23877665 modul akuntansi pemerintah daerah bab i

24
1 1 OVERVIEW: AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Upload: agoesseoge

Post on 19-Jan-2016

122 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

test

TRANSCRIPT

Page 1: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

11

OVERVIEW: AKUNTANSI KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Page 2: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

2 2

Page 3: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

33

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMSetelah mempelajari materi akuntansi keuangan pemerintahan daerah ini, peserta

secara garis besar akan memahami dasar-dasar akuntansi yang menjadi pedoman

pelaksanaan akuntansi di daerah.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mempelajari materi dasar-dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah,

peserta secara khusus akan memahami Definisi Akuntansi; Dasar-dasar dan

Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah; Jenis-jenis Transaksi di Pemda; Struktur

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; Jenis-jenis Akuntansi; Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah.

A. PENDAHULUANMengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, fase pertama dari siklus

tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan

eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD). Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase

kedua merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya eksekutif menyusun

perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang didukung oleh rencana kerja (Renja) SKPD dan PPKD.

BAB I

OVERVIEW:

AKUNTANSI KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Page 4: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

4

Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan pada fase ketiga yaitu

penganggaran. Pada fase keempat, merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan

pengukuran. Pada fase inilah akuntansi keuangan daerah memainkan peranannya. Fase

kelima merupakan tahapan terakhir, yaitu pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan

pelaporan ini akan dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus

kas, dan catatan atas laporan keuangan; yang dapat memberikan umpan balik bagi

fase-fase sebelumnya.

Karena tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan secara garis besar akuntansi

keuangan pemerintah daerah, maka dapat dijelaskan bagaimana kedudukan dan peran

akuntansi di pemerintah daerah.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor

publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan

daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung

oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh

karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi

pemerintahan sangatlah penting.

APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan

dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran

tersebut.

Definisi anggaran menurut The National Committee on Governmental Accounting

(NCGA) adalah “Rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi

usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan

cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”.

Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan

atas Laporan Keuangan, selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD.

Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2005.

Selanjutnya dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah

sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan

Page 5: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

5

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD.

B. DEFINISI AKUNTANSI Definisi akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970) adalah “Suatu

kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat

keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi

dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan”.

Definisi akuntansi menurut American Accounting Association (1966) adalah “Suatu

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi

(keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Pengertian ini

juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat

keuangan, tentang ’entitas’ ekonomi.

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna

sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang

rasional.

Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi,

mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik.

Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan:

1. Alokasi sumber daya ekonomi

2. Pelayanan publik

3. Kinerja Organisasi sektor publik

4. Penilaian kemampuan likuiditas

5. Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

C. DASAR-DASAR DAN TEKNIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

C.1. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

C.1.1. Pembukuan Tunggal (Single Entry)

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal

atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan

Page 6: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

6

mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya

kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas

akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade,

pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU).

Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut

merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu

sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara

lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak

dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol

transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena

itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi

kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. Sistem pencatatan double

entry inilah yang sering disebut akuntansi.

C.1.2. Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut sistem tata buku berpasangan.

Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan

(double= berpasangan, entry= pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan

istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada

di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus

menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas

dana.

C.2. Siklus Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas

subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain

dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi keluaran

(output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen

atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat

beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan

buku pembantu.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang di-

maksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi.

Apabila digambarkan sebagai berikut:

Page 7: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

7

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

C.2.1 Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencata-

tan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan

dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

7

Keterangan : Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk

akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi

pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga.

Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di

atas adalah sebagai berikut :

adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah

dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah di masa yang akan datang.

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas

dana lancar.

adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu

periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar.

adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN - BELANJA

ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

ASET + BELANJA + KEWAJIBAN + EKUITAS DANA +

PENGELUARAN PEMBIAYAAN = PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1

Buku Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Buku Jurnal Umum

Dokumen Laporan

Jenis-jenis transaksi keuangan Pemda

Dokumen Sumber : - SP2D - SPJ - Bukti Memorial

BukuJurnal

BukuBesar

Laporan Keuangan

APBD

RealisasiAPBD

Kertas Kerja

Bukti Penerimaan Kas

Bukti Pengeluaran Kas

Bukti Memorial

Kumpulan Rekening

(Ringkasan & Rincian)

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Arus Kas

Neraca Daerah

CALK

Pencatatan & Penggolongan

Peringkasan Pelaporan

Kebijakan Akuntansi

Buku

Pembantu

Catatan

Ditetapkan

Dewan

PROSES AKUNTANSI POKOK

Page 8: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

8

Keterangan: Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi

di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka

hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga.

Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di atas adalah

sebagai berikut:

Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharap-

kan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan

datang.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar.

Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran

yang mengurangi ekuitas dana lancar.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Diagram Persamaan Akuntansi

1.2.2.2 Konsep Debit dan Kredit

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat

pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva

akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk

belanja.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan

pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan

bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi

Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya utang, pencatatan

dilakukan pada sisi Debit. Cara yang sama dilakukan untuk

Persamaan Akuntansi Umum

Debit/Dr (Sisi Kiri) Credit/Cr (Sisi Kanan)

Aset = Ekuitas Dana

Aset

Aset

= Kewajiban + Ekuitas Dana

= Kewajiban+ Ekuitas Dana + (Pendapatan - Belanja)

Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan

Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan +

(Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)

Aset + Belanja

+ Pengeluaran Pembiayaan

= Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan

+ Penerimaan Pembiayaan

Page 9: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

9

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

C.2.2. Konsep Debit dan Kredit

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit,

sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang

sama dilakukan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan karena memiliki kesamaan

sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan.

Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan

akan dilakukan pada sisi Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, pencatatan

dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan

penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep

debit/kreditnya.

C.2.3. Penjurnalan (Journalizing)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, sistem pencatatan yang

digunakan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi

berpasangan (double entry system). Dalam sistem ini, dikenal istilah penjurnalan.

Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal

adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu

terjadi transaksi).

Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta

keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam

proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening/akun (account) dalam mencatat

transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening/akun. Oleh

karena itu, jurnal sering disebut sebagai the books of original entry (catatan akuntansi

permanen yang pertama). Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening/akun menjadi

lebih mudah, sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan

yang sesuai dengan rekening/akun yang bersangkutan. Penjurnalan harus menjaga

keseimbangan persamaan akuntansi.

Di bawah ini ditunjukkan format jurnal yang umumnya dijumpai di dalam sistem

akuntansi. Contoh:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

JURNAL UMUM

SKPD : Hal. ……….

Kode Organisasi :

SKPD : Hal. ……….

SKPD : Hal. ……….

Tanggal Kode Rek. Uraian Ref. Debit Kredit

(Rp) (Rp)

SKPD : Hal. ……….

SKPD : Hal. ……….

SKPD : Hal. ……….

Page 10: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

10

C.2.4. Buku Besar

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account).

Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan

ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening/akun

merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Untuk kelompok aktiva,

misalnya, akan dijumpai rekening/akun Kas untuk mencatat kas, rekening Piutang

untuk mencatat piutang pajak, piutang retribusi, dan lain-lain, dan rekening Tanah

untuk mencatat tanah. Dalam kelompok Utang akan dijumpai rekening seperti Utang

Perhitungan Pihak Ketiga, Utang pada Bank A, dan seterusnya. Dalam kelompok Ekuitas

Dana akan dijumpai antara lain rekening Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi,

dan Ekuitas Dana Cadangan.

Transaksi ekonomi mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut

diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting.

Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi

sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke tiap-tiap rekening/akun yang sesuai. Posting

dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga

secara periodik (mingguan atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi

permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan the books of final entry.

Bentuk rekening Buku Besar yang paling sederhana adalah sebagai berikut:

SKPD : Hal. ……….

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU BESAR

SKPD : Hal. ……….

KODE ORGANISASI :

NAMA AKUN/ REKENING :

KODE REKENING :

Tanggal Uraian Ref. Debit Kredit Saldo

(Rp) (Rp) (Rp)

Format rekening dapat pula berbentuk menyerupai aksara T sehingga kerap

disebut bentuk T. Rekening berbentuk T tampak sebagai berikut:

Page 11: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

11

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU BESAR

SKPD : Hal. ……….

KODE ORGANISASI :

NAMA AKUN/REK :

KODE REKENING :

Tanggal Uraian Ref. Debit Tanggal Uraian Ref. Kredit

(Rp) (Rp)

C.2.5. Saldo Normal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep Debit dan Kredit, sisi kiri

atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva, belanja, dan

pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat

kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan.

Apabila dihubungkan dengan persamaan dasar akuntansi, hal ini dapat digambarkan

dalam rekening bentuk T seperti gambar berikut:

12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aset + Belanja + Pengeluaran Pembiayaan = Kewajiban +

Ekuitas Dana + Pendapatan +

Penerimaan Pembiayaan

Aset Belanja Pengeluaran Pembiayaan Kewajiban

Ekuitas Dana Pendapatan

Penerimaan Pembiayaan

D K D K D K D K D K D K D K

+ - + - + - - + - + - + - +

Berdasarkan gambar di atas, penjelasan Debit dan Kredit dapat dirinci sebagai

berikut:

(1) Saldo normal rekening kelompok Aset bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi

Kredit;

(2) Saldo normal rekening kelompok Belanja bertambah di sisi Debit dan berkurang di

sisi Kredit;

(3) Saldo normal rekening kelompok Pengeluaran Pembiayaan bertambah di sisi Debit

dan berkurang di sisi Kredit;

(4) Saldo normal rekening kelompok Kewajiban bertambah di sisi Kredit dan berkurang

di sisi Debit;

Page 12: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

12

(5) Saldo normal rekening kelompok Ekuitas Dana bertambah di sisi Kredit dan berkurang

di sisi Debit;

(6) Saldo normal rekening kelompok Pendapatan bertambah di sisi Kredit dan berkurang

di sisi Debit;

(7) Saldo normal rekening akun Penerimaan Pembiayaan bertambah di sisi Kredit

dan berkurang di sisi Debit, sedangkan saldo normal rekening akun Pengeluaran

Pembiayaan bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit.

Dengan kata lain, saldo normal rekening kelompok Aset, Belanja, dan Pengeluaran

Pembiayaan adalah Debit, sedangkan saldo normal rekening kelompok Kewajiban,

Ekuitas Dana, Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan adalah Kredit.

C.2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang

dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit,

pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada

suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan

yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara

kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pembiayaan, dan non-anggaran.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Disajikan secara sistematis sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan, di mana

setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Di samping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

Page 13: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

13

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara

wajar.

D. JENIS-JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci

berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi Non-Kas

Pemda, dan transaksi Rekening Antar-Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Rekening

Antar-Kantor akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

Di samping itu, berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke

dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi

untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.

D.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah.

D.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi:

Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program;

Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan

dengan pelaksanaan program.

D.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan,

Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam

transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran

adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana

cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman

daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan

Page 14: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

14

untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman

daerah.

D.4. Transaksi selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua

transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan

penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan

transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam

membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar; sedangkan penyesuaian

adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti

persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan

waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode

yang berjalan.

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang

dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan

belanja modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja).

Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak

ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan

pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi

Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal

ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

D.4.3. Depresiasi

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila

diperlukan).

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi

yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau

terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).

D.4.5. Hibah selain Kas

Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran

sumber ekonomi nonkas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung

konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.

Page 15: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

15

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

E. STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHStruktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor

Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office Transaction atau disingkat menjadi

HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak

sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan

Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100,

yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di

tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Sebagai

konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD

dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening

Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD.

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD.

Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya

khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga

sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima

ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD”

akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU,

menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D

LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran

uang ke Pemda).

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening Koran-

PPKD” dapat dibagi menjadi:

- Rekening Koran-PPKD Kas

- Rekening Koran-PPKD Piutang

- Rekening Koran-PPKD Persediaan

- Rekening Koran-PPKD Aset Tetap

- Rekening Koran-PPKD Aset lainnya

- Rekening Koran-PPKD Belanja

- Rekening Koran-PPKD Utang

Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening

Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD

ini rekening resiprokal-nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD

sebagai akun aset.

Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening Koran-

SKPD” dapat dibagi menjadi:

- Rekening Koran-SKPD Kas

- Rekening Koran-SKPD Piutang

Page 16: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

16

- Rekening Koran-SKPD Persediaan

- Rekening Koran-SKPD Aset Tetap

- Rekening Koran-SKPD Aset lainnya

- Rekening Koran-SKPD Belanja

- Rekening Koran-SKPD Utang

Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening

Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD

dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan

laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

F. JENIS-JENIS AKUNTANSI

F.1. Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting)

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan meng-

ikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah

‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah

negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sistem akuntansi ini memasukkan

jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan

yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran

debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening

memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan.

Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas

penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan

ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka

aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan

cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA). Sehingga, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan

penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan

dan pengeluaran yang dianggarkan.

Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang

dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan, anggaran adalah laporan utama yang harus

menjadi dokumen publik.

F.2. Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting)

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi

keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo

kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan

kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan

kas, dan pengeluaran kas.

Page 17: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

17

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan

karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan

pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

F.3. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting)

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi

atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem

akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya

pada suatu entitas.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New

Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam

manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih

lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

F.4. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis

kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis

akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

F.5. Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis)

Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar 10.000 tanpa

memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual,

akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini.

KAS 10.000

EKUITAS DANA 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 3.000, neraca setelah

transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di tiap-tiap basis.

Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Page 18: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

18

Dr. Belanja Kendaraan Rp 3.000,00

Cr. Kas Rp 3.000,00

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai

ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS

saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS.

NERACA BERBASIS KAS

KAS 7.000

EKUITAS DANA 7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang

dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal

sebagai berikut:

Dr. Kendaraan Rp 3.000,00

Cr. Kas Rp 3.000,00

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan

(Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap

10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan

semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan

aset tetap.

NERACA BERBASIS AKRUAL

KAS 7.000

MOBIL 3.000

EKUITAS DANA 10.000

Page 19: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

19

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu

kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun mobil yang

tidak diakui pada neraca berbasis kas. Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan

adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana

yang berlainan (7.000 pada neraca berbasis kas dan 10.000 pada neraca berbasis akrual).

Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut,

pertanyaannya adalah, informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik?

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini

memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh

sumberdaya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki

pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benar-

benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi

yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan

keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya.

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan

informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya

bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi

dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan

akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan

fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources).

Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis

kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana

menjadi 7.000.

Dr. Belanja Kendaraan Rp 3.000,00

Cr. Kas Rp 3.000,00

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan

dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua

kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga

tidak lagi 7.000 tetapi menjadi 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai

ekuitas dana hanya 7.000.

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil

dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut:

Dr. Kendaraan Rp 3.000,00

Cr. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 3.000,00

Page 20: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

20

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti contoh di bawah

ini.

NERACA BERBASIS KAS MODIFIKASI

KAS 7.000

MOBIL 3.000

EKUITAS DANA 7.000

3.000

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang

dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun

basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana

lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi

kekayaan yang berupa aset tetap.

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-

negara yang menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual

modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai

dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun,

basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang

bersifat lancar.

Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi

untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-

transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi

neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi

yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap/utang jangka panjang akan dicatat dalam

fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri

atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long

Term Liabilities untuk melaporkan transaksi utang jangka panjang.

G. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJA-KAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHStandar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah

daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, masalah pengakuan.

Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran.

Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan

keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure).

Page 21: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

21

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

G.1. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi

bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui,

yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau

peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan

yang bersangkutan,

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau

dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan,

perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

G.2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara

kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah.

G.3. Pengungkapan (Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas

Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan

atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan

yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Page 22: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

22

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya

dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-

kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target

Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi

dalam pencapaian target

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian

penting lainnya

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

dengan penerapan basis kas

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan

7. Daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi

silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah pe-

nyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan

serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar

atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian

atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat

bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo

surat-surat berharga.

Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum

diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

• Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut

beroperasi

• Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

• Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Page 23: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

23

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PENUTUPSetelah mempelajari mengenai konsep akuntansi keuangan pemerintahan daerah

secara umum, diharapkan peserta dapat memahami dasar-dasar akuntansi yang menjadi

pedoman pelaksanaan akuntansi di setiap pemerintah daerah.

Di samping itu secara spesifik diharapkan peserta juga mampu memahami:

1. Definisi Akuntansi;

2. Dasar-dasar dan Teknis Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;

3. Jenis-jenis Transaksi di Pemda;

4. Struktur akuntansi keuangan Pemda;

5. Jenis-jenis Akuntansi;

6. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi keuangan daerah.

Page 24: 23877665 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

24