19 bab ii tinjauan pustaka 2.1 audit kinerja sektor publik 2.1.1
TRANSCRIPT
19
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Audit Kinerja Sektor Publik
2.1.1 Pengertian Audit
Menurut Arens, et.al (2012) menyatakan definisi Auditing adalah sebagai
berikut :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person.”
Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa auditing adalah pengumpulan data
dan evaluasi bukti tentang informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing
harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Pengertian audit menurut Mulyadi (2002):
“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan serta menyapaian hasil-hasilnya kepada pemakai
yang berkepentingan”
Menurut kedua pernyataan mengenai audit tersebut, penulis dapat
menyimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses akumulasi dan evaluasi
bukti secara obyektif untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-
hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Agoes (2013) Auditing adalah :
“suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangangan yang telah disusun oleh
pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembuktian dan bukti-bukti
20
pendudkungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran keuangan tersebut.”
Sedangkan pengertian auditing menurut Whittington, et.al (2012) sebagai
berikut:
“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm
of independent public accountants. The audit consists of a searching
investigation of the accounting records and other evidence supporting
those financial statements. By obtaining an understanding of
thecompany’s internal control, and by inspecting documents, observing of
assets, making enquires within and outside the company, and performing
other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary
to determine whether the financial statements provide a fair and
reasonably complete picture of the company’s financial position and its
activities during the period being audited”.
2.1.2 Pengertian Audit Sektor Publik
Menurut Suhayati dan Rahayu (2010) pemahaman Audit Sektor Publik
adalah sebagai berikut :
"Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di Indonesia
lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan
terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi,
BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat
Jendral (Itjen) yang ada pada departemen - departemen pemerintah"
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik merupakan
audit yang mengarah pada pemeriksaan pemerintah yang meliputi audit atas hal -
hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
operasi organisasi.
Menurut Halim (2007) mengenai makna audit sektor publik adalah sebagai
berikut :
“Auditing sektor publik adalah suatu control atas organisasi pemerintah
yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, Audit dapat mencakup audit laporan
21
keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional, Auditornya adalah
auditor pemerintah”.
Pengertian audit sektor publik menurut Rai (2008) adalah sebagai berikut :
“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang
menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaanya
berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainya dengan
tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang dikemukakan dengan
kriteria yang ditetapkan”.
Dari pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit
sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah dalam menyediakan
pelayanan dan penyediaan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk
membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.
2.1.3 Jenis- jenis Audit Sektor Publik
Jenis-jenis audit sektor publik menurut Mahmudi (2011) yaitu:
1. Audit Keuangan
Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh
dan mengavaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai
peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian
asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Audit Kinerja
Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program,
fungsi, atau aktivitas/kegiatan.
22
3. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan
atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi.
4. Audit Forensik
Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik
merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Sebagai suatu
ilmu yang baru, belum terdapat definisi baku dari akuntansi forensik.
Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan akuntansi forensik, misalnya:
“forensic accounting is the action of identifiying, recording, settling,
axtracting, sorting, reporting, and verifying past financial data or other
accounting activities for settling current or prospective legal disputes or
using such past financial data for projecting future financial data to settle
legal dispules.”
(Crumbley (2003) Forensic and Investigative Accounting)
Menurut (Tuanakotta, 2010) pengertian Akuntansi Forensik :
“Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas,
termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di
dalam atau di luar pengadilan”
Menurut Bastian (2007) mengatakan bahwa jenis audit sektor publik dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu :
1. Audit keuangan (Financial Audit)
Menurut bastian (2007), Codification of Auditing Standards and
Procedurs (New York:AICPA, 1988) mengatakan bahwa definisi audit atas
laporan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:
23
“Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan,
hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan
opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini”.
2. Audit Kinerja (Performance Audit)
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap
berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen
atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit.
3. Audit Investigasi (Special Audit)
Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu,
yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area
pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefesiensi atau indikasi
penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit beberapa rekomendasi untuk
ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang
ditemukan.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang no.15 tahun 2004, terdapat tiga
jenis audit keuangan Negara, yaitu :
1. Audit Keuangan
Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi yang
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
24
2. Audit Kinerja
Audit yang dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai
macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi,
efesiensi, efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas
yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan
untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit.
Dari ketiga pernyataan atas jenis-jenis audit sektor publik, penulis dapat
menyimpulkan bahwa terdapat tigas jenis audit sektor publik yaitu :
1. Audit Keuangan
Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
2. Audit Kinerja
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap
berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen
atas kinerja suatu entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit.
Audit kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan
25
Negara dalam rangka mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip
ekonomi, efesiensi,dan efektivitas, tidak melanggar ketentuan hukum,
peraturan perundangan, dan kebijakan manajemen.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang
bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Termasuk
dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal
yang berkaitan dengan keuangan audit investigasi, maka dari itu, audit dengan
tujuan tertentu dapat disebut juga sebagai audit investigasi.
2.1.4 Pengertian Kinerja
Pengertian Kinerja menurut Moeharismo (2009):
“Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis
suatu organisasi”.
Pengertian kinerja menurut Bastian (2007),
”Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu”.
Dari kedua pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa
kinerja (performance) merupakan suatu gambaran atas tingkat pencapaian suatu
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi melalui
perencanaan strategis suatu organisasi dalam periode tertentu.
2.1.5 Pengertian Audit Kinerja Sektor Publik
Menurut Rai (2008) definisi audit kinerja sektor publik adalah :
“Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai
macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal
ekonomi, efesiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.
26
Pengertian audit kinerja sektor publik menurut Ulum (2009) :
“Pengujian sistematis, Terorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk
menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik
secara efesien dan efektifit dalam memenuhi harapan stakeholder dan
memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja”.
Penulis menyimpulkan dari kedua pengertian diatas bahwa audit kinerja
sektor publik adalah suatu audit yang dilakukan di instansi sektor publik dengan
tujuan menilai kinerja dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk
memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan publik secara efesien dan efektif
dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna
peningkatan kinerja.
2.1.5.1 Audit Kinerja
Menurut Bastian (2007) audit kinerja adalah:
“Pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam
bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja
entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit”.
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mengatakan bahwa audit
kinerja adalah:
“Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai
macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal
ekonomi, efesiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerja dan entitas yang di audit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.
Dari kedua penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa audit
kinerja adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis
terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas program atau
kegiatan pemerintah yang diaudit.
Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses
pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat,
sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Ketika audit
27
kinerja merangkul pertanyaan yang lebih luas dari keterampilan kinerja, profesi
akuntansi dan audit harus dilengkapi dengan keterampilan profesional lainnya.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh (Jones dan
Pendlebury, 2010).
2.1.5.2 Standar Pelaksanaan Audit Kinerja
Menurut Rai (2008), terdapat empat pernyataan yang berkaitan dengan
syarat-syarat dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan yang
harus dipenuhi:
1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.
2. Staf harus disupervisi dengan baik.
3. Bukti yangt cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi
dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
4. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan
dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan
harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang
berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan
tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat
menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi
pemeriksa.
28
2.1.5.3 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Menurut Mahsun, et.al (2007) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja
organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek atara lain :
1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan,
maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak
berwujud (intangible).
4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang efek langsung.
5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif.
2.1.5.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Menurut Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha (2007), terdapat
manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi
sektor publik :
1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan
untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
29
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki
kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi
pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja
yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antarbawahan dan pimpinan dalam upaya
memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan intansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
2.2 Good Government Governance
2.2.1 Pengertian Good Governance
Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang
dilandasi oleh etika professional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman
Good Governance dapat didefinisikan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata
kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor, wujud penerimaan
akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk
mengatur hubungan, fungsi dan hubungan berbagai pihak dalam kepentingan
berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik dan untuk
menciptakan keunggulan managemen kinerja baik pada perusahaan bisnis
30
manufaktur (good corporate governance) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga
pelayanan publik atau pemerintah. (Sapriyah,2011)
2.2.2 Pengertian Good Government Governance
Istilah good governance berasal dari induk bahasa Latin, yaitu gubernare
yang diserap oleh Bahasa Inggris meliputi govern, yang berarti steer
(mengendalikan), direct (mengarahkan), rule (memerintah). Penggunaan utama
istilah ini dalam Bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah
dengan kewenangan.
Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau
pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance
sebenarnya memiliki makna sebagai kepengelolaan atau kepengarahannya yang
baik bukan kepemerintahannya yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai
perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain
yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan. (2011)
Menurut OECD dan World Bank mensinonimkan good governance
sebagai :
“penyelangaraan managemen pembangunan yang solid dan
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien,
penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan
korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin
anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas kewiraswastaan”.
Menurut UNDP ( United Nations Development Program) (2010) yang
dikutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, definisi good
governance adalah :
31
“Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan Negara pada semua tingkat ”
Governance mempunyai tiga kaki (three legs): economic, political, and
administrative. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan
keputusan (decision-making process) yang memfalitasi aktivitas economi di
dalam negeri dan interaksi diantara penyelanggara ekonomi. Economic
governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty, and quality of life.
Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses
kebijakan. Dengan demikian institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu
state (Negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha),
dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya
masing-masing.
Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
(Bappenas RI) mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan definisi antara
governance dan government sebagai berikut :
1. Government
Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai
“pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai
tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak
rakyat.
32
2. Governance
Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/
kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.
Setelah peneliti mencoba mendefinisikan mengenai pengertian istilah
governance sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba untuk
mendefinisikan pengertian good governance mulai dari pengertian secara umum
hingga pada akhirnya yang mengarah pada ruang lingkup Pemerintah terutama
Pemerintah Daerah, sebgaimana hal yang menjadi fokus pada penelitian ini. Dua
lembaga yang bertaraf internasional yaitu United nation Development Program
(UNDP) mengidentifikasikan definisi dari good governance, menurut UNDP
good governance di definisikan sebagai berikut :
“Good governance is among other things, participatory, transparent and
accpuntable. It is also effective and equitable. And it promotes the rule of
law. Good governance ensures that political, social and economic
priorities are based on broad consensus in society and that the voices of
the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the
allocation of development resources”.
2.2.3 Karakteristik Good Government Governance
Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik BPKP (2003), mengemukakan bahwa karakteristik atau
prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good
governance) adalah:
1. Partisipasi (participation)
2. Transparansi (transparency)
3. Akuntabilitas (acountibility)
33
4. Kemandirian (independency)
5. Pertanggungjawaban (responsibility)
Penjelasan mengenai prinsip-prinsip good governance akan dijelaskan
berikut ini :
1. Partisipasi (participation)
Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak
suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan
kepentingan dan aspirasinya.
2. Transparansi (transparency)
Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai
proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas
oleh mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan
seacara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan
sebagai alat monitoring dan evaluasi.
3. Akuntabilitas (acountibility)
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan
warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik
sebagaimana halnya kepada stakeholder pertanggungjawaban tersebut
berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat
internal atau eksternal.
34
4. Kemandirian (independency)
Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus
bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa
pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala
bentuk tekanan pihak lain.
5. Pertanggungjawaban (responbility)
Organisasi harus mematuhi peraturab perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang, serta setiap individu bertanggung jawab atas segala
tindakanya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
2.3 Kerangka Pemikiran
Audit kinerja merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan
sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja suatu entitas atau
program pemerintah yang diaudit. Pengertian tersebut sejalan dengan pernyataan
Bastian (2007) yang menyatakan bahwa audit kinerja merupakan pemeriksaan
secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat
melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program
pemerintahan yang diaudit. Audit kinerja dalam pelaksanaanya harus didorong
juga dengan independensi auditor yang baik. Independensi berarti bahwa auditor
harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan umum.
35
Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact)
maupun independen dalam penampilan (in appearance).
Good Government Governance merupakan penyelenggaraan managemen
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi
dan pasar yang efesien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas kewiraswastaan. (OECD dan World Bank). Salah satunya upaya
mewujudkan good government governance adalah dengan menigkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dalam
peemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa
segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik
dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses
akuntansi kedalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan keuangan
pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para
wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi
atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah itu
sendiri untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif.
Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam
kontesknya yaitu suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang
diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-
pelaku penting dalam Negara. Dalam bidang pengelolaan keuangan
36
Negara/daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh
pemerintah untuk daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Tata pemerintah yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan,
dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat. Tata pemerintahan yang baik juga menisyaratkan adanya kompetisi.
Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas
peran-peran Negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.
2.3.1 Review Penelitian Terdahulu
Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian yaitu sebagai berikut
(Tabel 2.1) :
Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu
Nama
Judul Penelitian
Variabel
penelitian
Hasil Penelitian
Innosanto
Beawiharta
dan Sri
Rahayu
(2014)
Olp;
Pengaruh Peran
Inspektorat Pembantu
Kota Dan Implementasi
Good Government
Governance Terhadap
Pencegahan Kecurangan
Pada Kota Administrasi
Jakarta Timur Tahun
2014
XI : Pengaruh
Peran
Inspektorat
Pembantu Kota
X2 :
Implementasi
Good
Government
Governance
Y : Pencegahan
Kecurangan
Pada Kota
Administrasi
Jakarta Timur
Tahun 2014
Menunjukan bahwa
semakin tinggi peran
inspektorat
pembantu kota,
maka tindakan
pencegahan
kecurangan akan
semakin meningkat.
Dan implementasi
good government
governance
berpengaruh
signifikan terhadap
Pencegahan
Kecurangan.
37
Nama
Judul Penelitian
Variabel
penelitian
Hasil Penelitian
Pujiono dan
I Ketut Jati
Pengaruh Audit Sektor
Publik
TerhadapPengembangan
Akuntansi Pemerintahan
Di Indonesia
XI : Pengaruh
Audit Sektor
Publik
Y :
Pengembangan
Akuntansi
Pemerintahan
Di Indonesia
Menunjukan bahwa
untuk memperbaiki
auditsektor publik di
Indonesia, yang
harus diperhatikan
pertama kali adalah
perbaikan pada
sistemdan standar
akuntansi
pemerintahan oleh
badan yang
independen yang
mendapat mandat
darilembaga
eksekutif negara.
Langkah berikutnya
baru melakukan
perbaikan pada
sistem danstandar
audit. Demikian
akan diperoleh hasil
yang memuaskan
dan jaminan
keamanan aset
negara bisa
dilaksanakan dengan
baik.
Achmad
Badjuri
Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Kualitas Hasil
Pemeriksaan Audit
Sektor Publik
Bahwa integritas dan
kompetensi auditor
sektor publik
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kualitas
hasil pemeriksaan
yang dihasilkan. Hal
ini menunjukkan
bahwa semakin
tinggi integritas dan
kompetensi yang
dimiliki oleh auditor
sektor publik pada
Tabel 2.1
(Lanjutan)
38
Nama
Judul Penelitian
Variabel
penelitian
Hasil Penelitian
saat melaksanakan
penugasan
profesional auditnya
akan mendorong
meningkatnya
kualitas hasil
pemeriksaan yang
dihasilkan. Auditor
sektor publik
diharapkan selalu
menjaga integritas
dan meningkatkan
kompetensinya
dalam bertugas
sebagai wujud
pertanggungjawaban
kepada masyarakat
yang menjadi salah
satu pihak pengguna
hasil audit sektor
publik.
Ulfa Fimela
(2011)
pengaruh good
governance, gaya
kepemimpinan dan
komitmen organisasi
terhadap kinerja sektor
publik pada Kabupaten
Kampar
X1 : Pengaruh
Good
Governance
X2 : Gaya
kepemimpinan
X3 : Komitmen
Organisasi
Y : Kinerja
Sektor publik
Menunjukkan
hubungan yang
signifikan antara
good governance,
gaya kepemimpinan
dan komitmen
organisasi terhadap
kinerja sektor
publik.
Dian Kemala
(2011)
Pengaruh pemahaman
prinsip-prinsip good
governance,
pengendalian intern dan
komitmen organisasi
terhadap kinerja sektor
publik
X1 :
pemahaman
prinsip-prinsip
good
governance
X2 :
pengendalian
intern
X3 : komitmen
organisasi
Y : kinerja
Mengindikasikan
organisasi berhasil
dalam mencapai
kinerja sektor publik
dengan
menggunakan
pemahaman prinsip-
prinsip good
governance dan
pengendalian intern.
Tabel 2.1
(Lanjutan)
39
2.3.2 Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Penerapan Good
Government
Audit kinerja sektor publik adalah audit yang dilakukan secara objektif
dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang
diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas
publik (I Gusti Rai, 2008). Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang
No.15 Tahun 2004 tentang Audit Kinerja. Dengan audit kinerja, tingkat
akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang
bertanggung jawab akan meningkat, sehingga mendorong prngawasan dan
kemudian tindakan koreksi. Ketika audit kinerja merangkul pertanyaan yang lebih
luas dari keterampilan kinerja, profesi akuntansi dan audit harus dilengkapi
dengan keterampilan professional lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan
yang dipaparkan oleh (Jones dan Pendlebury, 2010).
Audit kinerja sektor publik dapat membantu dalam mengawasi dan
meninjau jalannya kinerja pemerintah sektor publik untuk lebih optimal dalam
menjalankan tugas atau program pemerintah secara bertanggungjawab dalam
mencapai tujuan. Dengan adanya audit kinerja sektor publik maka setiap entitas
pemerintah akan bekerja secara optimal dan meningkatkan kinerjanya, sehingga
akan meningkatkan efektivitas good government governance. Jadi seharusnya
Nama
Judul Penelitian
Variabel
penelitian
Hasil Penelitian
sektor publik
Tabel 2.1
(Lanjutan)
40
tinggi audit kinerja sektor publik, maka akan semakin tinggi pula penerapan good
government governance.
Berdasarkan latar belakang dan analisis pustaka di atas, maka hipotesis
penelitian ini adalah:
Ho : Audit Kinerja Sektor Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Good
Government Governance.
Ha : Audit Kinerja Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Good
Government Governance
(Solid dan Bertanggungjawab,
Efesiensi dan Efektif)
41
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
(Solid dan Bertanggungjawab,
Efesiensi dan Efektif)
Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah
UU No.32 Tahun 2004
(Pemerintah Daerah)
Otonomi Daeah
Kinerja Pemerintah Daerah
Transparansi dan Akuntabilitas
Publik
Audit Kinerja Inspektorat
Good Goverment Governance
Partisipasi.
Transpransi.
Akuntabilitas.
Kemandirian.
Pertanggungjawaban.
Pekerjaan harus
direncanakan secara
memadai.
Staf harus disupervisi
dengan baik.
Bukti cukup,
kompeten dan
relevan.
Pemeriksa
mempersiapkan
dokumen kertas
42
Dari gambar model penelitian diatas Good Government Governance merupakan
turunan dari konsep tata kelola umum, yang penjelasan menurut OECD dan World
Bank itu sendiri yaitu penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien,
penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik
secara politk dan administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
legal dan politikal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya
dari definisi Audit Kinerja Sektor Publik menurut I Gusti Rai menjelaskan bahwa
audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti
untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efesien, dan
efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang di audit dan
meningkatkan akuntabilitas publik. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat adanya
pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Penerapan Good Government
Governance. Audit kinerja tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang
diaudit dan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, akuntabilitas termasuk dalam
Penerapan Good Government Governance.