PERATURAN PERUNDANGANAbdurrasjid M. Noor

Latar BelakangUndang-undang yang mengatur pelaksanaan kerja pada awalnya termasuk dalam undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja secara utuh yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam perkembangannya dengan mengikuti dinamika kondisi kesehatan di tanah air, maka kesehatan kerja dimasukan di dalam undang-undang yang mengatur kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.

Penjelasan singkat dari isiundang-undangUndang-undang no.1 tahun 1970 tentang Keselamatan KerjaUndang-undang no.3 tahun 1992 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Lanjutan:Undang-undang no.29 tahun 2004 tentanng Praktik KedokteranUndang-undang no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan PemerintahPeraturan pemerintah yanng mengatur tentang aspek kesehatan kerja juga termasuk dalam peraturan pemerintah yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti berikut:Peraturan pemerintah RI no.7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.Peraturan RI no. 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi.

Keputusan PemerintahKeputusan Presiden no.22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Instruksi Presiden no.7 tahun 1999 tentang wajib lapor penyakit akibat hubungan kerja.

Keputusan Menteri Tenaga KerjaPeraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang kewajiban latihan Higiene perusahaanPeraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang keselamatan kerja bagi tenaga para medis.Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.

Perjanjian Kerja BersamaSejak adanya ikatan atau hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan perkerja pada waktu melaksanakan pekerjaan diakui sebagai hak asasi para pekerja.Bentuk ikatan atau hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan hak dan kewajiban yang diatur dalam bidang hukum perdata.

Terima Kasih