1 perda rtrwp sultra

Download 1 Perda Rtrwp Sultra

Post on 10-Oct-2015

539 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • -1-

    -1-

    PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    NOMOR 2 TAHUN 2014

    TENTANG

    RENCANA TATA RUANG WILAYAH

    PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 - 2034

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

    Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi

    Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah

    secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,

    seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

    pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

    1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

    b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

    pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat

    maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan

    lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan

    pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;

    c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26

    Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan

    Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang

    Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah

    ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

    Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 perlu disesuaikan;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

    membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

    2034;

  • -2-

    -2-

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

    Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

    Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah

    dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

    Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 2687);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

    telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

    Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4725);

    6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

    Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4739);

    7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5234);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

  • -3-

    -3-

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

    Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

    Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

    Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5160);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang

    Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

    Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5393);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    dan

    GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

    RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    TAHUN 2014 - 2034.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • -4-

    -4-

    1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

    2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

    3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

    4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota se - Sulawesi Tenggara.

    5. Pemerintah kabupaten/kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    se Sulawesi Tenggara.

    6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

    udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

    tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan

    memelihara kelangsungan hidupnya.

    7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

    8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

    jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

    ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

    fungsional.

    9. Pola ruang adalah adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu

    wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

    peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

    10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

    pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

    11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan

    struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan

    penetapan rencana tata ruang.

    12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang

    dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan

    dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

    13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan

    tertib tata ruang.

    14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

    15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat

    RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah

    provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan,

    kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur

    ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan

    kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

    dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

    16. Dokumen RTRWP adalah dokumen yang terdiri atas Buku Rencana dan

    Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 (satu banding dua ratus

    lima puluh ribu).

    17. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil

    perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan

    geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

    ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai

    strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat

    operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.

  • -5-

    -5-

    18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya

    disingkat RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang

    yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh

    sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya

    dan/atau lingkungan.

    19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

    segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

    berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

    20. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah

    yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat

    dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari

    tata ruang nasional.

    21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau

    budidaya.

    22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

    melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

    alam dan sumberdaya buatan.

    23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

    untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

    sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

    24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan b