Tahun 1950

Undang-Undang 1/1950: Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia Undang-Undang 2/1950: Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran-Negara Dan Berita Negara R.I.S. Dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal Dan Pengumuman Pemerintah Undang-Undang 3/1950: Tentang Permohonan Grasi Undang-Undang 4/1950: Tentang Penggantian Kerugian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat Undang-Undang 5/1950: Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (Undang-Undangdarurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal Undang-Undang 6/1950: Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal Undang-Undang 7/1950: Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UndangUndang Dasar Sementara Republik Indonesia Undang-Undang 8/1950: Tentang Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington Tahun 1951

Undang-Undang 1/1951: Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Undang-Undang 2/1951: Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Undang-Undang 3/1951: Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Seluruh Indonesia Undang-Undang 4/1951: Tentang Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Undang-Undang 5/1951: Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 6/1951: Tentang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan- Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang 7/1951: Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu- Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86 Undang-Undang 8/1951: Tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter-Dokter Gigi Undang-Undang 9/1951: Tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil Undang-Undang 10/1951: Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting Undang-Undang 11/1951: Tentang Pengesahan Perjanjian Export-Import Bank Of Washington Undang-Undang 12/1951: Tentang Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank" Undang-Undang 13/1951: Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 14/1951: Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 Undang-Undang 15/1951: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 16/1951: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 17/1951: Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Nr 21 Tahun 1950 Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 18/1951: Tentang Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Da Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo Undang-Undang 19/1951: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Mengenai Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 20/1951: Tentang Pembebasan Cukai Pegawai-Pegawai Diplomatik dari Negeri-Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini Undang-Undang 21/1951: Tentang Penghapusan Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O. Undang-Undang 22/1951: Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 29 Tahun 1950 Penetapan KejahatanKejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Pejabat Yang Menurut Pasal 148

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang 23/1951: Tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Undang-Undang 24/1951: Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Tahun 1952

Undang-Undang 1/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 2/1952: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai UndangUndang Undang-Undang 3/1952: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 4/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Cordonansi- Ordonansi Mengenai Masala-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai UndangUndang Undang-Undang 5/1952: Tentang Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan Undang-Undang 6/1952: Tentang Penetapan "Undang-Undang Nr 6 Tahun 1952 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 7/1952: Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 8/1952: Tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952 Undang-Undang 9/1952: Tentang Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 Undang-Undang 10/1952: Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 11/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 12/1952: Tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem Undang-Undang 13/1952: Tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk Undang-Undang 14/1952: Tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru "Perusahaan Garam Dan Soda Negeri Undang-Undang 15/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang "Bursa" Undang-Undang 16/1952: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India Undang-Undang 17/1952: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan Undang-Undang 18/1952: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma Undang-Undang 19/1952: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Philipina Undang-Undang 20/1952: Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang 21/1952: Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 35 Tahun 1950) Sebagai Undang- Undang Republik Indonesia Undang-Undang 22/1952: Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan SuratSurat Pemeriksaan Pengadilan Undang-Undang 23/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 24/1952: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Tahun 1953

Undang-Undang 1/1953: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (UndangUndang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 2/1953: Tentang Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Undang-Undang 3/1953: Tentang Pembukaan Apotik Undang-Undang 4/1953: Tentang Apotik Darurat Undang-Undang 5/1953: Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai UndangUndang Undang-Undang 6/1953: Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri Undang-Undang 7/1953: Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 8/1953: Tentang Penilaian Persediaan Uang Emas De Javasche Bank Undang-Undang 9/1953: Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang 10/1953: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang 11/1953: Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Undang-Undang 12/1953: Tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 13/1953: Tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 14/1953: Tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas Undang-Undang 15/1953: Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela Undang-Undang 16/1953: Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang Undang-Undang 17/1953: Tentang Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Undang-Undang 18/1953: Tentang Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu Undang-Undang 19/1953: Tentang Pengubahan Bea Pembubaran "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733 Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat2

Undang-Undang 20/1953: Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan ExportImport Bank Of Washington Undang-Undang 21/1953: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria Undang-Undang 22/1953: Tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan Undang-Undang 23/1953: Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan Undang-Undang 24/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai UndangUndang Undang-Undang 25/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara 1950 Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajakk Peredaran 1950" (Lembaran- Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 26/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (UndangUndang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 27/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran- Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 28/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (Lembaran-Negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 29/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai UndangUndang Undang-Undang 30/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953,Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 11 Tahun 1953), Sebagai UndangUndang Undang-Undang 31/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 Tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 Dan 197 Dan 1941 No. 295, LembaranNegara Nomor 12 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 32/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai UndangUndang

Undang-Undang 33/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 34/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari BagianBagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekayaan Dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 35/1953: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 36/1953: Tentang Bank Tabungan Pos Undang-Undang 37/1953: Tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1954

Undang-Undang 1/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 Tentang Pengubahan Dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini (Lembaran-Negara No. 83 Tahun 1952) Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 2/1954: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 3/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 4/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 5/1954: Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) Dan Bank Internasionaluntuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development Undang-Undang 6/1954: Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 7/1954: Tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai Undang-Undang 8/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 9/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 10/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 11/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 12/1954: Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia Undang-Undang 13/1954: Tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa Undang-Undang 14/1954: Tentang Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159 Undang-Undang 15/1954: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 16/1954: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 17/1954: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 18/1954: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 19/1954: Tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara Undang-Undang 20/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah Dan/Atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 21/1954: Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan Undang-Undang 22/1954: Tentang Undian Undang-Undang 23/1954: Tentang Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie"

Undang-Undang 24/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah Dan 14 Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 25/1954: Tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia Undang-Undang 26/1954: Tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 Undang-Undang 27/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954 Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 28/1954: Tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan Undang-Undang 29/1954: Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia Undang-Undang 30/1954: Tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia Undang-Undang 31/1954: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 32/1954: Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura Undang-Undang 33/1954: Tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara Undang-Undang 34/1954: Tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant" Undang-Undang 35/1954: Tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington Undang-Undang 36/1954: Tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan Perseroan Undang-Undang 37/1954: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand Undang-Undang 38/1954: Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 39/1954: Tentang Penetapan Bagian Ii (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 40/1954: Tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 41/1954: Tentang Penetapan Bagian Iv (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 42/1954: Tentang Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dari PerhitunganPerhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 43/1954: Tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 44/1954: Tentang Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perkonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 45/1954: Tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 46/1954: Tentang Penetapan Bagian VIi (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 47/1954: Tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 48/1954: Tentang Penetapan Bagian VIIIb (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun- Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 49/1954: Tentang Penetapan Bagian Ix (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 50/1954: Tentang Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun- Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 51/1954: Tentang Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 52/1954: Tentang Penetapan Bagian XIi (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 53/1954: Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 54/1954: Tentang Penetapan Bagian XIv (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 55/1954: Tentang Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Undang-Undang 56/1954: Tentang Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 57/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 58/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. Ii (Perusahaan Garam Dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 59/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 60/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. Iv (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 61/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 62/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun- Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 63/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIi (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 64/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 65/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. Ix (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 66/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 67/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 68/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIi (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 69/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah Di Di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun- Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 70/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIv (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 71/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 72/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 73/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVIi (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun- Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 74/1954: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Undang-Undang 75/1954: Tentang Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 76/1954: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea"(Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang Tahun 1955

Undang-Undang 1/1955: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 2/1955: Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea- Statistik Undang-Undang 3/1955: Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea- Keluar-Umum 1949 Undang-Undang 4/1955: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 5/1955: Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ) Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang 6/1955: Tentang Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati Undang-Undang 7/1955: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 8/1955: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5

Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 195o, Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang 9/1955: Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang 10/1955: Tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas Undang-Undang 11/1955: Tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Kepada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953) Undang-Undang 12/1955: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang- Undang Tahun 1956

Undang-Undang 1/1956: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 2/1956: Tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953) Undang-Undang 3/1956: Tentang Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang Undang-Undang 4/1956: Tentang Pengubahan "OverschrijVIngstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949no. 282) Undang-Undang 5/1956: Tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953 Undang-Undang 6/1956: Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia Undang-Undang 7/1956: Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 Undang-Undang 8/1956: Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Undang-Undang 9/1956: Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah Undang-Undang 10/1956: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang Dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya Undang-Undang 11/1956: Tentang Pembelanjaan Pensiun Undang-Undang 12/1956: Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Undang-Undang 13/1956: Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Komperaensi Meja Bundar Undang-Undang 14/1956: Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewa Perwakilan Rakyat Peralihan Undang-Undang 15/1956: Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat Undang-Undang 16/1956: Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) Undang-Undang 17/1956: Tentang Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487) Undang-Undang 18/1956: Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama Undang-Undang 19/1956: Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang 20/1956: Tentang Pengubahan Aturan Bea Materai 1921 ("Zegelverordening 1921") Undang-Undang 21/1956: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 22/1956: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian AnggotaAnggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang- Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 23/1956: Tentang Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante Undang-Undang 24/1956: Tentang Pembentukan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan

Undang-Undang 25/1956: Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur

Undang-Undang 26/1956: Tentang (International Finance Corporation)

Keanggotaan

Republik

Indonesia

Pada

Badan

Keuangan

Internasional

Undang-Undang 27/1956: Tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk Undang-Undang 28/1956: Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Undang-Undang 29/1956: Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Undang-Undang 30/1956: Tentang Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151) Undang-Undang 31/1956: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 32/1956: Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Undang-Undang 33/1956: Tentang Penghapusn Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan Dan Persekutuan Undang-Undang 34/1956: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (LembaranNegara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 35/1956: Tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir Tahun 1957

Undang-Undang 1/1957: Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang 2/1957: Tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh Undang-Undang 3/1957: Tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Atyat U Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1963 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40) Undang-Undang 4/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 5/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian Ii dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 6/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 7/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian Iv dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 8/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian Iva dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 9/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian Va dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 10/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian Vb dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 11/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 12/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIi dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 13/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIa dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 14/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIb dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 15/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 16/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 17/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIi dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 18/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 19/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIv dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 Undang-Undang 20/1957: Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Undang-Undang 21/1957: Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 52 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 22/1957: Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Undang-Undang 23/1957: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin dari Pda Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 24/1957: Tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara Undang-Undang 25/1957: Tentang Perstujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional Undang-Undang 26/1957: Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Undang-Undang 27/1957: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak) Undang-Undang 28/1957: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai- Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia", Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 29/1957: Tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan Undang-Undang 30/1957: Tentang Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang Undang-Undang 31/1957: Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 32/1957: Tentang Penetapan Bagian Ii (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 33/1957: Tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954) Undang-Undang 34/1957: Tentang Penetapan Bagian IIIa (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 35/1957: Tentang Penetapan Bagian Iv (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 36/1957: Tentang Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan PerhitunganPerhitungannya Mengenai Perusahaan Dan Jawatan- Jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 37/1957: Tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 38/1957: Tentang Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 39/1957: Tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 40/1957: Tentang Penetapan Bagian VIi (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 41/1957: Tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 42/1957: Tentang Penetapan Bagian VIIIb (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 43/1957: Tentang Penetapan Bagian Ix (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 44/1957: Tentang Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 45/1957: Tentang Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 46/1957: Tentang Penetapan Bagian XIi (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 47/1957: Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 48/1957: Tentang Penetapan Bagian XIv (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 49/1957: Tentang Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 50/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang 51/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw Ii (Perusahaan Garam Dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 52/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 53/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw Iv (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 54/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw V (Jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 55/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 56/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw VIi (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 57/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 58/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw Ix (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 59/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 60/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 61/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XIi (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 62/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XIII (Perusahaan Tambang Timah Di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 63/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XIv (Perusahaan Batubara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 64/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 65/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 66/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XVIi (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 67/1957: Tentang Penetapan Bagian Ibw XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954 Undang-Undang 68/1957: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan Undang-Undang 69/1957: Tentang Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik India Undang-Undang 70/1957: Tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir Undang-Undang 71/1957: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi BataVIasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67 Undang-Undang 72/1957: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 73/1957: Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Undang-Undang 74/1957: Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya" Undang-Undang 75/1957: Tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Undang-Undang 76/1957: Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 78 Tahun 1954) Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria" Undang-Undang 77/1957: Tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina Undang-Undang 78/1957: Tentang Perubahan Canon Dan Cijns Atas Hak-Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar Undang-Undang 79/1957: Tentang Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 Undang-Undang 80/1957: Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Tahun 1958

Undang-Undang 1/1958: Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Undang-Undang 2/1958: Tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan Undang-Undang 3/1958: Tentang Penempatan Tenaga Asing Undang-Undang 4/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran- Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 5/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 6/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai UndangUndang Undang-Undang 7/1958: Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria Undang-Undang 8/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 9/1958: Tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik- Republik SoVIet Sosialis Undang-Undang 10/1958: Tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington Undang-Undang 11/1958: Tentang Kenaikan Tarip Uang Rambu Undang-Undang 12/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Undang-Undang 13/1958: Tentang Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Undang-Undang 14/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 15/1958: Tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington Undang-Undang 16/1958: Tentang Pengubahan Dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (LembaranNegara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 17/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 18/1958: Tentang Batas-Batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi Undang-Undang 19/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai UndangUndang Undang-Undang 20/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 21/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 22/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai UndangUndang Undang-Undang 23/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 24/1958: Tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun Undang-Undang 25/1958: Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 26/1958: Tentang Penetapan Bagian Ii (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 27/1958: Tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 28/1958: Tentang Penetapan Bagian IIIa (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang 29/1958: Tentang Penetapan Bagian Iv (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 30/1958: Tentang Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan PerhitunganPerhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 31/1958: Tentang Penetapan Bagian Va (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 32/1958: Tentang Penetapan Bagian Vb (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 33/1958: Tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 34/1958: Tentang Penetapan Bagian VIi (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 35/1958: Tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 36/1958: Tentang Penetapan Bagian VIIIb (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 37/1958: Tentang Penetapan Bagian Ix (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 38/1958: Tentang Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 39/1958: Tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehtan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 40/1958: Tentang Penetapan Bagian XIi (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 41/1958: Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 42/1958: Tentang Penetapan Bagian XIv (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 43/1958: Tentang Penetapan Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 44/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. Iv (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 45/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 46/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIi (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 47/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 48/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. Ix (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 49/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 50/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 51/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIi (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 52/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIia (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 53/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 54/1958: Tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Undang-Undang 55/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang PeraturanPeraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 56/1958: Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 30) Undang-Undang 57/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)" (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 39) Sebagai Undang- Undang

Undang-Undang 58/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 59/1958: Tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 Undang-Undang 60/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 61/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 62/1958: Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia Undang-Undang 63/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 Yang Diadakan Berdasarkan Pasal Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 61), Sebgai Undang-Undang Undang-Undang 64/1958: Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Undang-Undang 65/1958: Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma Undang-Undang 66/1958: Tentang Wajib-Militer Undang-Undang 67/1958: Tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang Undang-Undang 68/1958: Tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita Undang-Undang 69/1958: Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur Undang-Undang 70/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 71/1958: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran- Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 72/1958: Tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya Undang-Undang 73/1958: Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 74/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 75/1958: Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (Dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-Undang No. 63 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 58 No. 114) Undang-Undang 76/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 77/1958: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 78/1958: Tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang 79/1958: Tentang Perkumpulan Koperasi Undang-Undang 80/1958: Tentang Dewan Perancang Nasional Undang-Undang 81/1958: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang 82/1958: Tentang Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun Dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 Dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 36 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Undang-Undang 83/1958: Tentang Penerbangan Undang-Undang 84/1958: Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang- Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953) Undang-Undang 85/1958: Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 Undang-Undang 86/1958: Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Undang-Undang 87/1958: Tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958) Tahun 1959

Undang-Undang 1/1959: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante Undang-Undang 2/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No.28 Tahun 1950 (LembaranNegara Tahun 1950 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 76), Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 75 Tahun 1952) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 50), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 3/1959: Tentang Persetujuan Kerjasam Ilmiah, Pendidikan Da Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia Undang-Undang 4/1959: Tentang Pos Undang-Undang 5/1959: Tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken" Undang-Undang 6/1959: Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerha Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah Undang-Undang 7/1959: Tentang Peghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemene Oorogsongevallen Regeling" 37 Undang-Undang 8/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 9/1959: Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang Undang-Undang 10/1959: Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan Undang-Undang 11/1959: Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang 12/1959: Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Dan Menteri-Muda Republik Indonesia (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1768). Undang-Undang 13/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 14/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 15/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peaturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 16/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 17/1959: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran Undang-Undang 18/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 19/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang 38 Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 20/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahan UndangUndang Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 21/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 22/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 23/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 24/1959: Tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38) Undang-Undang 25/1959: Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 26/1959: Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai Undang- Undang Undang-Undang 27/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 39 9), Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 28/1959: Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang Undang-Undang 29/1959: Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi

Tahun 1960

Undang-Undang 1/1960: Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 2/1960: Tentang Perjanjian Bagi Hasil Undang-Undang 3/1960: Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 4/1960: Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu Undang-Undang 5/1960: Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang 6/1960: Tentang Sensus Undang-Undang 7/1960: Tentang Stastistik Undang-Undang 8/1960: Tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja Undang-Undang 9/1960: Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Tahun 1961

Undang-Undang 1/1961: Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang 2/1961: Tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman 40 Undang-Undang 3/1961: Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor- Kantor Undang-Undang 4/1961: Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga Undang-Undang 5/1961: Tentang Perjanjian Pos Sedunia Dan Persetujuan- Persetujuannya Undang-Undang 6/1961: Tentang Perjanjian Internasional ,Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh Undang-Undang 7/1961: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1961 Undang-Undang 8/1961: Tentang Wajib Kerja Sarjana Undang-Undang 9/1961: Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Undang-Undang 10/1961: Tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 11/1961: Tentang Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan Undang-Undang 12/1961: Tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Undang-Undang 13/1961: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Undang-Undang 14/1961: Tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Undang-Undang 15/1961: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang 16/1961: Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Undang-Undang 17/1961: Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang 18/1961: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Undang-Undang 19/1961: Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut Undang-Undang 20/1961: Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya Undang-Undang 21/1961: Tentang Merek Perusahaan Dan Merek 41 Perniagaan Undang-Undang 22/1961: Tentang Perguruan Tinggi Tahun 1962

Undang-Undang 1/1962: Tentang Karantina Laut Undang-Undang 2/1962: Tentang Karantina Udara Undang-Undang 3/1962: Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960 Undang-Undang 4/1962: Tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960 Undang-Undang 5/1962: Tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang 6/1962: Tentang Wabah Undang-Undang 7/1962: Tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia Undang-Undang 8/1962: Tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria Undang-Undang 9/1962: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1962 Undang-Undang 10/1962: Tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962 Undang-Undang 11/1962: Tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum Undang-Undang 12/1962: Tentang Bank Pembangunan Swasta Undang-Undang 13/1962: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Undang-Undang 14/1962: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 Tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Warga- Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 15/1962: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak 42 Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Undang-Undang 16/1962: Tentang Pembuatan Perdjandjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Djepang Undang-Undang 17/1962: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perdjoangan Pembebasan Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 18/1962: Tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961 Undang-Undang 19/1962: Tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961 Tahun 1963

Undang-Undang 1/1963: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 2/1963: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 3/1963: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 4/1963: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 5/1963: Tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa Undang-Undang 6/1963: Tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang 7/1963: Tentang Farmasi Undang-Undang 8/1963: Tentang Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1962 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1962 - Lembaran Negara Tahun 1962 No. 27 Undang-Undang 9/1963: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963 Undang-Undang 10/1963: Tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Ngera I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1963 Undang-Undang 11/1963: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Undang-Undang 12/1963: Tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964 Undang-Undang 13/1963: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1962 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara Perusahaan Negara Pertamina Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corporation (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 24) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 14/1963: Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia Tahun 1964

Undang-Undang 1/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok, Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 2/1964: Tentang Bank Tabungan Negara Undang-Undang 3/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 4/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1963 44 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 11) Menjadi UndangUndang Undang-Undang 5/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 6/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 7/1964: Tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau Undang-Undang 8/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949, Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 9/1964: Tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia Undang-Undang 10/1964: Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta Undang-Undang 11/1964: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta Undang-Undang 12/1964: Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta Undang-Undang 13/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Menubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negera Tahun 1964 No. 7) Menjadi 45 Undang-Undang Undang-Undang 14/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 15/1964: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 16/1964: Tentang Bagi Hasil Perikanan Undang-Undang 17/1964: Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Undang-Undang 18/1964: Tentang Wajib Kerja Tenaga Para-Medis Undang-Undang 19/1964: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang 20/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu Undang-Undang 21/1964: Tentang Pengadilan Landreform Undang-Undang 22/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Undang-Undang 23/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pedapatan 1944 Undang-Undang 24/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 Undang-Undang 25/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921 Undang-Undang 26/1964: Tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal Undang-Undang 27/1964: Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan Undang-Undang 28/1964: Tentang Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan- Penyusutan Dan PengeluaranPengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan Undang-Undang 29/1964: Tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi 46 Pembangunan Tahunan 1964 Undang-Undang 30/1964: Tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964 Undang-Undang 31/1964: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom Undang-Undang 32/1964: Tentang Peraturan Lalu-Lintas DeVIsa Undang-Undang 33/1964: Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Undang-Undang 34/1964: Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu- Lintas Jalan

Undang-Undang 35/1964: Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91 Undang-Undang 36/1964: Tentang Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera

Tahun 1965

Undang-Undang 1/1965: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar Undang-Undang 2/1965: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat Ii Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta Undang-Undang 3/1965: Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Undang-Undang 4/1965: Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo Undang-Undang 5/1965: Tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan Undang-Undang 6/1965: Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Undang-Undang 7/1965: Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah Undang-Undang 8/1965: Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Daerah Tingkat Ii Tapin Dan Derah Tingkat Ii Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan Undang-Undang 9/1965: Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang-Undang 10/1965: Tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara Undang-Undang 11/1965: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 12/1965: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1962 Tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44 Menjadi UndangUndang Undang-Undang 13/1965: Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung Undang-Undang 14/1965: Tentang Perkoperasian Undang-Undang 15/1965: Tentang Veteran Republik Indonesia Undang-Undang 16/1965: Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42 Undang-Undang 17/1965: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 18/1965: Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang 19/1965: Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Undang-Undang 20/1965: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perobahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Undang-Undang 21/1965: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukun Pengadilan Tinggi Di Medan Undang-Undang 22/1965: Tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966 Tahun 1966

Undang-Undang 1/1966: Tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development

Undang-Undang 2/1966: Tentang Hygiene Undang-Undang 3/1966: Tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang 4/1966: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar Undang-Undang 5/1966: Tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasikan Hubungan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Undang-Undang 6/1966: Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela Undang-Undang 7/1966: Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan Undang-Undang 8/1966: Devolepment Bank Tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian

Undang-Undang 9/1966: Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development Undang-Undang 10/1966: Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum Undang-Undang 11/1966: Tentang Keketentuan-Ketentuan Pokok Pers Undang-Undang 12/1966: Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1965 Undang-Undang 13/1966: Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966 Undang-Undang 14/1966: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967

Undang-Undang 1/1967: Tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang 2/1967: Tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (L.N. Tahun 1966, No. 36 Undang-Undang 3/1967: Tentang Dewan Pertimbangan Agung Undang-Undang 4/1967: Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Undang-Undang 5/1967: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Undang-Undang 6/1967: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Undang-Undang 7/1967: Tentang Veteran Republik Indonesia Undang-Undang 8/1967: Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925 Undang-Undang 9/1967: Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu Undang-Undang 10/1967: Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Perubahan Dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966 Undang-Undang 11/1967: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang 12/1967: Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Undang-Undang 13/1967: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 50 Negara Undang-Undang 14/1967: Tentang Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1968

Undang-Undang 1/1968: Tentang Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1967 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33 Undang-Undang 2/1968: Tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 Undang-Undang 3/1968: Tentang Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association Undang-Undang 4/1968: Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Undang-Undang 5/1968: Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal Undang-Undang 6/1968: Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Undang 7/1968: Tentang Perubahan Pasal 3, Undang-Undang No. 6, Tahun 1962 Tentang Wabah

Undang-Undang 8/1968: Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967 Undang-Undang 9/1968: Tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet. (Stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.3 Drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6 Undang-Undang 10/1968: Tentang Penyerahan Pejak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajakbangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah Undang-Undang 11/1968: Tentang Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization Undang-Undang 12/1968: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Menado Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar Undang-Undang 13/1968: Tentang Bank Sentral Undang-Undang 14/1968: Tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena" Undang-Undang 15/1968: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969 Undang-Undang 16/1968: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banda Aceh Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Undang-Undang 17/1968: Tentang Bank Negara Indonesia 1946 Undang-Undang 18/1968: Tentang Bank Dagang Negara Undang-Undang 19/1968: Tentang Bank Bumi Daya Undang-Undang 20/1968: Tentang Bank Tabungan Negara Undang-Undang 21/1968: Tentang Bank Rakyat Indonesia Undang-Undang 22/1968: Tentang Bank Ekspor Impor Indonesia Undang-Undang 23/1968: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1968. (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Mendjadi Undang-Undang Undang-Undang 24/1968: Tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Undang-Undang 25/1968: Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 1969

Undang-Undang 1/1969: Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bandung Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Jakarta Undang-Undang 2/1969: Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970 Undang-Undang 3/1969: Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor Undang-Undang 4/1969: Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan Undang-Undang 5/1969: Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai UndangUndang Undang-Undang 6/1969: Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang 7/1969: Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 8/1969: Tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968 Undang-Undang 9/1969: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang Undang-Undang 10/1969: Tentang Konvensi International Telecomunication Union Di Montreux 1965 Undang-Undang 11/1969: Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Undang-Undang 12/1969: Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat Undang-Undang 13/1969: Tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia Undang-Undang 14/1969: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Undang-Undang 15/1969: Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Undang-Undang 16/1969: Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Tahun 1970

Undang-Undang 1/1970: Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang 2/1970: Tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia Undang-Undang 3/1970: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Undang-Undang 4/1970: Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang Undang-Undang 5/1970: Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 Undang-Undang 6/1970: Tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1969/1970 Undang-Undang 7/1970: Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform Undang-Undang 8/1970: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Undang-Undang 9/1970: Tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1944 Undan