2015 - 2019 - e-renggar.kemkes.go.id · puji syukur kehadirat allah swt, atas rahmat dan...

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Palu Tahun 2015-2019 1

2015 - 2019

RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU


Ringkasan Eksekutif

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan di pintu masuk Gerbang Negara Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Periode 2015–2019, merupakan

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Periode

tahun 2015–2019.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Palu adalah sebagai acuan masing-masing seksi di lingkungan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam pelaksanaan kegiatan

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan khususnya

di pintu gerbang Negara yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang

disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan indicator kinerja

dalam kurun waktu 2015–2019.

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

tahun 2015–2019 yaitu terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk

melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan.

Strategi yang mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan

dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut : 1). Kabupaetn / Kota yang melakukan pemantauan

kasus penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan

respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB. 2). Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotik. 3). Menurunnya penyakit menular langsung. 4).

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Tejnis

lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Palu, Maret 2018


Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Khidayah-Nya,

sehingga Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palu Periode 2015–2019, dapat terselesaikan.

Dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan 2015–2019 dan Rancangan Rencana Aksi

Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Kementerian Kesehatan 2015–2019, maka Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Periode

2015-2019 disusun sebagai dokumen operasional kegiatan selama 5

(lima) tahun kedepan.

Tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Periode 2015–2019 disebabkan

karena adanya perubahan indikator yang akan dicapai dalam setiap

tahunnya, tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun

2015-2019 merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, oleh karenanya

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan ini, kami menyadari sepenunya bahwa Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Periode

2015–2019 masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan

kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu selanjutya

sangat diharapkan.

Palu, Maret 2018


Daftar Isi

Keterangan Hal

Halaman Judul ................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif ........................................................................ ii

Kata Pengantar ................................................................................ iii

Daftar Isi .......................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................... 1

B. Dasar Hukum ................................................................. 2

C. Manfaat .......................................................................... 3

D. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ................... 4

E. Struktur Organisasi ........................................................ 11

F. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi ..................... 12

G. Hubungan Kerja ............................................................. 16

BAB II Visi, Misi, Tujuan, Nilai dan Sasaran ................................... 18

A. Visi ................................................................................. 18

B. Misi ................................................................................ 18

C. Tujuan ............................................................................ 19

D. Sasaran dan Strategis ................................................... 19

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi ................................................ 24

A. Arah Kebijakan .............................................................. 24

B. Strategi .......................................................................... 26

BAB IV Rencana Kinerja dan Pendanaan Kegiatan ........................ 32

A. Rincian Kegiatan ............................................................ 32

B. Pendanaan Kegiatan ..................................................... 33

C. Sumber Daya ................................................................. 43


BAB V Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan ............................... 50

A. Pemantauan .................................................................. 50

B. Penilaian ........................................................................ 51

C. Pelaporan ...................................................................... 52

BABVII Penutup ............................................................................... 53


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara

berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada serta memperhatikan tantangan

global maupun spesifik lokal. Untuk mendukung terwujudnya upaya

yang berkesinambungan tersebut harus mengacu pada Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan nasional di bidang kesehatan tersebut, Kementerian

Kesehatan RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan arah

kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

RAK KKP Kelas III Palu ini merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif yang menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam

kurun waktu 2015-2019. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga yang

merupakan penjabaran lebih rinci dari Program Pengendalian Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan, serta perkiraan anggaran yang

dibutuhkan.Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini

maka uraian rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok

dan fungsi dari seksi – seksi yang ada di KKP Kelas III Palu.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palu sebagai

leading sektor pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan

mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi

pelabuhan/bandara yang sehat di wilayah kerjanya. Untuk itu, KKP

Kelas III Palu perlu meningkatkan profesionalisme agar mampu


berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pencapaian

program/sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini dimaksudkan

dalam upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan

“MEWUJUDKAN MAYARAKAT SEHAT MANDIRI DAN

BERKEADILAN”.

B. Dasar Hukum

1. UU No. : 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

2. UU No. : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. UU No. : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

4. UU No. : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

5. UU No. : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. PP No.:40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular;

7. PP No. : 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Dekonsentrasi;

8. Inpres No. : 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus

Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;

9. Permenkes No. : 356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

10. Permenkes No. : 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu

Yang Dapat Menimbulkan Wabah;

11. Kepmenkes No. : 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan;

12. Keputusan Menkes No. : 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang

Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan

KKP;

13. Keputusan Menkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada

PenanggulanganKedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang

Meresahkan Dunia;


14. Kepmenkes No. : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;


penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;


Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit

Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

17. Kepmenkes No. :340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis

Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam

Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL;

18. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan

Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

19. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang

Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa;

20. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu

Masuk Negara;

21. International Health Regulation (IHR) 2005.

C. Manfaat

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan turunan dari Rencana

Aksi Program Kementerian Kesehatan yang mengacu pada RPJMN

2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenkes 2015-2019. RAK

sebagai upaya untuk menjabarkan Rencana Pengembangan Program

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu pasca kebijakan Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen yang

memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun, berguna untuk memberikan

panduan dan acuan dalam manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan


Kelas III Palu, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan

pengendalian program dan kegiatan, dan evaluasi pencapaian

outcome program dan output kegiatan. Selain itu, RAK dapat

memberikan informasi mengenai kontribusi dukungan Sekretariat untuk

Kemenkes prasyarat dan evaluasi pada program Kemenkes selama

2015-2019.

Selain itu, menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

D. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan

1. Kondisi Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu pada tahun 2018

jumlah anggaran sebesar Rp. 12.808.545.000,- dengan jumlah

pegawai sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang ditempatkan

di 6 (enam) wilayah kerja dan 1 (satu) kantor induk yang berada di

Kota Palu. Adapun keenam wilayah kerja tersebut adalah : 1).

Wilayah Kerja Wani, 2). Wilayah Kerja Bandar Udara, 3). Wilayah

Kerja Donggala, 4). Wilayah Kerja Luwuk, 5). Wilayah Kerja Tolitoli

dan 6). Wilayah Kerja Buol. Selain terdiri dari 6 (enam) wilayah

kerja dan 1 (satu) kantor induk, Kantor Kesehata Pelabuhan Kelas

III Palu terdiri dari 2 (seksi) di tambah 1 (satu) sub. Bagian tata

usaha, adapun kedia seksi tersebut adalah : 1). Seksi

Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

dan 2). Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini dapat

teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP

Kelas IIIPalu. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi

ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang


semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat,

berlakunya Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan

terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. :

356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu terletak di

Propinsi Sulawesi Tengah yang berkantor di Jalan Bahari

Kompleks Pelabuhan Pantoloan – Palu

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

Keterangan :

1. Kantor Induk Pantoloan

2. Wilker Wani

3. Wilker Bandara Mutiara Sis Aljufri

4. Wilker Donggala

5. Wilker Luwuk

6. Wilker Tolitoli

7. Wilker Buol


2. Potensial dan Permasalahan

a. Potensial

1) Letak Geografis KKP Kelas III Palu

Secara geografis dan Klimatologi, Propinsi Sulawesi

Tengah terletak di garis khatulistiwa (2°LU – 3,48°LS)

dengan temperatur antara 25° - 34°C dan luas daratan

68,033 Km². Diawal terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah

tanggal 13 April 1964, hanya terdiri atas 4 (empat) daerah

tingkat II, namun seiring dengan perkembangan politik kini

Propinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 12 daerah tingkat II.

KKP Kelas IIIPalumerupakan salah satu pintu

gerbang masuk Negara, oleh karena itu lalu lintas orang dan

barang serta alat angkut sangat padat sehingga potensial

untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran

maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor

risiko dan cegah tangkal penyakit di wilayah kerjanya.

2) Sumber Daya Manusia

Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan

oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang

berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi

organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap

setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya

pengembangan SDM di KKP Kelas III Palu dilakukan

dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai

untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai

bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu

pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta

memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan

organisasi. Jumlah SDM KKP Kelas III Palu periode Januari

s.d Desember 2018 tercatat memiliki 58 orang pegawai

dengan komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut :


a) Master (Strata 2) Kesehatan : 4 orang

b) Strata 1 : 20 orang

c) Diploma III : 26 orang

d) Diploma IV : 1 orang

e) Diploma I : 3 orang

f) SMU : 4 orang

3) Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan

penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan

organisasi. Guna menjamin keberhasilan kegiatan tersebut

KKP Kelas III Palu saat ini memiliki sarana gedung kantor

induk yang berada di Kota Palu. Sedangkan wilayah kerja

yang sudah memiliki gedung atau bangunan adalah :

Wilayah Kerja Luwuk dan Tolitoli yang dibangun pada tahun

2016, Wilayah Kerja Donggala dibangun pada tahun 2017

dan Wilayah Kerja Buol pembangunannya telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Sedangkan

Wilayah Kerja yang belum memiliki gedung sendiri adalah :

Wilayah Kerja Bandara dan Wilayah Kerja Wani.

4) Anggaran

Sumber dana yang cukup dan memadai merupakan

salah satu pilar dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun

dukungan dana tersebut harus dipertanggung jawabkan

sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan dan sesuai

dengan sistem keuangan yang berlaku. Tahun 2018 Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu mendapat dana dari

APBN sebesar Rp. 12.808.545.000-. Pada pertengahan

tahun 2018 revisi namun tidak mengurangi jumlah pagu

yang ada anggaran tersebut digunakan untuk mendukung

kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu


yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Sub Bagian Tata

Usaha, Bagian PRL dan UKLW, dan Bagian PKSE.

5) Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

KKP Kelas III Palu dalam melaksanakan tugasnya

mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik

tingkat nasional maupun internasional (lihat pada BAB I

Subbab Dasar Hukum). Di samping itu KKP Kelas III Palu

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, maka dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu kepada

pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal PP dan PL.

Adapun pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah :

a) Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan.

b) Standar Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

6) Kemitraan dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan diwilayah pelabuhan

/ bandara harus melibatkan instansi-instansi yang

berkepentingan (stakeholders) yang berada di

pelabuhan/bandara dalam suatu jaringan kerja. Kesulitan

koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi

dan kepentingan yang cukup besar, terutama dalam

menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang

dan perlu penanganan segera. Selain itu, sosialisasi program

kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang.

Dilain pihak, sebenarnya lintas sektor yang berada di

lingkungan pelabuhan/bandara sangat membutuhkan kiprah

dari KKP Kelas III Palu. Oleh karenanya, sangat potensial

untuk dilibatkan dalam membentuk jejaring kerja dalam


mengatasi masalah kesehatan, khususnya di lingkungan

pelabuhan/bandara. Pembentukan jejaring kerja tidak

terbatas hanya di lingkungan pelabuhan/bandara saja, tetapi

juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi

lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan

ibadah haji.

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi

Pertemuan Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi.

7) Komitmen Global

Implementasi International Health Regulation (IHR)

2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-

bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran

penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi

masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun

tidak menghambat arus lalulintas barang/tidak menghambat

arus perekonomian atau perdagangan.

Terjadinya perubahan iklim global yang secara

langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul

penyakit baru (emerging diseases) dan/atau penyakit yang

selama ini sudah bukan masalah kesehatan (re-emerging

diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri

akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna

jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat

tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses

pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak

terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular

berpotensi wabah lainnya.


b. Permasalahan

1) KLB / Bencana

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum

dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan

Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota

masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak

sehat/ lingkungan sanitasinya buruk. Kondisi ini berdampak

pada peningkatan angka kejadian penyakit menular.

Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya

Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang

ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah.

Disamping itu, para TKBM ini dalam bekerja kurang

memperhatikan aspek kesehatan kerja, sehingga rawan

menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya

KLB yang disebabkan karena konsumsi makanan yang

kurang hygiene dan saniter.

2) Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Sebagian SDM di KKP Kelas III Palu belum terampil

untuk melaksanakan tugas tugas pokok maupun untuk

mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC. Demikian

juga pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan

yang belum seluruh petugas memahaminya.

3) Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan

antara instansi terkait di wilayah pelabuhan. Sebagai

contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan

Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi

OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan

para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

4) Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New

Emerging Diseases & Re-emerging Diseases)


Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan

makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat

angkut, sehingga penjalanan dan penularan penyakit antar

negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan

dengan kesehatan manusia, seperti New Emerging

Disease, seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires

Disease, Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis.

Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit

menular lainnya, seperti Dengue Haemorragic Fever,

Chikungunya, Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis.

Emerging Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia

antara lain HIV/AIDS sedangkan Re-emerging disease

antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan

Rabies.

E. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu merupakan salah

satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan Kementerian

Kesehatan. Didalam terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

356/Menkes/PER/IV/2008 tentang organisasi dan tata kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina dan

Survailans Epidemiologi dan Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan

dan Kesehatn Lintas Wilayah, 6 (enam) wilayah kerja, kelompok

fungsional dan instalasi.

Struktur organisasi KKP Kelas III Palu sebagaimana tergambar

di bawah ini.


Struktur organisasi KKP Kelas III Palu Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

No. 2348 / MENKES / PER / XI / 2011

F. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang Lingkup

Dalam rangka cegah tangkal penyakit KKP melaksanakan

pengamatan dan pemberantasan vektor (nyamuk) di wilayah

pelabuhan secara rutin. Wilayah pengamatan dan pemberantasan

meliputi perimeter area (ring bewaking) dan buffer area (protective

area). Batas perimeter areaatau lingkungan kepentingan meliputi

daerah dalam pagar pelabuhan atau dari dermaga sampai pagar

batas pelabuhan yang merupakan daerah lingkungan kerja daratan.

Sedangkan batas buffer adalah area selebar 400 meter keluar

perimeter untuk pengawasan A. aegypti dan 2000 meter untuk

pengawasan Anopheles.

KEPALA KANTOR

KA. INSTALASI

KA.SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA & SURVEILANS

EPIDEMIOLOGI

KUMPULAN JABATAN

FUNGSIONAL

KA.SUBAG

TATA USAHA

KA.SEKSI PENGENDALIAN RISIKO

LINGKUNGAN DAN KESEHATAN LINTAS

WILAYAH

KOORDINATOR

WILAYAH KERJA


Apabila mengacu kepada wilayah kerja, maka KKP Kelas III

Palu mempunyai 9 wilayah kerja (Wilker) sebagai berikut:

a. Wilayah Kerja Pelabuhan Pantoloan

Pelabuhan Pantoloan letaknya di teluk Palu, yang

berjarak 24 km sebelah Utara Kota Palu yang secara

administrasi kewilayahan termasuk wilayah Pemda.

Pelabuhan Pantoloan disinggahi 3 unit kapal penumpamg milik

PT. (persero) Pelni dan sejumlah kapal cargo dan untuk

menunjang kegiatan bongkat muat, pelabuhan dilengkapi

dengan fasilitas seperti terminal penumpang, gudang dan

lapangan penimbunan Container (peti kemas). Luas daerah

perimeter (perimeter area) 5 ha dan daerah penyanggah (buffer

area) 15 ha.

b. Wilayah Kerja Pelabuhan Donggala

Pelabuhan Donggala terletak di Teluk Palu bagian barat

yang berjarak 36 km dari kota Palu dan atau berjarak 60 km dari

pelabuhan Pantoloan tempat kedudukan KKP Kelas III Palu.

Seperti pelabuhan lainnya pelabuhan Donggala dilengkapi

dengan fasilitas bongkar muat dan hanya disinggahi kapal kargo

berbobot kecil sampai sedang. Luas daerah perimeter 0.5 ha

dan daerah penyanggah 14.5 ha.

c. Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk

Pelabuhan Luwuk letaknya di teluk Tolo kabupaten

Banggai, yang berjarak 600 km dari kota Palu. Arus kapal

100 perbulan yang terdiri atas kapal penumpang dan kargo.

Luas daerah penyanggah 10 ha dan daerah perimeter 1 ha

yang di dalamnya dilengkapi fasilitas bongkar muat. Wilayah

kerja luwuk membawahi 2 Pos yaitu pelabuhan Pagimana dan

bandara Syukuran Amirudin Luwuk.


c. Wilayah Kerja Pelabuhan Tolitoli

Pelabuhan Tolotoli terletak di selat Makassar bagian

Utara. Kabupaten Tolitoli yang berjarak 450 km dari kota

Palu.

Pelabuhan Tolitoli sama halnya dengan pelabuhan Luwuk

disinggahi kapal barang dan penumpang dan juga di lengkapi

dangan fasilitas bongkar muat. Luas daerah perimeter 0.5 ha

dan daerah penyanggah 10.8 ha.

d. Wilayah Kerja Bandar Udara Mutiara

Bandar Udara Mutiara Palu letaknya di pinggir kota Palu,

berjarak 28 km dari pantoloan (KKP Induk) Wilayah kerja

bandara mutiara dibuka pada bulan Januari 2005 berdasarkan

SK Menkes No.256 tahun 2004. Luas daerah perimeter 1 ha

dan daerah penyanggah 5 ha.

e. Wilayah Kerja Pelabuhan Buol

Wilayah kerja Buol letaknya di pantai barat kabupaten

Buol menghadap laut Sulawesi, dengan jarak 598 km dari kota

Palu. Wilayah kerja Buol secara defakto diresmikan pada bulan

Desember 2006.

f. Wilayah Kerja Pelabuhan Wani

Pelabuhan Wani letaknya 4 km dari pelabuhan Pantoloan

(KKP Induk) yang disinggahi kapal kargo.

Wilayah pelabuhan Wani tertuang dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang organisasi

dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Oleh karena

pertimbangan teknis wilayah kerja pelabuhan Wani baru dibuka

1 Pebruari 2009.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes No. : 356/MENKES/PER/IV/2008;

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,

maka KKP Kelas III Palu mempunyai tugas untuk melaksanakan


pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina, penyakit

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme,

unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Sedangkan fungsi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, adalah :

a. Pelaksanaan kekarantinaan;

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,

pelabuhandan lintas batas darat negara;

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,

biologi dan kimia;

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi

sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,

regional dan internasional;

g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan

penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana,

bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

h. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesehatan kerja

dilingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,

kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)

ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan impor;

j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan

muatannya;

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;


l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan


m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di


n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko

lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan;

o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara;

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut di

atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu masuk dalam

klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Struktur

Organisasinya terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Disamping itu

terdapat 2 Seksi yaitu: Seksi Pengendalian Karantina dan

Surveilans Epidemiologi. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

dan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

G. Hubungan Kerja

Hubungan kerja ini dapat bersifat vertikal, yakni antara KKP Kelas

III Palu dengan Kementerian Kesehatan RI. Misalnya dalam proses

perencanaan, peraturan dan pedoman. Namun bisa juga bersifat

horizontal, yakni menjamin hubungan kerja dengan instansi-instansi

yang berada di lingkungan pelabuhan.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Aksi Kegiatan (RAK), maka disusun kegiatan-kegiatan yang

mendukung terciptanya hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud

di atas.

Disamping itu juga, KKP Kelas III Palu juga berhubungan

langsung kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, khususnya masyarakat pelabuhan yang akan berobat

sekitar wilayah pelabuhan, calon jamaah haji dan umroh.


Hubungan kerja bisa bersifat intern maupun bersifat ekstern.

Hubungan kerja intern, dilakukan dengan unit-unit di Lingkungan

Kementerian Kesehatan seperti Direktorat di Lingkungan Ditjen PP &

PL, Ditjen Pelayanan Medis dan unit-unit lainnya. Hubungan kerja

ekstern, dilakukan dengan masyarakat luas dan instansi lainnya baik

secara lintas program maupun lintas sektor seperti Syahbandar,

Otoritas Pelabuhan, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Polsek

Pelabuhan Laut, Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina Tumbuhan Kelas

II Palu, TNI AL, Pol Airud Polda Sulteng, Agen Pelayaran,

Administrator Bandara Mutiara Sis-Al Djufrie, Maskapai Penerbangan,

RSUD,Dinas Kesehatan Propinsi/Kota dan instansi terkait lainnya.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

KKP Kelas III Palu sebagai salah satu UPT Kementerian

Kesehatan, berkewajiban untuk ikut mewujudkan visi Kementerian

Kesehatan tersebut di atas dengan menuangkan ke dalam Rencana

Aksi Kegiatan (RAK). RAK KKP Kelas III Palu merupakan penjabaran

rinci di bidang kesehatan pelabuhan dari program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang juga mengacu pada

Rentsra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Oleh karena itu

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai visi : “masyarakat sehat

yang mandiri dan berkeadilan”

B. Misi

Untuk mencapai Visi masyarakat sehat yang mandiri dan

berkeadilan, maka Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

yang juga merupakan Misi Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat

madani

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Rencana Aksi Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi

Kementerian Kesehatan melalui upaya preventif dan promotif.


C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan, bandara dan PLBD sehat melalui

upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial

wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan

kesehatan.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit

potensial wabah;

b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit

menular & penyakit menular potensial wabah;

c. Meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit dari

angkutan beserta muatannya;

d. Meningkatkan pengendalian faktor risiko lingkungan

pelabuhan dan bandara;

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih dan sehat.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2015-

2019, dibuat sebanyak 4 strategis yaitu:

1. Kabupaten / Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit

berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan respon

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor

dan zoonotik.

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pencegahan dan pengendalian penyakit.


Sedangkan indikator-indikator yang akan dicapai pada tahun

2018 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah sebagai

berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan, jumlah target sebanyak 7.500 sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah layanan KKP, jumlah target sebanyak 100

persen.

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit, jumlah target sebanyak 55 sertifikat.

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, jumlah target

sebanyak 30 layanan.

5. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah, jumlah target sebanyak 2

pelabuhan / bandara.

6. Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan, jumlah target sebanyak 7.000 sertifikat.

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat

sanitasi, jumlah target sebanyak 7 pelabuhan / bandara.

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area, jumlah target sebanyak 7 pelabuhan /

bandara.

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung,

jumlah target sebanyak 2.000 orang.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya,

jumlah target sebanyak 40 dokumen.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, jumlah target

sebanyak 12 orang. 12. Jumlah pengadaan sarana prasarana, jumlah target sebanyak 30

unit.


Untuk mengetahui lebih jelas, adapun rencana aksi kegiatan

tahun 2015-2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah

sebagai berikut :


TAHUN 2015-2019

No. Sasaran Indikator Kinerja

Target

2015 (%)

2016 (%)

2017 2018 2019

1.

Terkendalinya faktor resiko kejadian wabah dan PHEIC di pelabuhan / Bandara / PLBD

1. Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan dan Bandara

100 100 7

Layanan 7

Layanan 7

Layanan

2. Terkendalinya faktor resiko kesehatan di Pelabuhan dan Bandara dalam rangka cegah tangkal penyakit melalui alat angkut

100 100 7

Lokasi 7

Lokasi 7

Lokasi

3. Terlaksanannya rencana kontijensi dan simulasi penanggulangan kesehatan masyarakat di Pelabuhan dan Bandara

30 60 1

Kegiatan 2

Kegiatan 3

Kegiatan

4. Terlaksanannya pengendalian resiko lingkungan dalam rangka mewujudkan kawasan yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan melalui penetapan pelabuhan sehat

60 70 7

Lokasi 7

Lokasi 7

Lokasi

5. Peningkatan upaya kesehatan dipelabuhan melalui pelayanan kesehatan terbatas khususnya peningkatan pelayanan vaksinasi international dan penerbitan ICV

70 75 3500

Jamaah 4000

Jamaah 4500

Jamaah

6. Peningkatan pelayanan kesehatan matra khusnya yankes /

85 90 3

Layanan 4

Layanan 5

Layanan


haji di embarkasi/ debarkasi

2. Meningkatnya Dukungan Teknis Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

7.

Perlaksanannya dukungan manajemen, administrasi, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi

80 85 12

Layanan 12

Layanan 12

Layanan

8.

Nilai Evaluasi SAKIP

90 91 92 92,5 93

Kemudian pada bulan Desember 2017 diadakan pertemuan

yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor, berdasarkan hasil pertemuan

tersebut yang salah satunya membahas terkait dengan indikator pada

tiap-tiap satker. Berdasarkan hasil kesempakatan untuk Kantor

Kesehatan Pelabuhan telah ditetapkan bahwa indikator semua sama.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun

2018 sampai dengan 2019 terjadi revisi, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :


TAHUN 2015-2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Tahun

2018 2019

1 Kabupaten / kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

7.500 Sertifikat

8.000 Sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100 Persen

100 Persen

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

55 Sertifikat

60 Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

30 Layanan

30 Layanan

5. Jumlah pelabuhan / 2 3


bandara / PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Pelabuhan / Bandara

Pelabuhan / Bandara

6. Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

7.000 Sertifikat

2.000 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

7 Pelabuhan / Bandara


2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area



3 Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

2.000 Orang

8.00 Orang

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

12 Orang

14 Orang

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

30 Unit

72 Unit


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Sejak berlakunya Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008

tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maka

KKP Kelas III Palu mengalami peningkatan jumlah wilayah kerja.

Akibat pengembangan organisasi ini membuka peluang bagi

eksistensi KKP Kelas III Palu dimasa yang akan datang. Bidang

kegiatan yang selama ini tidak terjangkau dan belum tertangani oleh

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu karena terkendala struktur

organisasi, diharapkan dapat dilaksanakan. Sebab tugas dan fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu memungkinkan untuk

melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian hal ini juga

mempunyai resiko apabila tidak ditangani dengan baik, terencana dan

terarah.

Terkait dengan hal diatas maka perlu ada penyesuaian-

penyesuaian tentang arah kebijakan organisasi yang akan

dilaksanakan, mengingat beban kerja dan tanggung jawab KKP Kelas

III Palu menjadi lebih besar dan permasalahan yang timbul juga

semakin berkembang dan kompleks.

Sejalan dengan berlakunya IHR 2005 yang mulai berlaku sejak

tahun 2007 maka perlu pemahaman yang memadai bagi semua

stakeholder terkait di lingkungan wilayah kerja KKP Kelas III Palu.

Pemberlakuan IHR 2005 ini punya konsekuensi yang sangat kompleks

mengingat adanya perbedaan prinsip yang mendasar dengan IHR

1969 sebelumnya. Semula dengan IHR 1969 hanya diarahkan pada

penyakit karantina yang tertuang dalam UU Karantina yaitu kolera, pes

dan yellow fever. Sedangkan IHR 2005 sasarannya jauh lebih besar

yaitu penyakit yang bias menyebabkan Public Health Emergency of

International Concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan yang


meresahkan dunia. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit menular

yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali serta penyakit tidak

menular, contohnya bahan radio-nuklir dan bahan kimia. IHR 2005

mengamanatkan bahwa KKP harus memiliki core capacity

(kemampuan inti) yang mampu melakukan koordinasi, mengatasi

cegah tangkal penyakit serta mampu mengatasi PHEIC dengan tidak

menghambat perjalanan seseorang.

Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI senantiasa

mendukung kebijakan tersebut dengan menyiapkan peralatan

kemampuan deteksi seperti peralatan thermal scanner, rontgen, vektor

control, mikroskop, food poisoningdetection kit, radio komunikasi, dll.

KKP Kelas III Palu diharapkan dapat mengoptimalkan semua kapasitas

deteksi tersebut dengan meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia, membuat standar operasional kerja dan meningkatkan

jejaring.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka arah kebijakan yang

ditempuh KKP Kelas III Palu adalah :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak

menular diarahkan untuk meningkatkan kesehatanmasyarakat

diwilayah kerja pelabuhan/bandara.

2. Pengawasan alat angkut barang dan orang diarahkan kepada

pemeriksaan OMKABA, P3K, dokumen kesehatan alat angkut.

3. Penguatan Sueveilans Epidemiologi.

4. Peningkatan kemampuan kapasitas inti diarahkan kepada

pendidikan dan latihan.

5. Pemenuhan sarana dan prasarana diarahkan pada pengadaan alat

dan bangunan kantor.

6. Penguatan Sistim informasi kesehatan diarahkan untuk

pengumpulan, pengolahan data tentang penyakit & faktor risiko.

7. Penegakan peraturan/perundangan dibidang kesehatan diarahkan

untuk sosialisasi peraturan dan perundangan


8. Penegakan disiplin pegawai ,melalui pembinaan dan sosialisasi PP

53

9. Penguatan jejaring kerja dan kemitraan dengan lintas program dan

lintas sector dan pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan kesehatan pelabuhan.

10. Penganggaran yang mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas

serta berbasis kinerja

B. Strategi

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Kementerian

Kesehatan, maka perlu dirumuskan strategis bagi KKP Kelas III Palu,

dengan mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di

atas. Strategi ini juga berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan

peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam

memberikan pelayanan.

1. Meningkatkan upaya kekarantinaan

Tindakan kekarantinaan adalah hal yang sangat penting dalam

rangka cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit potensial

wabah di pintu masuk Negara.

2. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya

antara lain :

a. Pengawasan alat angkut, barang dan orang

b. Pemeriksaan P3K

c. Pengawasan dan pemeriksaan OMKA

d. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal sesuai

prosedur serta penegakan undang-undang yang terkait dengan

kekarantinaan.

3. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi

Faktor yang berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara

global adalah meningkatnya arus perjalanan orang antar negara,

baik melalui laut, udara dan lintas batas darat yang dipengaruhi

oleh kemajuan teknologi, transportasi perkembangan perkotaan


dan perubahan lingkungan yang mendadak dan besar. Penyakit

baru sebagai ancaman global yaitu penyakit yang ada di Negara

lain dan berpotensi masuk ke Indonesia, selain itu penyakit yang

dianggap bukan masalah lagi, saat ini muncul kembali (re-

emerging diseases) sehingga baik penyakit baru maupun penyakit

yang muncul kembali dapat menjadi ancaman terjadinya

kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (Public Health

Emergency of International concern). Untuk itu perlu dilakukan

berbagai upaya diantaranya mengefektifkan Surveilans

Epidemiologi. Penerapan Surveilans Epidemiologi yang efektif

dapat menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan

keputusan yang tepat terhadap penyelesaian masalah kesehatan.

4. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai ruang

lingkup tugas dalam pengendalian vektor dan binatang penular

penyakit serta pembinaan sanitasi lingkungan termasuk alat

angkut melalui berbagai upaya kegiatan yang dilakukan tahun

2015-2019 antara lain :

a. Pengamatan dan Pemberantasan Tikus/Pinjal

Kegiatan Pengamatan dan Pemberantasan Tikus/Pinjal

bertujuan agar masyarakatdi lingkungan pelabuhan terbebas

dari penyakit menular yang disebarkan oleh pinjal dan

kerugian-kerugian yang diakibatkan tikus.

Pada prinsipnya lingkungan pelabuhan dan alat angkut harus

bebas dari infestasi tikus, oleh sebab itu daerah perimeter dan

buffer pelabuhan jika tidak dilakukan pengendalian tikus

merupakan factor risiko

Kegiatan pengamatan terhadap tikus dialat angkut dilakukan

secara rutin selain itu dilakukan juga apabila ada alat angkut

yang akan memperbaharui dokumen sanitasi alat angkut.

Upaya-upaya yang akan dilakukan kedepan :

1) Pemasangan perangkap


2) Penyisiran tikus

3) Identifikasi Pinjal

4) Fumigasi

b. Pengamatan dan Pengendalian Vektor

Upaya Pengendalian Vektor di Pelabuhan ditujukan pada

pengamatan dan pengendalian populasi nyamuk terutama

nyamuk Aedes Aegypti baik di daerah Perimeter maupun

didaerah Buffer

Kegiatan yang akan dilakukan yakni :

1) Survey Jentik (stadium larva)

2) Survey Nyamuk

3) Fogging (pengasapan)

4) Abatesasi

Indikator yang dihasilkan dalam survey jentik Aedes Aegypti

adalah House Index (HI) dan Container Index (CI).

c. Pengawasan Kualitas Air

Kualitas air adalah hal yang sangat penting, karena air

merupakan media untuk penularan penyakit tertentu (Water

Borne Diseases) pemeriksaan kualitas air bersih bertujuan

untuk mengetahui tingkat pencemaran.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan terhadap :

1) Pengambilan Sampel

2) Pemeriksaan Fisik

3) Pemeriksaan Bakteriologis

4) Penerbitan sertifikat

d. Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman

Kegiatan pengawasan kualitas makan dan minuman di

pelabuhan merupakan salah satunya dalam mencegah resiko

terjadinya penyakit dan penularan penyakit bagi orang yang

mengkonsumsi makanan dan minuman.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

1) Pemeriksaan kimia


2) Pemeriksaan bakteriologis

3) Usap dubur dan alat makan.

e. Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan

Kegiatan pemeriksaan sanitasi pengolahan makanan (TPM)

bertujuan untuk melihat secara langsung (On The Spot),

mengawasi dan memberikan saran-saran terhadap kondisi

suatu TPM yang berada di lingkungan pelabuhan dan bandara

supaya dapat memenuhi persyaratan kesehatan.

f. Peningkatan Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut

Tujuan pemeriksaan sanitasi alat angkut (kapal dan peswat)

adalah untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat

kondisi sanitasi kapal dan pesawat yang tidak memenuhi syarat

kesehatan.

Pemeriksaan dilakukan secara :

1) Rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada setiap kapal

dan pesawat datang

2) Berkala yaitu pemeriksaan yang dilakukan 6 bulan sekali

bersamaan dengan pemeriksaan tanda–tanda kehidupan

guna penerbitan SSCEC/SSCC.

g. Peningkatan Pengendalian Lalat

Tujuannya untuk mencegah terjadi penularan penyakit melalui

lalat di pelabuhan / bandara.

Upaya yang dilaksanakan :

1) Survei kepadatan di lingkungan pelabuhan / bandara dan

asrama Haji (menjelang musim Haji)

2) Peyemprotan pada fokus asrama Haji

h. Peningkatan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan kesehatan lintas

wilayah mempunyai ruang lingkup :

1) Pelayanan kesehatan terbatas

a) Pelayanan poliklinik

b) Pemberian surat keterangan berbadan sehat.


c) Pemberian izin angkut orang sakit.

d) Pemberian izin angkut jenazah/abu/kerangka.

2) Pelayanan vaksinasi

a) Pemberian vaksinasi untuk perjalanan Intenasional

surat Jamaah Umroh.

b) Penerbitanbuku ICV, yaitu diberikan bagi pelaku

perjalanan International dan Jamaah Umroh yang telah

dilakukan vaksinasi.

i. Pelayanan Kesehatan Matra,

kegiatannya :

1) Pelayanan Jemaah Haji di asrama Haji dan di

embarkasi/debarkasi Balikpapan

2) Pelayanan situasi khusus pada hari-hari Raya Nasional

(Lebaran, Natal)

3) Respon cepat KLB Bencana alam jika ada kejadian

Bencana Alam

j. Melengkapii Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung Kelancaran tugas KKP Kelas III Palu akan

menambah sarana untuk kegiatan operasional berupa alat

kesehatan, komputer, kendaraan roda 2 (dua) dengan roda 4

(empat). Selain itu secara bertahap akan diusulkan pengadaan

tanah dan pembangunan gedung kantor wilker Toli-toli dan

Buol serta renovasi kantor wilker Luwuk.

k. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di era globalisasi akn muncul berbagai tantangan khususnya

kesehatan, maka untuk menghadapi hal tersebut diperlukan

sumber daya manusia yang berkualitas dan loyalitas yang

tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang

berkualitas akan dilakukan Analisis Kesehatan pegawai secara

komperhensif, memberikan kesempatan bagi pegawai untuk

mengikuti pendidikan lanjutan, mengikuti pendidikan latihan

(Diklat) Teknis dengan Administrasi, mengikutsertakan diklat


penjenjangan karir dan mengefektifkan pembinaan ke wilayah

kerja.

l. Meningkatkan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja

Untuk menyamakan persepsi akan di lakukan secara

berkesinambungan koordinasi Lintas Program dan Lintas

Sektor. Koordinasi Lintas Sektor diadakan pada saat

pertemuan coffe morning sedangkan dengan Lintas Program

diadakan jika ada kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi

Lintas Program. Selain itu ada di lakukan Kemitraan dan kerja

sama dengan instansi lain diantaranya Puskesmas, Rumah

Sakit, Kanwil Kementrian Agama Sulteng dan lain –lain.

m. Promosi Kesehatan

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang promosi

akan dilakukan secara rutin promosi kesehatan melalui

pembuatan brosur dan lefleat, penyuluhan tentang kesehatan.

n. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP

Untuk mencapai tujuan sesuai tupoksi, semua pegawai KKP

Kelas III Palu dalam bekerja didorong untuk melakukan tugas

dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur

(SOP).

o. Melengkapi sarana dan prasarana

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam

operasional kegiatan, langkah yang akan dilaksanakan oleh

KKP Kelas III Palu antara lain melengkapi sarana untuk

keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang.


BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan dalam

rangka untuk mendukung pencapaian target dan indikator program Ditjen

P2P tahun 2015-2019 dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu.

A. Perincian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikittor Dirjen PP dan PL

Kementerian Kesehatan RI pada RPJMN, Renstra dan Rencana Aksi

Program Tahun 2015-2019, secara berdaya dan berhasil guna dalam

mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setingi-

tingginya maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu menyusun

rencana kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan

rencana ini diupayakan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan dan juga meperhatikan kewenangan

serta mekanisme pembiayaan yang paling dimungkinkan oleh

peraturan perundangan.

Rencana kegiatan ini diukur dengan indikator input, proses dan

atau output dan dapat dinilai pencapaiannya secara berkala setahun

sekali. Indikator kinerja yang di pilih di upayakan pencapaiannya

melalui kegiatan dan sumberdaya yang di miliki, memiliki sistem

pencatatan dan pelaporan, maka dari itu Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palu telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun

2015-2019 dengan sasaran strategi dan rencana kinerja sebagai

berikut :

1. Kabupaten / Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit

berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan respon

penanggulanga terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB


2. Meningkatkannya pencegahan dan pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotic.

3. Menurunnya penyakit menular langsung.

4. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

B. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan pada setiap tahunnya berasal dari APBN

yang di sepakati dengan rambu-rambu umum dan khusus

perencanaan dan anggaran Program P2P, dan disesuaikan dengan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palu.

Sumber dana yang cukup dan memadai merupakan salah satu

pilar dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program yang telah

direncanakan. Namun dukungan dana tersebut harus dipertanggung

jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan dan sesuai

dengan sistem keuangan yang berlaku. Tahun 2018 Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu mendapat dana dari APBN

sebesar Rp. 12.808.545.000,-. Pada pertengahan tahun 2018 terjadi

revisi namun tidak mengurangi jumlah anggaran. Anggaran tersebut

digunakan untuk mendukung kegiatan pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palu yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Sub

Bagian Tata Usaha, Bagian PRL dan UKLW, dan Bagian PKSE

Pada tahun 2018 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

memiliki kontrak kerja dengan Direktur Jenderal P2P sebanyak 4

(empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut harus dapat

diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun keempat

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan

Jumlah anggaran tahun 2018 untuk kegiatan Surveilans dan

Karantina Kesehatan sebesar Rp. 1.505.168.000,-


2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Jumlah anggaran tahun 2018 untuk kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik sebesar

Rp. 714.000.000,-

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Jumlah anggaran tahun 2018 untuk kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sebesar

Rp. 185.000.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jumlah anggaran tahun 2018 untu kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar

Rp. 10.404.377.000,-

Rincian Pendanaan Per Masing-Masing Indikator

a. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans

Epidemologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan

evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan,

surveilans epidemologi penyakit dan penyakit potensial wabah

serta penyakit baru dan penyakityang muncul

kembali,pengawasan alat angkut dan uatannya, lalu lintas

OMKABA, jejaring kerja, pendidikan dan pelatihan bidang

Kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan Lintas

atas darat Negara. Jumlah anggaran Seksi Pengendalian

Karantina dan Surveilans Epidemiologi untuk tahun 2018

sebesar Rp. 655.651.000,-. Adapun indikator-indikator pada

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah sebagai

berikut :


1) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan.

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar

kekarantinaan kesehatan untuk tahun 2018 jumlah

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.548.000,- dan output

kegiatannya adalah : Pengawasan dan penerbitan dokumen

PHQC, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.548.000,-

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.548.000,- (100 %)

2) Persentase respon sistem pengawasan kewaspadaan dini

(KLB), KLB dan bencana di wilayah layanan Kantor

Kesehatan

Persentase respon sistem pengawasan kewaspadaan

dini (KLB), KLB dan bencana di wilayah layanan Kantor

Kesehatan untuk tahun 2018 jumlah anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 653.103.000,- dan output kegiatannya

adalah :

a) Surveilans epidemiologi embarkasi haji Balikpapan,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46.260.000,-

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0 %).

b) Surveilans epidemiologi di Asrama Haji Transit Palu,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau

(100 %).

c) Surveilans epidemiologi Debarkasi embarkasi

Balikpapan, dengan jumlah anggaran tidak ada.

d) Penyelidikan epidemiologi investigasi KLB /

penanggulangan KLB, dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 8.334.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 0,-

atau (0 %).

e) Sosialisasi SIMKESPEL, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 82.156.000,- dengan capaian realisasi

sebesaar Rp. 75.225.000,- atau (91,5 %).


f) Penanggulangan bencana :

- Tanggap darurat kesehatan dengan jumlah anggaran


sebesar Rp. 42.000.000,- atau (78,1 %)

- Pemulihan pasca gempa dengan jumlah anggaran


sebesar Rp. 45.670.000,- atau (75,6 %).

3) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit

Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah

tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 13.750.000,-, dengan output kegiatan

sebagai berikut : Pengawasan dan penerbitan Fre Pratique

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.750.000,- dengan

capaian realisasi sebesar Rp. 11.100.000,- atau (80,7 %).

4) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi

khusus dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.235.000,-

dengan output kegiatan sebagai berikut : Pelayanan

kesehatan pada arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25.200.000,- atau

(99 %).

5) Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

Indikator jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang

mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah


output kegiatannya adalah penyusunan rencana kontijensi

penanggulangan KKM di wilayah kerja dengan capaian

realisiasi sebesar Rp. 277.960.000,- atau (81,2 %).


b. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan

Lintas Wilayah

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan

Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan

koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit,

pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan

kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk,

penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring

kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta

pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan

upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat Negara. Jumlah anggaran Seksi

Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

untuk tahun 2018 sebesar Rp. 899.000.000,-. Adapun indikator-

indikator pada Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan

Kesehatan lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palu adalah sebagai berikut :

1) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus.

Kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus


output kegiatannya adalah Layana kesehatan arus mudik

Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dengan capaian realisasi

sebesar Rp. 25.200.000,- atau (99,86 %).

2) Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi

Kegiatan pelabuhan / bandara / PLBD yang

memenuhi syarat-syarat sanitasi, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 313.771.000, dengan output kegiatan sebagai

berikut :


- Pengawasan kualitas air bersih / air minum, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 27.781.000,- dengan

capaian realisasi sebesar Rp. 13.315.300,- atau

(47,93 %).

- Pemeriksaan, pengawasan, pembinaan sanitasi

makanan / minuman, dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 39.925.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.

20.450.700,- atau (51,22 %).

- Layanan kesehatan di Asrama Haji transito Palu, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 33.800.000,- dengan

capaian realisasi sebesar Rp. 33.800.000,- atau (100 %).

- Pendampingan vaksin meningitis, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 67.260.000,- dengan capaian

realisasi sebesar Rp. 57.196.000,- atau (85,04 %).

- Pengawasan keberangkatan dan kedatangan di

embarkasi haji Balikpapan, dengan jumlah anggaran


sebesar Rp. 99.720.000,- atau (100 %).

- Pembinaan teknis pengendalian risiko lingkungan di

wilayah kerja, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

26.530.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.

24.270.000,- atau (91,48 %).

- Pengadaan bahan kesehatan untuk kegiatan PRL &

KLW, jumlah anggaran sebesar Rp. 18.755.000,- dengan

capaian realisasi sebesar Rp. 14.775.000,- atau

(78,78 %).

3) Jumlah Pelabuhan / bandara / PLBD bebas vektor pada

wilayah perimeter dan buffer area


terkendalinya kondisi potensial untuk melakukan

tangkal penyakit di pelabuhan dan bandara untuk tahun

2017 jumlah anggaran yang tersedia sebesar

Rp.409.507.000,- dan output kegiatannya adalah :

a) Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa

penyakit terdiri dari 1 (satu) komponen, yaitu :

Pengendalian vector (fogging, IRS, larvasida dan

PSN) jumlah anggaran sebesar Rp. 59.360.000,-

b) Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV /

AIDS, terdiri dari 1 (satu) komponen, yaitu :

Surveilans epidemiologi dan sistem informasi program

pengendalian HIV / AIDS, dengan sub komponen

kegitannya adalah Mobile VCT untuk penemuan

kasus baru HIV terhadap populsi berisiko di wilayah

kerja KKP dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 52.075.000,-

c) Layanan pengendalian penyakit TB terdiri dari 1 (satu)

komponen yairu pelaksanaan deteksi dini TB dengan sub

komponennya adalah gerakan masyarakat dalam aksi

penangulangan TB dengan jumlah anggaran tahun 2017

sebesar Rp. 70.039.000,-

d) Layanan pengendalian penyakit kusta terdiri dari 1 (satu)

komponen kegiatan yaitu pencegahan, deteksi dini,

penemuan kasus dan pengendalian penyakit

Jenis kegiatan layanan pengendalian penyakit kusta

adalah sosialisasi deteksi dini dan pencegahan penyakit

kusta kepada masyarakat jumlah anggaran tahun 2017

sebesar Rp. 39.172.000,-

e) Layanan Posbindu PTM, jenis kegiatannya adalah

Deteksi dini dan monitoring FR PTM dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 110.281.000,-


f) Layanan pencegahan dan pengendalian gangguan

indera, bentuk kegiatanny adalah sosialisasi gangguan

indera di Bandara dan Pelabuhan dengan jumlah


4) Terkendalinya faktor risko kesehatan di pelabuhan dan

bandara di pelabuhan dan bandara dalam rangka cegah

tangkal penyakit melalui alat angkut.

Adapun output kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Layanan pengendalian penyakit malaria

Uraian kegiatannya adalah :

- Sosialisasi P2 malaria, jumlah anggaran sebesar Rp.

39.380.000,-

- Pengamatan kejadian malaria, surveilans migrasi di

Pelabuhan dan Bandara, jumlah anggaran sebesar

Rp. 84.746.000,-

- Workshop petugas surveilans migrasi dalam rangka

cegah tangkal penularan malaria, jumlah anggaran

sebesar Rp. 43.339.000,-

b) Layanan pengendalian penyakit arbovirosis

Bentuk kegiatannya adalah pembentukan jumantik di

wilayah Kerja KKP Palu, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 12.193.000,-

c) Layanan pengendalian penyakit zoonosis

Bentuk kegiatanya adalah pertemuan koordinasi dalam

rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 10.832.000,-

d) Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa

penyakit.

Adapun uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Survey nyamuk dan larva aedes dengan jumlah



- Surveilans binatang pembawa penyakit, jumlah


- Koordinasi dan konsultasi teknis pengendalian vector

ke pusat jumlah anggaran sebesar Rp. 8.950.000,-

- Seminar, diklat kursus tentang pengendalian vector

untuk jabfung entomologi kesehatan, dengan jumlah


e) Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA

- Sosialisasi P2 penyakit infeksi saluran pencdernaan

(Diare, tifoid, hepatitis A dan E) di Pantoloan dan

Wilayah Kerja Donggala, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 46.676.000,-

5) Terlaksananya pengendalian resiko lingkungan dalam

rangka mewujudkan kawasan yang memenuhi syarat

kesehatan lingkungan melalui penetapan pelabuhan sehat.


Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP,

dengan uaraian kegiatannya sebagai berikut :

- Pengawasan kualitas air bersih / air minum, dengan


- Pengawasan TTU, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

13.041.000,-

- Pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan sanitasi

makanan / minuman dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 7.200.000,-

- Pengadaan alat kesehatan pengendalian risiko

lingkungan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

23.550.000,-

6) Peningkatan pelayanan kesehatan Matra khususnya Yankes

/ Haji di Embarkasi / Debarkasi



a) Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di

KKP

Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Rapat persiapan dan evaluasi haji, besaran anggaran

sebesar Rp. 8.780.000,-

- Pelaksanaan surveilans arus mudik idul fitri, natal dan

tahun baru, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

51.408.000,-

b) Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP

Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelayanan kesehatan di asrama haji, dengan jumlah


- Pendampingan pelaksanaan vaksinasi meningitis,


- Pengawasan keberangkatan dan kedatangan

embarkasi haji Balikpapan, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 83.100.000,-

c. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan penyusunan

rencana kerja dan laporan.

Dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palu khususnya sub. Bagian tata usaha

anggaran yang tersedia untuk tahun 2018 sebesar

Rp. 10.404.377.000,-

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.404.377.000,-

digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, diantara adalah 1).


Pembayaran gaji dan Tujangan. 2). Kegiatan Operasional

Perkantoran dan lain-lain sebagainya.

C. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki KKP Kelas III Palu yang dijabarkan

dalam laporan tahunan ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Sarana Prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada dilingkungan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu sampai akhir tahun 2018

sebanyak 58 pegawai dan dibagi berdasarkan jabatan,

kepangkatandan golongan, dan tingkat pendidikan.

1). Jabatan

Sumber daya manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palu berdasarkan kelompok jabatan :

a. Jabatan Struktural : 4 orang

b. Jabatan Fungsional Tertentu : 9 orang

c. Jabatan Fungsional Umum : 45 orang

2. Kepangkatan dan golongan

Tabel I.1. Jenis Ketenagaan Menurut Kepangkatan dan Golongan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2018

No Jenis Golongan Jumlah %

1. Gol. IV/a 2 3,51

2. Gol. III/d 4 7,02

3. Gol. III/c 10 17,54

4. Gol. III/b 10 17,54


5. Gol. III/a 11 19,3

6. Gol. II/d 11 19,3

7. Gol. II/c 5 8,77

8. Gol. II/b 0 0

9. Gol. II/a 4 7,02

J u m l a h 57 100

3. Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I. 2 Jenis Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2018

No Pendidikan Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

S2 Kesehatan Dokter Umum Sarjana Kesehatan Masyarakat Sarjana Sosial S1 Keperawatan D3 Kesehatan Lingkungan D3 Keperawatan S1 Komputer S1 Ekonomi DIV Keperawatan D3 Ilmu Kimia D3 Radiologi DI SPPH SLTA

3 1

13 1 2

11 12 1 2 1 1 1 3 6

Jumlah 58

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya

penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran, tersedianya

sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna akan

memudahkan SDM KKP Kelas III Palu dalam melaksanakan

setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan.


Berikut sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja KKP

Kelas III Palu :

1). Wilayah Kerja Pelabuhan Pantoloan Kota Palu

Sehubungan Sarana Fisik Bangunan Gedung KKP Induk Palu

sudah selesai dibangun maka seluruh aktifitas berpindah ke

Gedung yang baru letaknya depan Pelabuhan Laut Pantoloan.

Adapun Jumlah sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel I. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana di Induk Pelabuhan

Pantoloan Kota Palu

No Nama Barang Jumlah Ket

1. Gedung Kantor 1

Ruangan Kepala Kantor 1 Ruangan

Ruangan Kepala Sub Bag Tata Usaha

1 Ruangan

Ruangan Kepala Seksi PRL & KLW 1 Ruangan

Ruangan Kepala Seksi PKSE 1 Ruangan

Ruangan Staf Tata Usaha 1 Ruangan

Ruangan Staf Seksi PRL & KLW 1 Ruangan

Ruangan Staf Seksi PKSE 1 Ruangan

Ruangan Poliklinik 1 Ruangan

Ruangan Bendahara 1 Ruangan

Ruangan Dokter 1 Ruangan

Ruangan Rapat 1 Ruangan

Ruangan Pelayanan Terpadu 1 Ruangan

Ruangan Tunggu 1 Ruangan

Ruangan Radio 1 Ruangan

Ruangan LAB 1 Ruangan

Ruangan Mushola 1 Ruangan

Ruangan Instalasi 1 Ruangan

2. Kendaraan Operasional Roda Empat

Mobil Evakuasi 1 Unit

Mobil Ambulance 1 Unit

Mobil Operasional Kepala Kantor 1 Unit

Mobil Operasional Tata Usaha 1 Unit

Mobil Vektor Kontrol 2 Unit

Mobil Boarding & Clearence 1 Unit


3. Kendaraan Operasional Roda Dua

Motor Honda Vario 2 Unit

Motor Honda Supra X 1 Unit

Motor Suzuki Smash 1 Unit

Motor Yamaha Soul 4 Unit

4. Mesin & Peralatan Lainnya

Laptop 8 Unit

Komputer 11 Unit

Printer 11 Unit

Mesin Gengset 3 Unit

Mesin Fogging 1 Unit

Lemari Pendingin Vaksin 3 Unit

Lemari Arsip 3 Pintu 4 Buah

2). Wilayah Kerja Pelabuhan Donggala

Adapun Jumlah sarana dan prasarana dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Tabel I. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Pelabuhan Donggala

Tahun 2018


1. Gedung Kantor 1

Ruangan Koordinator 1 Ruangan

Ruangan Staf 1 Ruangan

Gudang 1 Ruangan

2. Kendaraan Operasional Roda Dua 2 Unit

Motor Supra X 1 Unit

Motor Honda Win 1 Unit

Motor Yamaha Soul 1 Unit


Komputer 2 Unit

Printer 1 Unit

Lemari Vaksin 1 Unit


3. Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk

Adapun Jumlah sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :


Tabel I. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Pelabuhan Luwuk

Tahun 2018


1. Gedung Kantor



Ruangan Klinik 1 Ruangan

2. Kendaraan Operasional

Mobil Ambulance 1 Unit

Motor Honda Supra 1 Unit



Mesin Spraycan 1 Unit

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Tolitoli


berikut :

Tabel I. 6 Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Pelabuhan Tolitoli

Tahun 2018


1. Gedung Kantor



Gudang 1 Ruangan


Motor Honda Supra X 1 Unit



Spraycan 1 Unit

Radio 1 Unit

5. Wilayah Kerja Bandara Mutiara


berikut :


Tabel I. 7 Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Bandara Mutiara Sis-Aljufri

Tahun 2018


1. Gedung Kantor 1 Pinjam



Gudang 1 Ruangan


Motor Honda Smash 1 Unit


Komputer 1 Unit

Printer 1 Unit

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Leok Kabupaten Buol


berikut :

Tabel I. 8 Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Pelabuhan Leok Kab. Buol

Tahun 2018


1. Gedung Kantor 1



Gudang 1 Ruangan

2. Kendaraan Operasional 1

Motor Honda Supra 1 Unit


Komputer 1 Unit

Printer 1 Unit

Spraycan 1 Unit

7. Wilayah Kerja Pelabuhan Wani Kabupaten Donggala


berikut :


Tabel I. 9 Distribusi Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilker Pelabuhan Wani

Kabupaten Donggala Tahun 2018


1. Gedung Kantor 1 Kontrak



Gudang 1 Ruangan

2. Mesin & Peralatan Lainnya 1

Komputer 2 Unit

Printer 1 Unit


BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN

DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari

pengendalian internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu

berupa kegiatan terus-menerus dari pimpinan dan pegawai untuk

mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

1. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA

2. Kesesuaian pertanggung jawaban keuangan dan kegiatannya

sesuai dengan DIPA / RKAKL.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan

4. Komitmen untuk menjadi WBK/WBBM

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja

kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setelah awal

bulan pelaksanaan kegiatan berakhir dan didukung pula dengan

evaluasi setiap semester.

Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh kementerian

keuangan melalui Direktorat Jendral Anggaran dengan menggunakan

aplikasi e-Monev DJA. dan badan perencanaan Pembangunan

Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.


B. Penilaian

Berikut adalah indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palu tahun 2018 beserta cara penghitungannya adalah sebagai

berikut :

Tabel VI.1. Tentang Indikator dan Cara Perhitungan

Tahun 2018

No Indikator Cara perhitungan

1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

2

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

3

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

5

Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

6

Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

7

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

8

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area


9

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

10 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

12 Jumlah pengadaan sarana prasarana

C. Pelaporan

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila

didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan

tersebut ada pemantauan dan evalusasi yang dilakukan untuk menilai

keberhasilan program. Pelaporan tersebut yaitu :

1. Laporan Evaluasi Kinerja

2. Laporan Keuangan

3. Laporan Tahunan

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)


BAB VII

PENUTUP

Rencanan Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palu Tahun 2015-2019 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan semua seksi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Poso dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja

dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).

Penyusunan RAK ini dilakukan sedemiikian rupa, sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Palu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kementrian Kesehatan RI

Kepada semua seksi yang terlibat dalam penyusunan RAK Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu, kami sampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya. RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dapat

mewujudkan Visi, Misi dan strategi yang telah ditentukan, apabila

dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinas, kerjasama yang keras dari

segenap staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu serta kerjasama

lintas program dan lintas sektor dengan instansi lainnya baik dilingkungan

Pelabuhan maupun di luar pelabuhan.

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu ini sesuai dengan

perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan kesehatan.

2015 - 2019 - e-renggar.kemkes.go.id · puji syukur kehadirat allah swt, atas rahmat dan...

Documents