaan penerangan listrik

12

PLTHM (Turbin) dan pembangunan sumber air bersih sudah sangat membantu masyarakat dan juga para ibu-ibu melalui dana SPP” (sumber Informan: Bapak Frederik S.Linggi Allo. 4 Mei 2012. Pukul 12.45 Wita.)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BKAD yang merupakan

badan pada pemerintahan Kecamatan yang mengatur kerja sama antara

setiap desa di Kecamaan Kalumpang, masyarakat sangat menyambut

dengan baik akan kehadiran PNPM Mandiri ini karena sudah terbukti dapat

membantu dan menolong masyarakat yang berada di Kecamatan Kalumpang

karena dengan adanya penerangan berupah listrik taraf hidup masyarakat

sudah semakin maju karena sudah dapat mengakses informasi dari alat

elektronik baik itu dari Televisi, Komputer maupun dari Radio.

Adapun jumlah bantuan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan

seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM Mandiri) di Kecamatan Kalumpang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

13

Tabel 4.7

Data Alokasi Biaya Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

di Kecamatan Kalumpang Tahun Anggaran 2007 S/D 2012

No

Alokasi

Dana Tahun

Anggaran

Jumlah Alokasi

(Rp)

Data Penyaluran Sesuai SPC

Sarana Prasarana Kesehatan SPP

Total Dana

(Rp)

Jmlh

Desa

Total Dana

(Rp)

Jmlh

Desa

Total Dana

(Rp)

Jmlh

Desa

Jmh

Klp

1 2007 1.000.000.000 950.000.000 7 50.000.000 1

2 2008 1.750.000.000 1.412.500.000 6 250.000.000 1 14

3 2009 2.000.000.000 1.694.000.000 8 206.000.000 5 12

4 2010 3.000.000.000 1.956.637.300 10 823.362.700 8 70.000.000 3 5

5 2011 3.000.000.000 2.457.276.400 11 452.197.200 2 90.526.400 4 6

6 2012 3.000.000.000 170.000.000 4 11

Jumlah 13.750.000.000 8.460.413.700 42 1.275.559.900 10 786.526.400 12 48

*Sumber Data : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Kalumpang, April 2012

69

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di

Kecamatan Kalumpang jumlah dana yang diberikan mencapai

13.750.000.000 yang dialokasikan untuk membiayai setiap kegiatan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kecamatan

Kalumpang, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Migro Hidro (PLTHM)/Turbin,

dan Pembangunan Sarana Air Bersih di Tiga Belas (13) Desa di Kecamatan

Kalumpang.

Pada penyaluran dana SPC Diatas dapat diperhatikan Alokasi Dana

dan jumlah desa pada setiap tahunnya memiliki perbedaan kecuali pada

Tahun anggaran 2010 sampai 2012 yang berjumlah Rp. 3.000.000.000 dan

dialokasikan pada 13 desa yang berada dikecamatan kalumpang, karena

pembagian dana tersebut sudah cukup untuk membiayai pembangunan pada

setiap desa yang ada di Kecamatan Kalumpang, namun pada tahun

anggaran 2007 jumlah dana yang disalurkan hanya sebesar

Rp.1.000.000.000 sehingga hanya bisa di alokasikan untuk membiayai

pembangunan pada 7 (Tujuh) desa yang memiliki prioritas rangking tertinggi,

pada tahun 2008 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.1.412.500.000

dan dapat di nikmati oleh 6 (enam) desa saja, dan pada tahun 2009 jumlah

dana yang disalurkan sebesar Rp.2.000.000.000, dan dapat dialokasihkan

untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pada 8 (Delapan) desa yang

berada di Kecamatan Kalumpang.

70

Berdasarkan jumlah alokasi dana yang diterimah oleh oleh pelaksana

kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM

Mandiri) di Kecamatan Kalupang baik itu oleh Unit Pengelola Kegiatan (TPK)

dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) jumlah dana yang disalurkan setiap tahun

mengalami perkembangan dan akan terus berkembang sampai setiap desa

yang berada di Kecamatan Kalumpang mendapatkan bantuan dana, seperti

yang terjadi pada urung waktu 2010 sampai 2012 dimana alokasi dana sudah

dapat penyebar pada 13 desa yang berada di Kecamatan Kalumpang,

sehingga jumlah desa yang menerimah bantuan danapun yang sebelumnya

hanya 7 desa dapat berkembang menjadi 13 desa, itu berarti ada upaya

pemberdayaan terhadap setiap masyarakat yang berada pada desa-desa di

Kecamatan Kalumpang, sehingga masyarakatnya pun semakin antusias

dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak PNPM

Mandiri, termaksud pada saat Musyawara dalam memperjuangkan usulan

program yang mereka ajukan agar dapat menjadi prioritas rangking yang

akan didanai melalui kegiatan PNPM Mandiri ini.

Adapun realisasi penyaluran dana pelaksaanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun anggaran 2011 di

Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada table dibawah ini.

71

Tabel 4.8Realisasi Penggunaan/Penyaluran Dana Tahun Anggaran 2011 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Kalumpang

No Nama DesaSarana Prasarana SPP Kesehatan

Operasional TPK

(3%)

Operasional UPK

(2%)Total

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi

1 Kalumpang 243.619.900 243.619.900 26.000.000 26.000.000 8.514.400 8.514.400 5.676.300 5.676.300 283.810.600 283.810.600

2 Karataun 176.831.400 176.831.400 10.000.000 10.000.000 5.900.000 5.900.000 3.933.400 3.933.400 196.664.800 196.664.800

3 Siraun 244.497.100 244.497.100 7.720.100 7.720.100 5.147.300 5.147.300 257.364.500 257.364.500

4 Salu Makki 142.886.200 142.886.200 4.513.000 4.513.000 3.008.300 3.008.300 150.407.500 150.407.500

5 Kondo Bulo 162.416.900 162.416.900 40.000.000 40.000.000 6.392.300 6.392.300 4.261.500 4.261.500 213.170.700 213.170.700

6 Lasa 204.190.000 204.190.000 6.448.100 6.448.100 4.298.900 4.298.900 214.937.000 214.937.000

7 Makkaliki 218.286.300 218.286.300 6.893.200 6.893.200 4.595.500 4.595.500 229.775.000 229.775.000

8 Limbong 232.145.800 232.145.800 7.330.600 7.330.600 4.887.400 4.887.400 244.363.800 244.363.800

9 Karama 247.712.500 247.712.500 7.822.500 7.822.500 5.215.100 5.215.100 260.750.100 260.750.100

10 Sandapang 189.128.400 189.128.400 5.972.500 5.972.500 3.981.700 3.981.700 199.082.600 199.082.600

11 Polio 272.698.300 272.698.300 8.611.500 8.611.500 5.740.100 5.740.100 287.049.900 287.049.900

12 Batu Makada 10.000.000 10.000.000 188.987.700 188.987.700 6.283.900 6.283.900 4.189.200 4.189.200 209.460.800 209.460.800

13 Tumonga 240.599.500 240.599.500 7.597.900 7.597.900 5.065.300 5.065.300 253.262.700 253.262.700

Total 2.334.412.800 2.334.412.800 86.000.000 86.000.000 429.587.200 429.587.200 90.000.000 90.000.000 60.000.000 60.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

Alokasi Dana. Rp. 3.000.000.000*Sumber Data : Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PNPM MD Tahun Anggaran 2011

72

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk pusat pembiayaan

yang terbesar pada pembiayaan bidang sarana dan prasarana berupah

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM)/Turbin dan

Genset yaitu sebesar Rp. 2.334.412.800, kemudian Pembiayaan terbesar

kedua adalah bidang Kesehatan yaitu Pembangunan dan Pengairan sumber

air bersih bagi masyarakat sebesar Rp. 429.587.200. Untuk ditempat ketiga

pembiayaan dibidang SPP sebesar Rp. 86.000.000 dan untuk membiayai

pelaksanaan kegiatan yaitu para pelaku dan penanggung jawab kegiatan

yaitu biaya Oprasional UPK sebesar 2% dari seluruh biaya yang di

alokasihkan yaitu sebesar Rp. 60.000.000 dan biaya Oprasional UPK

sebesar 3% dari biaya yang di alokasihkan pada desa tempat pelaksanaan

kegiatan yaitu sebesar Rp. 90.000.000.

Pendanaan PNPM MD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dan

penyaluran dana. Dimana pada prinsipnya semua proses yang terkaid

dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM MD di kecamatan kalumpang

dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

sedangkan kegiatan Pengelolaan dan pengadministrasian di desa

dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

73

Administrasi kegiatan dimaksud adalah administrasi kegiatan yang

dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian

kegiatan serta administrasi dan pelaporan keuangan.

Biaya yang dialokasikan pada setiap kegiatan diatas merupakan hasil

dari penelitian serta survey yang dilakukan oleh Tim Verifikasi kegiatan yang

telah dibentuk pada tingkat kabupaten. Pencairan dana PNPM MD adalah

aliran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan yang

bersumber dari APBD melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN

melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan,

adapun sumber dana BLM PNPM MD menurut Petunjuk Teknis Oprasional

(PTO) PNPM MD berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

c. Swadaya Masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha.

Adapun Besar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Alokasi

BLM untuk setiap Kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara,

yaitu Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal Kecamatan yang

mempunya desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan

Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di

Kecamatan maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang

ada di kecamatan Kalumpang. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang

74

ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM

Kecamatan Kalumpang yang mempunyai 13 desa tertinggal adalah sebesar

Rp.3.000.000.000. yaitu alokasi tahun anggaran 2010 sampai tahun

anggaran 2012, sedangkan pada tahun anggaran 2009 besar alokasi dana

sebesar Rp. 2.000.000.000 karena hanya disalurkan untuk 8 desa, pada

tahun anggaran 2008 alokasi dana BLM sebesar Rp. 1.750.000.000 dan

disalurkan untuk 7 desa, dan pada tahun anggaran 2007 alokasi dana BLM

sebesar Rp.1.000.000.000 dan disalurkan untuk membiayai program pada 7

desa yang mendapatkan prioritas bantuan.

Pelaksanaan penyaluran dana merupakan proses penyaluran dana

BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas

Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK dan kemudian

disalurkan kepada TPK Pada setiap desa yang menerimah dana Alokasi

BLM, dengan Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB),

Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilampiri dengan dokumen-dokumen

perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya) dan Laporan

Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya, adapun distribusi dana BLM dilakukan

dengan pembagian 95% dana untuk Pelaksanaan pembangunan Fisik

kegiatan, Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari

dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan

tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana

PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar

75

Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk

desa yang bersangkutan.

Setiap kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM MD) di Kecamatan Kalumpang telah menjadi tanggung

jawab dan wewenang dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan

Kalumpang, yang bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi setiap

penyelenggaraan Administrasi bagi setiap Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

yaitu Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan

rekening, pencairan dana ke desa. Serta mengelola kegiatan dan keuangan

PNPM MD di Kecamatan Kalumpang. Adapun Struktur organisasi UPK

kecamatan Kalumpang Dapat dilihat Pada Bagan di bawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan

Kalumpang Priode 2009 - 2012

*Sumber Data: Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kalumpang, April 2012 4.3 Perencanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP)

76

KETUAMELLIUN. P, S.Pd

BENDAHARA

JHON

SEKRETARIS

OKTAV

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal,

serta perencanaan di Desa, di Kecamatan, dan di Kabupaten. Tahap

persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan

Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di Desa, dimulai dengan tahap

penggalian gagasan sampai dengan Musdes Perencanaan atau dikenal

dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan

kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan

MAD penetapan usulan. adapun tahapan-tahapan musyawarah dalam proses

perencanaan kegiatan ini adalah sebagai beriku:

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi

awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang

berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan seperti sosialisai cara

pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya

menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, mekanisme

penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya cara pemetaan RTM dan

kegunaannya, konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan,

pemeriksaan dan evaluasi, SosialisaiTersosialisasikannya rencana

pembentukan UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan

kewenangannya, serta pola penyampaian informasi, perencanaan partisipatif

di desa dengan menggunakan pola MMDD sebagai panduan penyusunan

77

RPJMDes, serta rencana program/proyek kabupaten atau pihak lain yang

akan dilaksanakan di desa,

Agenda dalam MAD Sosialisasipun juga menentukan kesepakatan-

kesepakatan antar desa seperti Disepakatinya mekanisme musyawarah antar

desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam

penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus. jadwal

kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana

pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, waktu penyusunan

detail desain dan RAB usulan kegiatan,

Didalam MAD Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan PNPM

PPK atau Mandiri Perdesaan yang telah berjalan sebelumnya terutama

berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana prasarana yang telah

dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran

b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai

ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di

desa, seperti Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan,

keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi,

Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa untuk mematuhi dan

melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, konsep dan kebijakan,

perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD)

sebagai dasar penyusunan RPJMDes, pola pemantauan, pemeriksaan, dan

78

evaluasi, dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan

BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola

penyampaian informasi,

Dimana dalam musdes sosialisasi juga dilaksanakan proses pemilihan

Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, ditetapkannya

BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di

desa, dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan dipilih dan ditetapkannya KPMD

atau kader desa dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam

menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan,

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KPMD yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan

memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang

diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok

masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD akan mendapat pelatihan.

Agar KPMD dapat paham akan latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan

tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,pahami akan peran dan

tugasnya, Bertambahnya keterampilan melakukan teknik teknik fasilitasi

pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,

termasuk perencanaan secara partisipatif, Bertambahnya keterampilan

memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar

79

mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri, dan

Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan.

d. Musyawarah Penggalian Gagasan

Musyawarah penggalian gagasan adalan pertemuan kelompok-

kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan

masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh

masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka

mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-

gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Musyawarah

penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin

kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan

adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di

dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan.

e. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka

membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan

menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan yang

disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah

dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya

dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai

bagian dari usulan desa, dimana gagasan yang berasal dari MKP inilah ang

menjadi prioritas usulan dalam Musdes Perencanaan nantinya.

80

f. Musdes Perencanaan

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang

bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses

penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus

disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap

data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun,

rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah :

Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang

berasal dari penggalian gagasan dan MKP, Berdasarkan tabel penggalian

gagasan, memiliki dan menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana

dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau

pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi

Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara. Terpilihnya

sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus

UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa prioritas usulan,

Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa

prioritas usulan

Adapun anggapan respoden terhadap gagasan yang menjadi program

pembangunan desa dapat dilihat pada table dibawah:

81

Tabel 4.9

Menurut anda apakah gagasan-gagasan yang diajukan tersebut

memang gagasan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa anda?

Responden Frequency (f) Percent(%)

Setujuh 17 50

sangat setujuh 17 50

Total 34 100

*Sumber Data : Hasil Olahan SPSS Kuisioner, Mei 2012

Dari hasil musyawarah penggalian gagasan diatas setiap usulan

gagasan yang diajukan mendapatkan perhatian dari pengelola kegiatan, baik

itu yang berasal dari setiap dusun, kelompok masyarakat maupun dari hasil

MKP, dimana gagasan-gagasan yang diajukan untuk dibiayai merupakan

gagasan/usulan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat,

dimana semua masyarrakat merasa setujuh sebanyak 17 atau 50% dan

masyarakat yang sangat setujuh juga sebanyak 17 atau 50% akan usulan

kegiatan yang dilaksanakan karena merupakan kebutuhan utama bagi

masyarakat, sehingga apa yang menjadi kepentingan kelompok sasaran atau

target groups termuat dalam isi kebijakan.

82

g. Penulisan Usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara

tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai

usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU

yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan.

Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan

atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/ FT-Kec. Hasil yang diharapkan

dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan

Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk

RPJMDes dan RKPDes.

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana,

yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan

besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan

dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

h. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk

memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk

didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh

Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-

kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

83

Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau

penjelasan terlebih dulu dari FK/FT atau Fasilitator Kabupaten. TV harus

memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan

usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh FK/FT,

terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya,

TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil

pemeriksaan oleh FK/FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan

dalam MAD Prioritas Usulan. Proses verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam

penjelasan VI PTO.

i. MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan

membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat

didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV

dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP

dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa

lainnya. Pada pelaksanaan MAD Prioritas Usulan juga berlangsung proses

pemilihan pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara), beserta dengan

Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan UPK (bila UPK sudah

terbentuk),

Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan tersebut, juga dibahas

dalam MAD Prioritas Usulan beserta Disampaikannya keputusan desa-desa

84

yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan

BKAD, disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai

dari sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain) dan dirumuskannya

dokumen prioritas kegiatan pembangunan kecamatan (renstra kecamatan)

dari hasil dokumen RPJMdes yang telah dirumuskan pada Musdes

Perencanaan.

j. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil

keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapah jumlah dana

yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan

harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD

prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah

selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan

usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung

diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. Namun

jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan

dilakukan pada waktu yang berbeda.

Pada pelaksanaan MAD Penetapan Usulan juga disepakati tentang

pemberlakuan sanksi lokal, jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa,

rancangan AD-ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART BKAD. Penyusunan

AD-ART BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD prioritas usulan. Serta

prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dapat diajukan sebagai

85

renstra kecamatan,sekaligus utusan kecamatan yang nantinya mewakili

masyarakat dalam Forum SKPD. Dan disampaikannya informasi tentang

status kontribusi pendanaan kabupaten,

Dokumen yang dihasilkan:

Berita acara hasil musyawarah

Daftar usulan yang didanai

RKTL pelaksanaan

Renstra kecamatan

AD-ART BKAD

Adapun para Peserta MAD baik itu dari pelaksanaan MAD Sosialisasi, MAD

Prioritas Usulan sampai MAD Penetapan Usulan terdiri dari:

a. Enam orang wakil per desa: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD/nama

lain yang sejenis (jika sudah ada), dan 3 orang tokoh masyarakat (minimal

3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di

kecamatan.

b. Secara umum unsur-unsur yang hadir dalam MAD adalah:

Camat dan staf terkait,

Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK),

Kades di lingkungan kecamatan,

BPD atau sebutan lainnya,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

86

Wakil RTM dari setiap desa,

Wakil perempuan dari setiap desa,

Komite sekolah,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),

Tokoh masyarakat, tokoh agama,

Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera

mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat

(SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan

di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan

nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh

PjOK kepada TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada

Bupati, FK/T dan Fasilitator Kabupaten.

k. Musdes Informasi Hasil MAD

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan

hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan

dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang

mendapatkan dana maupun yang tidak.

Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri

Perdesaan, Dalam musdes dilaksanakan pemilihan dan penetapan susunan

lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang

87

didanai, Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan, disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap

kegiatan yang akan dilaksanakan, disosialisasikannya sanksi-sanksi yang

akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa

tersebut, disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi

lahan atau aset lain masyarakat, disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja

(per HOK) dan tata cara pembayarannya,

Dalam musdes ini juga mendapatkan sosialisasi tentang pembentukan

BKAD beserta AD/ART yang telah ditetapkan pada MAD penetapan usulan,

mekanisme pengadaan bahan dan alat, Disampaikannya kemajuan

penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya (lokasi eks PPK).

4.4 Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD)

Sarana Prasarana yang dibangun adalah infastruktur publik yang

dianggap sangat penting dan dibutuhkan oleh semua masyarakat yang ada

dikecamatan kalumpang, yaitu infrastruktur yang menjadi salah satu

kebutuhan utama manusia adapun infrastruktur yang dibangun dalam

pelaksanaan PNPM MD adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan sumber pembangkit listrik

Pembangkit Listrik Tenaga Migro Hidro (PLTMH)/Turbin

Pembangkit listrik tenaga migro hidro (PLTMH) atau yang lebih

sering kita dengar dengan istilah Turbin merupakan salah satu

88

sumber pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar dan

dengan biaya yang tidak terlalu mahal namun dapat menjadi

sumber listrik bagi satu desa, dalam pemasangannya turbin

membutuhkan suplay dan saluran air yang banyak dan cukup

kencang untuk dapat memutar dynamo yang kemudian

ditranspormasikan menjadi tenaga listrik yang disambung

kerumah-rumah masyarakat, dan bagi beberapah desa-desa yang

berada di Kecamatan Kalumpang, drainase penyaluran air untuk

turbin juga menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian

masyarakat dimana pada pagi hingga sore hari aliran air dialihkan

kesawah dan ladang milik masyarakat dan pada malam hingga

pagi hari baru digunakan untuk memutar dynamo Turbin tersebut.

Pembangunan turbin di Kecamatan Kalumpang ditempatkan di

desa kalumpang yaitu dusun Sumua, Desa karama di dusun

Tambing-tambing dan dua dusun di desa Tumonga yaitu Dusun

Buttu dan Salukayu.

Generator Set (Genset)

Merupakan salah satu sumber penghasil listrik yang menggunakan

sumber bahan bakar minyak yakni Solar untuk dapat menghasilkan

listrik, sumber tenaga yang dihasilkan oleh suatu genset dapat pula

menerangi sebuah desa karena memiliki kapasitas listrik yang

89

besar namun membutuhkan biaya yang besar pula karena harga

bahan bakar solar yang mahal sehingga dalam pengoprasiannya

hanya dapat digunakan selama 6 jam yaitu mulai dari pukul 17.30

sampai dengan pukul 23.30, sehingga untuk membiayainya

dbutuhkan iuran perbulannya dari masyarakat yang telah

disepakati bersama. Dan di kecamatan kalumpang ini hanya desa

kalumpang saja yang mengunakan Genset sebagai sumber

penghasil listrik untuk menerangi 4 dusun yaitu Dusun Betoon ,

Bunene, Danggali dan Lolo Bau

b. Pembangunan Sarana Air Bersih

Pembangunan sumber air bersih oleh PNPM MD sudah dilaksanakan

disemua desa dikecamatan Kalumpang mengingat kebutuhan akan air

bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam bidang

kesehatan agar tidak ada lagi masyarakat yang minum, mandi dan

buang air pada sungai yang mengalir didekat rumah mereka karena

dapat menyebabkan masyarakat terserang berbagai macam penyakit,

pembangunan sumber air bersih dikecamatan kalumpang

dilaksanakan dengan terlebih dahulu mencari sumber air bersih yang

berasal dari gunung sekitar desa kemudian membangun Bak

penampungan air untuk menjadi pusat penyaluran air, setelah itu

dengan mengunakan pipa mengantarkan air tersebut masuk kedalam

90

desa dan menempatkan beberapah Bak penampungan pada

beberapah titik yang telah disepatih oleh masyarakat menjadi sumber

air bersih bagi semua masyarakat yang berada didesa Kalumpang,

Karama dan di desa Tumonga.

Dalam proses penyelenggaraan kegiatan TPK yang bertanggung

jawab untuk mengelolah dan memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan di

desa dimana mereka berada dan dibawah ini akan dijelaskan secara lebih

detail proses pelaksanaan PNPM MD di Kecamatan Kalumpang:

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur public melalui Proram

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Desa

Kalumpang, Karama dan Tumona ini mendapat respon yang baik dari

kalangan masyarakat begitupun juga dengan aparat pemerintah setempat.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

mengenai Pelaksanaan PNPM MD menyatakan bahwa :

“Program PNPM Mandiri ini berbeda dengan program-program pemerintah lainnya yang diberikan kepada masyarakat karena dirasakan kurang menyentuh bagi kalangan masyarakat itu sendiri. Kebanyakan dari program tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Bahkan terkesan masyarakat hanya tahu jadinya saja tanpa adanya bentuk partisipasi yang diberikan dalam kegiatan program tersebut. Namun melalui PNPM Mandiri ini masyarakat merasa mendapat ruang untuk ikut serta menjadi pelaku dalam setiap kegiatannya mulai dari proses perencanaan ,pelaksanaan, pemeliharaan sampai pada proses pengendaliannya sehingga masyarakat merasa peduli dan memiliki terhadap setiap sarana prasarana yang telah dibangunnya. (sumber informan : Melliun P, S.Pd (UPK Kecamatan Kalumpang, 18 April 2012)

91

Untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan (PNPM MD) yang dilaksanakan di Kecamatan Kalumpang

mulai dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011, yang

dilaksanakan pada Desa Kalumpang, Desa Karama dan Desa Tumonga,

tidak mengalami begitu banyak masalah karena bagi dari segi persiapan dan

partisipasi masyarakat setiap proses kegiatan dilakukan secara bersama-

sama sehingga hasil yang di perolehpun dapat lebih maksimal, namun

kadang permasalahan yang muncul sering dalam proses pemilihan ketua

Unit Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang sarat

akan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun hasil pelaksanaan pembangunan Sarana Prasarana Publik di

Desa Kalumpang, Desa Karama dan Desa Tumonga dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini:

92

Hasil pelaksanaan pemangunan Infrastruktur Publik PNPM MD Kecamatan Kalumpang Tabel 4.10

Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa KalumpangNo Tahun Anggaran Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Ketua TPK Kondisi

1 2007 Dusun Lolo Bau PLTMH (Turbin) Asdar, S.Pd Tidak Aktif

2 2008 Dusun Bunene Sarana Air Bersih Matias Baik

3 2009Dusun Bunene, Lolo Bau,

Betoon & Gali

Saluran Air Matias Baik

4 2010 Dusun Danggali Genset Asdar, S.Pd Baik

5 2011 Dusun Sumua PLTMH (Turbin) Asdar, S.Pd Baik

*Sumber: Sekretariat UPK Kecamatan Kalumpang, April 2012

Tabel 4.11

Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Tumonga

No Tahun Anggaran Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Ketua TPK Kondisi

1 2007 Dusun Buttu & Salukayu PLTMH (Turbin) Tandi Y Baik

2 2008Tidak Menerima Anggaran

3 2009 Dusun Buttu Drainase PLTMH Tandi Y Baik

4 2010 Dusun Tarang & Sabamba Sarana Air Bersih Rustam S.Pd Baik

5 2011 Dusun Buttu Sarana Air Bersih Rustam S.Pd Baik


93

Tabel 4.12

Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Karama

No Tahun Anggaran Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Ketua TPK Kondisi

1 2007 Dusun Buttu Langi Sarana Air Bersih Sudirman Kurang Baik

2 2008Tidak Menerima Anggaran

3 2009 Dusun Tambing-Tambing PLTMH (Turbin) Sudirman Baik

4 2010 Dusun Buttu Langi Sarana Air Bersih Sudirman Kurang Baik

5 2011 Dusun Tambing-Tambing Drainase PLTMH Jaya R. S.Ip Baik


94

Tabel 4.13Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa

Kalumpang, Karama dan Tumonga Kecamatan Kalumpang Tahun Anggaran 2007 S/D 2012

No Tahun Anggaran

Nama Desa Sarana Prasarana

Alokasi DanaJumlah

Pembangunan Fisik

SwadayaOprasional

(5%)1

2007

Kalumpang PLTMH(Turbin) 201.856.000 22.631.900 10.026.100 234.514.000

2 Tumonga PLTMH(Turbin) 188.656.100 18.481.800 9.880.600 217.018.500

3 Karama Sarana Air Bersih

4

2008

Kalumpang Sarana Air Bersih 156.431.850 39.626.700 9.412.100 205.470.650

5 Tumonga Tidak Menerima Anggaran

6 Karama Tidak Menerima Anggaran

7

2009

Kalumpang Saluran Air 164.423.600 60.403.500 9.643.650 234.470.750

8 Tumonga Drainase Turbin

9 Karama PLTMH(Turbin) 267.879.000 16.708.050 14.098.950 298.686.000

10

2010

Kalumpang Genset 185.213.800 27.481.500 10.800.300 223.495.600

11 Tumonga Sarana Air Bersih 132.739.400 42.560.100 8.824.450 184.123.950

12 Karama Sarana Air Bersih 128.839.700 47.254.500 8.547.600 184.641.800

13

2011

Kalumpang PLTMH(Turbin) 304.191.200 25.987.700 16.011.100 346.190.000

14 Tumonga Sarana Air Bersih 142.637.650 53.621.300 9.025.540 205.284.490

15 Karama Drainase Turbin 247.943.600 86.440.300 13.813.600 348.197.500

*Sumber: Laporan Akhir Pemb. Sarana Prasarana, Setiap TPK.

95

4.4.1 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Desa Kalumpang

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana

yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes

informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Di Desa

Kalumpang setiap pelaksanaan kegiatan yang mereka laksanakan sudah

sesuai dengan apa yang terterah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

yang telah mereka buat diamana pada Musyawara Antar Desa Penetapan

Usulan, apa yang telah menjadi usulan atau program yang ingin didanai pada

saat Musdes Pengalian gagasan selalu termuat dalam perangkingan

sehingga setiap Tahunnya selalu menerimah Alokasi Dana BLM, hal tersebut

tentu saja dipengaruhi status Desa Kalumpang yang merupakan pusat dari

Kecamatan Kalumang itu sendiri, dimana biaya yang digunakan untuk

membangun setiap sarana prasarana yang telah di perogramkan dari tahun

2007 s/d 2011 telah mencapai Rp.1.244.141.000.

Dalam praktek pelaksanaannya Desa Kalupang seringkali dijadikan

contoh atau panutan dalam setiap kegiatan PNPM MD itu dikarenakan

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Kalumpang, sudah lebih maju

dibanding dengan desa lainnya. Namun yang menjadi permasalahan

pelaksanaan PNPM MD di Desa Kalumpang Program pada Tahun 2007 yaitu

pembangunan PLTMH(Turbin) di Dusun Bunene sudah tidak berfungsi lagi

56

sejak tahun 2009, dikarenakan lokasi penempatan Mesin PLTMH(Turbin)

yang tidak strategis karena kekurangan Debit air yang dibutuhkan untuk

mengaktifkan mesin, dan kurangnya perhatian dan perawatan dari

masyarakat dikecamatan kalumpang, seperti yang dikutip dari hasil

wawancara dengan Camat Kalumpang:

“Jika masyarakat mampu membangun sebuah Turbin kenapa tidak mereka mampu untuk menjaga dan memelihara apa yang telah mereka buat tersebut, jangan hanya bisa membuat, menikmati lantas tidak memiliki perhatian terhadap apa yang telah mereka buat, oleh karena itu diperlukan partisipasi dari segenap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya agar rasa memiliki terhadap hasil programlah yang tumbuh di dalam diri setiap masyarakat”. *(Sumber: Bapak Oktovianus.TP. SE, MM. 19 April 2012)

Karena hal tersebutlah sehingga pada tahun anggaran 2010 Desa

Kalumpang memprogramkan pembanguan Genset sebagai sumber

pembangkit listrik, yang di tempatkan pada Dusun Danggali, Adapun struktur

organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Kalumpang yaitu:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi TPK Desa Kalumpang Tahun Anggaran 2011

*Sumber: Kantor UPK Kecamatan Kalumpang, 18 April 2012

57

Ketua

Asdar.S.Pd

Sekretaris

Maraya. S.Pd

Bendahara

Kurni


Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Desa Tumonga

Pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Desa Tumonga telah berjalan

selama 5 tahun, yaitu tahun anggaran pertama di alokasi untuk membiayai

pembangunan PLTMH(Turbin), namu pada tahun anggaran 2008 Desa

Tumonga tidak mendapatkan alokasi dana BLM dkarenakan apa yang telah

menjadi usulan atau program pembangunan yang mereka ajukan tidak

termaksud didalam rangking prioritas usulan yan akan didanai oleh PNPM

dikarenakan kurangnya alokasi dana yang diberikan kepada kecamatan

kalumpang di mana hanya terdapat 7 Desa yang akan menerima BLM

tersebut.

Pada tahun anggaran 2009 Desa Tumonga mendapatkan alokasi

dana yang digunakan untuk membiayai pembuatan Drainase PLTMH(Turbin),

namun pada Tabel 4.15 di atas rekapitulasi anggaran tidak dapat

dicantumkan karena Laporan Pertanggug Jawaban TPK dan segalah berkas

yang berhubungan dengan pembangunan diatas telah hilang dikantor UPK

Kecamatan Kalumpang, adapun sarana prasarana yang dibangun pada

tahun anggaran 2010 dan 2011 adalah pembangunan sarana air bersih yang

ditempatkan pada Dusun Tararang dan Dusun Buttu.

Selama 4 tahun pembangunan sarana prasarana di Desa Tumonga

rekapitulasi anggaran yang telah digunakan mencapai kisaran

58

Rp.606.426.940, jumlah ini tidak ditambah dengan alokasi anggaran pada

tahun 2009 yang tidak diketahui jumlahnya, namun salah satu hal yang

menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa

Tumonga adalah jarak antara Dusunnya yang saling berjauhan sehingga

pada saat Musdes Penggalian Gagasan terdapat perdebatan antara wakil

setiap dusun yang sama-sama ingin agar pelaksanaan Pembangunan oleh

PNPM MD ditempatkan di dusun mereka, oleh karena, pada setiap

kesempatannya diupayakan agar pembangunan sarana prasarana dilakukan

secara bergilir pada setiap dusunnya agar mamfaat akan program ini dapat

dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Tumonga.

Di Desa Tumonga pergantian pengurus TPK telah dilaksanakan

sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2007 dan 2009 dengan ketua TPK,

Tandi Y, sekretaris Rustam S.Pd dan bendahara Mega S.

Adapun struktur organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa

Tumonga pada Tahun anggaran 2010 - 2011 yaitu:

Gambar 4.3

Struktur Organisasi TPK Desa Tumonga Tahun Anggaran 2011

*Sumber: LPJ TPK Desa Tumonga, 26 April 2012

59

KetuaRustam S.Pd

SekretarisKurniawan

BendaharaMega S


Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Desa Karama

Gambaran umum Pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Desa Karama

hampir sama dengan dengan peaksanaan kegiatan pada Desa Tumonga

dimana pada tahun anggaran 2008 kedua desa tersebut tidak mendapatkan

aliran dana BLM dikarenakan apa yang telah menjadi usulan atau program

pembangunan yang mereka ajukan tidak termaksud didalam rangking

prioritas usulan yan akan didanai oleh PNPM dikarenakan kurangnya alokasi

dana yang diberikan kepada kecamatan kalumpang di mana hanya terdapat

7 Desa yang akan menerima BLM tersebut.

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Karama sama

dengan pembangunan pada desa Kalumpang dan Desa Tumonga yaitu

Sarana Air Bersih Pada Tahun anggaran 2007 dan tahun 2010, dan

Pembangunan PLTMH dan Drainasenya pada tahun anggaran 2009 dan

2011, sedangkan Rekapitulasi anggaran yang di gunakan selama

pembanguna sebesar Rp. 831.525.300, dimana Rekapitulasi dana tersebut

tidak termaksud tahun anggaran 2007 karena laporan pertanggung jawaban

TPK telah hilang sehingga berapah biaya yang digunakan tidak diketahui.

Namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PNPM MD di

Desa Karama yaitu pada pelaksanaan pemilihan Tim Pengelola Kegiatan

(TPK) karena dianggap tidak demokrasi dimana pada saat pemilihan hanya

60

sebagian warga saja yang mengetahuinya, yaitu warga yang dianggap

sebagai kerabat atau rekan oleh kandidat yang menjadi calon TPK seperti

yang dikutip dari wawancara dengan Fasilitator Desa Karama:

Dalam proses pemilihan TPK sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada dalam PNPM, dimana masih sering terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya dimana tidak ada sosialisasi kepada seluruh warga dan hanya sebagian kecil warga desa yang diberi tahukan atau diundang hal itu dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang ada di desa, bahkan fungsi saya sebagai Fasilitator desapun seolah diabaikan. *(Sumber: Markis Marten Amma. 22 April 2012)

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Fasilitator Desa Karama

hal serupah juga di dikatakan oleh Kepalah Desa Karama Priode 2002 s/d

2007 yaitu sebagai berikut:

Diwilayah Desa Karama sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 proses pemilihan TPK sudah tidak berdasarkan Musyawara tetapi ditunjuk langsung oleh Fasilitator Kecamatan, Kepalah Desa beserta dengan TPK sebelumnya, dan serah terimah hasil pelaksanaanpun tidak dilakukan terbuka terhadap masyarakat dan dilakukan hanya sebagian masyarakat saja. *(Sumber: Bapak Tandi Jali S.Pd. 21 April 2012)

Dari informasi yang telah diberikan oleh Fasilitator Desa dan Kepala

Desa Karama periode yang lalu, pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Desa

Karama banyak mengalami penyimpangan yang diduga dilakukan oleh TPK

terpilih beserta dengan kepalah desa adapun beberapah penyimpangan

tersebut adalah adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh TPK dalam hal

pembelian bahan materiil dan penggunaan dana yang telah dialokasikan

61

dimana kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang

dicantumkan pada LPJ Kegiatan, tidak adanya Demokrasi dalam pemilihan

TPK sebab tidak dihadiri oleh seluruh warga karena tidak adanya sosialisasi

pada warga, tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan

dikarenakan masyarakat hanya dipanggil untuk ikut bekerja, adanya dugaan

tindakan Nepotisme yang dilakukan oleh oknum pengambil kebijakan, dan

tidak adanya akuntabilitas terhadap masyarakat dan hasil kegiatan yang telah

dilakukan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas tentu saja terdapat perbedaan

mendasar terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang berada di Desa

Karama dengan pelaksanaan di Desa Kalumpang dan Desa Tumonga,

dimana penyimpangan-penyimpangan yang warga anggap dilakukan oleh

TPK dan perangkat desa dikarenakan kurangnya pengawasan yang

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pemantau

yang telah dibentuk, karena pembentukannya dianggap sebagaipersyaratan

saja dan tidak disertai dengan fungsinya.

Menanggapi beberapa informasi serta keluhan yang disampaikan oleh

warga dan beberapah perangkat desa serta beberapah pelaku dalam

pelaksanaan kegiatan Kepala Desa Karama Priode 2008 – 2013

berkomentar:

62

Dalam pelaksanaan PNPM MD di Desa Karama termaksud dalam proses pemiihan para pengelola kegiatan seperti TPK dan Tim Pemelihara Kepala Desa mempunyai hak untuk memilih langsung siapa yang bisa menduduki posisi tersebut jika memang hal itu diperlukan, adapun beberapah kerusakan pada sarana prasarana yang telah dibangun itu dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat untuk memeliharanya, bahkan kadangkala ada diantara masyarakat yang merusak pipa air yang telah dibangun tersebut. *(Sumber: Bapak Agus Limboro. 22 April 2012)

Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa diatas dapat

diperhatikan bahwa perangkat desa berpikir seolah-olah sebagai pemilik

program sehingga secara leluasa dapat memutuskan siapa yang dapat

menduduki posisi-posisi dalam PNPM MD di Desanya seperti TPK, dan Tim

Pemelihara tanpah memperhatikan prinsip-prinsip serta Petunjuk Teknis

Operasional (PTO) PNPM MD, hal diatas merupakan suatu penyewelengan

jabatan yang telah diberikan oleh masyarakat dimana dalam pelaksanaannya

seharusnya kepalah desa hanya bertugas memfasilitasi apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan program ini.

Adapun kondisi dari sarana prasarana yang telah dibangun terutama

sarana air bersih sudah tidak mengalir lagi kebeberapa Dusun dikarama

seperti Dusun Tambing-tambing, Taman, Takari, dan pangalloan, karena

banyak diantara pipa dan bak penampungan air telah rusak dan tidak terawat

lagi sehingga untuk memenuhi keperluan masyarakat akan air bersih

masyarakatpun harus kembali lagi mengambil dari sumur atau sungai yang

mengalir didekat Desa mereka.

63

Dalam pelaksaaan kegiatan PNPM MD di Desa Karama yang menjadi

Tim pengelolah kegiatan (TPK)memang diadakan rapat yang bersifat tertutup

karena tidak disosialisaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa

tersebut, sehingga hanya dihadiri beberapah orang masyarakat saja, adapun

yang menjadi TPK pada tahun anggaran 2007 dan 2009 adalah Sudirman

sebagai ketua TPK, Jaya R, S.Ip, Sekretaris dan Levina bendahara Kegiatan

sedangkan struktur organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa

Karama pada Tahun anggaran 2010 - 2011 yaitu:

Bagan 4.4

Struktur Organisasi TPK Desa Tumonga Tahun Anggaran 2011

*Sumber: Laporan Akhir Kegiatan TPK Desa Tumonga, 25 April 2012

Para pengelola kegiatan seperti UPK, Fasilitator Teknik, Fasilitator desa, TPK

dan pengelola lainnya bersama dengan pemerintah setempat telah memfasilitasi

pelaksanaan dengan sangat baik dimana dalam pelaksanaannya setiap tahap demi

tahapnya diberikan sosialisasi tentang waktu pelaksanaanya serta jenis pekerjaan

yang akan dikerjakan, sehingga masyarakat mengetahui kapan mereka akan turut

serta dan apa yang akan mereka kerjakan, sehingga diharapkan apa yang telah

direncanakan dapat terealisasi secara maksimal, adapun tangapan responden tentang

64

KetuaJaya Ruben, S.Ip

SekretarisLuter

BendaharaEnos

sejauh mana letak suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah

diharapkan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.14

Menurut anda, apakah pelaksanaan program pembangunan sarana

prasarana sesuai dengan apa yang direncanakan?

Responden Frequency (f) Percent (%)

tidak setujuh 6 17.6

Setujuh 21 61.8

sangat setujuh 7 20.6

Total 34 100.0


Dari table 4,12 diatas dapat terlihat bahwa pelaksanaan PNPM MD

dikecamatan kalumpang telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan

pada Musyawarah yang telah ditetapkan, dimana sebanyak 21 (61.8%)

responden setujuh bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM MD sesuai dengan

apa yang telah diaksanakan, sebanyak 7 (20.6%) responden sangat setujuh

dan hanya 6 (17.6%) responden mengatakan tidak setujuh bahwa

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.

1.5 Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD)

65

Satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini yaitu seberapah

besar peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningat setiap

pelaksanaan kegiatan harus menjunjung tinggi asas DOUM yaitu Dari, Oleh

dan Untuk Masyarakat, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan

partisipasi dari masyarakat amat sangat diperlukan, begitu juga dalam proses

pemeliharaan untuk menjaga dan melestarikan hasil dari pelaksanaan

program ini agar mamfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan lebih lama lagi.

Dalam setiap proses pemeliharaan kegiatan pasti membutuhkan biaya

dikarenakan setiap sarana prasarana yang dibangun, membutuhkan

perawatan, teknisi, operator dan ada yang mengunakan bahan bakar, oleh

karenanya setiap rumah tangga dikenakan biaya pemeliharaan yang

selanjutnya dipungut dan diatur oleh Tim Pemelihara yang telah dibentuk dan

dilatih paling lambat sebelum MAD Prioritas Usulan Untuk setiap jenis

prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan

iuran Untuk jenis kegiatan lain, yang ditetapkan kelompok pengelola dan

pemeliharaan bersama-sama dengan masyarakat pada saat Musyawara

tingkat Desa. Adapun besar iuran yang harus diberikan oleh setiap rumah

tangga yang berada di Desa Kalumpang, Desa Tumonga dan Desa Karama

dapat dilihat pada table dibawah ini,

Tabel 4.15

Biaya Pemeliharaan PNPM MD Perdesanya

No. Nama Desa Sarana Fasilitas Warga Iuran Warga /

66

Prasarana Bulan

1 Kalumpang

Genset

Hanya Lampu

Lampu Dan TV

Lampu, TV Dan Kulkas

Rp. 35.000

Rp. 105.000

Rp. 180.000

PLTMH (Turbin)

Hanya Lampu

Lampu Dan TV


Rp. 10.000

Rp. 40.000

Rp. 70.000

2 Tumonga PLTMH (Turbin)

Hanya Lampu

Lampu Dan TV


Rp. 10.000

Rp. 35.000

Rp. 80.000

3 Karama PLTMH (Turbin)

Hanya Lampu

Lampu Dan TV


Rp. 10.000

Rp. 30.000

Rp. 60.000

*Sumber data: Tim Pemelihara PNPM MD ditiap Desa. April 2012

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas dapat tergambarkan bahwa dalam

memenuhi kebutuhan akan biaya pemeliharaan hasil kegiatan PNPM MD

setiap keplah keluarga yang ikut merasakan mamfaat dari hasil

pembangunan sarana prasarana diwajikan membayar iuran yang telah

disepakati melalui musyarawa desa yang sekaligus memilih warga yag akan

bertugas sebagai Tim Pemelihara yaitu pengelolah keuangan dan operator.

67

Biaya yang dikenakan diatas di sesuaikan dengan tingkat pemakaian

Energi tiap rumah tangga, sehingga semakin banyak fasilitas yang

digunakan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, sedangkan yang

menjadi perbedaan iuran tiap desanya selain berdasarkan jenis Pembangkit

listrik yang digunakan juga disesuaikan berdasarkan banyaknya masyarakat

yang mengunakan fasilitas elektronik yang berada didesa tersebut, sehingga

iuran masyarakat didesa Tumonga yang tergolong banyak memiliki fasilitas

elektronik seperti Lampuh, Televisi dan kulkas lebih tinggi dibanding dengan

iuran masyarakat didesa karama.

Berbeda dengan masyarakat didesa Kalumpang yang menggunakan

dua sumber penghasil listrik yang berbeda yaitu Genset yang digunakan

pada empat dusun dan PLTMH (Turbin) yang menerangi dusun sumua,

dimana iuran yang harus dibayar oleh warga didesa kalumpang yang

menggunakan genset cukup tinggi berbeda dengan masyarakat yang

menggunakan PLTMH (Turbin) dikarenakan iuran yang harus dibayar tidak

hanya disalurkan untuk membayar gaji operator dan biaya pemeliharaan

namun yang paling utama adalah biaya untuk membeli bahan bakar solar

yang digunakan sebagai sumber bahan bakar untuk mengaktifkan generator

tersebut.

68

Biaya yang ditanggung oleh masyarakat tersebut diharapkan sesuai dengan

apa yang mereka terimah, dimana ini merupakan gambaran masyarakat tentang iuran

pemeliharaan yang mereka biayai:

Tabel 4.16

Menurut anda apakah iuran pemeliharaan sarana prasarana yang telah

dibangun sesuai dengan apa yang telah anda dapatkan?

Responden Frequency Percent (%)

sangat tidak setujuh 1 2.9

Tidak setujuh 5 14.7

Setujuh 26 76.5


Total 34 100.0


Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa biaya yang

dikeluarkan untuk membiayai perawatan sarana prasarana yang telah

dibangun tersebut telah sesuai dengan apa yang mereka terimah dengan 26

atau (76.5%) masyaraka mengatakan setujuh, 2 atau (5.9%) mengatakan

sangat setujuh, 5 atau (14.7%) tidak setujuh dan 1 atau (2.9%) mengatakan

tidak setuju, masyarakat yang mengatakan tidak setujuh merupakan

masyarakat yang memiliki banyak fasilitas/alat elektronik yang telah rusak

dan menuntut ganti rugi dikarenakan aliran listrik yang tidak stabil.

69

4.6 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP)

4.6.1 Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan PNPM Mandiri

Pedesaan dapat di nilai dari kehadiran masyarakat dalam setiap proses musyawara

yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat desa maupun pada

tingkat kecamatan. berikut tabel yang menggambarkan keterlibatan/keikutsertaan

masyarakat dalam setiap kegiatan Musyawarah-musyawarah pada tingkat Dusun dan

desa :

Tabel 4.17

Apakah anda ikut serta dalam setiap proses perencanaan pembangunan

Sarana Prasarana oleh pihak PNPM Mandiri?


tidak pernah 7 20.6

Jarang 5 14.7

Sering 14 41.2

Selalu 8 23.5

Total 34 100.0


Berdasarkan tabel 4.17 tentang keterlibatan atau keikutsertaan

mayarakat dalam proses penggalian gagasan sebagai tahap awal program

perencanaan menunjukkan bahwa 14 atau (41,2%) responden menyatakan

mereka selalu ikut serta dan terlibat langsung dalam setiap proses

70

musyawara yang diadakan di desa mereka, 8 atau (23%) responden

mengatakan sering mengikuti proses musyawarah, 5 (14,7%) responden

mengatakan jarang ikut dalam musyawara tersebut sedangkan responden

yang tidak pernah sama sekali ikut sebanyak 7 (20.6%) responden.

Sejalan dengan hasil olahan data diatas, diperoleh keterangan dari

kepalah desa yang memberikan pernyataan tentang keaktifan masyarakat

untuk ikut dalam proses musyawarah yang diadakan:

Pelaksnaan PNPM Mandiri dikecamatan kalumpang ini telah banyak menyita perhatian dari masyarakat dimana masyarakat secara langsung dapat ikut serta merencanakan serta membangun desa mereka menurut apa yang mereka butuhkan, sehingga masyarakatpun merasa perlu untuk datang secara langsung menghadiri setiap rapat yang diadakan oleh pelakuk PNPM MD beserta dengan pemerintah setempat, sedangkan ketidak hadiran beberapah warga dalam proses musyawarah biasanya diakibatkan oleh pekerjaan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri kegiatan tersebut, karena ada diantara warga yang sering menginap disawah dan dikebun milik mereka,” (sumber Informan Kepalah Desa Kalumpang: Bapak Frans Barangan. 19 April 2012.)

Selanjutnya dalam setiap proses perencanaan ini, masyarakat tidak hanya

dituntut kehadirannya dalam mengikuti musywarah akan tetapi dalam setiap proses

musyawarah, masyarakat dituntut untuk dapat aktif menyampaikan ide, usulan, serta

kebutuhan – kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan.

Berikut tabel yang menggambarkan tanggapan responden mengenai keaktifan dalam

setiap musyawara perencanaan kegiatan yang diadakan.

71

Tabel 4.18

Bagaimana keaktifan anda dalam memberi usulan/ide atau gagasan

dalam musyawara perencanaan PNPM MD untuk pembangunan

infrastruktur desa?


tidak aktif 7 20.6

kurang aktif 6 17.6

cukup aktif 18 52.9

sangat aktif 3 8.8

Total 34 100.0


Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 18 (52,9%) responden

menjawab cukup aktif dalam menyampaikan ide atau usulan dalam setiap

musyawarah yang diadakan tersebut. Sedangkan yang sangat aktif dalam

menyampaikan ide atau usulan sebanyak 3 (8,8%) responden. Dan

sebanyak 6 (17,6%) responden menjawab kurang aktif dalam memberikan

usulan dan ide dalam penggalian gagasan tersebut dan yang sama sekali

tidak aktif sebanyak 7 (20.6%) responden.

Gambaran tentang keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide

atau gagasan mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan

memahami bahwa setiap masalah atau kendala yang dihadapi, yang tahu

dan yang merasakannya adalah masyarakat itu sendiri oleh karenanya yang

72

membuat solusi dari permasalahan tersebut adalah harus dari kalangan

masyarakat itu sendiri (bottom up).

Terlepas dari keaktifan masyarakat tersebut diatas yang perlu

diperhatikan adalah masih ada sejumlah masyarakat yang hanya datang,

duduk, dengar, dan diam dalam proses penggalian gagasan. Hal tersebut

diakibatkan dari adanya budaya masyarakat kita yang masih takut, dan malu

untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka terkesan hanya datang

untuk turut meramaikan dan menerima apapun keputusan yang diambil. Hal

inilah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk lebih

meningkatkan keaktifan masyarakat tersebut baik melalui peningkatan SDM

melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal.

Namun jika digambarkan secara umum akan tingkat partisipsi

masyarakat dalam proses perencanaan PNPM MD yang dilaksanakan

melalui musyawarah-musyawarah pada tingkat desa maupun tingkat

kecamatan, seperti Musyawarah Antar Desa (MAD), dan Musyawara Desa

(Musdes), masyarakat dikecamatan kalumpang termaksud masyarakat yang

aktif dikarenakan prinsip-prinsipp dari PNPM MD yang memungkinkan

masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatannya, dikarenakan

masyarakat merupakan objek utama dalam pelaksanan kegiatan ini.

73

4.6.2 Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari

keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal

pelaksanaan pembangunan fisik dibidang sarana dan prasarana melalui keterlibatan

masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta

kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan saran dan prasarana. Untuk lebih jelasnya keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.19

apakah anda terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan infrastruktur publik melalui program PNPM MP?

Responden Frequency Percent(%)

tidak pernah 8 23.5

Jarang 8 23.5

Sering 15 44.1

Selalu 3 8.8

Total 34 100.0


Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat

dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal penyediaan waktu dan tenaga bahwa

3 (8,8) responden mengatakan selalu hadir dan terlibat langsung, sebanyak

15 (44,1) responden menjawab sering hadir, 8 (23.5%) responden

74

mengatakan jarang hadir dan yang sama sekali tidak pernah hadir adalah 8

(23.5%) responden.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat

tidak sepenuhnya mencapai 100% dimana hal ini dipengaruhi oleh tahapan

atau jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali bertabrakan dengan pekerjaan

sehari-hari, ditambah lagi jarak dan keadaan jalan antara dusun yang

menyebabkan partisipasi antara dusun sangat kurang dalam setiap

pelaksanaan kegiatannya.

Sedangkan untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan

bahan/materi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.20

apakah anda pernah memberikan bantuan berupah bahan/materi ataupun

tenaga yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

infrastruktur publik melalui program PNPM Mandiri?


tidak pernah 3 8.8

Jarang 5 14.7

Sering 19 55.9

Selalu 7 20.6

Total 34 100.0


Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 7 (20,6%)

responden mengatakan selalu menyediakan bahan/materi apabila

75

diperlukan, sebanyak 19 (55,9%) responden mengatakan sering, dan 5

(14,7%) responden mengatakan jarang dalam menyediakan bahan/materi

dan sebanyak 3 (8,8%) responden mengatakan sama sekali tidak pernah

memberikan bahan/materi.

Dari hasil analisis diatas terdapat perkembangan terhadap partisipasi

masyarakat untuk memberikan bantuan berupah bahan/materi yang

diperlukan, lebih tinggi dibanding partisipasi untuk terlibat langsung dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur public, hal itu dikarenakan

beberapah diantara masyarakat yang tidak sempat mengikuti pelaksanaan

kegiatan secara langsung, memilih untuk berpartisipasi dengan cara

memberikan bahan/materil yang dapat digunakan untuk membangun sarana

prasarana yang dilaksanakan.

partisipasi yang diharapkan dalam kegiatan ini bukan partisipasi yang

bersifat memaksa masyarakat untuk turut langung berpartisipasi dalam

setiap kegiatan, partisipasi yang diharapkan adalah yang bersifat Swadaya

dan sukarela, agar yang nantinya masyarakatpun dapat merasa memiliki

terhadap setiap sarana prasarana yang telah dibangun, sehingga partisipasi

dengan memberikan bahan/materil yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan pembangunan sangat dimungkinkan dalam kegiatan ini.

76

4.6.3 Partisipasi dalam pemeliharaan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM MD juga dilihat dari

seberapa aktifnya masyarakat dalam memelihara, menjaga, merawat dan

melestarikan apa yang telah mereka bangun. Dan oleh karena itu dari apa

yang telah berhasil dilaksanakan hendaknya mendapat perhatian yang lebih

dari masyarakat dengan cara perawatan dan pemeliharaannya secara

berkelanjutan (Continue).

Partisipasi yang dimaksud dalam kegiatan ini bukan hanya dalam hal

pekerjaan fisik dimana masyarakat ikut serta membenahi dan memperbaiki kerusakan

yang ada atau membantu dalam hal menjaga dan melestarikan hasil pembangunan

sarana prasarana tetapi juga aktif dalam membayar iuran biaya perawatan sarana

prasarana yang telah mereka terimah, dibawah ini merupakan gambaran tentang

keaktifan masyarakat dalam proses pemeliharaan.

Tabel 4.21

Apakah anda aktif dalam proses pemeliharaan Sarana Prasarana yang telah ada?


tidak aktif 1 2.9

kurang aktif 7 20.6

cukup aktif 17 50.0

sangat akti 9 26.5

Total 34 100.0


77

Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa 9 (26.5%)

mengatakan sangat aktif, 17 (50%) mengatakan cukup aktif, 7(20,6%)

mengatakan kuarang aktif, dan 1(2.9%) responden mengatakan tidak aktif

dalam proses pemeliharaan hasil kegiatan.

Dari hasil perolehan data diatas menggambarkan tingginya kesadaran

masyarakat dalam menjaga serta merawat hasil kegiatan utamanya hasil

pembangunan sarana dan prasarana, Hal tersebut disebabkan oleh karena

yang akan memanfaatkan prasarana tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan hasil perolehan data diatas tentang tingginya tingkat

partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan sarana prasarana,

didapat keterangan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Kecamatan Kalumpang yang mengatakan:

Kegiatan PNPM MD ini telah banyak membawah perubahan dalam masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan tingkat kehidupan masyarakat seperti dalam hal teknologi informasi, wawasan masyarakat, kesehatan, sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada alas an lagi masyarakat untuk mendukung serta menjaga kegiatan ini agar tetap berjalan, termaksud memelihara dan melestarikan apa yang telah dihasilkan dari kegiatan ini. (Sumber informasi: Bapak Iswadi S. Paindan, S.Sos, April 2012)

Dalam hal wujud nyata besar perubahan yang telah diberikan oleh

hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah makin banyaknya masyarakat

dikecamatan kalumpang yang memiliki barang-barang elektronik seperti

televise, kulkas, kipas angin computer dan sebagainya.

78

4.7 Hambatan Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP)

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilapangan baik itu dalam proses

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada proses pemeliharaan hasil

kegiatan tentu saja masih terdapat beberapa hambatan atau rintangan yang

harus dihadapi oleh masyarakat, baik itu hambatan yang bersifat teknis

ataupun nonteknis berikut ini akan dibahas hambatan apa saja yang dihadapi

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana

dikecamatan kalumpang yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan dalam proses perencanaan

Dalam proses perencanaan kegiatan, yang sering menjadi hambatan

dalam perencanaan kegiatan adalah persiapan oleh para pelaku kegiatan,

dimana setiap elemen penting dalam kegiatan ini harus dapat

mempersiapkan apa saja yang menjadi materi atau persiapan dalam setiap

musyawara baik itu dari phak PNPM MP yaitu Fasilitator Kecamatan, PJOK,

UPK, TPK, Fasilitator Desa sampai pada para Kader PNPM Mandiri itu

sendiri, begitupun dari pemerintah kecamatan yang dalam hal ini harus dapat

menjadi fasilitator dari setiap kegiatannya sehingga apa yang menjadi materi

dalam setiap musyawara dan sosialisasi yang diadakan dapat diterimah oleh

masyarakat dengan baik.

b. Hambatan dalam Pelaksanaan

Selama proses pelaksanaan kegiatan, baik oleh pihak pengelola

kegiatan, fasilitator kegiatan, perangkat desa sampai masyarakatpun tidak

79

menghadapai hambatan yang begitu berarti, adapun hambatan yang sering

dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan sering berupah kondisi geografis

wilaya yang sulit untuk dijangkau, begitu juga dengan fasilitas dan pengadaan

alat bantu yang sulit untuk didapat jadi dalam pelaksanaan pembangunan

fasilitas masih bersifat manual atau teradisonal.

c. Hambatan dalam Pemeliharaan

Proses pemeliharaan fasiltas public juga merupakan proses lanjutan

yang tidak bisa disepelehkan karena suatu kegiatan tidak akan berguna jika

fasilitas yang telah dibangun tersebut tidak dapat dipelihara dan dirawat,

mengigat fasilitas PLTMH/Turbin serta sumber air bersih masyarakat

merupakan fasilitas yang membutuhkan perhatian serta perawatan yang lebih

dari masyarakat.

Adapun kendala yang sering dialami dalam proses pemeliharaan

adalah masih kurangnya perhatian masyarakat terhadapat sarana prasarana

yang telah dibangunnya terutama dalam proses perbaikan terhadapat sarana

prasarana yang mengalami kerusakan, hal tersebut dikarena tingkat

pemahaman masyarakat yang berpikir bahwa kewajiban mereka hanya

membayar retribusi pemeliharaan yang mereka terimah sehingga kadangkala

ada diantara masyarakat yang tidak tahu menahu apa bila ada diantara

fasilitas public yang mengalami kerusakan.

80

4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD)

di Kecamatan Kalumpang

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi kegiatan adalah hal-

hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dalam program pemberdayaan

masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) baik itu berasal dari dalam

masyarakat (faktor internal) dapat berupa kesadaran/kemauan masyarakat,

tingkat pendidikan masyarakat, dan pendapatan atau penghasilan

masyarakat dan yang berasal dari luar (faktor eksternal) berupa

kepemimpinan/peran pemerintah daerah dalam mengarahkan masyarakat,

kesempatan bagi masyarakat untuk berdemokratisasi serta fasilitas atau

peralatan yang tersedia.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan PNPM MP dalam pembangunan sarana

prasarana di Kecamatan Kalumpang, berikut akan dibahas secara lebih jelas.

4.8.1 Faktor Internal

a. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP

dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting keberhasilan kegiatan ini. Keikut

sertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan sarana prasarana bukan

81

timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk

berpartisipasi dalam setiap kegiatannya. Salah satu diantaranya adalah faktor

kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat

diharapkan mampu berperan aktif, dengan begitu tujuan dari kegiatan ini dapat

terwujud. Berikut disajikan beberapa alasan yang mendasar oleh responden, ikut

serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Tabel 4.22

Siapah yang mendorong anda untuk ikut serta aktif dalam setiap

kegiatan PNPM MP di Desa anda?


kesadaran sendiri

pemerintah

27

5

79.5

14.7

Pengelola Kegiatan

Orang lain

1

1

2.9

2.9

Total 34 100.0


Dari tabel 4.12 diatas diperoleh indikasi gambaran bahwa masyarakat

di Kecamatan Kalumpang ikut serta aktif dalam setiap kegiatan PNPM MP

dikarenakan kesadaran sendiri yaitu sebanyak 27 (79.5%), oleh pemerintah 5

(14.7%), dan pengelolah Kegiatan bersama dengan orang lain masing-

masing 1 (2.9%).

Faktor kesadaran yang mendorong dalam kegiatan ini adalah karena

itu merupakan suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut berpartisipasi baik

82

itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan,

Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh responden adalah karena

adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama

warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan

pentingnya pembangunan dan dimana peran pemerintah desa dalam hal ini

yaitu selaku motivator dalam pembangunan yang senantiasa memberikan

motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembagunan

sarana prasarana. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikut sertaan

masyarakat karena kesadaran akan pentingnya program ini bagi kehidupan

bermasyarakat relatif tinggi.

b. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat

Peranan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting

dimana pendidikan dapat mengembangkan kompetensi individu, kompetensi yang

lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan

kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang

memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan,

berikut ini merupakan tanggapan masyarakat tentang pentingnya tingkat pendidikan

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MP:

83

Tabel 4.23

Apakah pengetahuan atau pendidikan seseorang berpengaruh terhadap

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana?



Setujuh 9 26.5

Tidak setujuh 8 23.5

Total 34 100.0


Berdasarkan tabel 4.23 diatas responden yang sangat setujuh bahwa

tingkat pendidikan masyarak sebanyak 17 (50%), mengatakan setujuh

sebanyak 9 (26.5%) dan yang mengatakan tidak setujuh sebanyak 8 (23.5%).

Dan berdasarkan tabel 4.4 dimana dari seluruh responden tingkat

pendidikan SLTA/sederajat mendominasi dengan 14 orang atau sebesar 44,1

%, SLTP/sederajat dengan 5 orang atau 14,7 %, Sarjana dengan 6 orang

atau 17,6 %, SD dengan 6 orang atau 17,6 %. Dan diploma dengan 2 orang

atau 5,9 %

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa faktor tingkat pendidikan

masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembangunan sarana prasarana,

dimana masyarakat merupakan pelaku utama dalam kegiatan ini sehingga

sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan sangatlah

berpengaruh dalam kelancaran kegiatan ini.

84

c. Faktor Tingkat Pendapatan Masyarakat

Dalam penjelasan Tabel 4.6 menunjukkan. Responden yang tidak

memiliki penghasilan sebenyak 1 orang (2,9%), Kurang dari 1.000.000

sebanyak 23 orang (67.6%). yang berpenghasilan Rp1.000.000-

Rp2.500.000, sebanyak 9 orang (26.5%) dan yang berpenghasilan

Rp2.500.000-Rp5.000.000 sebanyak 1 orang (2.9%). Dari hasil

penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan rata-rata

masyarakat kalumpang masing relatif rendah, dikarenakan pekerjaan serta

pendidikan yang mereka miliki masih tergolong rendah atau kurang.

Faktor tingkat pendapatan masyarakat merupakan sesuatu yang

urgen, dimana disini bisa dilihat tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Indikator penulis dalam menganalisa pada tingkat pendapatan ini ialah

dengan membandingkan jawaban responden antara PNS yang mempunyai

penghasilan >Rp 1.000.000 dan petani yang mempunyai penghasilan

berkisar<Rp 1.000.000, Berikut kutipan wawancara dengan seorang warga

(Petani) tentang pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap

pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Kalumpang:

”Kami sebagai petani bisa dikatakan dalam hal pendapatan masih rendah, biaya hidup saja hanya bisa mengandalkan dari hasil pertanian (itupun jika ada), sehingga partisipasi kami dalam pembangunan lebih cenderung ke dalam bentuk tenaga dan ide/fikiran, bahkan kadang kala kami tidak mempunyai cukup waktu untuk berlama-lama bekerja/berpartisipasi dalam kegiatan karena hrus segera kesawah”. (Sumber: Bapak yeremia, april 2012)

85

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat

pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan dan proses pemeliharaan hasil kegiatan. Dimana

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat

memberikan swadaya baik secara materi ataupun bahan baku, begitu juga

dengan proses pemeliharaan dimana masyarakat harus membayar iuran

yang telah ditetapkan.

4.8.2 Faktor Eksternal

a. Peran serta Pemerintah Daerah

Peran serta pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan sejauh

mana partisipasi serta fungsi dari pemerintah tingkat kecamatan dan

pemerintah tingkat desa dalam menjalankan tugas dan perannya dalam

kegiatan PNPM MP.

Pengarahan dan keterlibatan pemerintah daerah tingkat kecamatan dan desa

dalam proses pencapaian pembangunan sarana prasarana adalah merupakan salah

satu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi dimana pemerintahan daerah merupakan

pemegang kendali utama pelaksanaan kegiatan yang bertugas untuk mewadahi dan

memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari pelaksanaan administrasi,

memfasilitasi setiap musyawara baik antar desa maupun desa serta sebagai sarana

informasi dan komunikasi masyarakat, bahkan kadang kala menjadi tempat

pengaduhan masyarakat jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan.

86

Dibawah ini merupakan gambaran tingkat partisipasi pemerintah daera dalam

pelaksanaan kegiatan PNPM MP.

Tabel 4.24

Apakah pemerintah kecamatan sudah cukup berperan dalam

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana?


sangat tidak setujuh 1 2.9


Setujuh 25 73.5


Total 34 100.0


Berdasarkan tabel 4.24 diatas didapatkan gambaran sebanyak 1

(2.9%) responden mengatahkan sangat tidak setujuh, 5 (14.7%) tidak

setujuh, 25 (73.5%) setujuh dan 3 (8.8%) mengatahkan sangat setujuh. Dari

hasil analisis data diatas masyarakat dikecamatan kalumpang sudah

menganggap bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sudah

cukup berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan PNPM MP ini, hal

tersebut tudak lepas dari keinginan setiap aparatur kecamatan dan desa

untuk meningkatkan taraf hidup setiap masyarakat yang ada didalam wilaya

mereka.

b. Kondisi Geografis Wilayah

87

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III tentang kondisi geografis

kecamatan kalumpang yang terdiri atas pegunungan dan bukit, kondisi geografis

inilah yang tentunya dapat mendukung pelaksanaan kegiatan atau bahkan

menghambat pelaksanaan tersebut, dibawah ini merupakan pendapa responden

tentang pengaruh dari kondisi geografis kecamatan kalumpang terhadap pelaksanaan

PNPM MP.

Tabel 4.25

Menurut anda apakah kondisi geografis Kecamatan Kalumpang

mendukung pelaksanaan pembangunan sarana prasarana oleh PNPM

Mandiri Pedesaan?



Setujuh 17 50.0


Total 34 100.0



(14.7%) responden mengatahkan sangat tidak setujuh, 17 (50.0%)

mengatakan setujuh, dan sebanyak 12 (35.3%) responden mengatakan

sangat setujuh.

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 29 dari responden mengatakan

bahwa kondisi geografis kecamatan kalumpang sangat mendukung dalam

pelaksanaan program PNPM MP dengan kondisi wilayah itulah sehingga

88

banyak menghasilkan aliran sungai yang dapat membantu dan

mempermudah masyarakat dalam mencari sumber air bersih dan arus

sungainya dapat digunakan untuk menggairi saluran turbin. Walaupun ada

diantara masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi geografis wilaya

menghambat pelaksanaan kegiatan dikarenakan medan yang sangat sulit

untuk dilalui dan sumber mata air yang sangat jauh dari pemukiman warga.

c. Faktor Fasilitas Atau Peralatan

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan pembangunan

sarana prasarana publik dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau

peralatan yang digunakan, fasilitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai

tempat atau kendaraan yang digunakan yang dapat menunjang pelaksanaan

kegiatan seperti, kantor pengelolah kegiatan baik itu UPK dan TPK, begitu

juga dengan balai kecamatan atau balai desa tempat dilaksanakannya

musyawara perencanaan kegiatan.

Peralatan dalam hal ini merupakan segala jenis alat yang digunakan

untuk bekerja membangun sarana prasarana yang telah dilaksanakan

peralatan ini mencakupi peralatan pertukangan, perkebunan seperti parang,

cangkul, sekop, gerobak dan sebagainya.

Adapu pendapat masyarakat tentang fasilitas dan peralatan yang diunakan

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MP adalah sebagai berikut:

89

Tabel 4.26

Menurut anda apakah fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, sudah sudah cukup

memadai?



Setujuh 14 41.2


Total 34 100.0



(55.9%) responden mengatahkan tidak setujuh, 14 (41.2%) mengatakan

setujuh, dan sebanyak 1 (2.9%) responden mengatakan sangat setujuh.

Berdasarkan keterangan diatas terdapat perbedaan dimana responden yang

tidak setujuh akan fasilitas dan peralatan yang memadai hal tersebut

dikarenakan peralatan yang digunakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan

berasal dari peralatan sehari-hari warga yang digunakan dalam bertani dan

berkebun.

Sedangkan yang setujuh mengatakan peralan dan fasilitas yang

digunakan telah memadai berpendapat bahwa fasilitas dan peralatan yang

mereka gunakan merupakan salah satu bentuk swadaya mereka dalam

pelaksanan pembangunan sarana prasarana

90

Oleh karena itu, dari data diatas dapat dilihat faktor fasilitas atau

peralatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian

pembangunan sarana prasarana. Semakin lengkap fasilitas atau pelaralatan

yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat,

sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas/peralatan yang tersedian akan

membuat partisipasi masyarakat berkurang.

91

9). bab iv pembahasan

Documents