babelprov.go.id · web viewsejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan mpr ri nomor...

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGTerselengaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

(good governance and clean government) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas dan azas keadilan. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui TAP MPR Nomor IX Tahun 1998.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :1. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transfaran, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;


2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH1. Kondisi Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 dibentuklah daerah pemekaran yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, maka dengan demikian wilayah administrasi


Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta

Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015Nama

Kota/KabupatenNama Ibu

Kota

Jumlah Kecamat

an

Jumlah

Desa

Jumlah Kelura

han

Luas Wilayah (Km2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Kabupaten Bangka Sungai Liat 8 62 15 2.950,69Kabupaten Bangka Barat

Muntok 6 60 4 2.820,61Kabupaten Bangka Tengah

Koba 6 56 7 2.126,36Kabupaten Bangka Selatan

Toboali 8 50 3 3.607,08

Kabupaten Belitung Tanjungpandan

5 42 7 2.293,69Kabupaten Belitung Timur

Manggar 7 39 0 2.507,00

Pangkalpinang Pangkalpinang

7 0 42 118,80Luas Daratan 16.424,23Luas Laut 65.301,00

Provinsi Kep. Babel 47 309 78 81.725,23

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2015

Gambar 1.1.

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014- 2034

Secara Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah Barat dengan Selat Bangka, Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km2. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km2

atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kondisi DemografiBerdasarkan Buku Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2016

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi pada tahun 2015 sebesar 1.372.813 orang, dengan laju pertumbuhan tahun 2014-2015 sebesar 2,19 persen.


Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.223 orang dan penduduk perempuan sebanyak 659.590 orang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 108. Perkembangan pertambahan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2011 – 2015 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.2Perkembangan Jumlah Penduduk

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2011 2012 2013 2014 20151,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,400,000

1,258,2341,286,551

1,315,1231,343,881

1,372,813

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan distribusi dan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 82 orang per km2. Bila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, maka Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.616 orang per km2 dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 47 orang per km2. Untuk lebih jelasnya distribusi dan kepadatan penduduk disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.3Distribusi dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/kota (km2)



Pangkalpinang; 1652

Bangka; 3.2

Bangka Barat;

70

Bangka Tengah;

85

Bangka Selatan;

54Belitung; 76 Belitung Timur; 48


Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung usia 15 tahun ke atas yang termasuk penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2015 sebanyak 988.120 orang (hasil survey angkatan kerja nasioanal (Sakernas), 2015. Sebanyak 6,71 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 33,29 persen adalah penduduk bukan angkat kerja (sekolah, mengurus rumah tangga).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 66,71 persen artinya sebesar 66 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kepulauan Bangka Belitung yang sama sebesar 6,29 persen artinya dari 1.000 penduduk yang termasuk angkatan kerja secara rata-rata 63 orang yang diantaranya merupakan pencari kerja.

Menurut lapangan pekerjaan tampak bahwa 228.578 penduduk usuia kerja (PUK) bekerja disektor pertanian; 122.789 orang di sektor perdagangan, hotel dan restoran 97.987 orang disektor jasa kemasyarakatan dan 76.399 orang di sektor pertambangan. Untuk


lebih jelasnya persentase lapangan usaha disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.4Penduduk yang bekerja berdasarkan Lapangan Usaha


Pertanian37%

Pertambangan12%Industri Pengolahan

6%

Bangunan4%

Perdagangan Besar20%

Angkutan3%

Keuangan2%

Jasa ke-masyarakatan

16%


3. Kondisi Makro Ekonomia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRD)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan


menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Buku Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai PDRB harga berlaku tahun 2014 sebesar 56.389,9 milyar dan nilai PDRB harga berlaku tahun 2015 sebesar 60.992 milyar sedangkan PDRB perkapita harga berlaku tahun 2014 sebesar 41.960 juta dan PDRB perkapita harga berlaku tahun 2015 sebesar 44.429 juta. Untuk mengetahui perkembangan PDRD harga berlaku dan PDRB perkapita harga berlaku dari Tahun 2012 sampai tahun 2015 disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.5Grafik Perkembangan PDRB harga Berlaku dan PDRB Perkapita

Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 2013 2014 20150.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

PDRB Harga Berlaku (milyar)


a. Laju Pertumbuhan EkonomiPada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan

Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,08 persen, mengalamiperlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan


ekonomi tahun 2014 yang sebesar 4,67 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu adanya bencana kabut asap, kemarau panjang, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik serta terjadinya perlambatan ekonomi global dan turunnya harga minyak mentah dunia yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung, namun pertumbuhan PDRB tahun 2016 akan didorong oleh stimulus fiskal terutama pembangunan proyek infrastruktur (investasi) dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berdasarkan tahun 2014 sebesar 4,67 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,08 persen. Untuk melakukan analisa perbandingan laju pertumbuhan ekonomi, disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.6Laju Pertumbuhan Ekonomi


2011 2012 2013 2014 2015

6.9

5.55.2

4.674.08


Setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 6,9 persen pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mengalami perlambatan menjadi 5,5 pada tahun 2012, melambat lagi pada tahun 2013 menjadi 5,22 persen, tahun 2014 menjadi


4,68 persen dan tahun 2015 menjadi 4,08 persen. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan dari produksi sektor pertambangan yang terus mengalami penurunan. Penurunan produksi ini tentunya berimbas pada sektor lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. InflasiDalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari Tahun 2011 – 2015

inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 1.7Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 20150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.794.3

3.5

4.5

3.35

5

6.57

8.71

6.81

4.66NasionalBabel


Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi tingkat nasional, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Penyebabnya inflasi tinggi adalah distribusi pasokan bahan kebu-tuhan pokok belum begitu lancar dan kerap terkendala cuaca bu-


ruk dan ementara produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada waktu-waktu ter-tentu justru meminta pasokan lebih besar.

4. Sarana dan Prasarana WilayahPengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 1.2Infrastruktur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Prasarana dan sarana berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktrur dalam wilayah, sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Kepulauan bangka Belitung belum cukup memadai, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur lainnya. Sehingga sarana dan prasarana ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas.


Pemenuhan ketersediaan air bersih merupakan infrastruktur dasar. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan permukiman, perkantoran, maupun industri pariwisata sangat tergantung ketersediaan pasokan air bersih. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 17 kolong atau danau air tawar sebagai sumber air bersih yang tersebar di Pulau Bangka dan Belitung, dengan luas total 160,5 hektar, dan memiliki volume tampung 4.457.009 m³. Kolong atau danau ini memiliki total kapasitas layanan sebesar 441,84 liter perdetik.

Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.8Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang

dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015



Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada table berikut

Tabel 1.3Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka

Belitung pada tahun 2015 masih didominasi oleh pelayaran rakyat yaitu sebanyak 2.503 unit dengan berat total 2.909.102 Grosston.

Oleh karena itu, ke depan pembangunan daerah harus mampu menjawab tuntutan akan kebutuhan terhadap pelabuhan laut dan udara sebagai jalur masuk dan keluar yang vital bagi masyarakat. Akses pelabuhan dan bandar udara yang memadai akan memacu perkembangan di sektor lain.

Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memerlukan ketersediaan energi listrik guna mendukung perekonomian daerah. Jumlah pembangkit listrik yang ada pada


tahun 2014 sebanyak 60 unit, dengan jumlah produksi listrik yang dihasilkan sebesar 854.418 MWH. Sedangkan jumlah pelanggan PLN dalam tahun 2014 sebanyak 339.046 pelanggan, hal ini meningkat dari tahun 2013 sebanyak 277.174 pelanggan, distribusi terbanyak pada pelanggan rumah tangga sebesar 314.399 pelanggan, usaha dan lainnya sebesar 16.505 pelanggan, dinas/instansi sebanyak 2.670 pelanggan, serta industri sebanyak 215 pelanggan.

Hingga bulan September tahun 2015, rasio elektrifikasi provinsi sudah mencapai 102,61%, tetapi rasio elektrifikasi desa baru mencapai 99,74%. Sementara itu daya mampu pembangkit sebesar 188.8 MW dengan beban puncak 157 MW, walaupun daya mampu berada diatas beban puncak tetapi untuk kondisi ideal, beban mampu harus 30% diatas beban puncak sehingga bila terjadi kerusakan pada salah satu unit pembangkit maka tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Kondisi ini tentunya menjadi faktor penghambat tumbuhnya investasi terutama untuk pengembangan produk hilirisasi dan pengembangan pariwisata.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Pada tahun 2015. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentang 600,40 km jalan yang berstatus jalan negara, sepanjang 896,33 km berstatus jalan provinsi, dengan jenis permukaan beraspal. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2014 panjang jalan nasional dalam kondisi baik 539,17 km, sedang 52,7 km, rusak 7,20 km dan rusak berat 1,30 km. Sementara itu untuk jalan provinsi, kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 387,33 km, dalam kondisi sedang 441,89, rusak 58,60 km dan rusak berat 11,51 km.


PKL PINANG

Sungailiat

Belinyu

Mentok

Koba

Toboali

Tj. Pandan

Manggar

Tj. Gudang

Tj. Kelan

Puding Besar

Pudinggebag

Ibul

Air Bara Payung

Namang

Lampur

Sungaiselon

Sadei

Tj. Ru

Membalong

Gantung

Tj. Kelayang

Sp . Pedang

Badau

Lumut

Katis

Sp. Rengglang

P. BANGKA

P. BELITUNG

JALAN NASIONAL, JALAN KOLEKTOR PRIMER, JALAN KELAS III A

JALAN PROVINSI, JALAN KOLEKTOR PRIMER, JALAN KELAS III B

IBUKOTA KABUPATEN

IBUKOTA PROVINSI

Tabel 1.4Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km)


Gambar 1.9Jariangan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Kondisi Sumber Daya Alam dan LingkunganProvinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya

alam (SDA) yang melimpah dan beraneka ragam, seperti hasil tambang (timah, kuarsa, minyak bumi), hasil pertanian dan perkebunan (sawit,lada, karet), hasil kelautan dan perikanan (ikan) yang memliki nilai jual ekspor. SDA yang dimilki tersebut harus dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan keasrian lingkungan hidup serta pemanfaatan tata ruang.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas terhadap PDRB mencapai 12,74 persen. Proporsi terbesar di sumbang oleh pertambangan bijih logam yang mencapai 9,40 persen begitupula dengan industri logam dasar yang memberikan kontribusi sebesar 13,49 persen, tidak mengherankan mengingat timah merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak berlakunya otonomi daerah terjadi eksploitasi bijih timah secara besar-besaran baik legal maupun ilegal. Berdasarkan data yang bersumber dari PAM PT.Timah jumlah penambangan tanpa izin yang berada di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Timah saja sekitar 1.315 unit. Data produksi timah (tin ingot) disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.10Produksi timah (ton)


2011 2012 2013 2014 20150.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

Ton


Gambar 1.11Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sektor perikanan memberikan peranan signifikan terhadap nilai PDRB. Pada tahun 2014 sektor ini berkontribusi sebesar 6,50


persen tetapi dari sisi pertumbuhan melambat dalam lima tahun terakhir. Produksi ikan tangkap sebesar 203.284,40 ton meningkat dibandingkan tahun 2013 tetapi tidak menunjukkan angka yang signifikan begitupula produksi ikan budidaya dengan besaran 4.198,62 ton yang justru mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap maupun budidaya juga menurun 2,89 persen menjadi 19.568 rumah tangga dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, sampai dengan bulan September 2015 kelompok nelayan budidaya hanya berjumlah 127 kelompok nelayan, dari jumlah total tersebut 87% merupakan budidaya air tawar. Untuk lebih jelasnya produksi ikan tangkap dan budidaya disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 1.12Jumlah produksi ikan tangkap dan ikan budidaya

Menurut Kabupaten/kota (ton), 2015

Bangka

Belitung

Bangka

Barat

Bangka

Tenga

h

Bangka

Selat

an

Belitung T

imur

Pangka

lpinang

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

ton


Fokus pertanian antara lain adalah tingkat ketergantungan Masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok yaitu


tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi. BPS mencatat, produktivitas padi pada tahun 2014 sebesar 2,36 ton/ha terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir sementara kebutuhan semakin meningkat, bahkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi mengemukakan produksi padi tahun 2014 hanya mampu memenuhi 13,16 persen kebutuhan didaerah. Begitu pula dengan tanaman palawija walaupun beberapa komoditas mengalami peningkatan produksi tetapi pertumbuhannya tidak terlalu besar. Beberapa komoditas palawija dengan peningkatan produksi adalah ketela pohon yaitu 18,57 ton/ha atau naik sebesar4,42 persen dan kacang tanah 1,08 ton/ha atau naik 2,77 persen, sedangkan komoditas jagung dan ubi jalar relatif stabil dengan produksi masing-masing mencapai 3,36 ton/ha dan 7,79 ton/ha. Peranan sektor tanaman pangan terhadap PDRB masih relatif kecil yaitu 0,51 persen.

Selain itu, beberapa jenis komoditas tanaman holtikultura masih didatangkan dari luar terutama untuk jenis sayur-sayuran. Hal ini disebabkan karena produksi dari komoditas tersebut masih sangat rendah seperti cabe, cabe rawit, tomat, buncis, daun bawang, bayam, bahkan produksi bawang merah hanya 3 ton/ha/th. begitupula untuk buah-buahan lokal, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yang signifikan terutama duku, nenas, dan pisang walapun ada yang meningkat seperti durian, mangga dan manggis tetapi produksinya tidak bisa dikatakan tinggi. Selain produksi yang rendah, tidak ada jaminan harga pasar yang pas bila komoditas jenis ini ditanam oleh masyarakat lokal khususnya manggis yang merupakan salah satu komoditas unggulan. Sejauh ini kontribusi tanaman holtikultura terhadap PDRB hanya mencapai 1,98 persen.

Pada tahun 2014 salah satu sektor pertanian yang signifikan berkontribusi terhadap nilai PDRB adalah tanaman perkebunan yang


mencapai 8,82 persen. Tiga komoditas unggulan merupakan perke-bunan rakyat yaitu lada, kelapa sawit, dan karet. Produksi karet meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,35 ton/ha atau naik 9,3 persen sedangkan produksi lada turun 6,7 persen menjadi 1,53 ton/ha dan kelapa sawit turun 4,1 persen menjadi 3,03 ton/ha. Dis-amping produktivitas yang cenderung menurun, jenis komoditas ini merupakan komoditas ekspor sehingga harga sangat dipengaruhi oleh pasar dunia dan tidak bisa diprediksi. Perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor menyebabkan harga yang cen-derung turun pada tahun 2015 bahkan karet dan kelapa sawit tidak menunjukkan kenaikan harga yang menggembirakan, begitupula dengan lada yang di awal tahun sempat mencapai 180.000– 190.000 ribu rupiah di tingkat petani tetapi kecenderungannya menurun di akhir tahun menjadi ±150.000 ribu rupiah. Selain harga yang tidak stabil, mata rantai yang terlalu panjang menyebabkan ketimpangan harga yang diterima oleh petani, pengumpul dan pengusaha besar.

Luas lahan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 mencapai 67,95 persen dari luas daratan atau setara dengan 1.116.111 ha. Lahan perkebunan mendominasi lahan pertanian sebesar 29,76 persen.

Luas lahan sawah dan lahan ladang yang berpotensi ditanami padi hanya berkisar 11.521 ha dan 48.960 ha. Sementara itu, luas lahan sawah yang telah memiliki irigasi hanya 5.731 ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel berikut

Tabel 1.5Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan Luas (Ha)(1) (2)

I. LAHAN PERTANIAN 1.091.763I.1 Lahan Sawah 13.262


Penggunaan Lahan Luas (Ha)(1) (2)

a. Irigasi 2.276b. Tadah hujan 7.663c.Pasang surut 826d. Lebak 2.497

I.2 Lahan Bukan Sawah 1.078.501

a. Tegal 109.820b. Ladang 44.085c.Perkebunan 334.698d. Hutan rakyat 71.323e. Pengembalaan 4.235f. Sementara tidak diusahakan 126.272g. Lain-lain 388.068

II. LAHAN BUKAN PERTANIAN 550.651a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran,

Sungai, dll550.651

JUMLAH 1.642.414Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Gambar 1.13Peta Tutupan Lahan




6. Kondisi Sosial Budayaa. Pendidikan

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Salah satu indikator untuk melihat pencapaian terlaksananya pendidikan dengan baik dapat diketahui melalui tingkat angka melek huruf yang semakin baik. Tingkatan angka melek huruf penduduk suatu wilayah akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum. Berikut perkembangan Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel dan Gambar berikut

Tabel 1.6Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 +


di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2011 s.d 2015

No

Provinsi/Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Kab. Bangka 96,65 96,71 96,80 98,24 97,872 Kab. Bangka Barat 96,57 96,57 97,65 98,68 98,863 Kab. Bangka Tengah 93,59 93,85 94,08 95,15 96,364 Kab. Bangka Selatan 95,95 96,79 96,81 97,29 97,785 Kab. Belitung 93,66 93,68 94,60 95,71 95,446 Kab. Belitung Timur 96,71 96,74 97,63 98,92 98,777 Kota Pangkalpinang 98,20 98,22 98,30 99,26 98,60

Provinsi Kep.BangkaBelitung 95,83 95,88 96,44 97,60 97,63

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Gambar 1.14.Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Kab. B

angk

a

Kab. B

angk

a Bara

t

Kab. B

angk

a Tenga

h

Kab. B

angk

a Selat

an

Kab. B

elitung

Kab. B

elitung T

imur

Kota Pan

gkalp

inang

97.87 98.86 96.36 97.78 95.44 98.77 98.6

2015 Prov. Kep. Babel = 97,63

Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan persentase angka melek huruf periode tahun 2014-2015 di Kabupaten/kota menunjukkan bahwa kenaikan jum-lah penduduk yang mampu membaca hanya sebesar 0,03 persen.

b. Kesehatan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 24

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.7Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 KelahiranHidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014

No

Kabupaten/Kota

2011 2012 2013 2014Bayi Bayi Bayi Balita Bayi Balita Bayi Balita

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Bangka 9,19 9,19 9,19 9,80 6,96 16,2 5,35 6,732 Belitung 15,78 15,78 15,78 16,78 14,75 14,16 12,91 13,813 Bangka

Tengah 9,96 9,96 9,96 10,23 4,95 4,95 5,74 6,744 Bangka Barat 10,50 10,50 10,50 12,00 9,21 8,48 7,61 7,875 Bangka

Selatan 7,63 7,63 7,63 8,45 8,84 7,74 7,37 8,426 Belitung Timur 9,62 9,62 9,62 10,63 14,73 12,84 10,22 11,157 Kota

Pangkalpinang 6,71 6,71 6,71 7,20 4,73 3,48 2,92 3,16

Prov. Kep. Bangka Belitung

9,67 9,67 9,67 10,45 8,52 7,60 6,92 7,78

Nasional 3.40 4,00 3.40 4,00 3.40 4,00 3.40 4,00Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel tersebut, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2011–2014 di Kabupaten/Kota menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 angka kematian bayi mengalami penurunan sebanyak 6,92 dibandingkan tahun 2013 sebanyak 8,52, sedangkan untuk kematian balita pada tahun 2013 sebanyak 14,16 dan tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 13,81. Hal ini berarti selama periode satu tahun ada penurunan angka kematian bayi sebanyak 1,6 dan kematian balita sebanyak 0,35. Jika dilihat secara keseluruhan, pada tahun


2015 angka kematian bayi dan kematian balita yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung sebesar 12,91 untuk kematian bayi dan 13,81 pada kematian balita. Sementara untuk posisi terendah angka kematian bayi sebanyak 2,92 dan balita sebanyak 3,16 terdapat di pangkalpinang.

Tabel 1.8Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Bangka 0 0,69 0,72 0,78 0,722 Belitung 0 2,05 0 0,01 03 Bangka Tengah 0,07 2,11 0,05 0,11 0,054 Bangka Barat 0,13 2,67 0,20 0,17 0,205 Bangka Selatan 0,15 0,46 1,75 0,92 1,756 Belitung Timur 0,12 4,12 0,25 0,18 0,257 Kota

Pangkalpinang 0,05 1,26 0,31 0,19 0,31

Kepulauan Bangka Belitung 0,06 1,66 0,26 0,26 0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel 1.9Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Bangka 131,77 62,02 107,16 121,03 107,002 Belitung 199,27 99,04 167,84 176,99 120,053 Bangka Tengah 209,52 170,84 215,29 82,554 149,814 Bangka Barat 107,53 228,08 174,96 124,41 104,965 Bangka Selatan 141,64 156,45 109,02 107,12 105,266 Belitung Timur 223,59 210,53 151,90 92,081 46,457 Kota Pangkalpinang 130,79 198,76 74,53 124,6 48,63

Kepulauan Bangka Belitung 154,24 149,83 137,56 119,69 100,88

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014


Angka kematian ibu pada di Provinsi Kepulauan Bangka Beli-tung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namum pada tahun 2014 daerah yang mengalami penurunan tingkat angka ke-matian ibu, yaitu pada Kota Pangkalpinang.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.10Perkembangan Jumlah Puskesmas

Di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2014No

Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 201

12012

2013

2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Bangka 11 11 11 11 11 12 122 Belitung 9 9 9 9 9 9 93 Bangka Tengah 7 7 7 7 7 7 84 Bangka Barat 6 6 8 8 8 8 85 Bangka Selatan 6 7 8 8 9 9 96 Belitung Timur 6 6 6 6 6 6 67 Kota

Pangkalpinang 9 9 9 9 9 9 9

Kepulauan Bangka Belitung

54 55 58 58 59 60 61

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

7. Kondisi Kualitas Lingkungan


Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target daerah yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 1.11Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2011 – 2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IKLH 61.19 58.17 59.29 60.21 60.56

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, 2015

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Kondisi Pemerintahan


Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan 4 (empat) Peraturan Daerah sebagai berikut :1). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), terdiri dari :

1.Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra,mengkoordinasikan: - Biro Pemerintahan- Biro Kesejahteraan Rakyat

2.Asisten II Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, mengkoordinasikan:- Biro Pembangunan


- Biro Perekonomian

3.Asisten III Bidang Administrasi, mengkoordinasikan :- Biro Organisasi- Biro Hukum- Biro Umum dan Perlengkapan

2). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sesuai dengan peraturan diatas terdiri dari beberapa dinas :

1. Dinas Pendidikan2. Dinas Kesehatan3. Dinas Kesejahteraan Sosial4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi5. Dinas Pekerjaan Umum6. Dinas Pertambangan dan Energi7. Dinas Perhubungan8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan9. Dinas Komunikasi dan Informatika10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan11. Dinas Kehutanan12. Dinas Kelautan dan Perikanan13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah15. Dinas Pemuda dan Olahraga16. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

3). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D), terdiri dari :1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah2. Sekretariat Bakorluh2. Sekretariat KORPRI

4). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Statistik, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), terdiri dari :1. Inspektorat2. Bappeda 3. Badan Kepegawaian Daerah4. Badan Lingkungan Hidup Daerah5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan8. Badan Ketahanan Pangan9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa10. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana

dan Perlindungan Anak11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah12. Satuan Polisi Pamong Praja13. Kantor Perwakilan Provinsi di Jakarta14. Rumah Sakit Jiwa Daerah

5). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berdasarkan urusan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang seluas-luasnya. Provinsi sebagai Daerah Otonom yang luas menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengacu pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi : Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum


penyelenggaraan negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan

persetujuan bersama DPRD.4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan atau dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :1. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.2. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur

bertanggung jawab kepada Presiden.3. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur

mempunyai tugas dan wewenang :

a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kewajiban Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;.8. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih dan baik;9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah;10. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah

dan semua perangkat daerah;11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;12. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada

pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

E. ISU STRATEGIS DAERAH


Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategi yang sedang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan

sumber daya alam.2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.3. Ketersediaan Prasarana dan sarana yang belum memadai.4. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap.5. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap.6. Sosial Budaya yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas,

masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.

F. SISTEMATIKA PENYAJIANSistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan lakip, gambaran umum kondisi daerah , kedudukan ,tugas pokok, wewenang dan kewajiban gubernur, isu strategis daerah , dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAMenegaskan kembali secara singkat melalui matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi


Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017 yang telah direvisi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 di tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016Dalam Bab ini menjelaskan : A. Capaian kinerja pemerintah daerah berupa, perbandingan

antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun 2017 dan tahun sebelumnya, pengukuran pencapaian kinerja, analisis pengukuran pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, evaluasi akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil ,dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran Pada bab ini diukur dan dianalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 diabandingkan dengan tahun 2015, apakah mengalami kenaikan/penurunan capaian kinerja.

BAB IV PENUTUPMemuat kesimpulan umum dari pencapaian kinerja tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada masa mendatang.


babelprov.go.id · web viewsejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan mpr ri nomor...

Documents