i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK 1. KODE JUKNIS : 24-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK

3. TUJUAN : a. Memberikan pemahaman strategi implementasi Kurikulum 2013, materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan

b. Meningkatkan kemampuan praktis dalam menerapkan materi ajar dan perancangan model pembelajaran

c. Memberikan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran di sekolah, serta membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di sekolah

d. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

4. SASARAN : 870 (delapan ratus tujuh puluh) SMK Klaster

5. NILAI BANTUAN

: Rata-rata Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) per SMK Klaster

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pertemuan awal (koordinasi) b. Pendampingan ke SMK sasaran c. Pembahasan hasil pendampingan d. Administrasi dan pelaporan

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

: a. Direktorat Pembinaan SMK melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

iii

8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

: a. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/ sedang melaksanakan program Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota, antara lain : SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB, SMK SSN, SMK Pusat Layanan TIK.

b. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

c. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah, dipandang efektif dan efisien untuk menyelenggarakan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di pendataan.dikmen.kemdikbud. go.id

e. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

iv

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1 Inventarisasi SMK

sebagai SMK Klaster Januari

2 Klarifikasi dan penetapan SMK Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Januari - Februari

3 Bimbingan teknis dan penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan

Maret

4 Penyaluran dana bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Maret

5 Pelaksanaan program pendampingan

April - September

6 Supervisi dan pelaporan Juni - September

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................... 2 C. Dasar Hukum ......................................................................... 2 D. Sasaran ................................................................................. 3 E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 4 F. Nilai Bantuan Dana ................................................................. 4 G. Karakteristik Program Bantuan Dana ...................................... 4 H. Jadwal Kegiatan ..................................................................... 5

BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 6 A. Organisasi .............................................................................. 6 B. Tugas dan Tanggungjawab ..................................................... 6

1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................. 6 2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................... 6 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................................... 7 4. Sekolah.......................................................................... .. 7 5. Komite Sekolah .................................................................. 7

BAB III. PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYALURAN DANA .......................................... 9 A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana ...................................... 9 B. Mekanisme Penetapan ............................................................ 9 C. Bimbingan Teknis ................................................................... 9 D. Mekanisme Penyaluran Dana ................................................... 9

BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA .................................................................... 11 A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana ................................... 11 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana ................... 11

BAB V. PELAPORAN........................................................................... 12 BAB VI. PENUTUP ............................................................................... 13

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2014 mencanangkan dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas yang merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Pada tahun 2014, Kurikulum 2013 diberlakukan pada seluruh SMK. Secara teoretik keberhasilan suatu kurikulum secara utuh memerlukan proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Langkah awal yang telah dilakukan dalam rangka persiapan implementasi Kurikulum 2013 adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh unsur pendidikan, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Salah satu strategi untuk memahami dan memantapkan implementasi Kurikulum 2013, yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Selanjutnya untuk memastikan Kurikulum 2013 SMK diimplementasikan dengan baik, Direktorat Pembinaan SMK melakukan kegiatan pendampingan kepada sekolah sasaran.

2

Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk penguatan dalam memahami strategi implementasi Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah.

B. Tujuan Tujuan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pemahaman strategi implementasi Kurikulum 2013,

materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan 2. Meningkatkan kemampuan praktis dalam menerapkan materi ajar dan

perancangan model pembelajaran 3. Memberikan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada proses

pembelajaran di sekolah, serta membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di sekolah

4. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

Pemberian Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

3

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014;

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.

4

D. Sasaran Sasaran bantuan adalah 870 (delapan ratus tujuh) SMK sebagai SMK Klaster dalam implementasi Kurikulum 2013.

E. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya pemahaman guru terhadap konsep dan strategi

implementasi Kurikulum 2013, materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan

2. Meningkatkannya kemampuan praktis guru dalam menerapkan materi ajar dan perancangan model pembelajaran

3. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran melalui implementasi Kurikulum 2013 di sekolah

4. Terbentuknya budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

F. Nilai Bantuan Dana Bantuan diberikan dengan nilai rata-rata Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per SMK Klaster.

G. Karakteristik Program Bantuan Dana 1. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 sebagai

penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah;

2. Dalam hal sekolah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa harus mengikuti prosedur Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

3. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 diberikan secara utuh melalui rekening sekolah dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

4. Jangka waktu penggunaan dana ini sampai dengan bulan juni 2014 dan proses pelaksanaan dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dana diterima di rekeningsekolah;

5. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 harus dikelola secara transparan, menganut azas efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

5

H. Jadual Kegiatan

No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN (2014)

1 Inventarisasi SMK sebagai SMK Klaster

Januari

2 Klarifikasi dan penetapan SMK Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Januari - Februari

3 Bimbingan teknis dan penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan

Maret

4 Penyaluran dana bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Maret

5 Pelaksanaan program pendampingan

April - September

6 Supervisi dan pelaporan Program bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Juni - september

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

6

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Sekolah (SMK); 5. Komite Sekolah; 6. Tim Pelaksana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum

2013.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap unsur yang terlibat dalam Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK

a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Menetapkan penerima dana bantuan; d. Melakukan BimbinganTeknis bagi SMK penerima bantuan; e. Menerima laporan dari SMK Penerima Bantuan ; f. Melakukan evaluasi laporan; g. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana

kerekening SMK penerima bantuan; h. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (sampling); i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

(sampling).

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan

Implementasi Kurikulum 2013;

7

b. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK penerima bantua.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan

institusi terkait; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

bantuan Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mengetahui laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

4. Sekolah

a. Mengangkat Tim Pelaksana Program Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

b. Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana menyusun program pelaksanaan pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

c. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK;

d. Melaksanakan program bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

e. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Komite Sekolah a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana

Program Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013; b. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim

Pelaksana tentang pelaksanaan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

8

6. Tim Pelaksana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013; b. Mengkoordinasikan program bantuan Pendampingan

Implementasi Kurikulum 2013 kepada pihak-pihak terkait; c. Membuat program kerja bantuan Pendampingan Implementasi

Kurikulum 2013; d. Membuat rekapitulasi pembelanjaan/pengeluaran dana

pendampingan dilengkapi bukti-bukti nota/faktur penerimaan secara rinci dan kuitansi diarsipkan di sekolah dan disampaikan ke Direktorat PSMK;

e. Membuat pembukuan penggunaan dana bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

f. Menyiapkan laporan pelaksanaan program bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah.

9

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN, BIMBINGAN TEKNIS,

DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana 1. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/sedang melaksanakan program

Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota, antara lain : SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB, SMK SSN, SMK Pusat Layanan TIK.

2. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

3. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah, dipandang efektif dan efisien untuk menyelenggarakan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

4. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

SMK Penerima bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi : 1. Konsepsi dan Implementasi Kurikulum 2013 SMK; 2. Strategi pelaksanaan program bantuan; 3. Pemanfaatan Dana bantuan; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya; 5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan.

C. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:

10

1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;

2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;

3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM

Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;

e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

11

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana Penggunaan dana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dipergunakan antara lain untuk : 1. Pertemuan awal (koordinasi) 2. Pendampingan ke SMK sasaran 3. Pembahasan hasil pendampingan 4. Administrasi dan pelaporan

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait dikemudian hari;

3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai denga ketentuan yang berlaku;

6. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi;

7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

12

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMK mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan hasil pelaksanaan harus menjelaskan tentang : 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi,

nota/faktur pembelian, bukti setoran pajak; 2. Pelaksanaan program bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum

2013 SMK. Seluruh dokumen laporan disimpan secara baik oleh Sekolah Penerima Bantuan untuk keperluan arsip dan pemeriksaan. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi 1 (satu) copy, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1 (satu) copy dan 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK. Khusus laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirim ke:

Direktur Pembinaan SMK

u.p. Kepala Subdit Pembelajaran Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp./Fax (021) 5725474, 5725477

email: pembelajaransmk@yahoo.com

13

BAB VI PENUTUP

Program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mempercepat pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah. Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana Program SMK untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 terhadap seluruh SMK. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sehingga semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholders, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program.

BAB IIORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWABA. OrganisasiB. Tugas Dan Tanggung Jawab1. Direktorat Pembinaan SMK2. Dinas Pendidikan Provinsi3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota4. Sekolah5. Komite Sekolah6. Tim Pelaksana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013A. Persyaratan Penerima Bantuan DanaB. Mekanisme Penetapan Penerima BantuanC. Mekanisme Penyaluran DanaA. Ketentuan Penggunaan Bantuan DanaB. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana