1. sk bersama dan komitmen dekom dan direksi

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)

Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026

E-mail : [email protected] – http//www.ptpn13.com

Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436

E-mail : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI


NOMOR : 13.00/KPTS/09/IV/2014

NOMOR : Dekom/SK-02/IV/2014

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN UNTUK IMPLEMENTASI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI


Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai kinerja dan daya saing unggul,

Perusahaan wajib mentaati aturan dan hukum, membangun

sistem dan prosedur, meningkatkan kompetensi dan

integritas Insan PTPN XIII serta menjalin hubungan harmonis

dengan stakeholders sesuai prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG).

2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibangun

“Budaya Perusahaan yang Bersih dan Beretika” melalui

transformasi sistem tata kelola yang mengarahkan Insan

PTPN XIII untuk mentaati aturan internal Perusahaan dan

aturan hukum sehingga dapat membentuk sikap dan cara

kerja yang profesional dan berintegritas.

3. Bahwa untuk melaksanakan point dua dimaksud, diperlukan

sejumlah dokumen tata kelola yang disusun berdasarkan aturan

yang berlaku untuk diimplementasikan di lingkungan PTPN XIII

(Persero) yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Surat

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

2. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara (BUMN).





3. Undang – Undang No. 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran

BUMN.

6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

7. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yang

terakhir diperbarui dengan PER-09/MBU/2012 Tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada

BUMN.

Memperhatikan : 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) yang

disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia No. AHU-55430.AH.01.02

Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.

2. SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-98/MBU/2012

tanggal 1 Maret 2012 yang dikuatkan dengan SK-

54/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penegasan

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - anggota Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIII.

3. SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-393/MBU/2013

tanggal 21 November 2013 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota - anggota Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIII.

4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal

30 September 2013 tentang Roadmap BUMN Bersih.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang

Pengesahan Dokumen Untuk Implementasi Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (GCG) di PTPN XIII (Persero)





Kedua : Dokumen untuk implementasi tata kelola Perusahaan yang

baik (GCG) terdiri atas 7 (tujuh) dokumen, yaitu :

1) Pedoman Tata Kelola (code of corporate governance) –

revisi II 2014

2) Buku Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (Board

Manual) - revisi I 2014

3) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK) –

revisi II 2014

4) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan – 2014

5) Pedoman Pengendalian Gratifikasi – 2014

6) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LHKPN – 2014

7) Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran

(Whistleblowing System) - 2014

Tujuh dokumen tata kelola tersebut, terlampir dalam Surat

Keputusan Bersama ini.

Ketiga : Dokumen tata kelola sebagaimana putusan Kedua,

merupakan kelengkapan dan bagian dari sistem tata kelola

PTPN XIII (Persero).

Keempat :

Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh Insan PTPN XIII

wajib menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan

yang baik (GCG) secara konsekuen dengan berpedoman

pada dokumen tata kelola yang disahkan sebagaimana

tersebut pada putusan kedua.

Kelima :

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi

PERNYATAAN KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI


Sehubungan dengan telah disahkannya Dokumen Tata Kelola Perusahan, Dewan

Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), dengan ini menyatakan

komitmennya sebagai berikut :

1. Masing – masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, wajib mentaati

hukum dan aturan yang berlaku serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan

yang berpotensi merugikan Perusahaan.

2. Untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) menuju “Budaya

Bersih dan Beretika”, masing – masing pihak telah memahami, dan akan

menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Panduan Direksi dan Dewan

Komisaris, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK), Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Penyusunan

dan Penyampaian LHKPN dan Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran

(Whistleblowing System).

Demikian komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


8 Komitmen Insan PTPN XIII Dalam Menegakkan Budaya Bersih dan Beretika

1. Bekerja secara profesional, tuntas dan berintegritas sesuai kewenangan dan

tanggung jawab jabatan yang diemban serta mengutamakan kepentingan

Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan.

2. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

mengindahkan norma dan etika dimanapun Insan PTPN XIII berinteraksi,

ditempatkan, dan bekerja.

3. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, hubungan kerja yang harmonis serta

membina hubungan baik dengan para stakeholders demi kepentingan Perusahaan

yang didasarkan atas etika bisnis dan etika kerja.

4. Menjaga kehormatan diri dan Perusahaan dengan menghindari perilaku atau

perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, gratifikasi, korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN).

5. Menjadi Pemimpin yang jujur, amanah, bijaksana dan beretika sehingga dapat

menjadi panutan bagi anggotanya, keluarga dan masyarakat sekitar.

6. Melayani Masyarakat dan Mitra Usaha maupun Pihak Lain di sekitar Kebun/Unit

dengan mengutamakan asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi, dan berkeadilan serta pelayanan prima tanpa mengharapkan atau

meminta imbalan dalam bentuk apapun.

7. Tidak menjanjikan atau memberikan atau menerima sesuatu dari dan kepada

Masyarakat, Mitra Usaha, maupun Pihak Lain yang memiliki hubungan transaksi

dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang

berpotensi merugikan Perusahaan.

8. Bersedia mentaati Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar

pelaksanaan budaya bersih dan beretika dan apabila terbukti secara hukum

melakukan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Perusahaan,

maka siap dikenakan Sanksi sesuai aturan yang berlaku.

8 Komitmen Insan PTPN XIII Dalam

Menegakkan Budaya Bersih & Beretika

1. sk bersama dan komitmen dekom dan direksi

Documents