24719860 kumpulan soal dan jawaban konsep dasar pkn

23
Kumpulan Soal dan Jawaban Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Dra. Hj. Entin Kartini M,Pd. Disusun oleh : NISA RIEZQYA FAHMINOVIA 0803288 2 B UNIVERITAS PENDIDIKAN INDONESIA PURWAKARTA 2010

Upload: muhammad-irfan-maulana

Post on 26-Dec-2015

313 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

wbrwrb

TRANSCRIPT

Kumpulan Soal dan Jawaban

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Konsep Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan

Dra. Hj. Entin Kartini M,Pd.

Disusun oleh :

NISA RIEZQYA FAHMINOVIA

0803288

2 B

UNIVERITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PURWAKARTA

2010

BAB I

Warga Negara dan Pemerintah

1. Bagaimanakah sikap seseorang yang disebut sebagai warga negara yang baik ?

Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan

kewajibannya. Dia harus memiliki perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip

kewarganegaraan.

2. Apa yang dimaksud dengan konstitusi ? Sebutkan jenis-jenisnya !

Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu negara. Ada dua jenis konstitusi,

yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

3. Siapakah orang-orang yang termasuk dalam kelompok warga negara stelsel

actief menurut Pasal 144 UUDS ?

Kelompok stelsel actief meliputi orang-orang Belanda yang dilahirkan di

wilayah Indonesia atau pada saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember

1949 bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 6 bulan, sehingga mereka

memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

4. Apa itu hak repudiasi ?

Hak repudiasi ialah hak warga negara untuk menolak menjadi warga negara

Indonesia.

5. Jelaskan tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya !

Dalam Pasal 1 Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, disebutkan bahwa

kewarganegaraan ialah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang

mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang

bersangkutan. Jadi, negara wajib untuk melindungi warga negaranya di mana

pun mereka berada.

6. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebutkan !

Kewarganegaraan Indonesia dapat diperloeh melalui kelahiran, pengangkatan,

dikabulkan permohonan, pewarganegaraan, akibat perkawinan, turut ayah atau

ibu, dan pernyataan.

7. Jelaskan isi dari Pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958 !

Pasal tersebut terbagi menjadi dua ayat, yaitu :

(1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang

warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik

Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri

dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

(2) Pengangkatan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan

oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah Undang-

Undang ini mulai berlaku.

8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk mengajukan permohonan

pewarganegaraan ?

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan jika pemohon telah berusia 18

tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5

tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan

rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD RI

Tahun 1945, tidak pernah melakukan tindak pidana dengan hukuman 1 tahun

penjara atau lebih, tidak berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan

atau penghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

9. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 62 Tahun 1958, apa syarat yang harus dipenuhi

seorang perempuan asing untuk menjadi warga negara Indonesia yang

disebabkan adanya perkawinan ?

Perempuan asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia tidak boleh

mempunyai kewarganegaraan lain, dan suaminya dalam satu tahun setelah

perkawinan tidak menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan

Indonesia.

10. Apa yang melatarbelakangi adanya peraturan mengenai kehilangan

kewarganegaraan Indonesia ?

Peraturan tersebut ada untuk mencegah terjadinya bipatride dan menjaga agar

tidak ada warga negara Indonesia yang kurang atau tidak menghargai

kewarganegaraannya.

11. Jelaskan pengertian pemerintah menurut Budiarjo !

Menurut Budiarjo, pemerintah adalah suatu organisasi yang berwenang untuk

merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi

seluruh penduduk di dalam wilayah negara.

12. Sebutkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh presiden !

Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat

dan menerima duta, memberi grasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan

abolisi, serta memberi gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan lain yang

diatur dengan undang-undang.

13. Apa yang menunjukkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem

desentralisasi ?

Indonesia memiliki sistem desentralisasi yang ditunjukkan dengan adanya

pemerintahan daerah. Setiap daerah berwenang untuk mengurus urusan rumah

tangga sendiri (hak otonom) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah

tersebut.

14. Buatlah tiga contoh tanggung jawab yang bersumber dari pekerjaan !

Tanggung jawab bersumber dari pekerjaan, contohnya seorang guru

bertanggung jawab untuk mendidik muridnya, dokter yang bertanggung jawab

untuk mengobati pasiennya, serta polisi bertanggung jawab untuk

menegakkan hukum dan melindungi masyarakat.

15. Apa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang ?

Kekuasaan adalah kemampuan mengawasi atau mengarahkan sesuatu atau

seseorang yang bisa disertai hak atau pun tidak, sedangkan wewenang adalah

gabungan dari kekuasaan dan hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut.

BAB II

Negara dan Hukum

1. Apa yang dimaksud dengan negara menurut Laski ?

Menurut Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena

mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih

agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari

masyarakat itu.

2. Jelaskan sifat-sifat hakekat negara yang membedakannya dengan organisasi

lain !

Ada tiga sifat hakekat negara, yaitu bersifat memaksa, monopoli, dan

mencakup semua. Bersifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan

untuk mengatur secara paksa dengan memakai kekuasaan fisik secara legal.

Bersifat monopoli adalah negara mempunyai hak menguasai sesuatu untuk

kepentingan dan tujuan bersama. Bersifat mencakup semua berarti bahwa

peraturan perundangan yang ada di negara berlaku untuk semua penghuni atau

warga negara tanpa kecuali.

3. Sebutkan tiga teori tujuan negara !

Teori yang pertama disebut teori kekuasaan negara, tujuan negara adalah

untuk memperluas kekuasaan. Teori yang kedua adalah teori perdamaian

dunia, negara bertujuan untuk menciptakan perdamaian negara. Teori ketiga

teori jaminan hak dan kebebasan manusia, yaitu teori yang menyatakan bahwa

tujuan negara adalah untuk menjamin hak dan kebebasan manusia sehingga

tercapai tingkat kesejahteraan rakyat.

4. Siapa sajakah pemimpin negara yang menganut atau pernah mempraktekkan

pemikiran Machiavelli ?

Adolf Hittler di negara Jerman, Louis XIV dan Napoleon Bonaparte di

Perancis, Oliver Cromwell di Inggris, dan Benitto Mussolini di negara Italia.

5. Apa komentar Kranenberg mengenai teori tujuan negara dari Immanuel Kant ?

Menurut Kranenberg, apabila tujuan negara hanya untuk menjaga ketertiban

negara, maka tujuan itu terlalu sempit. Kehidupan manusia tidak cukup hanya

hidup aman, teratur dan tertib. Ada tujuan yang lebih luas yang didambakan

oleh setiap manusia ialah terjaminnya kesejahteraan.

6. Secara umum, ada empat fungsi negara yang dianut negara-negara di dunia.

Sebutkan !

Fungsi-fungsi negara, yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan,

mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menjalankan

pertahanan, serta menegakkan keadilan.

7. Apakah perbedaan antara hukum privat dan hukum publik ?

Hukum privat mengatur hubungan antar individu yang menyangkut hanya

kepentingan pribadi, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara

negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang

menyangkut kepentingan umum.

8. Mengapa dalam pelaksanaannya, hukum harus memenuhi aspek keadilan ?

Karena pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan

masyarakat sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat.

Dan jika masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan aparatnya, maka

ketertiban dan ketenteraman akan terancam yang pada akhirnya menganggu

stabilitas nasional.

9. Sebutkan beberapa wewenang yang dimiliki oleh penyelidik !

Penyelidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti,

menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, menanyakan, serta memeriksa

tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

10. Apa itu penuntutan ?

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

oleh hakim di sidang pengadilan.

11. Apa isi dari pasal 1 UU No. 8/1981 ?

Pasal 1 UU No. 8/1981 berisi tentang pengertian mengadili, yaitu serangkaian

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

12. Dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 14/1970 disebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan.

Sebutkan !

Badan pengadilan yang dimaksud, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Mengapa Pengadilan Negeri dapat disebut juga sebagai pengadilan tingkat

pertama ?

Karena Pengadilan Negeri merupakan badan pengadilan yang pertama

(permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum sebelum

menempuh pengadilan tingkat Banding yang ditangani oleh PengadilanTinggi.

14. Apa saja tugas dan wewenang dari Pengadilan Tinggi ?

Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Selain itu,

Pengadilan Tinggi juga dapat mengadili di tingkat pertama dan terakhir

sengketa, serta mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

15. Berikan contoh organisasi penasehat hukum yang ada di Indonesia !

Organisasi penasehat hukum, misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH),

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia

(IPHI).

BAB III

Pancasila dan UUD 1945

1. Jelaskan pengertian Pancasila yang tercantum dalam buku Sutasoma !

Pada buku Sutasoma, Pancasila mempunyai dua arti, yaitu berbatu sendi yang

lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima: tidak boleh melakukan kekerasan,

tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan

tidak mabuk minuman keras.

2. Buatlah gambar yang menunjukkan kesatuan dan kebulatan Pancasila !

SILA 1

SILA 5 SILA 2

SILA 4 SILA 3

3. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia ?

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti setiap sikap dan

perilaku manusia Indonesia dijiwai atau merupakan pancaran dari nilai-nilai

Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pegangan, pedoman, pandangan, dan

petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Mengapa nilai Pancasila dikatakan memiliki sifat subjektif dan objektif ?

Pancasila dikatakan bersifat subjektif karena Pancasila merupakan hasil

perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Dan dikatakan bersifat objektif

karena nilai moral Pancasila sesuai dengan kenyataan (objeknya) di mana nilai

ini juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa beradab.

5. Apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi ?

Konstitusi sangat diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara.

Dengan adanya konstitusi, akan ada hak dan kewajiban baik bagi penguasa

maupun bagi rakyat. Jadi, jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka di

negara tersebut akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia.

6. Sebutkan keputusan atau hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 !

Sidang PPKI tersebut menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945,

menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih Ir. Soekarno dan Drs.

Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI, serta memutuskan

bahwa pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite

Nasional.

7. Bagaimana cara memperoleh konstitusi menurut Endang Sudardja ?

Menurut Endang Sudardja, cara memperoleh konstitusi ada tiga, yaitu grants

(pemberian), deliberate creation (dibuat dengan sengaja), dan revolution

(revolusi). Grants biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya

bersifat absolut. Deliberate creation biasanya dilakukan oleh negara-negara

baru. Dan revolution biasanya terjadi pada negara yang berdiri di atas negara

yang telah ada.

8. Bagaimana cara membedakan antara konstitusi yang bersifat rigid dan

fleksibel ?

Untuk menentukan rigid atau fleksibel suatu konstitusi, dapat ditinjau dari dua

hal, yaitu dapat atau tidaknya diubah, dan mudah atau tidaknya mengikuti

perkembangan zaman. Jika suatu konstitusi dapat diubah dan mudah

mengikuti perkembangan zaman, maka ia bersifat fleksibel. Namun jika tidak

dapat diubah dan sulit mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi

tersebut bersifat rigid.

9. Kemukakan alasan yang membuat Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah !

Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena merupakan rangkaian yang

tak dapat terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan, yaitu sebagai

pernyataan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi

kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga

merupakan stats fundamental norm (pokok kaidah negara yang fundamental)

dari Negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan kuat dan tetap

serta melekat pada kelangsungan hidup Indonesia.

10. Jelaskan arti dari teori pembagian kekuasaan !

Teori pembagian kekuasaan mengandung arti bahwa kekuasaan dalam negara

tidak dipisahkan, melainkan didistribusikan kepada beberapa lembaga negara

yang masing-masing lembaga tersebut memiliki kemungkinan untuk

mengadakan hubungan kerjasama.

11. Sebutkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung !

Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundangan, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang,

mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi, serta memberikan

pertimbangan pada presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi.

12. Apa tujuan dari dibuatnya pasal perubahan dalam konstitusi ?

Adanya pasal perubahan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang

terjadi atas dasar pertimbangan masyarakat yang akan terus berkembang dan

konstitusi yang bersifat statis akan ketinggalan zaman.

13. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UUD Negara RI Tahun

1945 menurut Pasal 37 ?

Berdasarkan Pasal 37, ada dua syarat untuk mengubah UUD Negara RI Tahun

1945. Yang pertama adalah syarat kehadiran atau quorum, yaitu sekurang-

kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR harus hadir. Syarat kedua adalah

syarat sah putusan, yaitu sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah

anggota MPR yang hadir harus menyetujui.

14. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, ada lima kesepakatan dasar yang

disusun oleh Panitia Ad Hoc I. Sebutkan !

Lima kesepakatan dasar tersebut adalah tidak mengubah Pembukaan UUD

1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan

presidensial, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan

dimasukan ke dalam pasal-pasal UUD, dan melakukan perubahan dengan cara

adendum.

15. Jika dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, bagaimanakah perbedaan antara

UUD 1945 sebelum mengalami perubahan dengan UUD 1945 setelah

mengalami perubahan ?

Sebelum perubahan, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal

aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, juga dilengkapi dengan

penjelasan. Sedangkan setelah diubah, UUD 1945 terdiri dari 21 bab, 73 pasal,

170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, dengan tanpa

penjelasan.

BAB IV

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

1. Sebutkan soko guru demokrasi yang dikemukakan Alamudi !

Alamudi mengemukakan soko guru demokrasi yang meliputi kedaulatan

rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan

mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang

bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar,

pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan

politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

2. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur Rechtsstaat atau Rule of Law menurut

Kant dan Stahl ?

Unsur-unsur Rechtsstaat atau Rule of Law dari Kant dan Stahl, yaitu hak-hak

asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak

itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan administrasi

dalam perselisihan.

3. Ada beberapa syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang

demokratis di bawah Rule of Law. Sebutkan !

Agar terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law,

syaratnya adalah adanya perlindungan konstitusionil, badan kehakiman yang

bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk

menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan

beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.

4. Apa yang dijadikan dasar dari The Ten Pilars of Indonesian Constitutional ?

Jelaskan !

The Ten Pilars of Indonesian Constitutional atau Sepuluh Pilar Demokrasi

Konstitusionil Indonesia adalah berdasarkan filsafat bangsa, Pancasila, dan

konstitusi negara RI UUD 1945, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kecerdasan rakyat, pemisahan

kekuasaan negara, otonomi daerah, supremasi hukum, peradilan yang bebas,

kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.

5. Mengapa ekonomi disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi

penegakan demokrasi konstitusional suatu negara ?

Ekonomi merupakan faktor utama bagi status negara demokrasi karena

pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat sehingga

membentuk masyarakat demokratis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga

akan menimbulkan proses urbanisasi yang merupakan indikator pra kondisi

keberhasilan demokratisasi.

6. Jelaskan mengenai budaya kewarganegaraan dan sejarah sebagai faktor

demokrasi !

Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi yang

besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi. Seperti

yang diungkapkan Robert Putnam bahwa daerah yang memiliki tradisi kuat

dalam nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektifitas paling tinggi

dalam upaya pembangunan demokrasi.

7. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ?

Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang

dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat

perlindungan.

8. Sebutkan isi dari UU RI No. 39 Tahun 1999 !

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa

hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. Bagaimana inti Mukadimah dari Universal Declaration of Human Rights ?

Mukadimah Universal Declaration of Human Rights mengemukakan beberapa

pertimbangan perlunya Hak Asasi Manusia, yang meliputi :

a. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat

dihilangkan dari semua anggota masyarakat dunia, ialah dasar

kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

b. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah

mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam.

c. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.

d. Perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa.

10. Tuliskan bagian Pembukaan UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia !

Hak Asasi Manusia tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama,

yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

11. Sebutkan isi dari Pasal 28C Ayat (1) !

Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

12. Apa saja Hak Asasi Manusia yang disebutkan pada Pasal 28I ?

Pada Pasal 28I disebutkan beberapa Hak Asasi Manusia, meliputi hak untuk

hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama,

untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

13. Apa yang mendasari dikeluarkannya sejumlah peraturan tentang HAM pada

tahun 1998 ?

Karena pertimbangan pentingnya masalah HAM di Indonesia dan situasi

politik yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional

terhadap banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, sedangkan peraturan

perundangan yang dapat dijadikan dasar (landasan) oleh pemerintah untuk

menindak para pelanggar HAM belum memadai, maka pada tahun 1998

dikeluarkan sejumlah peraturan tentang HAM.

14. Jelaskan tujuan dari UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum !

UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan

operasionalisasi dari Pasal 28 UUD 1945 yang intinya bertujuan untuk

mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu

pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan

perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin

kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi

berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai

perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta

menempatkan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

15. Tuliskan sistematika UU RI No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia !

UU RI No.39/1999 tentang HAM terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, sebagai

berikut :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas-Asas Dasar

Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

Bab IV Kewajiban Dasar Manusia

Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Bab VI Pembatasan dan Larangan

Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bab X Ketentuan Peralihan

Bab XI Ketentuan Penutup

BAB V

Sejarah Perjuangan Bangsa, Keragaman, dan Kebanggaan

Sebagai Bangsa Indonesia

1. Jelaskan mengenai konsep kebangsaan !

Konsep kebangsaan menunjukkan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa

(nation) atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

2. Apa definisi bangsa menurut Ernest Renan ?

Ernest Renan mengemukakan pengertian bangsa sebagai sekelompok

masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh karena adanya persamaan

nasib dan pengalaman di masa lampau dan mempunyai cita-cita serta tujuan

yang sama untuk kehidupan di masa depan.

3. Sebutkan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa !

Pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa, yaitu :

a. Petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh

tanaman wajib, yang akan diperdagangkan oleh pemerintah.

b. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang

telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Tanah yang dikenakan tanaman wajib dibebaskan dari pajak tanah.

d. Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib tidak boleh

melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah (sawah).

e. Mereka yang tidak memiliki tanah dikenakan wajib kerja di perkebunan

selama 65 hari setahunnya.

f. Kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh

pemerintah.

4. Siapakah itu Eduard Douwes Dekker ?

Eduard Douwes Dekker yang terkenal dengan nama Maltatuli adalah mantan

Asisten Residen Lebak yang berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan

rakyat Lebak akibat penjajahan Belanda. Pada tahun 1860, Maltatuli menulis

buku “Max Hevelaar” yang menggambarkan penderitaan rakyat Banten akibat

penjajahan Belanda.

5. Apa saja pergerakan politik Indonesia pada masa 1930-1942 ?

Pergerakan politik Indonesia pada masa 1930-1942, meliputi Pendidikan

Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai Persatuan Indonesia,

Budi Utomo, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai

Indonesia Raya, PSII, Parii, Penyedar, PII dan PSII 2, perkumpulan

berdasarkan kedaerahan, golongan berdasarkan keagamaan, GAPI, dan

Majelis Rakyat Indonesia.

6. Sebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Sarekat Islam !

Lahirnya Sarekat Islam dilatarbelakangi oleh faktor :

a. Perdagangan bangsa Tionghoa yang telah banyak menghambat

perdagangan Indonesia.

b. Semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air dan adanya

ucapan penghinaan parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan

beragama orang Indonesia.

c. Cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan yang

makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan.

7. Jelaskan mengenai Perkumpulan Pasundan !

Perkumpulan Pasundan didirikan pada bulan September 1914 di Jakarta.

Sebelum tahun 1920 Pasundan tidak bergerak di lapangan politik, melainkan

di bidang kebudayaan. Pasundan merupakan organisasi yang bukan hanya

untuk orang kelompok atas, melainkan juga untuk kelompok rakyat kecil.

8. Apakah isi dari pernyataan pada Kongres Pemuda II ?

Isi pernyataan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda berbunyi : “Kami bangsa

Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu

bangsa Indonesia, dan berbahasa satu Bahasa Indonesia.”

9. Di mana letak perbedaan antara Partindo dan Gerindo ?

Meskipun Partindo dan Gerindo memiliki tujuan yang sama, namun kedua

organisasi tersebut memiliki satu perbedaan, yaitu asas kooperasi. Gerindo

menjunjung asas kooperasi atau dengan kata lain mau bekerja sama dengan

pihak Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan Partindo tidak.

10. Mengapa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908

selalu dapat dipatahkan pemerintahan kolonial ?

Sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan,

yaitu untuk kepentingan daerah atau wilayahnya masing-masing sehingga

pemerintahan kolonial Belanda dapat melaksanakan politik devide et impera

pada bangsa Indonesia.

11. Mengapa kebhinnekaan disebut sebagai tantangan atau ancaman ?

Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman karena kebhinnekaan

mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas kendali,

tumbuhnya perasaan kedaerahan atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-

waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan

dan kesatuan bangsa.

12. Tuliskan beberapa contoh tarian daerah di Indonesia !

Tari-tarian daerah, misalnya tari Topeng dari Cirebon, tari Kipas dari Sulawesi

Selatan, tari Piring dan tari Payung dari Sumatera Barat, tari Jaipong dari Jawa

Barat, tari Kecak dari Bali, tari Seudati dari Aceh, tari Maengket dari Sulawesi

Utara, dan tari Lueso dari Maluku.

13. Bagaimana tipe sosial budaya Sunda, Jawa, dan Bali ?

Kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali termasuk ke dalam tipe masyarakat

pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman

pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan

diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Masyarakat kota yang

menjadi arah orientasinya itu mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan

pertanian bercampur dengan peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem

pemerintah kolonial.

14. Apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis hubungan antar

suku bangsa dan golongan ?

Menurut Koentjaraningrat, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam

menganalisis hubungan antar suku bangsa dan golongan, yaitu sumber-sumber

konflik, potensi untuk toleransi, sikap dan pandangan dari suku bangsa atau

golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan, serta kondisi

masyarakat di mana hubungan dan pergaulan antar suku bangsa atau golongan

tersebut berlangsung.

15. Sebutkan tiga keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia !

Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di antaranya memiliki tata krama

atau keramahtamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, letak wilayahnya

strategis, serta tanahnya subur dan kaya akan sumber alam.

BAB VI

Globalisasi dan Kerjasama Antarbangsa

1. Jelaskan dua hal yang berperan penting dalam proses globalisasi !

Pengetahuan dan informasi sangat penting dalam proses globalisasi. Wilson

mendefinisikan informasi sebagai data yang diproses menjadi bentuk tertentu

yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan atau tindakan lainnya. Dan

pengetahuan adalah hasil dari informasi.

2. Sebutkan enam prinsip manajemen global !

Micklethwait & Wooldridge menetapkan enam prinsip manajemen global,

yaitu :

a. Persoalan-persoalan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan budaya

perusahaan.

b. Tingkat kompleksitas perusahaan yang ditunjukkan antara lain oleh

banyaknya pekerja dalam perusahaan.

c. Manajemen nasional yang baik menentukan manajemen internasional.

d. Manajemen memerlukan etika berperilaku.

e. Bila ada ketidakjelasan generalisasi dalam melaksanakan pendapat ahli

manajemen, maka perlu ada penghematan terhadap human capital.

f. Globalisasi hendaknya menghasilkan kepemimpinan bahkan lebih penting.

3. Sebutkan beberapa kelompok anti globalisasi !

Kelompok anti globalisasi, di antaranya Aum Shinrikyo yang merupakan

aliran agama paramiliter, Zapatistas atau koalisi para petani Indian dan kaum

intelektual perkotaan, serta kelompok militan Islam.

4. Apa saja yang termasuk ke dalam nilai demokrasi ?

Nilai demokrasi, meliputi penghormatan atas hukum dan ketertiban,

kebebasan dan tanggung jawab, kesamaan, displin diri, kewarganegaraan aktif

dan bertanggung jawab, keterbukaan, berpikir kritis, dan solidaritas.

5. Tuliskan level-level manajemen informasi sebagai wujud sistem ekonomi baru

menurut Wilson !

Wilson mengidentifikasi tujuh level manajemen informasi sebagai wujud

sistem ekonomi baru, yaitu pemenuhan (compliance) yang menjelaskan

tentang kebutuhan dasar organisasi, dukungan manajemen operasional

(operational management support) yang menyajikan data untuk membantu

manajemen pelaksanaan organisasi sehari-hari, nilai tambah pelanggan dan

produktivitas pribadi (added customer value and personal productivity) atau

penggunaan informasi untuk menambah nilai produksi dan pelayanan klien,

keuntungan kompetitif (competitive advantage) atau mencapai keuntungan

kompetitif dan meneruskannya, wawasan strategis (strategic insight) atau

menghasilkan visi dan misi perubahan berpikir, transformasi (transformation)

atau perbaikan mendasar, serta jaringan pengetahuan (the knowledge net) atau

tantangan untuk Millenium baru.

6. Mengapa suatu bangsa memiliki budaya yang tidak produktif ?

Suatu bangsa memiliki budaya ekonomi yang tidak produktif karena budaya

ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran umum atau paradigma

tentang ekonomi, budaya ekonomi lahir diperoleh dari konteks ekonomi masa

lampau dan kini, serta kebijakan sosial yang dipilih dapat memiliki pengaruh

yang sangat kuat pada budaya ekonomi melalui konteks ekonomi.

7. Apa ciri-ciri dari learning to do berkaitan dengan keterampilan atau

kemampuan seseorang ?

Beberapa ciri learning to do berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan

seseorang, baik fisik maupun nonfisik di antaranya :

a. Dari keterampilan sertifikasi menjadi kemampuan pribadi.

b. Perubahan dari kerja fisik kepada industri jasa.

c. Bekerja dalam ekonomi informal.

d. Bagaimana orang dipersiapkan untuk memperbaharui.

8. Mengapa pendidikan dikatakan strategis mengatasi konflik ?

Posisi pendidikan dalam mengatasi konflik sangat strategis karena dalam

pendidikan terjadi proses komunikasi. Dengan komunikasi, konflik yang di

dalamnya ada sikap-sikap prejudis dan permusuhan dapat didekati.

9. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam organisasi

pendidikan ?

Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, organisasi pendidikan hendaknya

menyisihkan waktu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan bersama, seperti olah raga, kerja bakti, dan acara-acara sosial.

10. Tuliskan pokok bahasan dari hubungan internasional !

Pokok bahasan dari hubungan internasional antara lain mencakup politik

internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum

internasional, diplomasi, organisasi internasional, ekonomi internasional,

kejahatan internasional, dan bentuk-bentuk kegiatan internasional lain yang

meliputi seluruh aspek kehidupan.

11. Apa perbedaan antara politik luar negeri dan hubungan luar negeri ?

Perbedaan antara politik luar negeri dan hubungan luar negeri ialah mengenai

isi/bidang hubungan. Politik luar negeri lebih menekankan pada masalah

kebijakan (policy) pemerintah, sedangkan hubungan luar negeri tidak

membatasi hanya pada persoalan kebijakan pemerintahan melainkan lebih

pada masalah-masalah yang bersifat umum.

12. Apa yang dimaksud dengan diplomasi ?

Diplomasi adalah suatu proses dalam menjalankan politik luar negeri dengan

cara menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendikiawanan agar hubungan

antar bangsa tetap terpelihara.

13. Sebutkan susunan organisasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia !

Susunan organisasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia adalah

sebagai berikut :

a. Menteri

b. Sekretariat Jenderal

c. Inspektorat Jenderal

d. Direktorat Jenderal Politik

e. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri

f. Direktorat Jenderal Pengaman Hubungan Luar Negeri

g. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

h. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri

i. Pusat

14. Jelaskan perbedaan antara duta besar dan duta !

Perbedaan antara duta besar dan duta adalah pada saat mengadakan

pembicaraan dengan Kepala Negara. Seorang duta besar dapat langsung

memohon kepada Kepala Negara, sedangkan seorang duta harus melalui

Menteri Luar Negeri.

15. Berikan tiga fungsi perwakilan diplomatik !

Perwakilan diplomatik mempunyai fungsi mewakili negara secara keseluruhan

di negara penerima atau organisasi internasional, melindungi kepentingan

nasional negara dan warga negara di negara penerima, serta melaksanakan

pengamatan, penilaian, dan pelaporan.