5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang...

11
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.44/ H»D/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan , Bangka Belitung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20.1.5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Upload: nguyendang

Post on 10-Apr-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR : 188.44/ H»D/BAKUDA/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas terhadappelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan kualitaspelayanan langsung kepada masyarakat, perlu menetapkanKeputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Satuan BiayaPerjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

, Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentangPenetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di lingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20.1.5 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

Page 2: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Menetapkan

KESATU

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan. Bangka Belitung Nomor 2Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan. Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi. Kepulauan Bangka BelitungTahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

10. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2016 Nomor 1 Seri. D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi KepulauanBangka. Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, terdiri atas:

1. Lampiran I tentang A. Satuan Biaya Uang Harian PerjalananDinas Dalam Daerah (Dari/ke Provinsi,Kabupaten/ Kota);

B. Satuan Biaya Uang Harian PerjalananDinas Dalam Daerah Tujuan KeKabupaten Belitung dan KabupatenBelitung Timur);

2. Lampiran II tentang Satuan Biaya Uang Harian PerjalananDinas Dalam Negeri;

3. Lampiran III tentang Satuan Biaya Penginapan PerjalananDinas Dalam Negeri;

4. Lampiran IV tentang Satuan Biaya Tiket Pesawat PerjalananDinas Dalam Negeri (pp);

5. Lampiran V tentang A.Satuan Biaya Transportasi DaratPerjalanan Dinas Dalam Negeri/At Cost(Dari Tempat Kedudukan ~Ke Tujuan(PP);

Page 3: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

K.EDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

B. Satuan Biaya Transportasi Darat dariJakarta ke Tujuan (At Cost);

6. Lampiran VI tentang Satuan Biaya Sewa Kendaraan (perdelapan jam).

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksuddalam diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi dalammelaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas oleh. Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungberpedoman pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungsebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Dengan berlakunya Keputusan Gubernur iniy maka KeputusanGubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/886/DPPKAD/2016 tentang Penetapan StandarSatuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal02 Januari 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah clandiperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinangpada tanggal r> Oktober2017

GUBERNUI

KEPULAUAN BANSKA BELITUNG.,

DI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka. Belitung di Pangkalpinang;2. Kepata Perwakiian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Page 4: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

LA

MP

IRA

NI

KE

PU

TU

SA

NG

UB

ER

NU

RK

EPU

LA

UA

NB

AN

GK

AB

EL

ITU

NG

NOMOR

:188.44/

|QbO

/BAK

IJDA

/2017TANGGAL

:j^

OCTOBER2017

A.SA

TUA

NBIA

YA

UA

NG

HA

RIA

NPER

JALA

NA

ND

INA

SD

ALA

MD

AER

AH

(DA

Rl/K

EPR

OV

INSI,

KA

BU

PATEN

/KO

TA)

:Tin?.A

Y/\R

slSO

AP

AL

UM

PS

UM

:

TtN

GK

AT

AN

PE

LA

KS

AN

AP

EL

AK

SA

NA

SA

TU

AN

BIA

YA

I'••--~~^-~-

rup

iah)

TU

JU

AN

KA

BU

PA

TE

NB

AN

GK

AK

AB

UP

AT

EN

BA

NG

KA

TE

NG

AH

KA

BU

PA

TE

NB

AN

GK

AB

AR

AT

KA

BU

PA

TE

NB

AN

C.P

iA

SE

LA

TA

N

TIN

GK

AT

A

GU

BE

RN

UR

/KE

TU

AD

PR

DR

p9

60

,00

01

.04

0.0

00

1.1

20

,00

01

.12

0.0

00

WA

KIL

GU

BE

RN

UR

/W

AK

ILD

PR

DR

p9

60

.00

01

.04

0.0

00

1.1

20

.00

01

.12

0.0

00

E3

EL

ON

I/AN

GG

OT

AD

PR

DR

p.3

00

,00

08

80

.00

09

60

.00

09

60

.00

0

TIN

GK

AT

B

ES

EL

ON

HA

Rp

64

0.0

00

72

0.0

00

80

0.0

00

80

0.0

00

ES

EL

ON

IIBR

p5

60

,00

06

40

.00

07

20

.00

07

20

.00

0

TIN

GK

AT

C

ES

EL

ON

IDA

Rp

50

0.0

00

60

0.0

00

68

0.0

00

68

0.0

00

ES

EL

ON

IIIBR

p4

80

,00

05

80

.00

06

60

.00

06

60

.00

0

ES

EL

ON

IVA

Rp

45

0.0

00

50

0.0

00

63

0.0

00

63

0.0

00

JFU

GO

LIV

/JFT

GO

LIV

Rp

48

0,0

00

58

0.0

00

66

0.0

00

66

0.0

00

,IPUO

OL

IH/JF

TO

OL

HI

Rp

44

0.0

00

48

0.0

00

60

0.0

00

60

0.0

00

AJU

DA

NG

UB

/WA

KE

LG

UB

ER

NU

RR

p4

40

,00

04

80

.00

06

00

.00

06

00

.00

0

JFU

GO

LO

NG

AN

I&

H/JF

TG

OL

ON

GA

NII

Rp

40

0.0

00

45

0.0

00

58

0.0

00

58

0.0

00

UR

AIA

NS

AT

UA

N

RK

SA

RA

N

JAR

AK

TE

MP

UH

.10sd

.2

0K

m>

20

s&

50

Kin

>5

0k

m

KH

US

US

UN

TU

KP

EG

AW

AI

UP

TT

UJU

AN

KE

KE

CA

MA

TA

ND

AN

AT

AU

SE

BA

LIK

NY

AO

RA

NG

/KA

LI

30

.00

05

0.0

00

10

0.0

00

GU

BE

RN

UJ

KE

PUL

AU

AN

BA

NG

KA

BE

LIT

UN

G,

SM

AN

Page 5: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

B.

SAT

UA

NB

IAY

AU

AN

GH

AR

IAN

PER

JAL

AN

AN

DIN

AS

DA

LA

MD

AE

RA

HT

UJU

AN

KE

KA

BU

PAT

EN

BE

LIT

UN

GD

AN

KA

BU

PAT

EN

BE

LIT

UN

GT

IMU

R

TIN

GK

AT

AN

PE

LA

KS

AN

A

TIN

GK

AT

A

TIN

GK

AT

B

TIN

GK

AT

C

PE

LA

KS

AN

A

GU

BE

RN

UR

/KE

TU

AD

PR

D

WA

KIL

GU

BE

RN

UR

/WA

KIL

DP

RD

ES

EL

ON

I/AN

GG

OT

AD

PR

D

ES

EL

ON

IIA

ES

EL

ON

I1B

ES

EL

ON

IIIA

ES

EL

ON

IIIB

ES

EL

ON

IVA

JFU

GO

LIV

/JFT

GO

LIV

JF

UG

OL

III/JF

TG

OL

III

AJU

DA

NG

UB

/WA

KIL

GU

BE

RN

UR

JFU

GO

LO

NG

AN

I&

It/JFT

GO

LO

NG

AN

IT

SA

TU

AN

BIA

YA

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

UA

NG

MA

KA

NT

RA

NS

.LO

KA

LP

ER

HA

RI

UA

NG

SA

KU

44

0.0

00

36

0.0

00

92

0.0

00

40

0.0

00

32

0.0

00

80

0.0

00

36

0.0

00

28

0.0

00

68

0.0

00

52

0.0

00

28

0.0

00

52

0.0

00

28

0.0

00

26

0.0

00

46

0.0

00

26

0.0

00

25

0.0

00

37

5.0

00

24

5.0

00

20

0.0

00

35

0.0

00

22

0.0

00

15

0.0

00

25

0.0

00

22

0.0

00

15

0.0

00

25

0.0

00

22

0.0

00

15

0.0

00

25

0.0

00

22

0.0

00

10

0.0

00

20

0.0

00

22

0.0

00

10

0.0

00

20

0.0

00

SA

TU

AN

BE

SA

RA

N

UR

AIA

NJA

RA

KT

EM

PU

H

10

sd

,2

0K

m>

20

sd

.5

0K

m>

50

km

KH

US

US

UN

TU

KP

EG

AW

AI

UPT

TU

JUA

NK

EK

EC

AM

AT

AN

DA

NA

TA

US

EB

AL

IKN

YA

OR

AN

G/K

AL

I3

0.0

00

50

.00

01

00

.00

0

To

tal

1.7

20

.00

0

1.5

20

.00

0

1.3

20

.00

0

1.1

20

.00

0

1.0

00

.00

0

88

5.0

00

79

5.0

00

62

0.0

00

62

0.0

00

62

0.0

00

52

0.0

00

52

0.0

00

GU

BE

RN

UR

KEPU

LAU

AN

BA

NG

KA

^EL

ITU

NG

.

ER

ZA

LD

J^bS

MA

N

Page 6: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

SA

TU

AN

BIA

YA

UA

NG

HA

RIA

NP

ER

JAL

AN

AN

DIN

AS

DA

LA

MN

EG

ER

I

LA

MP

IRA

NII

KEPU

TUSA

NG

UB

ER

NU

RK

EPULA

UA

NB

AN

GK

AB

ELITUN

G

NOMOR:

188.-14/|0$0/BAK

UD

A/2017TANGGAL

:j<£

OKTOBER2017

TIN

GK

AT

AN

PE

LA

KS

AN

AP

EL

AK

SA

NA

SA

TU

AN

BIA

YA

RE

PR

ES

EN

TA

S1

UA

NG

MA

KA

NT

RA

NS

PO

RT

LO

KA

LU

AN

GS

AK

UJU

ML

AH

BIA

YA

PE

RH

AR

I

UA

NG

KE

DIK

LA

TA

N

1sd

.5

tar6

sd.

15

hr

>1

5h

r

TIN

GK

AT

A

GU

BE

RN

UR

/KE

TU

AD

PR

DR

p1

.25

0.0

00

75

0.0

00

1.2

50

.00

02

.75

0.0

00

6.0

00

.00

0

10

0.0

00

12

5.0

00

13

0.0

00

WA

KIL

GU

BE

RN

UR

/W

AK

ILD

PR

DR

p1

.00

0.0

00

60

0.0

00

1.1

50

.00

02

.25

0.0

00

5.0

00

.00

0

ES

EL

ON

I/AN

GG

OT

AD

PR

DR

p7

50

.00

04

50

.00

01

.00

0.0

00

1.8

00

.00

04

.00

0.0

00

TIN

GK

AT

B

ES

EL

ON

IIAR

p2

40

.00

02

40

.00

03

20

.00

07

00

.00

01

.50

0.0

00

ES

EL

ON

HB

Rp

22

0.0

00

24

0.0

00

28

0.0

00

60

0.0

00

1.3

40

.00

0

TIN

GK

AT

C

ES

EL

ON

IIIAR

p-

24

0.0

00

26

0.0

00

58

0.0

00

1.0

80

.00

0

ES

EL

ON

IIIBR

p-

24

0.0

00

25

0.0

00

47

5.0

00

96

5.0

00

ES

EL

ON

FVA

Rp

-2

30

.00

02

50

.00

04

50

.00

09

30

.00

0

JFU

GO

LIV

/JFT

GO

LIV

Rp

-2

00

.00

02

50

.00

03

75

.00

08

25

.00

0

JFU

GO

LIII/JF

TG

OL

IIIR

p-

20

0.0

00

25

0.0

00

37

5.0

00

82

5.0

00

AJU

DA

NG

UB

/WA

KIL

GU

BE

RN

UR

Rp

-2

00

.00

02

50

.00

03

75

.00

08

25

.00

0

JFU

GO

LO

NG

AN

I&

II/JFT

GO

LO

NG

AN

IIR

p-

20

0.0

00

20

0.0

00

33

0.0

00

73

0.0

00

GU

BE

RN

UR

KEPU

LAU

AN

BA

NG

KA

JBE

UT

UN

G,

RO

SM

AN

Page 7: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKABELITUNG

NOMOR : 188.44/\08P/BAKUDA/2017TANGGAL : \£ OKTOBER2017

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO KETERANGAN SATUANTARIF HOTEL

ATCOST LUMPSUM (30%)

1. GUBERNUR/KETUA DPRD OH 3.500.000 1.050.000

2. WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD OH 2.500.000 750.000

3. ESELON I/ANGGOTA DPRD OH 1.500.000 450.000

4. ESELON IIA OH 1.360.000 408.000

5. ESELON IIB OH 1.200.000 360.000

6. ESELON IIIA/IIIB OH 1.040.000 312.000

7. ESELON IV/GOLONGAN IV OH 800.000 240.000

8. GOLONGAN III KEBAWAH OH 600.000 180.000

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZAL

Page 8: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

LA

MP

IRA

NIV

KE

PU

TU

SA

NG

UB

ER

NU

RK

EP

UL

AU

AN

BA

NG

KA

BE

LIT

UN

G

NOMOR

:188.44/

UjtO/BAK

UDA/2017T

AN

GG

AL

:\*

OK

TG

BE

R2

01

7H

SA

TU

AN

BIA

YA

TIK

ET

PE

SA

WA

TP

ER

JAL

AN

AN

DIN

AS

DA

LA

MN

EG

ER

I(PP)

(dalamru

piah

)

TIN

GK

AT

AN

PE

LA

KS

AN

AP

EL

AK

SA

NA

SA

TU

AN

BIA

YA

SAT

UA

NB

IAY

AT

IKE

T(pp)

(i)(2)

(31(4)

A.

TU

JUA

NP

AN

GK

AL

PIN

AN

G-

JAK

AR

TA

TIN

GK

AT

A

GU

BE

RN

UR

/KE

TU

AD

PR

DR

p3

.00

0.0

00

WA

KIL

GU

BE

RN

UR

/W

AK

ILD

PR

DR

p3

.00

0.0

00

ES

EL

ON

I/AN

GG

OT

AD

PR

DR

p2

.75

0.0

00

TIN

GK

AT

B

ES

EL

ON

ILA

Rp

2.1

39

.00

0

ES

EL

ON

IIBR

p2

.13

9.0

00

TIN

GK

AT

C

ES

EL

ON

IIIA

ES

EL

ON

IIIB

ES

EL

ON

IVA

JFU

GO

LIV

/JFT

GO

LIV

JFU

GO

LIII/JF

TG

OL

III

AJU

DA

NG

UB

/WA

KIL

GU

BE

RN

UR

JFU

GO

LO

NG

AN

I&

II/JFT

GO

LO

NG

AN

II

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

Rp

2.1

39

.00

0

B.

TU

JUA

NS

EL

AIN

KE

JAK

AR

TA

-U

ntu

kperjalanan

din

aslu

ard

aerahdi

dalam

negeriyangtran

sitvia

Jakarta

mak

asatu

anbiaya

tiketpesaw

atu

dara

menyesuaikan

dengantarif

resmi

yan

gtelah

dik

ehiark

anoleh

mask

apai

pen

erban

gan

GU

BE

RN

UR

KE

PU

LA

UA

NB

AN

Gjs^

BE

OS

MA

N

Page 9: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

LAMPIRAN V

KEPUTUSANGUBERNURKEPUI.AUAN BANGKABELITUNG

NOMOR . 188.44/ ^OW/BAKUDA/2017TANGGAL : ' - OKTOBER 2017

A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (At cost)

(DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TUJUAN-PP)

(dajcirp tupiat'i)

NO PROVINSI SATUAN BESARAN

1 ACEH orang/trip 90.000

2 SUMATERA UTARA orang/trip 82.000

70.0003 RIAU orang/trip

4 KEPULAUAN RIAU orang/ trip 91.000

5 JAMBI orang/trip 60.000

6 SUMATERA BARAT orang/trip 125.000

7 SUMATERA SELATAN orang/ trip 120.000

8 LAMPUNG orang/trip 125.000

9 BENGKULU orang/ trip 100.000

10 BANGKA BELITUNG orang/trip 90.000

11 D.K.I. JAKARTA orang/ trip 300.000

12 JAWA TENGAH orang/trip 70.000

13 D.I. YOGYAKARTA orang/ trip 90.000

14 JAWA TIMUR orang/trip 125.000

15 BALI orang/trip 100.000

16 NUSA TENGGARA BARAT orang/trip 65.000

17 NUSA TENGGARA TIMUR orang/trip 72.000

18 KALIMANTAN BARAT orang/trip 90.000

19 KALIMANTAN TENGAH orang/trip 70.000

20 KALIMANTAN SELATAN orang/trip 90.000

21 KALIMANTAN TIMUR orang/trip 290.000

22 KALIMANTAN UTARA orang/trip 290.000

23 SULAWESI UTARA orang/trip 110.000

24 GORONTALO orang/trip 115.000

25 SULAWESI BARAT orang/trip 125.000

26 SULAWESI SELATAN orang/trip 120.000

27 SULAWESI TENGAH orang/trip 65.000

28 SULAWESI TENGGARA orang/ trip 115.000

29 MALUKU orang/trip 171.000

30 MALUKU UTARA orang/trip 110.000

31 PAPUA orang/trip 315.000

32 PAPUA BARAT orang/trip 125.000

Keterangan: Ortng/Trip •••.•• Pergi Puling

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGK/WBELITUNG,

ERZ4LDWTOSMAN

Page 10: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

B.

SAT

UA

NB

IAY

AT

RA

NS

PO

RT

AS

ID

AR

AT

DA

RI

JAK

AR

TA

KE

TU

JUA

N(A

tcost)

PR

OV

INS

I

NO

DA

RI

ME

NG

GU

NA

KA

NT

RA

NS

PO

RT

AS

ID

AR

AT

JAK

AR

TA

JAK

AR

TA

Keterangan:

Orang/T

rip=

PergiPulang

KE

SA

TU

AN

JA

WA

BA

RA

TO

ran

g/T

rip

BA

NT

EN

Ora

ng

/Trip

GU

BE

RN

UR

KE

PU

LA

UA

NB

AN

GK

AB

EL

ITU

NG

,

OS

MA

N

(dalamrupiah)

BE

SA

RA

N

70

0.0

00

50

0.0

00

Page 11: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganjdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/KEPUTUSAN... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ |OBD/BAXUDA/20I7TANGGAL : \*L 0KT03ER 201.7

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)(dalam oiaiabj

NO PROVINSI RODA 4 RODA 6/BUS SEDANG RODA 6/BUS BESAR

(1) (2) (3) [4] 151

1 ACEH 710.000 1.900.000 3.400.000

2 SUMATERA UTARA 650.000 L 800.000 2.700.000

3 RIAU 730.000 2.000.000 2.900.000

4 KEPULAUAN RIAU 760.000 2.000.000 3.300.000

5 JAMB] 650.000 1.800.000 2.800.000

6 SUMATERA BARAT 640.000 1.700.000 2.700.000

7 SUMATERA SELATAN 640.000 1.800.000 3.400.000

8 LAM FUNG 640.000 1.700.000 2.700.000

9 BENGKULU 650.000 1.800.000 2.800.000

10 BANGKA BELITUNG 710.000 1.900.000 2.900.000

U BAN'TEN 640.000 1.700.000 2.700.000

12

13 D.K.I. JAKARTA 650.000 1.800.000 2.800.000

14

15 D.I. YOGYAKARTA 650.000 1.800.000 2.700.000

16 JAWA TIMUR 640.000 1.700.000 2.700.000

17 BALI 730.000 2.100.000 2.800.000

18

19 NUSA TENGGARA TIMUR 740.000 2.200.000 3.000.000

20

21 KALIMANTAN TENGAH 760.000 2.400.000 3.400.000

22 KALIMANTAN SELATAN 650.000 1.800.000 2.900.000

23 KALIMANTAN TIMUR 750.000 2.000.000 3.300.000

24 740.000 1.900.000 3.200.000

25 GORONTALO 680.000 1.800.000 2.800.000

26 SULAWESI BARAT 650.000 1.800.000 2.800.000

27 SULAWESI SELATAN 640.000 2.100.000 2.800.000

28

29

SULAWESI TENGAH 710.000 1.800.000 2.900.000

SULAWESI TENGGARA 710.000 1.900,000 2.900.000

30 MALUKU 820.000 2.500.000 3.500.000

31 MALUKU UTARA 830.000 2.600.000 3.600.000

32 PAPUA 950.000 3.500.000 4.500.000

33 PAPUA BARAT 900.000 3.000.000 3.900.000

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI RQ6MAN