9 2015, no - jdih.ppatk.go.idjdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2017/12/bn-231-2015-lamp-1.pdf ·...
TRANSCRIPT
2015, No.231 9
LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: 01/PB/MA/II/2015
NOMOR: 03 TAHUN 2015
NOMOR: 1 TAHUN 2015
NOMOR: B.66/K.BNPT/2/2015
NOMOR: PER-01/1.02/PPATK/02/15
TENTANG
PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR
TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SECARA
SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG
TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
PETUNJUK TEKNIS PENCANTUMAN ATAU PEMBARUAN PENCANTUMAN,
PERPANJANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
2015, No.231 40
LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR :
01/PB/MA/II/2015
03 TAHUN 2015
1 TAHUN 2015
B.66/K.BNPT/2/2015
PER-01/1.02/PPATK/02/15
TENTANG
PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM
DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
DAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU
KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN
ORGANISASI TERORIS
PEJABAT PELAKSANA KOORDINASI
Ketua : Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
Wakil Ketua : Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Anggota : 1. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan
Senjata, Direktorat Jenderal Multilateral
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan
Wilayah, Direktorat Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri
2015, No.231 41
Republik Indonesia
3. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik
Indonesia
4. Direktur Tindak Pidana Khusus, Badan Reserse
Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Detasemen 88, Kepolisian Negara Republik
Indonesia
6. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Direktur Penegakan Hukum, Kedeputian Bidang
Penindakan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme
9. Direktur Eksekutif Kebijakan Sistem Pembayaran,
Bank Indonesia
10. Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Republik Indonesia.
11. Advisor Senior Bidang Kajian Governance dan
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan
Pengendalian Kualitas, Otoritas Jasa Keuangan
12. Direktur 3.2, Badan Intelijen Negara
13. Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
14. Direktur Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
2015, No.231 42
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD HATTA ALI
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI
A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
BADRODIN HAITI
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,
SAUD USMAN NASUTION
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
MUHAMMAD YUSUF