24480788 modul akuntansi pemerintah daerah bab 2

2525

KODE REKENING

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

26 26

2727

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMSetelah mempelajari materi KODE REKENING pemerintah daerah ini, peserta secara

garis besar akan memahami bagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2006 membagi

kelompok kode rekening.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mempelajari materi Kode Rekening Pemerintah Daerah ini, peserta akan

memahami dan mampu:

1. Mengidentifikasi kode urusan, organisasi, dan kelompok akun keuangan.

2. Mengimplementasikan dengan contoh pengelompokan kode rekening untuk kelom-

pok akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Mengerjakan latihan soal.

A. PENDAHULUANKode rekening mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akun-

tansi pemerintah. Dengan adanya standardisasi perkiraan berikut kodenya memung-

kinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam

penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Pengklasifikasian kode rekening tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran

kinerja pemerintah.

BAB II

KODE REKENING


28

B. STRUKTUR LENGKAP KODE REKENINGPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun

2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2008 mengatur struktur kode rekening berdasarkan 4 jenis pengelompokan. Jenis kode

tersebut selengkapnya terdiri dari:

1. Kode Fungsi. Kode fungsi mengacu pada klasifikasi yang berlaku secara internasio-

nal, dikenal dengan COFOG (Classification of Function of Government). Klasifikasi

ini muncul dalam Permendagri 13/2006 untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan

dengan pengelolaan keuangan negara, juga untuk harmonisasi dari klasifikasi urusan,

organisasi, dan ekonomi ke klasifikasi berdasarkan COFOG. Jenis kode fungsi ini

membagi kelompok berdasarkan fungsi yang dijalankan pemerintah, yaitu: (lihat

Permendagri 13/2006 Lampiran A.V)

1.1. Pelayanan Umum

1.2. Pertahanan* (ini menjadi kewenangan pemerintah pusat)

1.3. Ketertiban dan Ketenteraman

1.4. Ekonomi

1.5. Lingkungan Hidup

1.6. Perumahan dan Fasilitas Umum

1.7. Kesehatan

1.8. Pariwisata dan Budaya

1.9. Agama* (ini menjadi kewenangan pemerintah pusat)

1.10. Pendidikan

1.11. Perlindungan Sosial

2. Kode Urusan. Kode ini terkait dengan urusan pemerintahan yang merupakan

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap pemda untuk

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam

rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Jenis kode urusan ini membagi kelompok berdasarkan: (lihat Permendagri 13/2006

Lampiran A.I)

1.1 Urusan wajib

1.1.1 Urusan Pendidikan

1.1.2 Urusan Kesehatan

1.1.3 Urusan Pemerintahan Umum

1.1.4 dan lain-lain

2.2 Urusan pilihan

2.2.1 Urusan Kehutanan

2.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.2.3 Pariwisata

2.2.4 dan lain-lain

29

BAB II Kode Rekening

3. Kode Organisasi. Kode organisasi di dalam struktur Permendagri 13/2006 masih

terkait dengan kode urusan. Jenis kode organisasi disesuaikan dengan SOTK Pemda.

Sebagai ilustrasi: (lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.I)

3.1. Dinas Pendidikan

3.2. Dinas Kesehatan

..................................

Kode organisasi ini dapat mengakomodasi SKPD yang memiliki lebih dari satu

urusan, atau satu urusan yang dilaksanakan lebih dari satu SKPD.

4. Kode Akun Keuangan. Jenis kode akun keuangan membagi kelompok berdasarkan:

(lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.II)

4.1. Akun Aset

4.2. Akun Kewajiban

4.3. Akun Ekuitas Dana

4.4. Akun Pendapatan

4.5. Akun Belanja

4.6. Akun Pembiayaan

Namun di dalam praktiknya, bila dikaitkan dengan penggunaan kode anggaran dan

transaksi pemda, yang berlaku adalah pengelompokan berdasarkan 3 jenis saja yaitu

berdasarkan urusan, organisasi, dan terakhir kelompok akun keuangan. Identifikasi kode

rekening umumnya dimulai dari jenis pengelompokan organisasi sebagai langkah awal.

Langkah kedua, kemudian dihubungkan dengan apakah itu urusan wajib atau pilihan.

Langkah ketiga, selanjutnya dihubungkan ke program dan kegiatan (khusus untuk yang

terkait dengan kelompok akun belanja). Langkah terakhir, dihubungkan dengan kelompok

akun keuangan.

Berdasarkan contoh yang akan dijelaskan kemudian, struktur kode rekening yang

lengkap akan dapat menjelaskan:

1. Kode Urusan

1 Urusan Wajib/Pilihan

01 Urusan – Pendidikan

Kode ini bisa menjelaskan di urusan apa kejadian suatu transaksi terjadi, diakui,

dan dicatat.

2. Kode Organisasi

1 Urusan Wajib/Pilihan

01 Urusan – Pendidikan

01 Organisasi – Dinas Pendidikan


30

Kode ini bisa menjelaskan di organisasi apa kejadian suatu transaksi terjadi, diakui,

dan dicatat. Dengan susunan kode yang terdiri dari 3 digit ini, dapat diakomodasi bila

ada 1 urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 dinas, atau bila ada 1 dinas yang

dikaitkan ke dalam lebih dari 1 urusan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 30 Tahun

2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008.

3. Kode Program dan Kegiatan

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun01 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah

Kode ini digunakan untuk menjelaskan program dan kegiatan yang akan dikaitkan

dengan akun belanja. Tetapi untuk keseragaman (terutama dalam penyusunan RKA dan

LRA), kode untuk pendapatan dan pembiayaan yang tidak terkait oleh kode program dan

kegiatan tetap diberi kode program 2 digit (00) dan kode kegiatan 2 digit (00).

4. Kode Akun Keuangan

5 Belanja2 Belanja Langsung

3 Belanja Modal26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

08 Gedung Sekolah

Kode ini digunakan untuk menjelaskan uraian belanja sampai dengan rincian objek.

Bagaimana meng-input kode pada pencatatan dengan manual dan dengan meng-

gunakan komputer?

Jawabannya, baik menggunakan manual maupun dengan komputer, sebaiknya

digunakan struktur lengkap kode seperti contoh di atas, karena setiap kode bisa

menjelaskan arti dari setiap digitnya seperti yang telah diuraikan di atas.

C. STRUKTUR KODE REKENING UNTUK KELOMPOK AKUN KEUANGANDalam bagian ini akan diberikan ilustrasi bagaimana menerapkan pengelompokan

kode rekening ini dengan memberikan contoh-contoh penerapan pada 6 kelompok akun

keuangan sebagai berikut:

C.1. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun ASET

Struktur kode rekening pada kelompok akun aset terdiri atas 8 kelompok digit:

Struktur kode rekening pada kelompok akun aset terdiri atas 8 kelompok

digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek

x xx x.xx.xx x x x xx xx

Contoh : 1.02. .1.1.1.03.01

Struktur kode rekening pada kelompok akun kewajiban terdiri atas 8

kelompok digit :

Contoh : 1.20. .2.1.1.05.01

31


Contoh: 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01


digit :

Contoh : 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

1 02 1.02.01 1 1 1 03 01


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .2.1.1.05.01

Urusan

Wajib

Dinas

Kesehatan

ASET ASET

LANCAR

KAS Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Urusan

Kesehatan

C.2. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun KEWAJIBAN

Struktur kode rekening pada kelompok akun kewajiban terdiri atas 8 kelompok

digit:


digit :

Contoh : 1.02. .1.1.1.03.01


kelompok digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek


Contoh : 1.20. .2.1.1.05.01 Contoh: 1.20.1.20.03.2.1.1.05.01


digit :

Contoh : 1.02. .1.1.1.03.01


kelompok digit :

Contoh : 1.20.1.20.03.2.1.1.05.01

1 20 1.20.03 2 1 1 05 01

Urusan

Wajib

Urusan

Pemerintahan

Umum

Kewajiban

Jangka Pendek Utang

PFK

Utang

TaperumKewajiban Sekretariat

Daerah

C.3. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun EKUITAS DANA

Struktur kode rekening pada kelompok akun ekuitas dana terdiri atas 8 kelompok

digit:

Struktur kode rekening pada kelompok akun ekuitas dana terdiri atas 8

kelompok digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek


Contoh : 1.20. .3.1.1.01.01

Struktur kode rekening pada kelompok akun pendapatan terdiri atas 10

kelompok digit :

Contoh : 1.02. .00.00.4.1.1.01.03

u um

Contoh: 1.20.1.20.07.3.1.1.01.01


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .3.1.1.01.01

1 20 1.20.07 3 1 1 01 01


kelompok digit :

Contoh : 1.02. .00.00.4.1.1.01.03

Ekuitas

Dana Urusan

Wajib

Badan

Pengawasan

Daerah

Ekuitas Dana

Lancar

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran

u um

Urusan

Pemerin-

tahan

Umum


32

C.4. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun PENDAPATAN

Struktur kode rekening pada kelompok akun pendapatan terdiri atas 10 kelompok

digit:


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .3.1.1.01.01


kelompok digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Program

Kode

Kegiatan

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek

x xx x.xx.xx xx xx x x x xx xx

Contoh : 1.02. .00.00.4.1.1.01.03

u um

Contoh: 1.02.1.02.01.00.00.4.1.1.01.03


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .3.1.1.01.01


kelompok digit :

Contoh : 1.02. .00.00.4.1.1.01.03

1 02 1.02.01 00 00 4 1 1 01 03

Urusan

Wajib

Dinas

Keseha

tanPenda-

patan

Pendapatan

Asli Daerah

Hasil

Retribus

i Daerah

Retribus

i Jasa

Umum

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

Urusan

Pemerin-

tahan

umum

C.5. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun BELANJA

Struktur kode rekening pada kelompok akun belanja terdiri atas 10 kelompok digit:

Struktur kode rekening pada kelompok akun belanja terdiri atas 10

kelompok digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Program

Kode

Kegiatan

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek


Contoh : 1.01. .15.01.5.1.1.01.05

Struktur kode rekening pada kelompok akun pembiayaan terdiri atas 10

kelompok digit :

Contoh : 1.20. .00.00.6.1.1.01.02

Contoh: 1.01.1.01.01.15.01.5.1.1.01.05


kelompok digit :

Contoh : 1.01. .15.01.5.1.1.01.05

1 01 1.01.01 15 01 5 1 1 01 05


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .00.00.6.1.1.01.02

Urusan

Wajib

Dinas

Pendi-

dikan

Pemba-

ngunan

Gedung

Sekolah

Program

Pendidik-

an Anak

Usia Dini

Belanja

Belanja

Tidak

Lang-

sung

Belanja

Pega-

wai

Gaji&

Tun-

jangan

Tunjang-

an

Fungsio-

nal

Umum

Urusan

Pendi-

dikan

Pada kelompok akun belanja seperti terlihat pada contoh, ada pengelompokan

berdasarkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam 3

subbagian sebagai berikut:

1. Kelompok program dan kegiatan pada setiap SKPD

2. Kelompok program dan kegiatan pada Urusan Wajib

3. Kelompok program dan kegiatan pada Urusan Pilihan

33


C.6. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun PEMBIAYAAN

Struktur kode rekening pada kelompok akun pembiayaan terdiri atas 10 kelompok

digit:


kelompok digit :

Contoh : 1.01. .15.01.5.1.1.01.05


kelompok digit :

Kode

Urusan

Wajib/

Pilihan

Kode

Urusan

Kode

Organisasi

Kode

Program

Kode

Kegiatan

Kode

Akun

Kode

Kelompok

Kode

Jenis

Kode

Obyek

Kode

Rincian

Obyek


Contoh : 1.20. .00.00.6.1.1.01.02 Contoh: 1.20.1.2O.03.00.00.6.1.1.01.02

29


kelompok digit :

Contoh : 1.01. .15.01.5.1.1.01.05


kelompok digit :

Contoh : 1.20. .00.00.6.1.1.01.02

1 20 1.20.03 00 00 6 1 1 01 02

Peneri-

maan

Pembi-

ayaan

Daerah

Pembi-

ayaan SiLPA

Kelampauan

Penerimaan

PAD

Urusan

Pemerin-

Tahan

Umum

Sekretariat

Daerah

Retribu-

si

Daerah

Urusan

Wajib

D. LATIHAN KASUS

CONTOH SOAL KODE REKENING

Pelajari baik-baik uraian rekening atau akun (account) di bawah ini. Kemudian

Berdasarkan pemahaman Anda tentang struktur pengelompokan kode rekening sesuai

Permendagri No. 13 Tahun 2006, cobalah temukan kode rekening untuk:

1. Pendapatan Dana Perimbangan yang diterima oleh Satuan Kerja Pengelola Keuang-

an Daerah berupa Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pendapatan lain-lain PAD yang sah dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

di Dinas Pendidikan.

3. Belanja Tidak Langsung bagi Pegawai Dinas Pendidikan berupa Gaji Pokok PNS.

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Pelampauan Penerimaan Dana

Perimbangan dari Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah.

5. Alat Angkutan Darat Bermotor Bus yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

6. Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga berupa Utang Taperum

yang dipotong oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

7. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek oleh Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah.


34

Jawab:

1) Pendapatan

1Urusan Pemerintahan Daerah

Wajib/PilihanUrusan Wajib

20 Urusan Pemerintahan Umum

1 20 05 Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah00 Program -

00 Kegiatan -4 Akun Pendapatan Daerah

4 2 Kelompok Dana Perimbangan

4 2 1 Jenis Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak4 2 1 01 Objek Bagi Hasil Pajak

4 2 1 01 01 Rincian Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01

2) Pendapatan



01 Urusan Pendidikan1 01 01 Organisasi Dinas Pendidikan

00 Program -00 Kegiatan -

4 Akun Pendapatan Daerah

4 1 Kelompok Penerimaan Asli Daerah (PAD)

4 1 4 Jenis Lain-lain PAD yg sah

4 1 4 12 ObjekPendapatan dari Penyelengga-

raan Pendidikan dan Latihan

4 1 4 12 01 Rincian Objek Uang Pendaftaran


3) Belanja



01 Urusan Pendidikan

1 01 01 Organisasi Dinas Pendidikan00 Program -

00 Kegiatan -5 Akun Belanja Daerah

5 1 Kelompok Belanja Tidak Langsung5 1 1 Jenis Belanja Pegawai

5 1 1 01 Objek Gaji dan Tunjangan

5 1 1 01 01 Rincian Objek Gaji Pokok PNS


4) Pembiayaan

1Urusan Pemerintah Daerah



1 20 05 Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah00 Program -

00 Kegiatan -6 Akun Pembiayaan

6 1 Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah

6 1 1 Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

6 1 1 02 ObjekPelampauan

Penerimaan Dana Perimbangan

6 1 1 02 01 Rincian Objek Bagi Hasil Pajak

35



5) Aset

1Urusan Pemerintah

Daerah Wajib/PilihanUrusan Wajib

07 Urusan Perhubungan

1 07 01 Organisasi Dinas Perhubungan

1 Akun Aset

1 3 Kelompok Aset Tetap

1 3 2 Jenis Peralatan & Mesin

1 3 2 02 Objek Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1 3 2 02 04 Rincian Objek Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.07.1.07.01.1.3.2.02.04

6) Kewajiban




1 20 05 Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

2 Akun Kewajiban

2 1 Kelompok Kewajiban Jangka Pendek

2 1 1 Jenis Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2 1 1 05 Objek Utang Taperum

2 1 1 05 01 Rincian Objek Utang Taperum


7) Ekuitas Dana



20 Urusan Pemerintahan umum

1 20 05 Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah3 Akun Ekuitas Dana

3 1 Kelompok Ekuitas Dana Lancar

3 1 4 Jenis Dana yang Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek

3 1 4 01 ObjekDana yang Harus Disediakan untuk


3 1 4 01 01 Rincian ObjekDana yang Harus Disediakan untuk




36

PENUTUP Kode rekening merupakan kode khusus yang membedakan pengklasifikasian Urusan,

Organisasi, dan Akun yang ada di Pemda. Pada kode rekening, setiap digit angka di

dalamnya memiliki makna tertentu.

Setelah mempelajari konsep dan latihan kasus pada Bab II ini, peserta pelatihan

mampu untuk:

1. Memahami bagaimana Permendagri No.13 Tahun 2006 (yang dijabarkan lebih lanjut

oleh Permendagri No. 30 Tahun 2007) dalam membagi kelompok kode rekening.

2. Mengidentifikasi kode urusan, organisasi, program, kegiatan, dan kelompok akun

keuangan sesuai kebutuhan transaksi yang dihadapi di lapangan.

24480788 modul akuntansi pemerintah daerah bab 2

Documents