2.1 pendidikan lingkungan hidup (plh) 2.1.1 definisi ...· 2.1 pendidikan lingkungan hidup (plh)...

Download 2.1 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 2.1.1 Definisi ...· 2.1 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 2.1.1

Post on 03-Mar-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

2.1.1 Definisi, Tujuan, Sasaran dan Perkembangan PLH

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) berawal dari dua program pendidikan

yang lebih banyak dilakukan di alam dengan tujuan untuk latihan, pengamatan

dan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kesenangan (Ford 1981). PLH

didefinisikan sebagai suatu proses untuk membangun/mengembangkan populasi

dunia yang sadar dan memiliki keprihatinan akan lingkungan secara keseluruhan

beserta permasalahan terkait, dan yang memiliki pengetahuan, keterampilan,

sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan bersama dalam

memecahkan permasalahan yang ada dan mencegah timbulnya permasalahan baru

(UNESCO 1978 diacu dalam Monroe, Day dan Grieser 2000; Braus dan Wood

1994).

Rekomendasi No. 1 dari Konferensi Antar-Pemerintah mengenai PLH yang

diadakan di Tbilisi, USSR, pada Oktober 1977 (UNESCO 1980 diacu dalam

Biswas dan Biswas 1982) menyatakan bahwa tujuan dasar PLH adalah

keberhasilan dalam membuat individu dan masyarakat memahami sifat alamiah

lingkungan alam dan buatan yang kompleks yang dihasilkan dari interaksi aspek-

aspek biologis, fisik, sosial, ekonomi dan budaya, dan agar individu dan

masyarakat tersebut mendapatkan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan

praktis untuk berperan serta secara bertanggungjawab dan efektif dalam

mengantisipasi dan memecahkan masalah-masalah sosial dan mengelola kualitas

lingkungan. PLH pada dasarnya ditujukan untuk membekali masyarakat dengan

kemampuan yang dibutuhkan agar masyarakat dapat mengelola lingkungan

hidupnya secara berkelanjutan.

Ada lima sasaran PLH yang diidentifikasi dalam Konferensi Antar-

pemerintah Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai PLH (Unesco 1978 diacu dalam

Monroe, Day, dan Grieser 2000 dan Brauss dan Wood 1994), yaitu:

1. Kesadaran membantu peserta didik untuk mendapatkan kesadaran dan

kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan dan permasalahan terkait.

8

2. Pengetahuan untuk mendapatkan beragam pengalaman dan pemahaman

mendasar mengenai lingkungan dan permasalahan terkait.

3. Sikap untuk mendapatkan serangkaian nilai dan rasa keprihatinan akan

lingkungan dan motivasi untuk berperan secara aktif dalam pengembangan

dan perlindungan lingkungan.

4. Keterampilan untuk mendapatkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan

memecahkan permasalahan lingkungan.

5. Partisipasi untuk mendorong warga masyarakat agar terlibat aktif pada

semua level dalam mencari resolusi permasalahan lingkungan.

Perkembangan PLH di Indonesia tidak terlepas dari Konferensi PBB tentang

lingkungan hidup sedunia yang dikenal dengan Konferensi Stockholm, Juni 1972

(Pokja PKSDHL 1998). Pokja PKSDHL (1998) menguraikan bahwa berbagai

usaha telah dilakukan sebagai perwujudan komitmen Indonesia terhadap deklarasi

Stockholm, antara lain pengembangan Lembaga Ekologi oleh Universitas

Padjajaran Bandung, berbagai kebijakan pemerintah, penyusunan Garis-garis

Besar Program Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Dalam

perkembangannya PLH terwujud dalam berbagai bentuk, seperti Pendidikan

Hutan dan Lingkungan (PHL), Pendidikan Konservasi (PK), Pendidikan

Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), serta Pendidikan untuk

Pembangunan Berkelanjutan (PuPB).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2004 menerbitkan

Kebijakan PLH yang menguraikan bahwa PLH dapat dilaksanakan melalui jalur

pendidikan formal, non-formal maupun informal. Zelezny (1999) diacu dalam

Darner (2009) menyatakan bahwa umumnya PLH formal lebih efektif daripada

PLH informal. PLH formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan

hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan dilakukan secara terstruktur dan

berjenjang dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun

kurikulum yang monolitik/tersendiri (KLH 2004). Pada tahun 2007 Gubernur

Jawa Barat telah menerbitkan kebijakan yang mendorong pelaksanaan PLH

formal di sekolah secara lebih intensif, sehingga semakin meningkatkan peran

guru dalam penerapan PLH di sekolah.

9

2.1.2 Peran Guru dalam Penerapan PLH

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan

guru sebagai pendidik, yaitu tenaga professional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 ayat (2) UU

Sisdiknas tersebut menguraikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan

berkewajiban untuk (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, (b) mempunyai komitmen

secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c) memberi

teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan

kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru adalah orang yang menterjemahkan filosofi dan tujuan pendidikan

menjadi pengetahuan dan keterampilan dan mentransfernya kepada siswa

(Ofoegbu 2004). Muntasib (2002) menyebutkan bahwa guru sebagai motivator,

inisiator, dinaminator, fasilitator serta transformator pengetahuan, keterampilan

dan sikap peserta didik merupakan salah satu unsur penting yang menentukan

berhasil-tidaknya penyelenggaraan program pendidikan, termasuk PLH, sehingga

wawasan dan kesiapan guru perlu mendapat perhatian.

Guru memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk sikap anak

(sebagai siswanya), karena masa sekolah merupakan masa peletakkan dasar-dasar

yang kuat bagi pengembangan kepribadian, nilai dan sikap seseorang (Siagian

2004). Muntasib et al. (2009) menyatakan bahwa guru merupakan salah satu

faktor kunci dalam penerapan PLH melalui jalur formal di sekolah (Muntasib et

al. 2009). Kurangnya tenaga guru yang terlatih merupakan salah satu hal yang

menghambat pelaksanaan PLH di sekolah pada Negara-negara Asia Pasifik

(Nirarita 2003), sedangkan pelaksanaan PLH di sekolah sangat dipengaruhi oleh

keterampilan dan komitmen guru serta dukungan yang didapat guru dari kepala

sekolah dan sesama rekan guru. Sedemikian besar peran guru dalam penerapan

PLH di sekolah sehingga guru perlu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam

hal peningkatan kemampuan guru untuk menerapkan PLH.

10

2.2 Persepsi Guru dalam Penerapan PLH

2.2.1 Definisi dan Proses Pembentukan Persepsi

Persepsi berhubungan dengan pendapat dan penilaian individu terhadap

suatu stimulus, baik berupa benda, isyarat, informasi maupun situasi dan kondisi

tertentu, yang akan berakibat terhadap motivasi, kemauan, dan perasaan individu

terhadap stimulus tersebut (Langevelt 1966 diacu dalam Harihanto 2001).

Persepsi dapat dipahami dengan melihatnya sebagai suatu proses aktif yang

dilakukan seseorang untuk memberikan makna tertentu kepada lingkungannya

(manusia, obyek, peristiwa, situasi dan fenomena-fenomena lainnya) dengan

memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan lingkungan tersebut

(Robbins 2003; Siagian 2004; Robbins 2005; Wood 2007). Proses aktif tersebut

terdiri dari tiga proses yang kontinyu dan saling berpadu, yaitu seleksi/pemilihan,

pengorganisasian, dan interpretasi stimulasi terhadap sensori/indera sehingga

menjadi suatu gambaran dunia yang bermakna dan koheren (Berelson dan Steiner

1964 diacu dalam Severin dan Tankard 1979; Wood 2007).

Gambar 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Robbins 2003).

Faktor Situasi:

Waktu

Suasana/Kondisi kerja

Kondisi Sosial

Faktor Individu:

Sikap

Motif

Minat/keinginan

Pengalaman

Harapan

Persepsi

Faktor Obyek/Sasaran:

Kebaharuan/Novelty

Pergerakan

Suara

Ukuran

Latarbelakang

Kedekatan

Kemiripan

11

Persepsi (kognisi/pandangan) terbentuk saat seseorang melihat obyek yang

terorganisasi dan mengenalinya sebagai obyek yang bermakna, memilih obyek,

dan memilih karakteristik obyek yang sesuai dengan konsepsinya mengenai dunia

(Krech et al. 1965). Severin dan Tankard (1979) menyatakan bahwa persepsi

dipengaruhi sejumlah faktor psikologis yang meliputi asumsi-asumsi berdasarkan

pengalaman masa lalu (yang seringkali bekerja pada suatu tingkatan yang hampir

tidak disadari), harapan-harapan budaya, motivasi (kebutuhan), mood/suasana hati,

dan sikap. Robbins (2003, 2005) dan Siagian (2004) menguraikan bahwa persepsi

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan karakteristik individu,

obyek atau sasaran, dan situasi (Gambar 1). Wood (2007) menjelaskan bahwa

individu-individu berbeda dalam menangkap suatu situasi dan orang, dan

perbedaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor fisiologis (kemampuan alat

indera dan kondisi fisiologis), umur (dan pengalaman), budaya, peran dalam

masyarakat (pengaruh sosial), kemampuan