1m · pelayanan perizinan siup dan siup-mb. ' b. mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan...

1mLEMBAR DISPOSISI / CATATAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASANPROVINSI DKI JAKARTA

Tanggal Masuk : '02/O'1.:/?:?.t>...: .Indek : M~0:lJ .. :................... Kode : ...!.::!. ?.~.~ ..

Hall lsi Ringkas

Tgl./Nomor Sural

As a I

:.~tp.H~.~..j~~ ..~~.~~P~,#~~j!j;i;t~~~ZfJf~.g¥~~i~~~ •••••••••••••••••~•••••••••••••••••••~••••••••••••

Inslruksi Iinformasi : Dileruskan I Kepada :

1. Sekrelaris

2. Kabid Media Massao Kabid InformasiPublik

4. Kabid SIM

1>. Kabid InfraslruklurPerangkal Lunak

6. Kabid infraslruklur

Perangkal Keras

7. Kabid POSTEL

.. .se>(?

C>~ ~"~I7a-.M~~

* Coret yang tidak perlu

Sesudah digunakan harap segera dikembalikanKepada : .

3) 1rTL~?-P3

;=;/~:~~.

Kepada Yth

DariAcara

Hari / TanggalWaktuTempat

LAPORAN HASIL RAPAT

Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika danKehumasanKepala Bidang Sistem lnformasi ManajemenPembahasan Action Plan TLHP BPK RI DKI Jakartaatas Kinerja Efektivitas Penyelenggaraan PelayananPerizinan pada Dinas KUMKMP dan unit PTSPPemerintah Provinsi DKI JakartaSelasa / 5 Februari 201309.00 s.d selesaiRuang Rapat lnspektorat Provinsi DKI Jakarta

~() ~

b1}l1

MATERI I BAHASAN :Pembahasan Action Plan TLHP BPK RI DKI Jakarta atas Kinerja Efektivitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas KUMKMP dan unit PTSP.

KESIMPULAN RAPAT:

1. Terkait rekomendasi BPK terhadap sistem perizinan SIUP dan SIUP-MByang belum online, Dinas KUMKMP akan berkoordinasi dengan DinasKominfomas untuk :

a. melakukan evaluasi atas pengunaan sistem informasi dalam Ipelayanan perizinan SIUP dan SIUP-MB. '

b. mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan secara online 7pada Tahun 2014. ,-

2. Terkait rekomendasi BPK terhadap sistem pengaduan masyarakat secaraonline, lnspektorat meminta SOP dan laporan perkembanganpenggunaan sistem pengaduan secara online yang saat ini dikelola olehBidang lnformasi Publik Dinas Kominfomas sebagai salah satu upayauntuk memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

3. Dinas Kominfomas diberikan kesempatan untuk menyelesaikan danmenyampaikan SOP dan laporan dimaksud ke lnspektorat paling lambatpertengahan bulan Maret 2013.

Demikian, mohon arahan untuk langkah selanjutnya.

Kepala Bidang Sistem lnformasiManajemen

#Drs. Ii Karunia, M.Si

NIP 196501011991121001

/

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Rl

ATASLAPORAN HASIL PEMERlKSAAN KINERJA

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SIUP DAN SIUP-MB PADA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN (KUMKMP)SERTA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO.LHPTANGGALAUDITAMAJ PERWAKILAN BPK

09/LHPIXVIII.JKT-XVIII.JKT.4/0112013Januari 2013

PROVINSI DKI JAKARTA

No

3.1.1

3.1.2

Temuan Pemeriksaan

Koordinasi PenyelenggaraanPelayanan Perizinan SIUPpada Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta Belum Optimal

Kebijakan PemungutanRetribusi Daerah atasPelayanan Perizinan SIUPdari Desember 2011 s.d.Oktober 2012 BelumSepenuhnya Sejalan denganKebijakan KementerianPerdagangan.

Rekomendasi

BPK Rl merekomendasikan kepada:I. Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Sekretaris Daerah

Provinsi DKI Jakarta untuk:a. Melakukan kajian harmonisasi peraturan antara Perda

dengan Pergub sebagai landasan pelaksanaan pelayananperizinan SIUP dan mengusulkan hasil kajiannya sebagaibahan evaluasi Gubernur dalam penyelenggaran PTSP;

b. Menyusun pola koordinasi antara Dinas KUMKMP, UnitPTSP Bidang Penanaman Modal dan Unit PTSP KotaAdministrasi.

2. Kepala Dinas KUMKMP agar menginstruksikan kepadaKepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dan KepalaSuku Dinas KUMKMP untuk:a. Mengoptimalkan lokel pelayanan pada Unit PTSP Bidang

Penanaman Modal dan Unit PTSP Kota Administrasidalam pelayanan perizinan SIUP;

b. Melakukan sosialisasi kepada para pemohon SIUP agarmelakukan permohonan pelayanan perizinan SIUP padaloket pelayanan Unit PTSP Bidang Penanaman Modal danUnit PTSP Kota Administrasi.

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agarmenginstruksikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeriuntuk melakukan kegiatan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012tentang Retribusi Daerah khususnya perizinan SIUP danmelaporkan kegiatan tersebut.

Rencana Aksi

I. Gubernur DKI Jakarta akan memerintahkan SekretarisDaerah Provinsi DKI Jakarta untuk:a. Melakukan kajian harmonisasi peraturan antara

Perda dengan Pergub sebagai landasan pelaksanaanpelayanan perizinan SIUP dan mengusulkan hasilkajiannya sebagai bahan evaluasi Gubernur dalampenyelenggaran PTSP;

b. Menyusun pola koordinasi antara Dinas KUMKMP,Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan UnitPTSP Kota Administrasi.

2. Kepala Dinas KUMKMP akan menginstruksikankepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri(PDN) dan Kepala Suku Dinas KUMKMP untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan pada Unit PTSP

Bidang Penanaman Modal dan Unit PTSP KolaAdministrasi dalam pelayanan perizinan SIUP;

b. Melakukan sosialisasi kepada para pemohon SIUPagar melakukan permohonan pelayanan perizinanSIUP pada loket pelayanan Unit PTSP BidangPenanaman Modal dan Unit PTSP KotaAdministrasi.

Kepala Dinas KUMKMP akan menginstruksikan KepalaBidang Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukankegiatan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 tentangRetribusi Daerah khususnya penzinan SIUP danmelaporkan kegiatan tersebut.

WaktuPelaksanaan

6 bulan (Feb -Juli 2013)

3 bulan (Feb-April 2013)

2 bulan (Feb -

Maret 2013)

3 bulan (Feb-

April 2013)

Februari 2013

Keterangan

Biro Hukum danBiro Ortala

Dinas KUMKMPbeserta Sudin

Dinas KUMKMP

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Reneana Aksi p \wksaktu Keterangane a anaan

3.1.3 Sumber Daya Manusia BPK RJ merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar Gubemur DKI Jakarta akan memerintahkan: Februari 2013 BKD dan Birodalam Penyelenggaraan memerintahkan: I. Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan OrtalaPelayanan Perizinan SIUP I. Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Tala Laksana), Kepala Dinas KUMKMP dan Kepalada SIUP-MB d D· Laksana), Kepala Dinas KUMKMP dan Kepala Badan Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun analisisK n pa a mas Kepegawaian Daerah untuk menyusun analisis beban kerja beban kerja khususnya terkait Penyelenggaraan

UMKMP dan Sudm khususnya terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan SIUP Pelayanan Perizinan SIUP dan SIUP-MB;KUMKMP Belum Memadai dan SIUP-MB; 2. KepaJa Dinas KUMKMP untuk menyusun program Februari 2013 Dinas KUMKMP

2. Kepala Dinas KUMKMP untuk menyusun program pendidikan pendidikan dan pelatihan bagi petugas SIUP dan SIUP-dan pelatihan bagi petugas SIUP dan SIUP-MB dan MB dan melaksanakan program tersebut secaramelaksanakan program tersebut secara berkala. berkala.

3.1.4 Sarana dan Prasarana serta BPK RJ merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar Gubemur DKI Jakarta akan memerintahkan:Sistem Informasi Dinas memerintahkan: I. Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan 5 bulan (Feb - Biro OrtalaKUMKMP dalam I. Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Tata Laksana), Kepala Dinas KUMKMP dan Kepala Juni 2013)Penyelenggaraan Pela anan Laksana), Kepala Dinas KUMKMP dan Kepala Badan Badan Perencanaan. Pembangunan Daerah untukP .. S y Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun menyusun standansas! sarana dan prasarana pelayanan

enzman IUP dan SIUP- standarisasi sarana dan prasarana pelayanan perizinan pada perizinan pada Dinas KUMKMP;MB Belum Memadai Dinas KUMKMP;

2. Kepala Dinas KUMKMP untuk melakukan evaluasi atas 2. Kepala Dinas KUMKMP untuk melakukan evaluasi 3 bulan (Feb - Dinas KUMKMPpengunaan sistem informasi dalam pelayanan perizinan SIUP atas pengunaan sistem informasi dalam pelayanan April 2012) dan Diskominfodan SIUP-MB; dan perizinan SIUP dan SIUP-MB; dan

3. Kepala Dinas KUMKMP dan Kepala Dinas Komunikasi, 3. Kepala Dinas KUMKMP dan Kepala Dinas Tahun 2014 Dinas KUMKMPInformasi dan Humas untuk mengembangkan sistem informasi Komunikasi, Informasi dan Humas untuk dan Diskominfopelayanan perizinan secara online. mengembangkan sistem infonnasi pelayanan perizinan

secara online.

3.1.5 Formasi Jabatan pada Unit BPK RI merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar Gubemur DKI Jakarta akan memerintahkan Sekretaris Februari 2013 BPMP, BKD, BiroPelayanan Terpadu Satu memerintahkan Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana), Ortala, PTSPPintu (PTSP) PemeTintah dan Tata Laksana), Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Unit PTSP Wilayah

P . . DKI J k rt B I Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan Kepala Unit PTSP Kota Bidang Penanaman Modal dan Kepala Unit PTSP Kotarovms! a a a e urn Ad .. . uk I·· b b k· k· Ad·· . k I·· b b k· k .. . mlmstrasl unt menyusun ana ISIS e an erJ8 ter 81t mlUlstrasl untu menyusun ana ISIS e an erJ8 ter altMemenuht FormaS! yang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan SIUP pada Unit PTSP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan SIUP pada Unitdltetapkan Bidang Penanaman Modal dan Unit PTSP Kota Administrasi PTSP Bidang Penanaman Modal dan Unit PTSP Kota

dengan memperhatikan Peraturan Gubemur Nomor 223 Tahun Administrasi dengan memperhatikan Peraturan Gubemur20 10 tanggal 30 Desember 20 I0 dan Peraturan Gubemur Provinsi Nomor 223 Tahun 20 I0 tanggal 30 Desember 20 I0 danDKJ Jakarta No. 114 Tahun 201 I. Peraturan Guberour Provinsi DKJ Jakarta No. 114 Tahun

2011.

3.1.6 Sarana PrasaranaIPeralatan BPK RI merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar Gubemur DKI Jakarta akan memerintahkan Sekretaris 5 bulan (Feb - Biro Ortala,Kerja pada Unit PTSP memerintahkan Sekretaris Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi Daerah (dhi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana), Juni 2013) BappedaPemerintah Provinsi DKI dan Tata Laksana), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala

J k rt B I M h· Daerah, Kepala Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan Kepala Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan Kepala Unita a a e urn emenu I . K d·· . k d I· d ... kUOlt PTSP ota A mimstrasl untu menyusun an mengeva uaSI PTSP Kota A mmlstrasl untu menyusun danStandarlKebutuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada Unit PTSP Bidang mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pada Unit

2

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Reneana AksiWaktu

KeteranganPelaksanaan

Peralatan Kerja Minimal Penanaman Modal dan Unit PTSP Kota Administrasi khususnya PTSP Bidang Penanaman Modal dan Unit PTSP Kolaterkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan SIUP dengan Administrasi khususnya terkait Penyelenggaraanmemperhatikan Peraturan Gubemur Nomor 223 Tahun 2010 Pelayanan Perizinan SIUP dengan memperhatikantanggal 30 Desember 20 I0 tentang Pembentukan Organisasi dan Peraturan Gubernur Nomor 223 Tahun 2010 tanggal 30Tata Kerja Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Desember 20 I0 tentang Pembentukan Organisasi dan TataGubemur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2011 tanggal 21 Kerja Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan PeraturanNopember 2011lentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pinlu. Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2011

tanggal 21 Nopember 20 II tentang Unit PelayananTerpadu Satu Pintu.

3.2.1 Prosedur Telap Pelayanan BPK RJ merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar Kepala Dinas KUMKMP akan menginstruksikan KepalaPenerbitan SIUP dan SIUP- menginstruksikan Kepala Bidang PDN unluk: Bidang PDN untuk:

MB Belum Sesuai Format I. Segera melakukan revisi atas Prosedur Tetap Pelayanan 1. Segera melakukan revisi atas Prosedur Tetap 2 bulan (Feb - Dinas KUMKMP,

dan Prinsip Diatur Penerbitan SIUP dan TOP serta Prosedur Tetap PelayananPelayanan Penerbitan SIUP dan TOP serta Prosedur Mar 2013) BPMP

yangPenerbitan SIUP-MB sesuai dengan Petunjuk Teknis Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP-MB sesuai dengan

dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan StandarPenyusunan dan yang diatur dalam Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Operasional Prosedur yang diatur dalam PeraturanPelaksanaan Standar (Pergub) No. 24 Tahun 2012 langgal 12 Maret 2012; Gubemur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) No. 24 TahunOperasional Prosedur 2. Melakukan koordinasi dengan Unit PTSP dalam proses revisi 2012 tanggal 12 Maret 2012;

Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP. 2. Melakukan koordinasi dengan Unit PTSP dalam proses 2 bulan (Feb - Dinas KUMKMP,revisi Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP. Mar 2013) BPMP

3.2.2 Proses Penyusunan, BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar: Kepala Dinas KUMKMP akan:

Sosialisasi, Pelaksanaan dan I. Membentuk tim penyusun yang melibatkan petugas pelaksana 1. Membentuk tim penyusun yang melibatkan petugas 3 bulan (Feb - Dinas KUMKMP

Evaluasi atas Prosedur yang kompeten untuk melakukan penyempumaan Prosedur pelaksana yang kompeten untuk meJakukan April 2013)

Tetap Pelayanan Penerbitan Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP dan TOP serta Prosedurpenyempurnaan Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan

Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP-MB; SIUP dan TOP serta Prosedur Tetap PelayananSIUP dan SIUP-MB Belum 2. Melengkapi saraoa formulir dan sistem database untuk Penerbitan SIUP-MB;Dilaksanakan Seeara pelaksanaan prosedur tetap; dan 2. Melengkapi sarana formulir dan sistem database untuk 3 bulan (Feb - Dinas KUMKMPMemadai 3. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang PDN untuk pelaksanaan prosedur tetap; dan April 2013)

meJakukan kegiatan sosialisasi Prosedur Tetap dan melakukan 3. Menginslruksikan kepada Kepala Bidang PDN untuk Februari 20 I3 Dinas KUMKMPproses evaluasi dan monitoring Prosedur Tetap. melakukan kegiatan sosialisasi Prosedur Telap dan

melakukan proses evaluasi dan monitoring ProsedurTetap.

3.2.3 Fungsi Pengendalian Dinas BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar: Kepala Dinas KUMKMP akan:

KUMKMP atas Pelaksanaan 1. Mengkaji dokumen persyaratan perrnohonan pelayanan 1. Mengkaji dokumen persyaratan permohonan 6 bulan (Feb- Dinas KUMKMP

Pelayanan Penerbitan Surat penerbitan SIUP-MB pada Dinas KUMKMP untuk disesuaikan pelayanan penerbitan SIUP-MB pada Dinas Juli) 2013

Izin Usaha Perdagangan dengan ketentuan dalam Permendag No.43/M- KUMKMP untuk disesuaikan dengan ketentuan dalamDAG/PER/9/2009 dan perubahannya; Permendag No.43/M-DAG/PER/9/2009 dan

Minuman Beralkohol 2. Menertibkan pengarsipan berkas permohonan SIUP-MB dan perubahannya;(SIUP-MB) Belum menyediakan tempat pengarsipan sesuai kebutuhan; dan 2. Menertibkan pengarsipan berkas permohonan SIUP- 3 bulan (Feb- Dinas KUMKMPSepenuhnya Efektif 3. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP-MB, proses MB dan menyediakan tempat pengarsipan sesuai April 2013)

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan kebutuhan; dan

3

No

3.2.4

3.2.5

Temuan Pemeriksaan

Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Besar padaDinas KUMKMP BelumSepenuhnya Sesuai ProsedurTetap Pelayanan PenerbitanSIUP dan Melalui LoketUnit PTSP BidangPenanaman Modal BPMP

Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Mikro,Keeil dan Menengah KotaAdministrasi Jakarta PusatBelum Sepenuhnya SesuaiProsedur Tetap Pelayanan

Rekomendasi

SIUP-MB dan penyerahan SIUP-MB terbit melalui Loket PDNdan memberi sanksi kepada petugas pemrosesan SIUP-MByang tidak menaatinya.

BPK Rl merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:I. Menginstruksikan Kepala Bidang PDN untuk:

a. Melakukan sosialisasi prosedur tetap pelayanan penerbitanSIUP Besar;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP Besardengan melengkapi berkas permohonan dengan Routingslip, menginput database SIUP, menyelesaikanpermohonan SIUP Besar dalam waktu tiga hari kerja sertamelakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarandokumen persyaratan sesuai dengan Prosedur TetapPelayanan Penerbitan SIUP dan TDP serta memberikansanksi kepada petugas pemrosesan yang tidak menaatinya;

e. Mengoptimalkan permohonan pelayanan penerbitan SIUPBesar dan penyerahan SK-SlUP Besar melalui Loket UnitPTSP Bidang Penanaman Modal BPMP dan memberisanksi kepada petugas pemrosesan (back office) SIUPBesar yang menerima langsung permohonan pelayananpenerbitan SIUP Besar baik melalui Loket PDN maupunLoket Unit PTSP Bidang Penanaman Modal BPMP.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:a. Kepala Bidang PDN atas pengawasan dan pengendalian

kegiatan pelayanan penerbitan SIUP yang kurang optimal;b. Kepala Seksi UP3 atas kelalaiannya dalam pelaksanaan

kegiatan pelayanan penerbitan SIUP-Besar.

BPK Rl merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:I. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Pusat untuk:a. Mengoptlmalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan hanyamenerima permohonan SIUP yang melalui Unit PTSPKota Administrasi Jakarta Pusat;

4

Reneana Aksi

3. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP-MB,proses pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkaspermohonan SIUP-MB dan penyerahan SIUP-MBterbit melalui Loket PDN dan memberi sanksi kepadapetugas pemrosesan SIUP-MB yang tidak menaatinya.

Kepala Dinas KUMKMP akan :I. Menginstruksikan Kepala Bidang PDN untuk:

a. Melakukan sosialisasi prosedur tetap pelayananpenerbitan SIUP Besar;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUPBesar dengan meJengkapi berkas permohonandengan Routing slip, menginput database SIUP,menyelesaikan permohonan SIUP Besar dalamwaktu tiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP dan TDP serta memberikansanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya;

e. Mengoptimalkan permohonan pelayananpenerbitan SIUP Besar dan penyerahan SK-SIUPBesar melalui Loket Unit PTSP BidangPenanarnan Modal BPMP dan memberi sanksikepada petugas pemrosesan (back office) SIUPBesar yang menerima langsung permohonanpelayanan penerbitan SIUP Besar baik melaluiLoket PDN maupun Loket Unit PTSP BidangPenanaman Modal BPMP.

2. Memberikan peringatan kepada:a. Kepala Bidang PDN atas pengawasan dan

pengendalian kegiatan pelayanan penerbitan SIUPyang kurang optimal;

b. Kepala Seksi UP3 atas kelalaiannya dalampelaksanaan kegiatan pelayanan penerbitan SIUP-Besar.

Kepala Dinas KUMKMP akan:1. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas

KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk:a. Mengoptlmalkan loket pelayanan perizinan SIUP

melalui Unit PTSP Kota Administrasi JakartaPusat dan hanya menerima permohonan SIUPyang melalui Unit PTSP Kota Administrasi

WaktuPelaksanaan3 bulan (Feb-April 2013)


Februari 2013


Keterangan

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

No

3.2.6

Temuan Pemeriksaan

Penerbitan SlUP

Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Mikro,Keeil dan Menengah KotaAdministrasi Jakarta BaratBelum Sepenuhnya SesuaiProsedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP

Rekomendasi

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP denganmelengkapi berkas permohonan dengan Lembar kendalidisertai paraf Petugas pemroses SIUP Sudin dan KepalaSeksi PDN, menyelesaikan permohonan SlUP dalamwaktu tiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sesuaidengan Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SlUP sertamemberikan sanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya;

e. Menertibkan proses pengambilan SK-SIUP agar dilakukanlangsung oleh pemohonlkuasanya melalui Loket UnitPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusa!.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP Kota Administrasi

Jakarta Pusat atas kelalaian dalam pelayanan penerbitanSIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Pusatatas pengawasan dan pengendalian pelayanan penerbitanSIUP yang kurang optimal.

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:1. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Barat untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SlUP melalui

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat dan hanyamenerima permohonan SlUP yang melalui Unit PTSPKota Administrasi Jakarta Barat;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP denganmelengkapi berkas permohonan dengan Lembar kendalidisertai paraf Petugas pemroses SIUP Sudin dan KepalaSeksi PDN, menyelesaikan permohonan SIUP dalamwaktu tiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sesuaidengan Prosedor Tetap Pelayanan Penerbilan SlUP sertamemberikan sanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya.


Jakarta Barat atas kelalaiannya dalam pelaksanaanDelayanan Denerbitan SIUP;

5

Reneana Aksi

Jakarta Pusat;b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP

dengan melengkapi berkas permohonan denganLembar kendali disertai paraf Petugas pemrosesSIUP Sudin dan Kepala Seksi PDN,menyelesaikan permohonan SIUP dalam waktutiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedor Telap PelayananPenerbitan SlUP serta memberikan sanksi kepadapetugas pemrosesan yang tidak menaatinya;

e. Menertibkan proses pengambilan SK-SIUP agardilakukan langsung oleh pemohonlkuasanyamelalui Lokel Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Pusa!.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakukepada:a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Pusat atas kelalaian dalampelayanan penerbitan SIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Pusat atas pengawasan dan pengendalianpelayanan penerbitan SIUP yang kurang optimal.

Kepala Dinas KUMKMP akan:I. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas

KUMKMP KOla Administrasi Jakarta Barat untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SlUP

melalui Unit PTSP Kota Administrasi JakartaBarat dan hanya menerima permohonan SIUPyang melalui Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Barat;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUPdengan melengkapi berkas permohonan denganLembar kendali disertai paraf Petugas pemrosesSIUP Sudin dan Kepala Seksi PDN,menyelesaikan permohonan SIUP dalam waktutiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedur Tetap PelayananPenerbitan SlUP serta memberikan sanksi kepadapetugas pemrosesan yang tidak menaatinya.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakukeDada:

WaktuPelaksanaan

Februari 2013


Februari 2013

Keterangan

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

No

3.2.7

3.2.8

Temuan Pemeriksaan

Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Mikro,Keeil dan Menengah padaSuku Dinas KUMKMPKota Administrasi JakartaTimur Belum SepenuhnyaSesuai Prosedur TetapPelayanan Penerbitan SIUP

Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Mikro,Keeil dan Menengah KotaAdministrasi Jakarta SelatanBelum Sepenuhnya SesuaiProsedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP

Rekomcndasi

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Baratdalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayananpenerbitan SIUP kurang optimal.

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:1. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKMP

Kota Administrasi Jakarta Timur untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur dan hanyamenerima permohonan SIUP yang melalui Unit PTSPKota Administrasi Jakarta Timur;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP denganmelengkapi berkas permohonan dengan Lembar kendalidisertai paraf Petugas pemroses SIUP Sudin dan KepalaSeksi PDN, menyelesaikan permohonan SIUP dalamwaktu tiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sesuaidengan Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP sertamemberikan sanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya.


Jakarta Timur atas kelalaian dalam pelayanan penerbitanSIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Timurdalam pengawasan dan pengendalian pelayanan penerbitanSIUP yang kurang optimal.

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:I. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Selatan untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan hanyamenerima permohonan SIUP yang melalui Unit PTSPKota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP dengan

6

Rcncana Aksi

a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP KotaAdministrasi Jakarta Barat atas kelalaiannyadalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Barat dalam pengawasan dan pengendaliankegiatan pelayanan penerbitan SIUP kurangoptimal.

Kepala Dinas KUMKMP akan:1. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas

KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Timur untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP

melalui Unit PTSP Kota Administrasi JakartaTimur dan hanya menerima permohonan SIUPyang melalui Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Timur;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUPdengan melengkapi berkas permohonan denganLembar kendali disertai paraf Petugas pemrosesSIUP Sudin dan Kepala Seksi PDN,menyelesaikan permohonan SIUP dalam waktutiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP serta memberikan sanksi kepadapetugas pemrosesan yang tidak menaatinya.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakukepada:

a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP KotaAdministrasi Jakarta Timur atas kelalaian dalampelayanan penerbitan SIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Timur dalam pengawasan danpengendalian pelayanan penerbitan SIUP yangkurang optimal.


KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP

melalui Unit PTSP Kota Administrasi JakartaSelatan dan hanya menerima permohonan SIUPyang melalui Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Selatan;

WaktuPelaksanaan


Februari 2013


Keterangan

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

Dinas KUMKMP

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana AksiWaktu

PelaksanaanKeterangan

melengkapi berkas permohonan dengan Lembar kendalidisertai paraf Petugas pemroses SIUP Sudin dan KepalaSeksi PDN, menyelesaikan penuohonan SIUP dalamwaktu tiga hari kerja seIta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sesuaidengan Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP sertamemberikan sanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya.


Jakarta Selatan atas kelalaian dalam pelayanan penerbitanSIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota Administrasi JakartaSelatan dalam pengawasan dan pengendalian pelayananpenerbitan SIUP yang kurang optimal.

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUPdengan melengkapi berkas penuohonan denganLembar kendali disertai paraf Petugas pemrosesSIUP Sudin dan Kepala Seksi PDN,menyelesaikan penuohonan SIUP dalam waktutiga hari kerja serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP serta memberikan sanksi kepadapetugas pemrosesan yang tidak menaatinya.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku I Februari 2013kepada:a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Selatan atas kelalaian dalampelayanan penerbitan SIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Selatan dalam pongawasan danpengendalian pelayanan penerbitan SIUP yangkurang optimal.

Dinas KUMKMP

3.2.9 Penyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP Mikro,Keeil dan Menengah KotaAdministrasi Jakarta UtaraBelum Sepenuhnya SesuaiProsedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar:1. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKMP Kota

Administrasi Jakarta Utara untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara dan hanyamenerima penuohonan SIUP yang melalui Unit PTSPKota Adminislrasi Jakarta Utara;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP denganmelengkapi berkas permohonan dengan Lembar kendalidisertai paraf Petugas pemroses SIUP Sudin dan KepalaSeksi PDN, menyelesaikan penuohonan SIUP dalamwaktu tiga hari kerja, peneatatan tanggal sesuai dengankondisi sebenamya serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sesuaidengan Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan SIUP sertamemberikan sanksi kepada petugas pemrosesan yang tidakmenaatinya;

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan One Day Service yangsudah dijalankan dengan uraian prosedur yang ditetapkandalam Prosedur Tetap (Standard Operational Procedure)Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);

d. Melakukan sosialisasi kegiatan One Day Service lebihintensif kepada masyarakatlpedagang pada mall/pasar

7


KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Ulara untuk:a. Mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP

melalui Unit PTSP Kota Administrasi JakartaUtara dan hanya menerima permohonan SIUPyang melalui Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Utara;

b. Menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUPdengan melengkapi berkas permohonan denganLembar kendali disertai paraf Petugas pemrosesSIUP Sudin dan Kepala Seksi PDN,menyelesaikan penuohonan SIUP dalam waktutiga hari kerja, peneatatan tanggal sesuai dengankondisi sebenamya serta melakukan pemeriksaankelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratansesuai dengan Prosedur Tetap PelayananPenerbitan SIUP serta memberikan sanksi kepadapetugas pemrosesan yang tidak menaatinya;

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan One DayService yang sudah dijalankan dengan uraianprosedur yang ditetapkan dalam Prosedur Tetap(Standard Operational Procedure) PelayananPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);


Dinas KUMKMP

No

3.2.10

3.3.1

Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan ProsedurPelayanan Perizinan SIUPTahuo 2012 pada UnitPelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kota AdministrasiBelum Sepenuhnya SesuaiProsedur Pelayanan ditetapkandalam Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No.74Tahuo 2011Dinas KUMKMP BelumOptimal dalam PengelolaanRisiko Operasional,Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat danPenanganan PengaduanMasyarakat dalamPenyelenggaraan PelayananPerizinan SIUP dan SIUP-MB

Rekomendasi

tradisionaVpusat perniagaaan untuk melegkapi dokumenpersyaratan yang ditentukan dalam pelayanan penerbitanSIUP;

e. Memperbaiki pencatatan. Semua berkas SK SIUP dariSuku Dinas KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Utara keUnit PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara ataupunsebaliknya akan dieatat kedalam agenda


Jakarta Utara atas kelalaian dalam pelayanan penerbitanSIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota Administrasi Jakarta Utaradalam pengawasan dan pengendalian pelayanan penerbitanSIUP yang kurang optimal.

BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agarmemerintahkan Sekretaris Daerab menginstruksikan kepadaWalikota dan Kepala Unit PTSP Kota Administrasi untuk:I. Melakukan sosialisasi Pergub No. 74 Tahun 2011 kepada

petugas PTSP;2. Melaksanakan proses pelayanan penerbitan SIUP sesuai

dengan Pergub No. 74 Tahun 2011 selia memberikan sanksikepada petugas yang tidak menaatinya sesuai ketentuan yangberlaku.

BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agarmenginstruksikan kepada Kepala Bidang PDN dan Kepala SudinKUMKMP untuk:1. Meneatat, menggolongkan dan melakukan analisis atas risiko

operasional pada pelayanan perizinan SIUP dan SIUP-MB;2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM) berdasarkan

pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomoI' KEP/25fM.PAN/2/2004 tanggal24 Februari 2004; dan

3. Menyusun mekanisme penanganan pengaduan masyakatberdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara NomoI' KEP/26fM.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitasdalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan mengembangkansistem pengaduan masyarakat secara online.

8

Reneana Aksi

d. Melakukan sosialisasi kegiatan One Day Servicelebili intensif kepada masyarakatJpedagang padamaIVpasar tradisionaVpusat perniagaaan untukmelegkapi dokumen persyaratan yang ditentukandalam pelayanan penerbitan SIUP;

e. Memperbaiki peneatatan. Semua berkas SK SIUPdari Suku Dinas KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Utara ke Unit PTSP Kota AdministrasiJakarta Utara ataupun sebaliknya akan dieatatkedalam agenda

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakukepada:

a. Kepala Seksi PDN Sudin KUMKMP KotaAdministrasi Jakarta Utara atas kelalaian dalampelayanan penerbitan SIUP;

b. Kepala Sudin KUMKMP Kota AdministrasiJakarta Utara dalam pengawasan dan pengendalianpelayanan penerbitan SIUP yang kurang optimal.

Gubernur DKI Jakarta akan memerintahkan SekretarisDaerah menginstruksikan kepada Walikota dan KepalaUnit PTSP Kota Administrasi untuk:I. Melakukan sosialisasi Pergub No. 74 Tahun 2011

kepada petugas PTSP;2. Melaksanakan proses pelayanan penerbitan SIUP

sesuai dengan Pergub No. 74 Tahun 2011 sertamemberikan sanksi kepada petugas yang tidakmenaatinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas KUMKMP akan menginstruksikan kepadaKepala Bidang PDN dan Kepala Sudin KUMKMP untuk:I. Meneatat, menggolongkan dan melakukan anal isis atas

risiko operasional pada pelayanan perizinan SIUP danSIUP-MB;

2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)berdasarkan pada Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara NomoI' KEP/25fM.PAN/2/2004tanggal 24 Februari 2004; dan

3. Menyusun mekanisme penanganan pengaduanmasyakat berdasarkan pada Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara NomoI'KEP/26fM.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004tentang Petunjuk Teknis Transparansi danAkuntabilitas dalam Penvelenggaraan Pelavanan

WaktnPelaksanaan

Februari 2013

Februari 2013

6 bulan (Feb -Juli 2013)

6 bulan (Feb-Juli 2013)

Keterangan

Dinas KUMKMP

Biro Ortala

Biro Ortala

Dinas KUMKMP

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi p tWksaktn Keterangane a anaan

Publik dan mengembangkan sistem pengaduanmasyarakat secara online.

3.3.2 Unit PTSP Pemerintah Provinsi BPK Rl merekomendasikan Gubemur agar memerintahkan: Gubemur agar memerintahkan:DKI Jakarta Belum Optimal I. Sekretaris Daerah menginstruksikan kepada Walikota dan I. Sekretaris Daerab menginstruksikan kepada Walikotadalam Pengelolaan Risiko Kepala Unit PTSP Kota Administrasi untuk: dan Kepala Unit PTSP Kota Administrasi untuk:Operasional, Penyusunan a. Mencatat, menggolongkan dan melakukan analisis atas a. Mencatat, menggolongkan dan melakukan anal isis 3 bulan (Feb- BPMP, Walikota,Indcks Kepuasan Masyarakat risiko operasional pada pelayanan perizinan SIUP; atas risiko operasional pada pelayanan perizinan April 2013) PTSP Wilayabdan Penanganan Pengaduan b. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai SIUP; (Biro Ortala)Masyarakat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara b. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 8 bulan (Feb - Biro OrtalaPcnyelenggaraan Pelayanan Nomor KEP/251M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Sep 2013)Perizlnan SIUP secara berkala. Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi tanggal 24 Februari 2004 secara berkala.menginstruksikan kepada Kepala Unit PTSP Bidang 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan PromosiPenanaman Modal untuk: menginstruksikan kepada Kepala Unit PTSP Bidanga. Mencatat, menggolongkan dan melakukan analisis atas Penanaman Modal untuk:

risiko operasional pada pelayanan perizinan SIUP; a. Meneatat, menggolongkan dan melakukan analisis 3 bulan (Feb- BPMP, Walikota,b. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai atas risiko operasional pada pelayanan perizinan April 2013) PTSP Wilayab

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SIUP; (Biro Ortala)Nomor KEP/251M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 b. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 8 bulan (Feb - BPMPseeara berkala. sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Sep 2013)

3. Sekretaris Daerab menyusun mekanisme penanganan Aparatur Negara Nomer KEP1251M.PAN/2/2004 _/ . pengaduan masyakat sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan . tanggal 24 Februari 2004 secara berkala. I -'-'- ~

Aparatur Negara Nemer KEP1261M.PAN12/2004 tanggal 24 3. ~ekretaris Daerab menyusun mekanisme penanganan 2 bulan (Feb -; Diskominfo ,.Februari 2004 dan mengembangkan sistem pengaduan -/pengaduan masyakat sesuai Keputusan Menteri Maret 2013) I /']\masyarakat seeara online. Pendayagunaan Aparatur Negara Nemor ~/\.J

KEP1261M.PAN1212004 tanggal 24 Februari 2004 dan .', ': ., .mengembangkan sistem pengaduan masyarakat secara , .'Online /' ,,'. ",

3.4.1 Kegiatan Monitoring, BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas KUMKMP agar Kepala Dinas KUMKMP akan menginstruksikan kepada 3 bulan (Feb- Dinas KUMKMPPelaporan dan Evaluasi atas menginstruksikan kepada Kepala Bidang PDN dan Kepala Sudin Kepala Bidang PDN dan Kepala Sudin KUMKMP Kota April 2013) dan SudinPenyelenggaraan Pelayanan KUMKMP Kota Administrasi untuk: Administrasi untuk:P .. d D' I. Melakukan koordinasi pelaporan penyelenggaraan pelayanan I. Melakukan koordinasi pelaporan penyelenggaraanenzma~ pa a mas perizinan SIUP dan SIUP.MB secara berkala serta menyusun pelayanan perizinan SIUP dan SIUp·MB secara

KoperaS!, UMKM dan Laporan Semester Perkembangan Penerbitan SIUP sesuai berkala serta menyusun Laporan SemesterPerdagangan Belum Permendag Nomor : 361M-DAGIPER/912007; Perkembangan Penerbitan SIUP sesuai PermendagOptimal 2. Melakukan pengukuran kinerja atas penyelenggaraan Nomor: 361M-DAGIPER/912007;

pelayanan perizinan SIUP dan SIUP-MB 2. Melakukan pengukuran kinerja atas penyelenggaraanpelayanan perizinan SIUP dan SIUp·MB

3.4.2 Kegiatan Monitoring, BPK Rl merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar Gubemur DKl Jakarta akan memerintahkan Sekretaris 3 bulan (Feb- Biro Ortala danPelaperan dan Evaluasi atas memerintabkan Sekretaris Daerab menginstruksikan: Daerah menginstruksikan: April 2013) BPMPPenyelenggaraan Pelayanan I. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan I. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk

9

;

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Reneana AksiWaktu

KeteranganPelaksanaan

Perizinan pada Unit evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pelayanan perizinan melakukan evaluasi kinerja atas penyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu SIUP pada Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan Unit pelayanan perizinan SIUP pada Unit PTSP Bidang

Pintu (PTSP) Belum PTSP Kola Administrasi secara berkala; Penanaman Modal dan Unit PTSP Kola Administrasi

Optimal 2. Kepala Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan para Kepalasecara berkala;

Unit PTSP Kota Administrasi untuk melakukan kegiatan 2. Kepala Unit PTSP Bidang Penanaman Modal dan paramonitoring, pelaporan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kepala Unit PTSP Kota Administrasi untuk melakukanpelayanan terpadu satu pintu. kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi dalam

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Jakarta, Januari2013

10

Gubernur DKI Jakarta,u.b.

Sekretaris Daerah

1m · pelayanan perizinan siup dan siup-mb. ' b. mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan...

Documents