03. keputusan presiden ri 2001

DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2001 No. PUU TENTANG TANGGAL LN TLN KETERANGAN

1. KP.1 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)

5-1-2001 - - -

2. KP.2 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL 5-1-2001 - - -

3. KP.3 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI 9-1-2001 - - -

4. KP.4 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA 11-1-2001 - - -

5. KP.5 PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 12-1-2001 - - -

6. KP.6 PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999

12-1-2001 - - -

7. KP.7 PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG

OLAHRAGA BUNG KARNO. 17-1-2001 - - -

8. KP.8 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 17-1-2001 - - -

9. KP.9 TUNJANGAN DOSEN 17-1-2001 - - -

10. KP.10 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN 17-1-2001 - - -

11. KP.11 PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA 17-1-2001 - - -

12. KP.12 KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK 17-1-2001 - - -

13. KP.13 Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional 18-1-2001 - - -

14. KP.14 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG 18-1-2001 - - -

15. KP.15 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN 23-1-2001 - - -

16 KP.16 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000

23-1-2001 - - -

17. KP.17 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 23-1-2001 - - -

18. KP.18 PERUBAHAN ATAS KEPUT USAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION.

29-1-2001 - - -

19. KP.19

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO

MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA 5-2-2001 - - -

20. KP.20 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 5-2-2001 - - -

21. KP.21 PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS 14-2-2001 - - -

22. KP.22 BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT 14-2-2001 - - -

23. KP.23 TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO. 19-2-2001 - - -

24. KP.24 TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 21-2-2001 - - -

25 KP.25 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN,

PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI

KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK 21-2-2001 - - -

26. KP.26 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 21-2-2001 - - -

27. KP.27 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM 21-2-2001 - - -

28. KP.28 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

22-2-2001 17 - -


PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN

DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL 8-3-2001 18 - -

30. KP30 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN

STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL 9-3-2001 - - -

31. KP.31 PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

12-3-2001 - - -

32. KP.32 PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 19-3-2001 - - -

33. KP.33 PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)

8-3-2001 22 - -

34. KP.34

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN

BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI

PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 20-3-2001 - - -

35. KP.35 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000

22-3-2001 - - -

36. KP.36 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR 22-3-2001 - - -

37. KP.37 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000

22-3-2001 - - -

38. KP.38 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN 22-3-2001 - - -

39. KP.39 PENGGUNAAN DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) KEPADA PEMERINTAH DAERAH 22-3-2001 - - -

40. KP.40 PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH 27-3-2001 - - -

41. KP.41 DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN 27-3-2001 - - -

42. KP.42

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16

TAHUN 2001

27-3-2001 - - -

43. KP.43

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN

2001 27-3-2001 - - -


PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN

DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL 29-3-2001 - - -

45. KP.45 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI 29-3-2001 - - -

46. KP.46 PERMOHONAN EKTRADISI PEMERINTAH PHILIPPINA ATAS NAMA DENNIS AUSTIN

STANDEFFER 5-4-2001 - - -

47. KP.47 PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI 6-4-2001 - - -

48. KP.48 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 6-4-2001

49. KP.49 PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN 10-4-2001 - - -

50. KP.50 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG 11-4-2001 - - -

51. KP.51 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA 17-4-2001 37 - -

52. KP.52 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA 20-4-2001 - - -

53. KP.53 PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 23-4-2001 38 - -

54. KP.54 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 25-4-2001 - - -

55. KP.55 DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA 25-4-2001 - - -

56. KP.56 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK 11-5-2001 44 - -

57. KP.57 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA 16-5-2001 - - Mengubah KP.

175 Th.2000

58. KP.58 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001

16-5-2001 - - Mengubah KP. 177 Th.2000

59. KP.59 TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN 16-5-2001 - - -

60. KP.60 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001

16-5-2001 - - Mengubah KP. 178 Th.2000

61. KP.61 TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN 16-5-2001 - - -

62. KP.62 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001

17-5-2001 - - Mengubah KP. 166 Th.2000

Terakhir KP.42 Th.2001

63. KP.63 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN 18-5-2001 - - Mengubah KP.

9 Th.2001

64. KP.64 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001

18-5-2001 - - -

65. KP.65 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

18-5-2001 - - -

66. KP.66 PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001

18-5-2001 - - -

67. KP.67 PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001

18-5-2001 - - -

68. KP.68 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU 18-5-2001 - -

Mengubah KP.168 Th.2000

69. KP.69 KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II 18-5-2001 - - -

70. KP.70 PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 5-6-2001 - - -

71. KP.71 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR 8-6-2001 - - -

72. KP.72 KOMITE OLAHRAGA NA SIONAL INDONESIA 14-6-2001 - - -

73. KP.73 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI 15-6-2001 - - -

74 KP.74 TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 18-6-2001 - - -

75 KP.75 PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN e-ASEAN) 21-7-2001 80 - -

76 KP.76 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL 21-7-2001 81 - Perubahan KP

No. 9 Th. 1996

77 KP.77 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 21-6-2001 - -

Perubahan KP No. 54 Th.

2001

78 KP.78 KOMITE AKREDITASI NASIONAL 21-6-2001 - - -

79 KP.79 KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN 21-6-2001 - - -

80 KP.80 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN – BINTARO VIADUCT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN SERTA BESARNYA TARIF TOL

21-6-2001 - - -

81 KP.81 KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 21-6-2001 - - -

82 KP.82 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001

25-6-2001 - - Perubahan KP.

No. 177 Th. 2000, terakhir KP. No. 58 Th.

2001

83 KP.83 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 30-6-2001 94 - -

84 KP.84 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN 2-7-2001 - - -

85 KP.85 PENDIRIAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 5-7-2001 - - -

86 KP.86 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN)

10-7-2001 99 - -

87 KP.87 PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 11-7-2001 - - -

88 KP.88 Memberikan abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE. 16-7-2001 101 - -

89 KP.89 TUNJANGAN HAKIM 20-7-2001 - - -

90 KP.90 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR

21-7-2001 105 - -

91 KP.91 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

26-7-2001 - - Mencabut KP No.121 Th. 200

92 KP.92 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

- - - Mencabut KP

No. 15 Th. 2001

93 KP.93 PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1-8-2001 - - -

94 KP.94 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API 1-8-2001 - - -

95 KP.95 PENDIRIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1-8-2001 - - -

96 KP.96 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1-8-2001 111 - Perubahan KP.53 Th.2001

97 KP.97 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2-8-2001 - - Pencabutan KP. No. 77

Th.2001 terakhir KP. 54

Th.2001 98 KP.98 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 20-8-2001 - - -

99 KP.99 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002 30-8-2001 - - -

100 KP.100 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR 13-9-2001 - - -

101 KP.101 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA. 13-9-2001 - - -

102 KP.102 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN 13-9-2001 - - -

103 KP.103 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 13-9-2001 - - -

104 KP.104 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I

14-9-2001 - - -

105 KP.105 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 17-9-2001 - - -

106 KP.106 PENGESAHAN CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY (KONVENSI TENTANG KESELAMATAN NUKLIR) 4-10-2001 124 - -

107 KP.107 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA KOORDINATOR 10-10-2001 - - -

108 KP.108 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA 10-10-2001 - - -

109 KP.109 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN 10-10-2001 - - -

110 KP.110 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 10-10-2001 - - -

111 KP.111 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.

12-10-2001 - - Perubahan KP No.3 Th. 2001


113 KP.113 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA 17-10-2001 - - -

114 KP.114 TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN 17-10-2001 - - -

115 KP.115 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN SERTA DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIBENTUK/DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA

17-10-2001 - - -

116 KP.116 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 17-10-2001 - - -


118 KP.118 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA

21-11-2001 - - -

119 KP.119 KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA 26-11-2001 - - -

120 KP.120 HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANIT IA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT 27-11-2001 - - -

121 KP.122 TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 30-11-2001 - - -

122 KP.123 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 30-11-2001 - - -

123 KP.126 HARI NUSANTARA 11-11-2001 - - -

124 KP.127 BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

14-12-2001 152 - -

125 KP.128 TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO 20-12-2001 - - -

126 KP.129 TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

127 KP.130 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI 20-12-2001 - - -

128 KP.131 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2002 31-12-2001 159 - -

129 KP.132 DEWAN KETAHANAN PANGAN 31-12-2001 - - -

130 KP.133 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 31-12-2001 160 - -

03. keputusan presiden ri 2001

Documents