2–3 · web viewmenurut peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 perumusan kebijakan...

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

7.1. KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan

umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yang

akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah

tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam

pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum

dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan

program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang

ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program

yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah

menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus

berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar,

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pembangunan dan penanganan

urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021

BAB VII

BAB VII - 1


7.2.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


BAB VII - 2


Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3 Program Pendidikan Menengah

4 Program Pendidikan Non Formal

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7 Program Pengembangan Lingkungan Hijau

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7.2.2 DINAS KESEHATAN

Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan




4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana


BAB VII - 3


Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.2.3 RSUD OKU TIMUR






5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.


1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

4 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru - paru/rumah sakit mata

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD

6 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.2.4 RSUD MARTAPURA




3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur



1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit


BAB VII - 4


paru - paru/rumah sakit mata

3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.2.5 BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OKU TIMUR

Rutin / Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah




4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Urusan non Pelayanan Dasar Kepemudaaan dan Olahraga

1 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1 Program Pembinaan dan Penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan

2 Program Terapi dan Rehabilitasi Pecandu narkotika dan obat-obatan

3 Program Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan

7.2.6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

6 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

7 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya.

8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Inspeksi

9 Program Pengendalian Banjir

10 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum


BAB VII - 5


12 Program Perencanaan Tata Ruang

13 Program Pemanfaatan Ruang

14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7.2.7 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rutin / Urusan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman





5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja.

Urusan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 Program Pengembangan Perumahan

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial

5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran

6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Urusan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Urusan Pertanahan

1 Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

7.2.8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Rutin / Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan




Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

1 Program Pengembangan Data/ Informasi

2 Program Kerjasama Pembangunan

3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar


BAB VII - 6


6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1 Program Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian

2 Program Pengembangan Data dan Informasi Kelitbangan

3 Program Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Kelitbangan

7.2.9 DINAS PERHUBUNGAN

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan



Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan




4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7 Program Pengendalian dan Pengalaman Lalu Lintas

8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

9 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

7.2.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup





5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

1 Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

4 Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi


BAB VII - 7


6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

7.2.11 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Rutin / Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan



Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

2 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah

3 Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

5 Peningkatan sistem Pengaasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

7.2.12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil





Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

7.2.13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


BAB VII - 8


4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

7.2.14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Program Keluarga Berencana

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3 Program Pelayanan Kontrasepsi

4 Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

6 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

7.2.15 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial






Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Program Pembinaan Anak Terlantar

4 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)

5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks. Trauma

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


BAB VII - 9


7.2.16 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja




4 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Urusan Pilihan Transmigrasi

1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2 Program Pelatihan Transmigrasi Lokal

7.2.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah




Urusan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6 Program Peningkatan dan pengembangan Usaha Koperasi

7.2.18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan





BAB VII - 10


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3 Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Urusan Pilihan Pariwisata

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3 Program Pengembangan Kemitraan

7.2.19 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat




Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3 Program Peningkatan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5 Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan

6 Program Pendidikan Politik Masyarakat


1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

7.2.20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH








BAB VII - 11


1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1 Program Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana

2 Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana


1 Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

7.2.21 SEKRETARIAT DPRD







6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Urusan wajib bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

1 Program kerjasama informasi dan media massa

7.2.22 INSPEKTORAT DAERAH

Rutin / Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan




4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

7 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan

8 Program Pengawasan Pelayanan Masyarakat


BAB VII - 12


7.2.23 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Rutin / Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan





5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset

7.2.24 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal






Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7.2.25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN

Rutin / Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat





Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3 Program penegakan peraturan daerah


BAB VII - 13


7.2.26 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Rutin






7.2.27 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL






1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

7.2.28 BAGIAN UMUM






5 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

7.2.29 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


1 Sosialisasi Perundang-undangan tata Naskah Dinas (bagi Sekdes)

2 Evaluasi dan monitoring Stndar Pelayanan Minimal

3 Sosialisasi Pelayanan prima

4 Bimbingan tehnis implementasi perundang-undangan (IKU)

5 Penyusunan rencana kerja perundang-undangan

6 Penyusunan Analisa Jabatan dan analisis beban kerja serta database jabatan

7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

8 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAKIP)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 pengadaan perlengkapan Gedung kantor

11 Pelayanan administrasi perkantoran


BAB VII - 14


7.2.30 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT







3 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

4 Program Pengembangan Nilai Budaya

5 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

7.2.31 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA





1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa

7.2.32 BAGIAN HUKUM DAN HAM






Kebijakan KDH


7.2.33 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN






2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

3 Program Optimalisaasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7.2.34 BAGIAN RUMAH TANGGA


BAB VII - 15





3 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

4 Peningkatan Didsiplin Aparatur


1 Dialog/audiensi dengan tokokh-tokohmasyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

7.2.35 BAGIAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN






2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Kebijakan KDH

4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

7.2.36 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM




Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS


3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


5 Program Peningkatan manajemen aset/barang daerah

6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/arsip Daerah

7.2.37 DINAS KETAHANAN PANGAN

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan




BAB VII - 16



Urusan Pilihan Pertanian

1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

3 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

7.2.38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa






Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2 Program Pegembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa

5 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan

6 Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan

7.2.39 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan




4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika


BAB VII - 17


1 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

7.2.40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Rutin / Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika





1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2 Program Fasiltasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

3 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar STATISTIK

1 Program Pengembangan Data/Informasi

7.2.41 DINAS PERTANIAN

Rutin / Urusan Pilihan Pertanian






1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

4 Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media

5 Program Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

7.2.42 DINAS PERIKANAN

Rutin / Urusan Pilihan Kelautan dan PErikanan






Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


BAB VII - 18


1 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

5 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

7.2.43 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Rutin / Urusan Pilihan Perdagangan




4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Urusan Pilihan Perdagangan

1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

3 Program Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan

4 Program Ketertiban dan Restribusi Pasar

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar

6 DED Pembangunan Pasar

Urusan Pilihan Perindustrian

1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4 Program Pengembangan Klaster Industri

5 Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

6 Program Peningkatan Pengembangan dan Pembinaan OVOP

7 Rencana Pengembangan Industri Daerah

8 Program Penataan Struktur Industri


BAB VII - 19


Tabel 7.1.Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung Jawab

awal Akhir

1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Pengelolaan jalan dan jembatan dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan masyarakat

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan sebagai penghubung pusat ekonomi dan wilayah perbatasan

1.1.1. Panjang jalan yang di bangun/di rehab/dengan kondisi baik dan mantap

334,28 Km 932,57 Km Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KebinamargaanProgram Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Menjalin koordinasi yang intensif dengan propinsi dan pusat dalam pengelolaan jalan/jembatan provinsi/pusat

1.1.2. Panjang/Jumlah/ Jembatan yang di bangun/di rehab

32 Buah 72 Buah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.2. Meningkatnya Mutu Pengelolaan Lalu Lintas

Optimalisas manajemen pengelolaan sistem transportasi daerah yang merata dan terpadu

Mengoptimalkan sistem transportasi yang ada dalam jangkauan yang lebih luas

1.2.1. Persentase ketersediaan Sarana Prasarana fasilitas dan Infrastruktur Perhubungan

4% 34% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Dinas Perhubungan

Bekerjasama dengan satuan lalu lintas dalam penegakan disiplin jalan raya

1.2.2. Jumlah lampu jalan yang dipasang 0 buah 300 buah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


BAB VII - 20



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

1.2.3. Jumlah lampu Jalan yang dipelihara 0 buah 1800 buah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.2.4. PDRB Sektor Pergudangan /Transportasi

Rp. 104,882.000,-

Rp. 169,633.000,-

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.2.5. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang disusun

0 dok 1 dok Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.2.6. Jumlah dokumen kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan yang disusun

0 3 dok

1.2.7. Jumlah pengemudi angkutan yang bersertifikat AKUT

3 orang 3 orang

1.2.8. Jumlah pelajar yang mempunyai sertifikat keselamatan berlalu lintas

3 orang 3 orang

1.2.9. Jumlah kendaraan yang wajib uji 4.000 unit 4.522 unit

1.2.10.

Jumlah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Rp. 40.425.000,-

Rp. 43.667.000,-

2.1. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi/konservasi air

Peningkatan ketersediaan sarana prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi pertanian.

Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi

2.1.1. Luas lahan Irigasi Teknis 38.109 Ha 38.109 Ha Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Perencanaan Pengairan Lainnya

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum



BAB VII - 21



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

Meningkatkan ketersedian air dengan manajeman pengelolaan air yang optimal

2.1.2. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/direhab

77.5 Km 103,5 Km Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.1.3. Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun/direhab

150 Km 162 Km Program Pengendali Banjir

2.2. Meningkatnya fungsi sungai

Optimalisasi fungsi sungai dalam menjaga keseimbangan lingkungan

Meningkatkan panjang sungai yang dapat berfungsi dengan baik sebagai pengendali banjir

2.2.1. Panjang Sungai yang di Normalisasi 150 Km 264 Km Program Pembangunan Talud/Turab/Bronjong

2.2.2. Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat 0 Titik 10 Titik 2.3. Meningkatnya

pengelolaan Sumber Daya Alam

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam

Meningkatkan penerimaan daerah sektor pajak galian dan air bawah tanah

2.3.1. Prosentase Penerimaan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD

4,5 % 5,5% Urusan pemerintahan fungsi penunjang Keuangan

Bandan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

2.3.2. Prosentase Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah terhadap PAD

0,1 % 0,2 %

3.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman

Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman

Pembangunan sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang layak huni serta meningkatan kualitas pemukiman kumuh.

3.1.1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

78,91% 91,48% Program Pengembangan Perumahan


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Memperluas cakupan layanan sanitasi, cakupan air bersih dan drainase

3.1.2. Jumlah RTLH yang tertangani 207 Unit 2.373 Unit Program Pengembangan Perumahan

Memperluas cakupan layanan persampahan

3.1.3. Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR

0 7 Unit Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong


BAB VII - 22



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

Gorong Penanganan

kawasan kumuh yang lebih intensif dan terpadu

3.1.4. Jumlah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh

- 4 kawasan Program Lngkungan Sehat Perumahan dan Program Pengembangan Perumahan

3.1.5. Jumlah penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

- 8 kawasan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

3.1.6. Cakupan Layanan Air Bersih 69,16% 75,00% Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3.1.7. Cakupan Layanan Sanitasi Layak 61,20% 73,51% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

3.1.8. Panjang Drainase Yang Dibangun 13.000 m 36.700 m Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

3.1.9. Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang dibangun

20.000 m 36.500 m Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaaan

3.1.10.

Jumlah areal pemakaman yang tertata 0 26 lokasi Program Pengelolaan Areal Pemakaman

3.1.11.

Luas Ruang Terbuka Publik yang terbangun

0 8 ha Program Penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah


BAB VII - 23



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

3.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan

Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perkantoran pemerintah dan fasilitas umum lainnya

Membangun perkantoran pemerintah baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya

3.2.1. Persentase OPD yang telah memiliki kantor sendiri

83% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3.2.2. Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yang dibangun

49 Unit 59 Unit Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

3.2.3. Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang di Bangun


3.2.4. Jumlah bangunan/Luas bangunan instansi vertikal yang dibangun


3.2.5. Jumlah sarana prasarana olahraga yang di bangun


3.2.6. PDRB Sektor Kontruksi Rp. 1.776.818,3

Rp. 3,096,390

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

4.1. Meningkatnya jangkauan komunikasi dan informasi

Meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi yang dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi

Memperluas jaringan/jangkauan telekomunikasi daerah

4.1.1. Daya Jangkau Radio Pemerintah Daerah 50 Km Udara 150 Km Udara

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Informasi dan Komunikasi

Kantor Informasi dan Komunikasi

4.1.2. Jumlah Alat Studio 1 Unit 33 Unit Program Kerjasama Informasi dan Media Massa


BAB VII - 24



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

4.1.3. Jumlah Kerangka dan Screen Baliho 5 Buah 16 Buah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.1.4. Jumlah Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif dan Legislatif

15 Kali 40 Kali Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

4.1.5. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

0 Kelompok 30 Kelompok Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.1.6. Jumlah Siaran Langsung Relay Radio Kegiatan Percakapan dan Wacana

15 Kali 40 Kali Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.1.7. Jumlah Sarana prasarana inforkom yang terbangun

0 Unit 5Unit

4.1.8. Jumlah jenis informasi yang disebarkan 30 Eksempar 80Eksemplar

4.1.9. PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi 87.112 153.947 4.2. Meningkatnya

Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan

Memperluas Informasi Pembangunan Daerah ke Seluruh Lapisan Masyarakat

Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak, Radio dan Televisi

4.2.1. Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak (Adventorial/Iklan)

190 Publikasi 338 Publikasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah

Bagian Humas dan Protokol

4.2.2. Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Radio

15 Publikasi 15 Publikasi

4.2.3. Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Televisi

20 Publikasi 24 Publikasi

5.1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah

Menegakan tertib pengelolaan keuangan OPD

5.1.1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

61% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


BAB VII - 25



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

yang efektif dan efisien

Keuangan

Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

5.1.2. Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah

73% 100%

5.1.3. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80% 100%

5.1.4. Jumlah OPD yang menyampaikan RKA 100% 100%

5.1.5. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan

94% 100%

5.1.6. Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan

40% 100%

5.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil di bidang perizinan

Pengembangan pelayanan perizinan yang terpadu, efektif dan tepat waktu

Penerapan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP

5.2.1 Indeks kepuasan masyarakat 68.78% 100% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5.2.2. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

810 ijin 2.000 ijin Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

5.2.3. Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 3 hari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5.2.4. Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP

1 org 20 org Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

5.3. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal

Optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

5.3.1. Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah

94.64% 100.00% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Meningkatkan dan mendorong Koordinasi dengan

5.3.2. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya

4.94% 10.00% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan


BAB VII - 26



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

dan/atau antar instansi terkait secara horizontal dan vertikal

Keuangan Daerah

5.3.3. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

12.23% 14,67% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.3.4. Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


5.3.5. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Sebelumnya


5.3.6. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

12,5% 14,50% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.4.

Meningkatnya pengelolaan Aset Daerah

Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah

Mengembangkan sistem pengelolaan aset daerah

5.4.1. Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Aset Daerah


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.4.2. Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terdata

30 100

5.5.

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PNS

Optimalsasi peran Korpri sebagai upaya menuju kesejahteraan PNS

Memberikan bantuan sosial bagi PNS

5.5.1. Jumlah pegawai yang mendapatkan reward dan punishment

106 orang 185 orang Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Badan Kepegawaian dan Pengelola SDM 5.5.2. Jumlah pegawai yang purna tugas 241 orang 200 orang Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

5.6. Meningkatnya fasilitasi terhadap pemerintahan Kecamatan/desa/kelurahan

Mengoptimalkan fungsi desa/kelurahan/kecamatan dalam upaya pelayanan kepada

Melakukan pemerkaran desa dan kecamatan untuk memperpendek rentang kendali

5.6.1. Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

11 Desa 190 Desa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adm. Pemerintah

Bagian Tata Pemerintahan


BAB VII - 27



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

masyarakat' an Memfasilitasi

pemilihan kepala desa

5.6.2. Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

11 Desa 190 Desa

5.6.3. Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa

71 Desa 190 Desa

5.6.4. Jumlah Desa yang Mengikuti Pelantikan Majelis Permusyawaratan Desa

0 Desa 289 Desa

5.6.5. Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Anggota BPD

0 Desa 95 Desa

Meningkatnya Fasilitasi terhadap Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah

Peningkatan Pelayanan terhadap kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.7.1. Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin baik rumah, peralatan maupun perlengkapannya

4 Rumah 4 Rumah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adm. Pemerintahan

Bagian Umum Setda

5.7.2. Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemelihraan rutin

4 Mobil 4 Mobil

5.7.3. Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi 40 Stell 40 Stell

5.7.4. Jumlah Dialog/Audiensi yang dilaksanakan dengan Tokoh-Tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

14 Kegiatan 14 Kegiatan

6.1. Terlaksananya penyelematan dan pelestarian dokumen arsip daerah

Penarikan Arsip Statis dan Inaktif dari OPD

Melaksanakan Pendataan dan Penarikan Arsip dari OPD

6.1.1. Jumlah OPD yang Berpartisipasi dalam Pengumpulan Arsip Inaktif

5 OPD 10OPD Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Melaksanakan Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan bagi Petugas Unit Kearsipan OPD

6.1.2. Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi/Penyluhan Kearsipan

40 Orang 40 Orang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

6.1.3. Jumlah OPD yang Arsip statis dan Inaktif yang tertata

0 OPD 10OPD Program Penyelamatan dan Pelestarian


BAB VII - 28



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


awal Akhir

Dokumen/arsip Daerah

7.1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan adaministrasi kependudukan kepada masyarakat

Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan gratis

7.1.1. Persentase Penduduk yang Memiliki KTP 75% 87.50% Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7.1.2. Persentase Penduduk yang Memiliki KK 75% 87.50%

7.1.3. Persentase Penduduk yang Memiliki KIA 0% 20%

7.1.4. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 75% 87.50%

7.1.5. Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan

50% 65%

7.1.6. Persentase Kepemilikan Akte Perceraian 15% 22.50%

7.1.7. Persentase Kepemilikan Akte Kematian 30% 35%

8.1. Terwujudnya tata kelola pertanahan

Optimalisasi peran pemerintahan dalam tata kelola pertanahan

Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah

8.1.1. Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat

90% 100% Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Tanah


Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah

8.1.2. Persentase Penyelesaian konflik Pertanahan

99,44% 100% Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan


BAB VII - 29





Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawabawal Akhir

9.1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Upaya meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan dan Pembinaan Penyalagunaan Narkoba bagi masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa

9.1.1. masyarakat yang bebas penyalahgunaan narkoba

200 1,000 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Urusan Wajib Kesehatan

Badan Narkotika Kabupaten

Sosialisasi PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapora Pecandu Narkoba

9.1.2. Pelajar dan mahasiswa yang bebas penyalahgunaan narkoba

600 3,000 Program Pembinaan dan Penyuluhan

Bahaya Narkoba dan Obat-Obatan

9.1.3. korban pecandu narkotika sembuh dari pengaruh narkoba

4 40 Program Terapi dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Obat-

Obatan

9.1.4. kawasan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

85% 98% Program Pemberantasan

Bahaya Penyalahgunaan

Narkoba dan Obat-Obatan

10.1.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menjaga kemanan dan ketertiban

Memupuk kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

10.1.1.

Jumlah Poskambling Aktif 13.50% 75% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Urusan Wajib Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat


BAB VII - 30



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawabawal Akhir

10.1.2.

Jumlah Tim Penanganan Konflik Sosial Kecamatan

0 Kecamatan 20 Kecamatan

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

10.1.3.

Jumlah Konflik Sosial yang berlatar agama

2 Kejadian 0 Kejadian Program Pemeliharaan

Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

10.1.4.

Jumlah Konflik Sosial yang berlatar suku

2 Kejadian 0 Kejadian

10.2.

Terwujudnya kemitraan antar Forkompimda

Memperkuat kemitraan antara Forkompimda untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan

Menjalin hubungan yang harmonis antara anggota Forkompimda

10.2.1.

Jumlah FKDM Kecamatan 0 Kecamatan 20 Kecamatan

Melaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Muspida

10.2.2.

Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti Rapat Koordinasi Unsur Muspida

8 Unsur Muspida

8 Unsur Muspida

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Urusan Wajib Otda, Pelum,

Adm Keu, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan

Persandian

Bagian Humas dan Protokol

Melaksanakan Kunjungan Kerja/Inspeksi

10.2.3.

Jumlah Unsur Muspida/Muspika dalam Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

10.2.4.

Tingkat Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

100% 100%

10. Terwujudnya Pencegahan Meningkatan 10.3.1 Jumlah Operasi Pengendalian 96 Operasi 480 Operasi Program Peningkatan Urusan Wajib Satuan Polisi


BAB VII - 31



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawabawal Akhir

3. aparatur pemerintah yang handal dan taat hukum

tindakan pelanggaran hukum bagi aparatur pemerintah

pemahaman aparatur pemerintyah tentang hukum

. Keamanan Lingkungan pertahun Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Otda, Pelum, Adm Keu, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan

Persandian

Pamong Praja

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum

11.3.2.

Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 3.164 Orang Program Pemeliharaan

Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

11.3.3.

Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 30 Kasus Program Pengakan Peraturan Daerah

11.3.4.

Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup

48 Operasi 240 Operasi

11.3.5.

Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM

100 Orang 300 Orang

11.1.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian pendapat dan perpolitik

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilu legislatif dan pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Meningkatkan penataan sistem informasi kependudukan dan Daftar Pemilih

11.1.1.

Persentase Ormas yang aktif dan Menjalin kerjasama dengan pemerintah

11.50% 25% Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Urusan Wajib Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Menyiapkan lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu

11.1.2.

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres

67% 80% Program Pendidikan Politik Masyarakat

11.2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah

Optimalsasi peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang produktif

Mengoptimalkan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah

11.2.1.

Jumlah Perda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

221 Perda 274 Perda Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Urusan Wajib Otda, Pelum,

Adm Keu, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Sekretariat DPRD


BAB VII - 32



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawabawal Akhir

dan Persandian

Mengoptimalkan uji publik dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah

11.2.2.

Jumlah Ranperda inisiatif/usulan DPRD

0 Ranperda 10 Ranperda


BAB VII - 33





Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung

Jawabawal Akhir

12.1.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah

12.1.1. Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis

0 93 orang Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur


Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

12.1.2. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional 6 orang 56 orang

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

12.1.3. Jumlah kelulusan peserta diklat prajabatan 331 orang 1266 orang

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

12.1.4. Jumlah pejabat yang menduduki jabatan melalui seleksi terbuka untuk menduduki jabatan tinggi pertama

41 orang 139 orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12.1.5. Jumlah pejabat yang mengikuti talent pool untuk menduduki jabatan administrator

0 65 orang Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12.2.

Meningkatnya kuantitas SDM aparatur pemerintah daerah

Memperkuat sistem birokrasi denga tingkat pemenuhan aparatur yang tepat

Pengadaan aparatur daerah dengan seleksi yang sesuai dengan kebutuhan

12.2.1. Jumlah Pegawai Baru 123 Orang 800 Orang

12.3.

Meningkatnya Kesadaran Hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan dan Optimaliasi Kesadaran hukum dan Disipilin Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan disiplin kehadiran aparatur Pemerintah Daerah

12.3.1. Persentase Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang sesuai dengan Standar

80% 100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda


BAB VII - 34



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung

Jawabawal Akhir

12.3.2. Persentase Kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah

85% 100%

12.3.3. Persentase Jumlah OPD yang Memiliki Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Perundangan

85% 100%

Peningkatan Fasilitasi Bantuan Penetapan Peraturan Perundangan Daerah

12.3.4. Jumlah Aparatur Pemerintah (Pejabat esselon) yang Meemahami Peraturan Perundangan

85% 100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Bagian Hukum dan HAM Setda

Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Pemerintah Daerah

12.3.5. Jumlah Ranperda yang Menjadi Perda

8 Ranperda 8 Ranperda

12.3.6. Jumlah Peraturan Perundangan yang Tersosialisasi

8 Peraturan Perundangan

8 Peraturan Perundangan

12.3.7. Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan

4 Kasus 4 Kasus

13.1.

Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Fasilitasi Keberangkatan Ibadan Haji

13.1.1. Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di Fasilitasi

546 Jemaah 600 Jemaah Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


Bagian Kemasyarakatan Setda

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Keagamaan

13.1.2. Persentase Bantuan Operasional Bupati kepada Ponpes, TKA/TPQ dan Sekolah Mingguan

100% 100% Program Pegembangan Nilai Budaya

13.1.3. Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival

Grup Grup Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

13.1.4. Jumlah Peserta yang Mengikuti Musabaqoh Tilawatil qur'an

250 Orang 300 Orang Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan


BAB VII - 35



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung

Jawabawal Akhir

Kesejahtearaan Rakyat

14.1.

Meningkatnya perkembangan mutu dan layanan bidang kepemudaan

Peningkatan pembinaan terhadap prestasi pemuda

Melakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan

14.1.1. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina

14 Organisasi 25 Organisasi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


DinasKepemudaan Olahraga dan Pariwisata

14.1.2. Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan

1 Unit 4 Unit

14.1.3. Jumlah Paskibraka yang terpilih 40 Orang 80orang

14.1.4. Jumlah Pelatih Paskibraka yang terlatih

2 orang 6orang

14.2.

Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya serta IPTEK

Peningkatan pembinaan terhadap prestasi di bidang seni/budaya dan Iptek

Melakukan fasilitasi bagi pelajar/pemuda dalam bidang seni/budaya dan Iptek

14.2.1. Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah

18 Orang 20 Orang Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


DinasKepemudaan Olahraga dan Pariwisata

14.2.2. Jumlah delegasi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)

2 Orang 2 Orang

14.2.3. Jumlah Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

2 Orang 20 Orang

14.3.

Meningkatnya prestasi pemuda di bidang olahraga

Peningkatan prestasi bidang olahraga

Pembinaan olahraga yang berpotensi mendapatkan prestasi/medali

14.3.1. Jumlah Cabang Olahraga yang digalakan

17 Cabor 17 Cabor Program Pengembangan Manajemen Olahraga


Pengiriman kontingen olahraga dalam Porda/Proprov

14.3.2. Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina

9 Cabor 9 Cabor Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

14.3.3. Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi

9 Cabor 9 Cabor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

14.3.4. Peringkat POPDA Provinsi Peringkat 4 Peringkat 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan


BAB VII - 36



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung

Jawabawal Akhir

Olahraga 14.3.5. Peringkat Porprov Peringkat 11 Peringkat 3 14.3.6. Jumlah Sarana Prasarana

Olahraga6 Unit 8 Unit

15.1.

Menurunnya angka pengangguran

Perluasan kesempatan kerja

Mengembangkan pusat informasi kesempatan kerja

15.1.1. Jumlah Penduduk yang bekerja 294.632 Orang

294.882 Orang

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelayanan pembuatan kartu pencari kerja yang lebih optimal

15.1.2. Penduduk yang menganggur 13.310 Orang 13.060 Orang Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

15.1.3. Angkatan Kerja 307.942 Orang

309.011 Orang

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15.1.4. Tingkat pengangguran terbuka 4. 320 Orang 4.070 Orang 15.1.5. Tingkat partisipasi angkatan kerja 66.45% 66.70%

15.2.

Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja

Peningkatan profesionalisme pekerja

Meningkatkan kapasitas tenaga pelatih tenaga kerja

15.2.1. Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

0 Orang 14 Orang

Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penempatan tenaga kerja

15.2.3. Jumlah TKI yang di kirim secara legal

1 Orang 9 Orang

15.3.

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis

Optimalisasi kerjasama tripartit (pemerintah daerah, serikat pekerja dan perusahaan)

Penetapan UMR sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak

15.3.1. Upah Minimum regional (UMR) Rp 1,800,000

Rp 2,350,000


BAB VII - 37



Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung

Jawabawal Akhir

Menjalin komunikasi yang intensif antar anggota tripartit

15.3.2. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran hak pekerja

2 7

\


BAB VII - 38





Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD

Penanggung Jawabawal Akhir

16.1.

Berkembangnya perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat

Membangun sistem perencanaan yang berbasis kinerja

Penyusunan rencana pembangunan daerah yang sistematik dan berjenjang

16.1.1. Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD

50% 85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG

Optimalisasi fungsi Musrenbang sebagi wadah aspirasi masyarakat

16.1.2. Persentase Kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra OPD


Mengoptimalkan forum diskusi dalam perencanaan pembangunan daerah

16.1.3. Persentase Program RKPD yang diakomodasi dalam KUA PPAS


16.1.4. Ketersediaan Dokumen RPJPD Ada Ada Program Perencanaan Pembangunan Daerah

16.1.5. Ketersediaan Dokumen RPJMD Ada Ada

16.1.6. Ketersediaan Dokumen RKPD Ada Ada

16.1.7. Persentase OPD yang menetapkan Renstra

0 100%

16.1.8. Persentase OPD yang menyampaikan Dok Renja tepat waktu

0% 100%

16.1.9. Persentase OPD yang menyampaikan Dok KUA PPAS

0% 100%


BAB VII - 39



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


tepat waktu16.1.10. Persentase OPD yang

menyampaikan Laporan Triwulan Tepat waktu

50% 100%

16.1.11. Persentase usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

45% 70%

16.1.12. Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kecamatan

80% 90%

16.1.13. Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kabupaten

80 % 90%

16.1.14. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

0 3 dok Program Perencanaan bidang Ekonomi

16.1.15. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

1 dok 4 dok Program Perencanaan bidang Insfrastruktur

16.1.16. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

0 dok 4 dok Program Perencanaan bidang Sosial Budaya

16.2.

Berkembangnya Data Statistik Daerah

Membangun sistem data yang dapat digunaka sebagai bahan perencanaan pembangunan

Mengoptimalkan data sebagai bahan perencanaan pembangunan

16.2.1. Persentase Data Pembangunan/Profil OKU TIMUR yang terupdate/terkumpul dalam SIPD

30% 100% Program Penyusunan Data/Informasi

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

Dinas Informasi dan Komunikasi

16.2.2. Jumlah/Jenis Data Statistik Daerah yang disusun/tersedia

2 Jenis 2 Jenis

17.1.

Menguatnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah

Peningkatan pengawasan internal daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur

Membangun sistem pengawasan yang handal dan profesional

17.1.1. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun

2 lap 2 LAP

Program Peningkatan Manajemen Pengawasan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Inspektorat Daerah

17.1.2. Jumlah obrik yang diperiksa secara reguler

460 obrik 428 obrik Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah


BAB VII - 40



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


17.1.3. Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

2362 rekomendasi

2362 rekomendasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

17.1.4. Jumlah OPD yang dievaluasi58 OPD 58 opd


17.1.5. Jumlah OPD yang direview 58 opd 58


17.1.6. Jumlah dokumen pengawasan yang disusun 4 DOK 4 DOK


17.1.7. Jumlah laporanpenanganan kasus

32 laporan 32 laporan Program Peningkatan Manajemen Pengawasan

17.1.8. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

3 laporan 3 laporan

17.1.9. Cakupan pelayanan kepegawaian

4 dokumen 4 dokumen

17.1.10. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesionalisme

12 orang 92 orang

18.1.

Menguatnya Sistem Inovasi Daerah (SiDA)

Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah

Membangun lembaga inovasi daerah dan membangunan sarana prasarana

18.1.1. Jumlah Kawasan Techno Park yang di rencanakan/di bangun

0 Kawasan 1 Kawasan Program Kerjasama Pembangunan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG

18.1.2. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Sandiman

0 15 orang Program Fasiltasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika

18.1.3. Jumlah OPD yang tersosialisasi mengenai apilkasi persandian

0 60 OPD Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media



BAB VII - 41



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


18.1.4. Jumlah OPD yang terintergrasi dalam komunikasi terpadu

0 60 OPD

19.1.

Meningkatnya implementasi IPTEK

Mengembangkan Iptek daerah

Menggali Implementasi Iptekda

19.1.1. Jumlah Implementasi IPTEK yang tergali

0 Buah 10 Buah Program Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

19.1.2. Jumlah website OPD yang teringrasi dalam 1 (satu) domain

2 OPD 45 OPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Dinas Komunikasi dan Informatika

19.1.3. Jumlah tersusunnya dokumen E-Goverment

0 1 Dok

19.1.4. Pengembangan kawasan smart city

0 1 kawasan

19.1.

Berkembangnya wilayah perdesaan dan transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi KTM

Pengembangan transmigrasi lokal

Penempatan dan memberian bantuan bagi transmigran lokal

19.1.1. Jumlah Pelatihan bagi Tansmigran Lokal

3 Kali 15 Kali Program Perencanaan Pengembangan Wialayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

19.1.2. Jumlah Penyuluhan bagi Tansmigran Lokal

0 Kali 5 Kali Program Pelatihan Transmigran Lokal

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan KTM

19.2.1. Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yang di bangun

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


19.2.

Berkembangnya kawasan tertinggal dan perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan ekonomi baru

Penetapan dan pengembangan kawasan ekonomi prioritas di perbatasan

19.3.1. Jumlah kawasan perbatasan yang menjadi prioritas pengembangan

0 Kawasan 4 Kawasan Program Perencanaan Pengembangan Wialayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang


BAB VII - 42



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


19.3.2. Jumlah kawasan tertinggal yang menjadi prioritas pengembangan

0 Kawasan 2 Kawasan

20.1.

Terwujudnya perencanaan pembangunan partisipatif di desa

Optimalisasi Musyawarah desa sebagai upaya penyerapan aspirasi desa

Memperkuat sistem perencanaan partisipatif

20.1.1. Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD

16 Desa 24 Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

20.1.2. Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa

100% 100% Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan

20.1.3. Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa

20% 50% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

20.2.

Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa

Peningkatan pelayanan pemerintah desa

Peningkatan sarana prasarana desa

20.2.1. Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan

40 Orang 40 Orang Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

peningkatan kapasitas aparatur desa

20.2.2. Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa

70 Orang 350 Orang Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan

20.2.3. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten

Rp. 20,042 Milyar

Rp. 20,042 Milyar

Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan

20.2.4. Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83 Milyar

Rp. 35,83 Milyar

20.2.5. Jumlah Dana Desa (DD) dari APBN

Rp. 183,223 Milyar

Rp. 223,735 Milyar

21.1.

Tersedianya Peraturan Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang Daerah

Percepatan penyusunan dokumen tata ruang

Optimalisasi peran BKPRD

21.1.1. Persentase RDTR Kawasan Strategis kabupaten yang diperdakan

0 100 Program Perencanaan Tata Ruang


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Optimalisasi Penyusunan 21.1.2. Ketersediaan Perda RTRW Ada Ada Program Pemanfaatan


BAB VII - 43



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


Perda Tata Ruang sebagai pengendalian pemanfaatan ruang

Peraturan Perundangan tentang Penataan Ruang

Ruang

Penegakan perda tentang penataan ruang

21.2.3 Persentase luasan RDTR terhadap luas wilayah

0 100 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

21.2.4. Jumlah perijinan yang sesuai dengan tata ruang

5 50

21.3.

Penyelesaian batas wilayah

Penegasan batas administrasi antar daerah

Penyelesaian batas antar kabupaten tetangga, batas kecamatan dan batas desa

21.3.1. Panjang garis batas daerah yang di syahkan

806 Km 2.302,03 Km Program Penataan Daerah Otonomi Baru


Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah

pemetaan secara digital batas wilayah

21.3.2. Jumlah kecamatan yang penyelesaian sengketa batas kecamatan/desa

0 kec 5 kec. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

22.1.

Terselenggaranya Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang Efektif bagi Usaha Pencegahan Dampak Lingkungan

Optimalisasi Kebijakan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Mewajibkan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan LH sejak awal melalui penyusunan dokumen LH

22.1.1. Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan LH yang tersusun

0 2 dokumen Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH


Dinas Lingkungan Hidup

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan

22.1.2. Jumlah dokumen KHLS yang di sahkan

0 1 dokumen Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

22.1.3. Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan

15 unit usaha 35 usaha Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


BAB VII - 44



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


22.1.4. Jumlah regulasi tentang GRK yang di sah kan

0 1 dokumen Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

22.1.5. Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki TPS LB3

0 15 unit usaha

22.1.6. Jumlah regulasi tentang persampahan yang di sah kan

0 1 regulasi

22.1.7. Jumlah regulasi yang tersusun tentang baku mutu lingkungan

0 1 regulasi

22.1.8. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran lingkungan

0 3 kasus

22.1.9. Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan yang difasilitasi

0 3 sengketa

22.1.10. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

0 100%

22.1.11. Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaannya terhadap izin lingkungan

0 75%

22.1.12. Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun yang menaati peraturan meingkat tiap tahun

0 80%

2.2. Berkurangnya laju penurunan kualitas lingkungan

Penyediaan Kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan LH

Menyediakan data kualitas lingkungan secara periodik

22.2.1. Jumlah usaha/kegiatan yang terindikasi menimbulkan pencemaran

0 10 unit Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



Menyediakan kebijakan dalam manajeman persampahan

22.2.2. Jumlah jenis sarana dan prasarana laboratorium yang dibutuhkan

16 Jenis 35 jenis Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan


BAB VII - 45



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


Lingkungan Hidup Peningkatan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

22.2.3. Jumlah titik kerusakan lingkungan yang teridentifikasi

0 5 titik Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

22.2.4. Jumlah titik kerusakan lingkungan yang teridentifikasi

0 4 titik Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

22.2.5. Data emisi dan polusi air dan udara

1 1 laporan Program Peningkatan Pengendalian Polusi

22.2.6. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terindikasi melakukan pencemaran

0 40 Unit Program Peningkatan Pengendalian Polusi

22.2.7. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan

10 15 sekolah Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Memenuhi syarat

Memperluas Cakupan Layanan Persampahan

22.3.1. Volume sampah yang terangkut 0 65 ton Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



22.3.2. Jumlah produksi sampah 0 400 ton

22.3.3. Jumlah armada sampah yang dibutuhkan

0 5 unit

22.3.4. Jumlah sarana persampahan yang dibutuhkan

0 50 Unit

22.3.5. Perluasan area TPA 0 5 Ha

22.3.6. Jumlah restribusi kebersihan 0 Rp. 228.414.000

22.3.7. Jumlah bank sampah yang dibina

3 Unit 7 Unit

Meningkatkan Pengelolaan

22.3.2. Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam

1 1 laporan


BAB VII - 46



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


Persampahan pengelolaan lingkungan hidup 22.3.3. Pemantauan dan evaluasi kota

bersih, teduh dan sehat1 kawasan 1 kawasan

22.3.4. Jumlah kampung yang termasuk dalam program kampung iklim

0 4 kampung

22.3.5. Persentase Penurunan Kebakaran Hutan dan Lahan

0 25%

Pengembangan Lingkungan Yang Hijau dan Asri

Memperluas RTH Perkotaan

22.3.7. Persentase RTH yang terpelihara 0 97% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

23.1.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

Mengembangkan kerjasama antarpemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

23.1.1. Jumlah desa yang terdata tentang bencana alam

10 Desa 215 Desa Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

23.1.2. Jumlah Petugas Kesiapan dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang 1.400 Orang Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

23.1.3. Jumlah SDM dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang 1.400 Orang Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

23.1.4. Jumlah Kerjasama dalam Mengatasi Bencana Alam

150 Orang 1.600 Orang Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana

23.1.5. Persentase Masyarakat Siaga Bencana

40% 90%

23.2.

Berkurangnya kerugian akibat bencana

Pengawasan terhadap kawasan rawan bencana

23.2.1. Persentase Desa Tangguh 20% 80% Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman Umum dan Perlindungan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


BAB VII - 47



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD


Masyarakat Upaya pencegahan

dan penanggulangan bencana

23.2.2. Persentase Penurunan Kebakaran Permukiman

10% 50% Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

23.2.3. Persentase Penurunan Kebakaran Hutan (Hotspot)

30% 80% Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana




Pembangunan Daerah

Bidang UrusanOPD Penanggung Jawabawal Akhir

24.1.

Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan

Memperluas akses mendidikan bagi anak usia sekolah

Dukungan Dana Penyelenggaran Pendidikan

24.1.1. APM PAUD 65.90 65.99 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

24.1.2. APK PAUD 66.00 66.25 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatan jumlah dan Sebaran pendidik dan Tenaga Kependidikan

24.1.3. Jumlah Lembaga PAUD 397 Unit 408 Unit Program Pendidikan Non Formal

24.1.4. Rasio Guru/Siswa PAUD 6.07 6.67 Program Peningkatan


BAB VII - 48



Pembangunan Daerah


Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan

24.1.5. Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD 3.33 5.00 Program Peningkatan Manajeman Pelayanan Pendidikan

24.1.6. APM SD 99.08 99.18 24.1.7. APK SD 107.54 107.67 24.1.8. Rasio Guru/Siswa SD 2.85 3.12 24.1.9. Rasio Siswa/Ruang Kelas SD 1.27 3.12 24.1.10. APM SMP 84.50 84.84 24.1.11. APK SMP 94.52 99.89 24.1.12. Rasio Guru/Siswa SMP 2.58 2.78 24.1.13. Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP 3.02 3.13

24.2.

Meningkanya mutu pendidikan

Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

24.2.1. Angka Kelulusan SD 100% 100%

Peningkatan Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

24.2.2. Angka Kelulusan SMP 100% 100%

24.2.3. Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.45 24.2.4. Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 46.82 24.2.5. Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.00 24.2.6. Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.10 24.2.7. Jumlah Pendaftaran Murid Baru

PAUD (siswa)6.374 Siswa 6.591 Siswa

24.2.8. Jumlah Pendaftaran Murid Baru SD (Siswa)

11.695 Siswa 14.830 Siswa

24.2.9. Jumlah Pendaftaran Murid Baru SMP (Siswa)

12.021 Siswa 13.976 Siswa

24.2.10. Angka Mengulang SD 0.05 0.00 24.2.11. Angka Mengulang SMP 0.07 0.00 24.2.12. Persentase Guru Berkualifikasi

S1 Jenjang PAUD28.00 30.00

24.2.13. Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SD

68.22 90.45


BAB VII - 49



Pembangunan Daerah


24.2.14. Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SMP

78.86 93.69

24.2.15. Angka Melek Huruf 94.94 95.25

24.2.16. Angka Lama Sekolah SD (tahun) 6.05 6.00 24.2.17. Angka Lama Sekolah SMP

(tahun)3.07 3.00

25.1.

Meningkatkan upaya kesehatan dan cakupan program kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan)

25.1.1. Persentase pelayanan perizinan tenaga kesehatan (SIK dan SIP)

80% 100% Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

25.1.2. Persentase SDMK yang terlatih di fasyankes

60% 80% Program Upaya kesehatan masyarakat

25.1.3. Jumlah SDMK yang mendapatkan pendidikan berkelanjutan

64% 10%

25.2.

Menurunnya jumlah kasus akibat penyakit menular

Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Endemik

Peningkatan Penanganan terhadap penderita Penyakit Menular dan Endemik

25.2.1. Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria

20 kecamatan 20 kecamatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular


Dinas Kesehatan

25.2.2. Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B

20 kecamatan 20 kecamatan

25.2.3. Meningkatnya persentase Angka tidak terifeksi baru HIV per 1000 populasi

100

25.2.4. Menurunnyat persentase kasus positif malaria

<1 <1

25.2.5. Prevalensi HIV pada populasi dewasa

35% 75%

25.2.6. Meningkatnya persentase bebas kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk

40% 100%


BAB VII - 50



Pembangunan Daerah


25.3.

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu dan Anak

Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Pelayanan Persalinan

25.3.1. Persentase Perempuan anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

100% Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

25.3.2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita

80%

25.3.3. Prevalensi malnutrusi (wasting /obesitas) pada anak balita

80%

25.3.4. Prevalensi anemia pada ibu hamil

80%

25.3.5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif

80%

25.3.6. Jumlah kematian ibu yang terdata (terlaporkan)

80%

25.3.7. Persentase persalinan di faslitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standart

100% 100%

25.3.8. Menurunnya jumlah kematian balita (AKBa)

4 0

25.3.9. Menurunnya jumlah kematian Neonatal (AKN)

5 0

25.3.10. Menurunnya jumlah kematian Bayi (AKB)

3 0

25.3.11. Persentase capaian 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

100% 100%

25.3.12. Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran di fasilitas kesehatan

80%

25.4.

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang Gizi

Pemberian Gizi dan Nutrisi bagi balita

25.4.1. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

60% 80% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Dinas Kesehatan

25. Meningkatnya Optimalisasi Peningkatan 25.5.1. Persentase PEMBINAAN dan 20% 80% Program Urusan Wajib Dinas Kesehatan


BAB VII - 51



Pembangunan Daerah


5. ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat

Peran Fasilitas Kesehatan dan Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan Obat pengawasan jamu, kosmetik, salon sesuai standart BPOM

Pengembangan Obat Asli Indonesia

Pelayanan Kesehatan

Pengawasan terhadap bahan pangan

25.5.2. Persentase pengawasan obat dan sarana kesehtan

50% 95% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

25.6.

Meningkatnya pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin

Optimalisasi Peran Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat miskin

25.6.1. Meningkatnya persentase peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan

40% 95% Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Dinas Kesehatan

25.7.

Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan Lingkungan yang sehat

Sosialisasi tentang Pola Hidup Sehat dan Bersih kepada Masyarakat

25.7.1. Kecamatan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

20 Kecamatan

20 Kecamatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Dinas Kesehatan

25.7.2. Kecamatan yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

20 Kecamatan

20 Kecamatan

25.7.3. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan sanitasi total masyarakat (STBM)

20 Kecamatan

20 Kecamatan

25.8.

Meningkatnya kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar

25.8.1. Persentase kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

50% 70% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Dinas Kesehatan

Pemanfaatan obat tradisional

25.8.2. Persentase pelayanan kesehatan tradsional dan TOGA

30% 75% Program Pengembangan Obat Asli Indonesia


BAB VII - 52



Pembangunan Daerah


25.9.

Meningkatkan Mutu Fasilitas Pelayanan Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR

Optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OKU TIMUR dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatkan Akses Mutu dan Mutu Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

25.9.1. Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

20% 90% Program Standarisasi pelayanan kesehatan


Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR

Meningkatkan Akses Kemandirian dan Mutu Kesediaan Farmasi serta Alat Kesehatan

25.9.2. Jumlah Kunjungan Pasien pertahun

23.664 orang 31.712 Orang Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Kesehatan

25.9.3. Persentase Bor pertahun 38.05% 70% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit

25.9.4. Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

54.50% 100% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD

25.9.5. Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

30% 75%

25.9.6. Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

75% 88%


BAB VII - 53



Pembangunan Daerah


25.10.

Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Martapura secara Profesional

Optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OKU TIMUR dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatkan Akses dan Fasilitas Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Profesional

25.10.1. Persentase Kematian di IGD dan Ruang Perawatan Kurang dari 24 Jam berkurang

30% 15% Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata


Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintahan Secara Profesional Berdasarkan pada Prinsip Good Government

25.10.2. Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

10% 60% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Meningkatkan aksebilitas serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

25.10.3. Jumlah Kunjungan Pasien pertahun

17.000 orang 28.000 Orang Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

25.10.4. Persentase Bor pertahun 60.36% 72.08% 25.10.5. Persentase Ambulan yang

Berfungsi dengan Baik20.00% 70.00%

25.10.6. Persentase Ruang Perawatan yang Berfungsi dengan Baik

40.00% 90.00%

25.10.7. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas Pengelolaan SJSN Kesehatan

40.00% 90.00%

25.10.8. Persentase Daya Tanggap (responsiveness) dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Resiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan

35.00% 85.00%

25.10.9. Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan

34.00% 70%


BAB VII - 54



Pembangunan Daerah


Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

25.10.10.

Persentase Pemberian Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang masih Berlaku (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)

0.00% 70%

25.10.11.

Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

10% 60%

25.10.12.

Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

50% 65%

26.1.

Meningkatnya minat baca masyarakat

Pengembangan budaya baca

Pelayanan perpustakaan keliling

26.1.1. Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan Umum Daerah

3.432 Orang 3.500 Orang Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Dnas Perpustakaan dan Arsip Daerah

pembinaan perpustakaan desa dan sekolah

26.1.2. Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan

0 Sekolah 50 Sekolah

26.1.3. Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah

14.817 Buku 18.817 Buku

27.1.

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam aspek kehidupan

Mengambangkan kapasitas dan kelembagaan organisasi perempuan

27.1.1. Meningkatnya persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG

7,69% 96,15% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

27.1.2. Meningkatnya persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif

0,00066% 0,00365% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


BAB VII - 55



Pembangunan Daerah


27.1.3. Prevelansi KDRT terhadap perempuan

0,00011% 0,03105% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

27.1.4. Persentase forum anak yang terlibat dalam MUSRENBANGDA

5% 45% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

27.2.

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak

27.2.1. Meningkatnya nilai capaian tingkat kota layak anak

100 poin 400 poin Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27.2.2. Menurunnya Persentase KDRT pada anak

0,00751% 0,00010%

27.2.3. Meningkatnya pusat informasi sahabat anak (VISA) sesuai standart

1 unit 6 unit Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

27.2.4. Menurunnya persentase anak yang berhadapan dengan hukum

1% <1%

27.2.5. Meningkatnya persentase RUANG bermain ramah (IRBRA) anak sesuai standart

0 25%

27.2.6. Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

0 1 Unit Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


BAB VII - 56



Pembangunan Daerah


28.1.

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat

Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan dasar, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan

28.1.1. Jumlah penduduk miskin yang diberi bantuan (KK)

30.237 KK 10.000 KK Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya


Dinas Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

28.1.2. Jumlah anak yang memperoleh bantuan pendidikan (Orang)

17.130 Orang

16.100 Orang

ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

28.1.3. Jumlah penduduk miskin yang diberi pelayanan kesehatan ( Ibu Hamil,Bayi dan Balita) (Orang)

4.138 Orang 3.899 Orang Program Pembinaan Anak terlantar

28.1.4. Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan Alat Bantu Cacat (Orang)

2.413 Orang 413 Orang Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

28.1.5. Jumlah anak penghuni panti yang dibantu (Orang)

100 Orang 250 Orang

28.1.6. Jumlah Lansia Sangat Miskin yang dibantu (Orang)

2400 Orang 400 Orang

28.1.7. Jumlah Orang Gila yang mendapatkan bantuan (Orang)

90 Orang 70 Orang

28.1.8. Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperoleh bantuan Keterampilan Peralatan (Orang)

15 Orang 0 Orang

28.1.9. Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah (Unit)

3.000 Unit 300 Unit

28.1.10. Jumlah Waria yang memperoleh keterampilan dan bantuan peralatan (Orang)

20 Orang 0 Orang

28.1.11. Jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhab (Orang)

150 Orang 0 Orang

28.1.12. Jumlah korban bencana alam 10.000 KK 200 KK


BAB VII - 57



Pembangunan Daerah


dan bencana sosial yang dibantu (KK)

28.1.13. Jumlah anak terlantar yang diberi Pelatihan Keterampilan (Orang)

20 Orang 0 Orang

28.1.14. Jumlah lembaga Karang Taruna yang memperoleh bantuan (Kelompok)

20 Klp 20 Klp

28.1.15. Jumlah Warakauri dan Veteran yang memperoleh bantuan (Orang)

200 Orang 195 Orang

29.1.

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Peningkatan jumlah dan mutu pelayanan program Keluarga berencana

Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB)

29.1.1. Persentase PUS peserta KB baru (PB)

70% 90% Program Keluarga Berencana

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurunkan Angka Pernikahan di Bawah Umur

29.1.2. Persentase PUS KB aktif (PA) 70% 73% Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menekan Angka Kelahiran pada Remaja

29.1.3. Persentase Unmetneed pada PUS

8% 7.9% Program Pelayanan Kontrasepsi

29.1.4. Persentase pernikahan dibawah umur

0.27% 0.22% Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

29.1.5. Persentase kelahiran pada remaja (ASFR) usia 15-19 tahun

40 Per 1.000 kelahiran

35 Per 1.000 kelahiran

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

29.2.

Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Optimalisasi dan Revitalisasi Program KB

Melaksanakan TKBK Ke Semua Desa

29.2.1. Jumlah PUS yang menjadi peserta KB

94.410 orang 99.225 org Program Keluarga Berencana

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


BAB VII - 58



Pembangunan Daerah


Keluarga Berencana

Melayani Pemasangan Akseptor Peserta KB MKJP

29.2.2. Jumlah peserta KB non MKJP 22.997 org 24.170 org Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

29.2.3. Persentase akseptor MKJP 23.16% 25.50%

29.2.4. Jumlah akseptor MOW dan MOP yang terlayani

32 org 250 org

29.3.

Terwujudnya keluarga sejahtera

Peningkatan kelompok usaha perempuan

Penyediaan Kelompok UPPKS di Setiap Desa

29.3.1. Jumlah kelompok UPPKS yang ada di desa

89 klp 274 klp

Membentuk Kelompok BKB untuk Ibu yang Memiliki Anak Usia 0-5 Tahun

29.3.2. Jumlah kelompok BKB yang ada di setiap desa

140 klp 282 klp

Membentuk Kelompok PIK KRR di Sekolah dan Karang Taruna

29.3.3. Persentase pembinaan pada kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

70% 89,33%

Menyediakan Perlengkapan KIE KIT dan Genre

29.3.4. Jumlah kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk

72 klp 310 klp

Melaksanakan Pelatihan di Kecamatan untuk Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

29.3.5. Persentase pengetahuan remaja tentang generasi berencana

50% 70% Program Kesehatan Reproduksi Remaja

29.3.6. Jumlah tenaga pendamping untuk semua kelompok bina keluarga

240 Orang 840 Orang


BAB VII - 59





Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.

Meningkatnya produksi hasil pertanian dan pendapatan masyarakat di sektor pertanian

Pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah

Mengoptimalkan lahan tidur untuk cetak sawah baru

30.1.1. Produksi Padi (GKG) 864,437.00

1,276,282.00

Program Peningkatan Produksi dan

Produktifitas Tanaman Pangan


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penyediaan bibi t unggul

30.1.2. Produksi Jagung (PPK) 44,510.00

118,344.00

Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Penyediaan peralatan pertanian

30.1.3. Produksi Kedelai (BK) 607.00

1,543.00

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan

Perbenihan Tanaman Panegan

Meningkatkan kapasitas jaringan irigasi

30.1.4. Produksi Kacang Tanah (PK) 299.00

598.00

Program Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Membangun infrastruktr jalan usaha tani

30.1.5. Produksi Kacang Hijau (BK) 78.00

101.00

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

30.1.6. Produksi Ubi Kayu (UB) 30,774.00

24,844.00

30.1.7. Produksi Ubi Jalar 1,686.00

1,207.00

30.1.8. Produksi Pepaya 7,054.80

8,427.00

30.1.9. Produksi Duku 14,420.90

17,221.00

30.1.10 Produksi Durian


BAB VII - 60



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


4,312.40 5,152.00 30.1.11. Produksi Kacang Panjang

1,772.30 2,119.00

30.1.12. Produksi Cabe 2,078.80

2,487.00

30.1.12. PDRB Sektor Pertanian 4.015.464,7

30.1.13. Produksi karet 37.456,83 ton 45.556,13 ton Program Peningkatan Sesejahteraan Petani

30.1.14. Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 12.226,11 ton Program Peningkatan Ketahan Pangan

30.1.15. Produksi kelapa 3.245,45 ton 4.523,00 ton Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

30.1.16. Produksi Kopi 2.169,67 ton 4.189,60 ton Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

30.1.17. Produksi Lada 2.889,65 ton 3.922,30 ton 30.1.18. Produksi Kakao 426,87 ton 665,17 ton 30.1.19. Produksi Tebu 323,74 ton 345,00 ton 30.1.20 Produksi Tembakau 19,60 ton 21,60 ton 30.1.21 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 5.743 Ton Program Pencegahan

Penanggulangan Penyakit Ternak


Dinas Peternakan dan Perikanan

30.1.22. Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 375 Ton Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

30.1.23. Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)

11 14 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

30.1.24. Program Pengembangan

Informasi dan Statistik Peternakan


BAB VII - 61



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


30.1.25. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

30.1.26. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

477,43 614

Program Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan

Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan

30.1.27. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

41.940,37 52,937


Perikanan Budidaya

30.1.28. Produksi Benih Ikan (Ekor) 149,510,500

703,638,432


Perikanan Tangkap

30.1.29. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

37,5 40

Program Optimalisasi Pengolahan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

30.1.30. Program Pengembangan BBI

Sentral Air Tawar dan BBI Lokal

30.2.

Meningkatnya kualitas SDM sektor Pertanian

Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani

Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian

30.2.1. Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penyuluhan

70 kelompok 100 kelompok

Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan


Dinas Kehutanan dan Perkebunan

30.3.

Meningkatny pengelolaan IKM Berbasis pertanian.

Mengoptimalkan UMKM sektor pertanian

Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil

30.3.1. Jumlah UMKM sektor Perkebunan

0 UMKM 3 UMKM

30.4.

Meningkatnya Produksi Hasil Kehutanan

Pengembangan Hutan Kota/Hutan Wisata

Meningkatkan Luasan Hutan kota/Hutan Wisata

30.4.1. Luas Hutan Kota 5 Ha 15 Ha Program Rehbailitasi Hutan dan Lahan


BAB VII - 62



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perencanaan dan Rehabilitasi Lahan

31.1.

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya daerah

Optimalisasi budaya daerah menjadi khasanah kekayaan budaya nasional

Peningkatan pembinaan dan pelatihan pelaku seni dan budaya

31.1.1. jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan Pariwisata dan Seni Budaya

5 sanggar 5 sanggar Program Pengembangan Nilai

Budaya

Urusan Wajib Kebudayaan

Badan Pariwisata dan Seni Budaya

31.1.2. Jumlah etnik yang di himpun di Kabupaten OKU TIMUR untuk ditampilkan di kegiatan karnaval budaya

2 etnik 2 etnik Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

31.1.3. Jumlah keikutsertaan seniman OKU TIMUR dalam kegiatan seni dan budaya

3 event 3 event Program Pengembangan

Keragaman Budaya

31.1.4. Jumlah buku kamus bahasa komering yang dicetak

200 Buah 200 Buah

31.1.5. Jumlah applikasi / software yang dibuat

0 2 buah

31.1.6 Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih

50 org 50 org

31.1.7. jumlah lagu pop daerah yang di ciptakan

3 lagu 3 lagu

31.1.8. Jumlah tarian daerah yang ditampilkan di festival Sriwijaya

5 tarian 5 tarian

31.1.9. Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Antar Kabupaten

Juara Harapan 2

Juara 1

31.1.10 Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Randik

Juara Harapan 2

Juara 1


BAB VII - 63



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


31.1.11 Jumlah Tarian Kreasi baru dan lagu daerah serta vokalis sastra tutur

2 tarian 2 tarian

31.1.12. Jumlah rumah limas / makam kuno yang dibangunkan gapura

6 buah 6 buah

31.1.13 Jumlah Forum komunikasi antar pelaku industri dan Pelaku seni yang dibentuk

1 forum 1 forum

31.2.

Berkembangnya sektor pariwisata

Mengembangkan objek wisata daerah sebagai sumber PAD

Peningkatan mutu layanan kepariwisataan dengan meningkatan sarana prasarana pariwisata

31.2.1. Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke OKU TIMUR

3.570 org 3.742 org Program Pengembangan

Pemasaran Wisata

Urusan Pilihan Pariwisata

Badan Pariwisata dan Seni Budaya

Mengembangkan ekonomi kreatif dan industri kecil/kerajinan

31.2.2. Target juara yang di capai pada Perlombaan Perahu Hias Festival Sriwijaya

Juara Harapan 2

Juara 1 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

31.2.3. Target juara yang di capai pada Perlombaan Mobil Hias Peringatan Bulan Muharam

Juara Harapan 2

Juara 1 Program Pengembangan

Kemitraan

31.2.4. Target Juara yang dicapai pada perlombaan stand pameran didalam dan diluar oku timur

Juara Harapan 2

Juara 1

31.2.5. Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilih menjadi Duta Wisata OKU TIMUR

144 org 240 org

31.2.6. Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel

Juara Harapan 2

Juara 1

31.2.7. Jumlah tempat pemasangan papan informasi Objek Wisata yang dianggap strategis

1 Buah 2 Buah

31.2.8. Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdeka

4 Permainan 4 Permainan


BAB VII - 64



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


martapura 31.2.9. Jumlah karyawan hotel yang

tersertfikasi50 Org 50 Org

31.2.10 Jumlah pramuwisata yang dilatih dan tersertifikasi

50 org 50 org

31.2.11 jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisata dan Seni Budaya

0 org 30 org

31.2.12. jumlah pemandu wisata yang dilatih keterampilan bahasa asing dan daerah

0 org 20 org

31.2.13. Jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izin usahanya

44 Usaha 44 Usaha

31.2.14. Jumlah kegiatan pendataan ulang usaha pariwisata

0 Kgt 2 kgt

31.2.15. jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usaha kepariwisataan

1 Sertifikat 1 Sertifikat

32.1.

Terwujudnya ketahanan pangan daerah

Optimalisasi hasil pangan daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah

Peningkatan surplus pangan melalui peningkatan pengelolaan hasil pertanian

32.1.1. Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari)

1.977 3.309 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Mengurangi dampak dan penanganan kerawanan pangan

32.1.2. Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari)

55,59 56,94 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

32.1.3. Persentase penanganan kerawanan pangan (%)

1,0% 1,0% Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

32.1.4. Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar

12 12 Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

32.1.5. Skor Pola Pangan Harapan 83,4 84,40 32.1.6. Jumlah pangan segar yang 23 35


BAB VII - 65



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


aman di Konsumsi (Jenis) 32.1.7. Jumlah lumbung pangan

masyarakat pada Poktan/Gapoktan (Unit)

63 93

32.1.8. Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan

3 4

33.1.

Terwujudnya Perkembangan Koperasi, UKM, IKM dan surplus usaha koperasi

Meningkatkan Iklim Usaha yang kondusif untuk menjamin tumbuh kembangnya koperasi dan UKM

Meningkatkan kemampuan koperasi

dengan pemberdyaan pelaku

koperasi

33.1.1. Jumlah peningkatan Badan Usaha koperasi

418 443 Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang

Kondusif

Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, UKM dan PM

33.1.2. Persentase koperasi yang aktif 105 222 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

33.1.3. Persentase koperasi yang sehat

63 133 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

33.1.4. Persentase pola kemitraan pelaku UKM, IKM

5000 5250 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

33.1.5. Jumlah nilai produk unggulan Koperasi, UKM

7 20 Program Peningkatan dan Pengembangan

Usaha Koperasi

33.1.6. Nilai Modal Koperasi 300 milyar 600 milyar 33.1.7. Nilai Modal Usaha Koperasi 500 milyar 1 trilyun

33.2.

Meningkatnya pendapatan pelaku usaha UMKM

Optimalisasi UKKM dalam upaya peningkatan pendapatan

Meningkatkan semangat dan perilaku kewirausahaan untuk memperkuat daya saing UKM

33.2.1. Nilai Modal UMKM 500 juta 550 juta Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM


BAB VII - 66



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


33.2.2. Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM

5.000 org 5.250 org

34.1.

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Optimalisasi potensi daerah dalam meningkatkan investasi daerah

Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Berdaya Saing

34.1.1. Jumlah investor penanaman modal

1000 1050 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Urusan Wajib Penanaman Modal

Dinas Koperasi, UKM dan PM

34.1.2. Jumlah Total investasi 100 Milyar 101 milyar Program Peningkata Investasi dan

Realisasi Investasi

34.1.3. Jumlah investor penanaman modal

0 1000 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi


Kantor Pelayanan Terpadu

34.1.4. Jumlah Total investasi 0 5 milyar Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

34.1.5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,

Prasarana dan Sarana Daerah

35.1.

berkembangnya sektor perindustrian

Mendorong terwujudnya perluasan IKM dengan kemampuan teknologi industri, informasi dan promosi produk unggulan daerah, serta stabilitas harga dan membuka akses pasar dalam / luar daerah

Peningkatan kemapuan teknolologi industri yang mampu dan mandiri dan meningkatkan ekternalitas ekonomi industri dengan pertumbuhan kelompok keterampilan khususnya sektor IKM

35.1.1. Jumlah Unit Usaha 0 IKM 360 IKM Program Perlindungan Industri Kecil dan

Menengah

Urusan Pilihan Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan


BAB VII - 67



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


peningkatan stabilitas harga kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat

35.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil

0 Org 720 orang Program Pengembangan


meningkatnya pembinaan pemahaman peraturan perizinan perindustrian

35.1.3. Jumlah Unit Usaha pada aneka industri

0 Klp 12 klp Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

meningkatnya rencana pembangunan industri daerah


0 Kube 8 kube Program Penataan Sektor Industri

meningkatnya pembinaan industri rumah tangga dan IKM


o ovop 8 ovop Program Pengembangan Klaster Industri

35.1.6. jumlah pedagang 0 Pedagang 400 pedagang

Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

35.1.7. PDRB Sektor Industri Perindustrian

732.723,4 Program Peningkatan,

Pengembangan dan Pembinaan Ovop

35.1.8. Program Rencana Pembangunan Industri Daerah

35.2.

berkembangnya sektor perdagangan

Menumbuhkembangkan pasar perdagangan untuk mendorong usaha perekonomian yang berdaya

peningkatkan arus distribusi barang dan jasa dengan pasar tertib ukur.

35.2.1. jumlah pasar yang mendapat pengawasan distribusi barang dan jasa

3 pasar harian

18 pasar harian

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


Dinas Perindustrian dan Perdagangan


BAB VII - 68



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


saing serta kerjasama antar pelaku usaha

peningkatan Frekwensi monitoring sistem dan jaringan informasi perdagangan

35.2.2. jumlah kecamatan yang di tera ulang (timbangan/alat ukur)

5 kecamatan 2 kecamatan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

dalam Negeri

pengembangan pasar perdagangan

35.2.3. Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasi perdagangan

1 laporan 2 laporan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan

meningkatkan promosi produk unggulan daerah

35.2.4. jumlah pasar yang dibangun /direhap

3 pasar 18 pasar

memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya idul fitri

35.2.5. Jumlah distribusi barang melalui promosi produk unggulan daerah

2 pameran 12 pameran

peningkatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

35.2.6. Jumlah barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau

9 kebutuhan pokok

9 kebutuhan pokok

35.2.7. Jumlah pedagang kakilima yang mendapat pengawasan mutu dagangan

0 400 pedagang

35.2.8. PDRB Sektor Perdagangan 1.189.493,7 35.3.

Berkembangnya Pasar Tadisional

Pengembangan Pasar Tradisional

Pengembangan Pasar Tradisional

35.3.1. Jumlah Pasar yang dibangun/direhab

0 Unit 11 Unit Program Pembangunan dan

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan


Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Meningkatkan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Meningkatan PAD

35.3.2. Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran

Rp 115,086,000

Rp 130,000,000

35.3.3. Jumlah Retribusi Pelayanan Rp Rp


BAB VII - 69



Pembangunan Daerah

Bidang UrusanSKPD


Pasar Los 322,179,600 360,000,000 35.3.4. Jumlah Retribusi Pelayanan

Pasar Kios Rp

301,748,000 Rp

315,000,000

35.3.5. Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar

Rp 166,894,000

Rp 175,000,000

35.4.

Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal

Meningkatkan pelayanan dalam usaha pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal

Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Memperoleh SHAT, Izin Gangguan HO

35.4.1. Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT

0 Orang 30 Orang Program Pengembangan


Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Bagian Perekonomian Setda

Peningkatan Produksi Unggulan Daerah

35.4.2. Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi

0 Rakor 4 Rakor Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Urusan Wajib Otda, Pelum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

35.4.3. Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Terdata

15 Produk 40 Produk Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi


35.4.4. Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki Izin Gangguan HO

700 UKM 900 UKM Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Urusan Wajib Otda, Pelum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


BAB VII - 70

2–3 · web viewmenurut peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 perumusan kebijakan...

Documents