lamongankab.go.id · web viewpenyusunan rencana strategis ( renstra ) kecamatan babat tahun 2016...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BABATJalan Raya Bedahan Nomor 70 Kode Pos 62271

Telepon (0322) 451016 Fax. (0322) 451016 e-mail : [email protected]

Web Site www.lamongan.go.id

Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 5

http://www.lamongan.go.id/

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat Nya, sehingga

Laporan Rencana Strategis ( RENTRA ) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –

2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Babat ini disusun sebagai

pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Babat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Seiring dengan otonomi daerah dimana aparat dituntut untuk semakin

profesional dalam memberikan pelayanan secara transparan, cepat, aspiratif dan akuntabel

kepada masyarakat, maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis yang jelas dari

suatu Organisasi Pemerintahan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Babat Tahun 2016-2021 diharapkan

akan dapat diketahui secara jelas tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Babat serta harapan yang

ingin dicapai.

Demikian semoga bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, Januari 2018

CAMAT BABAT

SUHARTO, SH, M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19600821 198003 1 002


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Babat Tahun 2016 –

2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang

mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan

rencana pembangunan 5 ( lima ) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap

Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing – masing, dengan

berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ).

Dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 ini merupakan

penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Dengan

demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 dengan

dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu,

target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam

dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan

target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu,

dokumen Renstra Kecamatan Babat disusun guna memberikan masukan/saran

penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang

selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan

penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021,

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam

rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun

tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang

semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian

program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen


RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan

kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat

di Kecamatan Babat dalam kurun waktu tahun 2016- 2021, maka dipandang sangat

perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang

telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Babat untuk 5 (lima) tahun

kedepan,

Secara operasional Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 harus

mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana

Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses

penyusunan Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis

dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Babatdengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Babat

tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021

dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.


RPJP

Nasional

RPJP

Daerah

Renstra

KL

RPJM

Nasional

RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

Renja

KL

RKP

RKP

Daerah

Renja

SKPD

RKA

KL

RAPBN

RAPBD

RKA

SKPD

Rincian

APBN

APBN

APBD

Rincian

APBD

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Dijabarkan

Dijabarkan

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

1. Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun

2016-2021;

2. Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-

pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021;

3. Renstra Kecamatan Babat tahun 2016 - 2021 mempertimbangkan arah

pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011- 2031;

4. Renstra Kecamatan Babat tahun 2016 - 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perncanaan Pembangunan

Nasional;4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah;5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025,

19. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan TujuanDokumen Rencana Strategis Kecamatan Babat tahun 2016- 2021 merupakan

dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud : 1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam

menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Babat;2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas

Kecamatan Babat dalam jangka menengah; 3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Babat yang mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun

yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan;


3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kecamatan Babat.

1.4 Sistimatika Penulisan

RENSTRA Kecamatan Babat disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUANBerisi tentang latar belakang, landasan penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BABATBerisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Babat, Sumber Daya Kecamatan Babat, Kinerja Pelayanan Kecamatan Babat serta Kinerja Kecamatan Babat.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Babat; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKANBerisi tentang uraian dan penjelasan komponen RENSTRA Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategis dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBerisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDBerisi Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa RENSTRA.

BAB VII : PENUTUPBerisi tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Babat yang telah dicapai.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BABAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Babat

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kecamatan

Dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas

Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat,

dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan

diharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan

dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara

Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan Kecamatan

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Renstra Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip

Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tetang Perencanan Pembangunan

Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung,

maka program–program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat

melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan

pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode

dan kerangka berfikirilmiah.

3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan

harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder ) terhadap

pembangunan .

4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan

harus memperhatikan program – program jenjangpemerintahdiatasnya .


5. PendekatanBotom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan

harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Babat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Struktur Organisasi

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah:

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BABAT

2.1.3 Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Babat

Tugas Dan Fungsi :

Kecamatan Babat dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan telah

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Kecamatan, sebagai berikut ;

CAMAT

a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang ;

1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat;

2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.


CAMAT

Kel. Jabatan Fungsional SEKRETARIAT

SUB BAGKEUNGAN &

PERLENGKAPAN

SUB BAGUMUM

SEKSIPEMEBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSITATA PEMERINTAHAN

SEKSIKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSIEKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

b. Mempunyai tugas :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi ;

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

2) Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum,

3) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

5) Penyelengaaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

6) Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan,

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/atau Kelurahan.

c. Camat melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi;

1) Perijinan;

2) Rekomendasi;

3) Koordinasi;

4) Pembinaan;

5) Pengawasan;

6) Fasilitas;

7) Penetapan;

8) Penyelenggaraan;

9) Kewenangan lain yang dilimpahkan

SEKRETARIS KECAMATAN

a. Kedudukan :

1) Sekretaris adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat,

2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Administrasi

Umum, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Kelembagaan,

Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan, dan Urusan program.

b. Mempunyai fungsi :

1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2) Pelaksanaan urusan kerumahtangaan dan perlengkapan;

3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, dan kehumasan;

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

5) Pelaksanaan urusan keuangan;

6) Pelaksanaan urusan program;Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 14

7) Pelayanan teknis administrasi kepada Camat dan semua Satuan Kerja

di Tingkat Kecamatan;

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

a. Kedudukan :

Subbag Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf yang dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b. Mempunyai tugas ;

1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

anggaran keuangan;

2) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai dan hak-haknya;

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;

4) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor;

5) Melakukan pengelolaan urusan rumahtanggah dan perlengkapan;

6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

7) Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-

barang kantor;

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KASUBBAG UMUM

a. Kedudukan :

Subbag Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleg seorang Kepala Sub

Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.


1) Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan

dan tata usaha kearsipan;

2) Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

kehumasan dan keprotokolan;

3) Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;

4) Melakukan urusan kepegawaian;


5) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistimatisasikan data dalam

rangkah perumusan dan penyusunan program;

6) Menyusun program dan rencana kegiatan;

7) Mengelola, memelihara, dan menyajikan data kegiatan;

8) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta

bahan-bahan rapat koordinasi;

9) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan

permasalahan dengan memperhatikan progran dan rencana kerja;

10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan

hasil-hasilnya;

11) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan

sebagai bahan penyusunan program berikutnya;

12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan

kantor;

13) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi

masyarakat luas;

14) Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;

15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Kedudukan :

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional

kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.


1) Melakukan penyiapan bahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan;Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 16

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa

dan/atau Kelurahan;

7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa

dan/atau Kelurahan;

8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan;

9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kedudukan :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur staf pelaksana

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui

Sekretaris.


1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai

program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umun di wilayah Kecamatan;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah Kecamatan;

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban

umum;

4) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;


5) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan

Perundang-undangan di wilayah Kecamatan;



SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

a. Kedudukan :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur staf pelaksana teknis

operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Sekretaris.


1) Melakukan pengumpulan data di bidang ekonomi dan pembangunan di

tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (Industri,

perdagangan, koperasi, usaha kecil mikro dan menengah, budaya dan

pariwisata, perhubungan dan penanaman modal) pertambangan, energi

dan lingkungan hidup;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan

pembangungan di tingkat Kecamatan;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;

4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perijinan di tingkat

Kecamatan;

5) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan /atau

Instansi Vertikan yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat

Kecamatan;

7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

tingkat Kecamatan;

8) Melakukan percepatan pencapai standart pelayanan minimal di

wilayahnya;Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 18

9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;

10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang

ekonomi dan pembangunan;


dengan tugas dan fungsinya

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Kedudukan :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur staf pelaksana

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Sekretaris Kecamatan.


1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum masyarakat perencanaan

pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayaha Kecamatan baik yang dilakukan unit kerja

pemerintah maupun swasta;

4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan;

5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

kegiatan kesejahteraan sosial;

6) Melakukan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah

kerja Kecamatan;



2.1.4 Uraian Struktur Organisasi Kecamatan Babat

Kondisi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Susunan

Organisasi Kecamatan Babatadalah sebagai berikut:Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 19

a. Camat

b. Sekcam, membawahi staf ;

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi staf;

- Pengelolaan Data Keuangan;

- Penyimpan/Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang.

Kepala Sub Bagian Umum, membawahi staf;

- Pengadministrasian Umum;

- Pengelola Data Kepegawaian;

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, membawahi staf;

- Pengelola Data Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- Pengelola Data Pemerintahan Umum;

- Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, membawahi staf;

- Pengelola Data Perekonomian dan Perijinan;

- Pengelola Data Perekonomian dan Pembangunan.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi staf;

- Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Pelaksana / Petugas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi staf;

- Pengelola Data Kesejahteraan Sosial;

- Pengelola DataPendidikan, kepemudaan dan olah raga.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber daya Manusia

Kecamatan Babat dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan

fungsi Kantor KecamatanBabat didukung oleh 33 orang karyawan masing-masing

terdiri dari 8 orang Pejabat Struktural dan 22 orang Staf :

Data Personil Kecamatan Babat:

Unit Kerja Eselon PNS

IV III GOL. GOL. GOL. GOL.


I II III IVa b a b

Camat

- Sekretaris Kecamatan

- Kasubbag

- Seksi Tata Pemerintahan

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Ekonomi dan Pembangunan

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

3

2

-

1

3

2

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Jumlah 4 2 1 1 1 11 9 1

2.2.2 Sumber Daya Modal

Kecamatan Babat menempati bangunan seluas 250 m2 yang berkedudukan di Jalan

Raya Bedahan Nomor 70 Babat, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lamongan 27 KM arah

timur, Adapun batas wilayah Kecamatan Babat :

Barat : Kecamatan Baureno Bojonegoro

Timur : Kecamatan Pucuk

Utara : Kecamatan Widang Tuban

Selatan : Kecamatan Modo dan Kedungpring

Kecamatan dalam melaksanakan atau menyenggarakan pemerintahan serta

pelayanan masyarakat telah didukung Sarana dan Prasarana baik aset yang tidak

bergerak berupa Kantor Kecamatan, Kantor PKK, Pendopo Kecamatan dan Rumah

Dinas. Sedangkan barang bergerak milik Kantor Kecamatan berupa barang Inventaris

dan Kendaraan bermotor Kantor Kecamatan Babat.


2.2.3 Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Babat :

No JENIS BARANG JUMLAH KET1 2 3 41 Komputer 102 Printer 103 Meja Komputar 104 Meja Tulis 285 Meja Tamu 36 Meja Panjang 97 Mesin Ketik 18 Telepon 29 Kursi putar 710 Laptop 511 Kursi tamu 412 Kursi Lipat elephant 10213 Kursi Plastik 3514 Dispenser -15 Rak besi 216 Filling cabinet 317 Radio csette 118 Sound system 219 HT 120 Kipas angina 321 Handy Cam 122 Proyektor 123 Almari Arsip 1624 Ganset 125 Tempat tidur 126 Podium 127 Pendopo 128 Simduk 129 Rumah Dinas 130 Kantor Kecamatan 131 Ruang PKK 132 Mobil 233 Sepeda Motor 5734. AC 1135. Kamera digital 1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Babat

Adapun tingkat capaian kenerja Kecamatan Babat berdasarkan sasaran merupakan

upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dan mencapaian tujuan.

Adapun sasaran RENSTRA Kecamatan Babatpada preode 2016-2021 adalah :

1) Meningkatnya efektivitas kelembagaan Pemerintahan;

2) Meningkatnya PDRB sektor pertanian, perikanan dan industri;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil;

4) Meningkatnya pengendalian dan evaluasi Pembangunan;


5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di

Kecamatan Babat dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Program kerja perencanaan pembangunan.

Terlaksananya monitoring pelaksanaan musyawara perencanan pembangunan Desa

(Musrenbangdes) di Desa, Desa se Kecamatan Babat.

Terlaksananya musyawara perencanan pembangunan ( Musrenbang ) di Kecamatan

Babat.

2. Program kerja peran serta kepemudaan.

Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

Terselenggaranya lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

3. Program kerja keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah

Kecamatan Babat.

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Desa di Kecamatan

Babat.

Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung –

warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam

baik didarat maupun dilaut.

Terlaksananya operasi yustisi di wilayah Kecamatan Babat.

4. Program kerja pendidikan politik masyarakat.

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5. Program kerja pelayanan administrasi perkantoran.

Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik.

Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan Babat.

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.

Tercapainya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor

Terpenuhinyakomponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor.

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan


Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat .

Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik kegiatan.

6. Program kerja sarana dan prasarana aparatur.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kecamatan Babat dan Desa Babat,

Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor.

Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator

7. Program kerja pembangunan sistem pelapran capaian kinerja dan keuangan .

Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.

Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD .

Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun .

Terlaksananyapenyusunan dokumen dan evaluasi.

8. Program kerja peberdayaan masyarakat pedesaan .

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes .

9. Program kerja partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan Rt di Desa Babat.

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut masing –

masing bidang di Kecamatan Babat dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. BIDANG SEKRETARIAT KECAMATAN :

Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan

dalam bidang tertib administrasi Kesekretariatan dan tertib laporan Kepegawaian baik

laporan bulanan, tribulan dan semesteran

2. BIDANG TATA PEMERINTAHAN :

Terselenggaranya rapat Koordinasi Dinas Instansi, Unit Pelaksana Tehnis ( UPT )

dan Kepala Desa / Lurah secara rutin se tiap bulan;

Terselenggaranya Konperensi Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa/ Desa

secara rutin se tiap bulan;

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa / Desa ;

Terlaksananya pelayanan publik kependudukan tepat waktu .

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( PMD ) :

Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial

lainnya.


Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada

masyarakat .

Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak

mampu.

Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU

Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah

PAUD.

Terlaksananya pendistribusian Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) kepada Masyarakat.

5. BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah

Kecamatan Babat.

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Desa di Kecamatan

Babat.

Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung –

warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam

baik didarat maupun dilaut.

Terlaksananya operasi yustisi di wilayah Kecamatan Babat.

3. BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan pengawasan pembangunan, serta memberikan pembinaan dan pengendalian

kegiatan bidang pembangunan dengan berhak meminta laporan/keterangan atas

pelaksanaan program dan proyek daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap

kelancaran penyelesaian dan dapat mengambil langkah antisipasi terhadap

kemungkinan terjadi masalah ;

Mengkoordinir , memberikan bimbingan dalam rangka menyusun perencanaan

usulan proyek instansi tingkat kecamatan serta Desa/Desa untuk disampaikan

kepada Bupati beserta pertimbangan kelayaknya


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Babat

Kabupaten Lamongan

No

.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas &

Fungsi SKPD

Targe

t

SPM

Targe

t IKKTarget Indikator lainnya

Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20152011

( % )

2012

( % )

2013

( % )

2014

( % )

2015

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat.

1. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

dan Sistem

Administrasi

Pemerintahan.

- - Jml. Surat masuk 1.220 1.325 1.225 1.200 1.275 1.136 1.103 1.125 1.012 1.282 110,8 135,8 115,4 101,9 114,8

Jml surat keluar 731 873 1.250 1.260 601 731 873 1.442 738 601 110,6 144,7 115,3 124,3 112,7

Laporan Bulanan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

Laporan Tribulan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

Laporan Semester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

Laporan Tahunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya

pembinaan

aparatur

pemerintahan

Kecamatan

- - Rapat Staf 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

Apel pagi - siang 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 100 100 100 100 100

SKJ 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 100 100 100 100 100

3. Menigkatnya

kualitas

aparatur

pemerintah

Kecamatan

- - Mengikutsertakan Diklat

Kepemimpinan bagi

pejabat

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 100 100 100 50 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


2 Bidang Tata Pemerintahan.

1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.

- - Terlaksananya Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

Terlaksananya Rapat , Dinas Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa / Kelurahan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.

- - Terlakasananya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan .

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

- - Laporan bulanan Kependudukan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

4. Meningkatnya Pelayanan Publik

- - Terlaksananya pelayanan KTP.

5.280 79.200 39.600 26.400 19.800 5.400 132.0

0052.800 30.000 20.000 102,1 104,9 113,8 102,7 115,9

- - Terlaksananya pelayanan KK

3.960 3.600 3.300 3.120 3.360 4.031 3.773 3.378 3.106 3425 100,6 104,8 102,3 99,5 101,9

5. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

- - Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. 1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

- - 1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

- - 2. Terlaksananya Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin

- - 1. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

- - 2. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

- - 3. Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 4. Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 5. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Bidang Tramtibum

4 1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Babat.

1. Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Babat.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

- - 1. Terlaksananya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 2. Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Babat

12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 100 100 100 100 100

- - 3. Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

- - 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


3. Meningkatnya

pendidikan

politik

masyarakat

- - Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

dalam rangka Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 100 100 100 200 100

5. Bidang Ekonomi Pembangunan

1. Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

- - Terlaksananya kegiatan

Musrenbang Kecamatan

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

2. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

- - Terselenggaranya

bantuan stimulan

pembangunan desa

41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 100 100 100 100 100

3. Meningkatkan

Pembangunan

Jembatan dan

Jalan Poros

Desa

- - Terlaksananya

Pembangunan Jembatan

dan Jalan Poros Desa

8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100 100 100 100

4. Meningkatkan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Desa

/ Kelurahan

- - Terlaksananya

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Desa /

Kelurahan

8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100


BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Babat

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan

pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas

dan fungsi pelayanan Kecamatan Babat kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis

diidentifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Babat dalam

menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, yaitu :

1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan pembangunan lima tahunan

yang selanjutnya disesuaikan dalam perumusan sasaran RPJMD Kabupaten

Lamongan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari kondisi

gambaran pelayanan Kecamatan Babat dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi Kecamatan Babat, antara lain;

a) Masih Rendahnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan Serta Kesehatan

Berdasarkan teori ekonomi, salah satu sumberdaya pembangunan yang sangat

penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai salah satu faktor

produksi,kualitas SDM akan sangat mempengaruhi pembangunan dan

perekonomian suatu wilayah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.Salah satu

jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan dan peningkatan

pelayanan kesehatan, yang salah satunya dengan cara mengurangi angka

kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti

memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik.

Komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan

diwujudkan dengan penerapan kebijakan di bawah ini;

1) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan;

2) Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Rencana Strategis (RENSTRA ) 2016-2021 Kecamatan Babat 20

b) Masih Kurang Memadainya Kondisi Infastruktur

Keberadaan sarana prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan

dalam pembangunan wilayah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta

distribusi barang dan jasa hasil panen dapat dirasakan secara lebih merata oleh

masyarakat luas yang mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antar

wilayah/desa.

c) Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Keseimbangan kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat antara

kebutuhan dan ketersediaan air tidak mencukupi dan seimbang terutama pada

musim kemarau panjang. Kebutuhan air untuk rumah tanggah dan pertanian

semakin hari semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan

penduduk serta meningkatnya aktifitas perekonomian. Sehingga penanganan

terhadap kebutuhan air bersih di wilayah Kecamatan Babat melalui intervensi

infrastruktur dan kegiatan terkait harus mendapat prioritas pembangunan.

d) Terdapatnya Kawasan Rawan Banjir

Bencana alam merupakan kejadian luar biasa yang sulit diramalkan terjadinya.

Namun demikian, sudah menjadi tugas kewajiban pemerintah wilayah untuk

secara dini mampu mencegah dan menanggulanginya. Kecamatan Babat

merupakan wilayah cekungan dataranrendah, yang mempunyai ketinggian 0-7

meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut berpotensi rawan

terhadap resiko banjir, sehingga pada musim hujan menjadi tandon atau genangan

air dari wilayah Kecamatan sekitarnya.

Lokasi wilayah rawan terhadap resiko banjir adalah desa-desa yang dilalui oleh

Sungai Bengawan Solo, yaitu Desa Truni, Trepan, Bedahan, Sogo, Plaosan,

KelurahanBabatdanKelurahanBanaran.

2. Isu Strategis

Pembangunan suatu wilayah agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus

tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut

beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya

kesejahteraan masyarakat meliputi :


a) Pendidikan

Kualitas pendidkan di wilayah Kecamatan Babat masih belum merata, terutama

disebabkan penempatan tenaga pendidik/guru yang tidak merata, kurangnya tenaga

administrasi di lembaga sekolah dan kurangnya sarana prasarana pendidikan.

Isu strategis lainnya dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah masih

kurangnya beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu dan

kurangnya mutu pendidikan yang dipengaruhi oleh kualitas SDM dari tenaga

pendidik (guru), sehingga prioritas pemerintah Kecamatan Babat untuk

mengurangi masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas mutu tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini salah satu wujudnya dengan

menyelenggarakan diklat-diklat dan penyetaraan kualifikasi guru menjadi minimal

berijazah S1.

b) Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Babat cenderung

membaik hal ini terlihat dari Angka Kematian Bayi

(AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), serta persalinan oleh tenaga kesehatan.

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kecamatan Babat

mengalami peningkatan terutama dibangunnya Polindes. Namun demikian masih

ditemukan permasalahan yaitu merebaknya beberapa penyakit, misalnya ISPA,

DBD, kulit dan muntaber. Juga terdapat peralatan kesehatan yang sudah tidak

layak pakai dan sarana penunjang di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Isu-isu strategis bidang kesehatan lainnya antara lain rendahnya kesadaran

masyarakat untuk berprilaku hidup sehat akibat terbatasnya sumber air bersih dan

keperluan sanitasi dasar secara konsisten; terbatasnya jaminan kesehatan kepada

masyarakat kurang mampu, dan terbatasnya sarana dan prasaran kesehatan.

c) Pertanian

Ketidakpastian terhadap ketersediaan pupuk menjadi permasalahan bagi petani,

karena akan berdampak secara langsung terhadap produksi pertanian, Keterbatasan

sumber air pada musim kemarau menjadikan daerah pertanian lahan kering sangat

rawan terhadap kekeringan.

Selain itu bantuan dari lembaga modal sangat terbatas yang berdampak terhadap

meningkatnya kemiskinan. Isu-isu strategis di bidang pertanian lainnya antara lain,

masih belum terpenuhinya jalan usaha tani dan irigasi pertanian.


d) Perikanan

Kecamatan Babat memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan telah

memberikan andil cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Perikanan

budidaya mempunyai potensi untuk dapat ditingkatkan produksi dan

produktifitasnya melalui pola usaha semi intensif dan intensif pada budidaya

tambak dan sawah tambak.

Isu-isu strategis di bidang perikanan lainnya antara lain, belum terpenuhinya

fasilitas penyediaan beni berkualitas bagi pembudidaya sehingga masih

mendatangkan beni ikan dari Kabupaten lain.

e) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kesetaraan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi

komitmen bangsa-bangsa di Dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh Negara

harus melaksanakan komitmen tersebut. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah,

swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan

sebagai dan pemanfaat hasil-hasil pembangunan.Pada pelaksanaannya sampaisaat

ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan, oleh sebab itu program

pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda dan memerlukan dukungan semua

pihak. Isu-isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana antara lain, belum terpenuhinya partisipasi perempuan terhadap aktivitas

pembangunan dan kemasyarakatan.

f) Kepemerintahan Yang Baik

Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan

praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule

government menjadi good governance.

Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi

instansi pemerintah,akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan

prilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi citizen, masyarakat,

dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.Efektivitas dan efisiensi

penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor

publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi.

Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondunsif,

sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif

dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.


g) Penyediaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak untuk Kecamatan Babat masih belum

maksimal. Masih rendahnya pelayanan penyediaan air bersih berimplikasi terhadap

tidak terpenuhinya masyarakat Babat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di

sektor rumah tangga, dan mahalnya biaya hidup karena bagaimanapun air

merupakan komponen penting dalam memenuhi standar hidup yang baik.

Kurangnya layanan air juga mempengaruhi persepsi orang luar Kecamatan untuk

berinvestasi maupun tinggal di wilayah Kecamatan Babat.

h) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Babat sebenarnya sudah baik, namun hal

ini perlu ditingkatkan keberadaanya, khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten

dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan

melalui berbagai program pembangunan.Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Babat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya karena struktur tanah

yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering

tergenang air, sehingga usia teknis menjadi lebik pendek.Oleh karena itu

pembangunannya harus didahului dengan kajian teknis berupa Studi

Kelayakan.Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas penanganan

antara lain pembangunan pelengsengan kali di setiap wilayah desa yang sering

tergenang air akibat luapan Sungai Bengawan Bengawan Solo.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana kabupaten

Lamongan harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih mempunyai

Visi

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya saing”.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi

berfungsi sebagai pemersatu gerak,langkah dan tindakan nyata bagi segenap

komponen penyelenggara pemerintahantanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Misi 1.


Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan

guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksud untuk memantapkan perekonomian Kabupaten lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan manggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi – potensi daerah sebagai penggerak

perekonomian diantaranya sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan,

Perdagangan,Industri dan Pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa

Jalan, Jembatan, Perhubungan, Pemukiman, Air bersih serta sarana penunjang

produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayana publik, dengan

penjelasan segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

( good governance ) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut


dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,

Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang Tentram dan Damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan dasar Pangan, Sandang, dan Papan dengan didukung kondisi

stabilitas politik dan pemerintahan yang Aman, Tentram serta menjunjung tinggi

nilai – nilai Agama, Sosial dan Budaya.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap

program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu untuk memberikan

arah kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program

yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Misi dalam waktu lima tahun ke depan

ditetapkan suatu tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepastian ketersedian dan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

2. Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan daerah.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman, serta

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun untuk menentukan isu-isu strategis adalah

sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran yang terbatas.

2. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Keterbatasan sarana dan prasarana.

4. Belum sepenuhnya ada pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.

Adapun jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi :


1. Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri; KTP, KK, surat pindah datang,

pengantar akta kelahiran, akta kematian (kacerlampid) yang bidangi Sie Tata

Pemerintahan dan Sekretariat.

2. Rekomendasi, terdiri; Ijin keramaian, IMB, HO, SKCK, sewa lahan TRIS, dll

yang bidangi Sie Trantibum dan Ekbang.

3. Penyaluran raskin, rekomendasi jamkesmas/da, surat keterangan miskin,

penyaluran bantuan bencana alam, pelayanan dispensasi nikah, rekomendasi

proposal bantuan, masyarakat yang bidangi Sie PMD.

4. Perencanaan pembangunan desa yang bidangi Sie Ekbang

5. Legalitas persuratan yang bidangi Sekretariat.

6. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang bidangi Camat.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah KabupatenLamongan

V i s i :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana kabupaten

Lamongan harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih mempunyai

Visi

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya saing”.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap

komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

M i s i :Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah.

3. Memantapkan Sarana dan Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan.

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TujuanTujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap

program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu untuk memberikan

arah kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program

yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Misi dalam waktu lima tahun ke depan

ditetapkan suatu tujuan sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta

berdaya saing..

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan

ekonomi kerakyatan unutk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial

dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongandengan memperhatikan kelestarian

lingkungan.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik.

5. Mewujutkan kehidupan bermasyarakat yang aman tentram dan damai berdasarkan

nilai-nilai agama dan hokum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan

kemiskinan dan pengangguran.

4.2.1 Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun Sasaran Visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta

berdaya saing.

b. Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap palayanan pendidikan yang

didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai.

c. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi

guna meningkatkan kecerdasan masyarakat.

d. Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang

profesional dan sarana prasarana yang memadai.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan

ekonomi kerakyatan unutk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

a. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, polowijo, holtikutura

dan perkebunan untuk meningkatkan kesejateraan petani.

b. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil

peternakan dan konsumsi masyarakat.

c. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan,

peberdayaan masyarakat pesisir/ pembudidayaan.

d. Meningkatnya kinerja perindustrian terutama industri Mikro dan Kecil yang

berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.


e. Meingkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana

perdagangan dan perlindungan konsumen.

f. Berkembangnya koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan

wirausaha baru di berbagai sektor.

g. Miningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan

didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi.

h. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembannya destinasi

wisata.

3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial

dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan.

a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan,

pengairan serta perhubungan.

b. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat

c. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat.

d. Terwujunya peningkatan konservasi lingkungan.

e. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran.

f. Terwujutnya pengendalian bencana alam.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik.

a. Terwujunya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan

pembangunan yang berkualitas.

b. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan

pembangunan dan pengembangan inovasi daerah.

c. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara

tertib, akuntbel dan transparan.

d. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiscal

untuk mendukung pembangunan daerah.

e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan Daerah dalam

rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik.

f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

g. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.

h. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapidan handal.

i. Meningkatnya administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan

kependudukan.


j. Meningkatnya layanan perijinan untuk mendukung peningkatan peananaman

modal.

k. Terwujunya penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dengan didukung

birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik

yang lebih baik.

l. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik.

m. Meningkatnya IKM Kecamatan.

5. Mewujutkan kehidupan bermasyarakat yang aman tentram dan damai berdasarkan

nilai-nilai agama dan hokum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan

kemiskinan dan pengangguran.

a. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS.

b. Meningkatnya kesediaan dan keragaman pangan masyarakat.

c. Meningkatnya jumlah trasmigran yang berhasil.

d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

e. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana.

f. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa.

g. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

h. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah.

i. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan.

j. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan.

k. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum.

l. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan koperehensip tentang

bagaimana Pemerintahan Kecamatan Babat dalam mencapai tujuan dan sasaran

RENSTRA dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai

misi organisasi diperlukan suatu kebijakan dan program dengan acuan sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan, maka kebijakan RENSTRA Kecamatan

Babattahun 2016-2021telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemantapan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan yang efektif dan

efesien.


2. Pemantapan perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan.

3. Peningkatan administrasi sistim kependudukan dan pelayanan catatan sipil.

4. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perdagangan dan industri.

5. Peningkatan ketertiban masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam

program dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan Babat menetapkan program sebagai

berikut :

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistim administrasi

pemerintahan.

2. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

3. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan dan catatan

sipil.

4. Program pengembangan pertanian, perikanan dan industri kecil dan menengah.

5. Program peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

Lihat Tabel 4.1


MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BABATTAHUN 2016 - 2021

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA

BASE LINE 2015

TARGET KINERJAKONDISI AKHIR

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)yang sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP X100 %

Jumlah pelayanan

76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25 81,25

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap Tahun

76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25 81,25

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Prosentase Desa Maju

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase desa

yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan, Kecamatan Babat mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang

selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel IV.2

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI 4Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

RPJ

MD

Kab

upat

en

Lam

onga

n

Tahu

n 20

16-2

021Tujuan 1

Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BabatTujuan 2


Sasaran 1Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Babat

Sasaran 2Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Babat

Tujuan 1 Sasaran 1 Indikator Sasaran Penanggujawab

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Babat

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

1. Camat2. Sekcam3. Kasi Tata pemerintahan4. Kasi Ekbang5. Kasi PMD6. Kasi Tramtibum7. Kasubag Umum


Tabel IV.3

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) B B

Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan

Indikator Formulasi Sumber DataKondisi

awal

Target Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Akhir

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Dokumen IKM 76,25

76,5777,25 78,75 79,25 79,75 81,25 81,25

Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP X100 %

Jumlah pelayanan

Laporan Petugas PATEN 76,25

76,5777,25 78,75 79,25 79,75 81,25 81,25


Sasaran ke-2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Indikator Formulasi Sumber DataKondisi

awal

Target Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Kondisi Akhir


Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi

koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu

tahun

Laporan dari semua Kasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran

Dengan Berbasis Kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen APBDes dan Perdes 75

%

75 %

77,5

%

80 %

82,5

%

85 %

87,5

%

75 %


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi Kecamatan yang menggambarkan keadaan

dan citi-cita yang diinginkan oleh Kecamatan Babat telah menyusun agenda Pembangunan

berupa misi dan program Pembangunan Kecamatan selama lima tahun ke depan. Program

Pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

saat ini dan yang akan datang. Adapun agenda Pembangunan yang direncanakan dalam

periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

A. Program Pengendalian Banjir

Kegiatan utama pada program ini adalah :

1)Meningkatkan kebersihan dan pengerukan sungai/kali

B. Program Perencanaan Pembangunan

Untuk meningkatkan akuntabiltas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Adapun kegiatan pokoknya adalah :

1)Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

C. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan maka kegitan utama

yang dilakukan adalah:

1) Pembinaan Organisasi kepemudaan

D. Program Peningkatan Keamanan dan keyamanan Lingkungan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dilingkungan aparat

pemerintah dan masyarakat. Adapun kegiatannya adalah :

1) Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat.

2) Penertiban dan penyelenggaraan pelaksanaan Paraturan Daerah.

3) Fasilitas dan pengolahan pamswakarsa.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Kecamatan Babat 34

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9) Penyediaan makan dan minum

10) Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

F. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur


1) Pembangunan gedung kantor

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

3) Pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan dinas/operasional

4) Rehab sedang/berat gedung kantor

G. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Adapun kegiatan yang dilakukkan adalah :

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran

3) Penyusunan laporan akhir tahun

4) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

H. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi


1) Aplikasi Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan


1) Monitoring dan Evaluasi APBD desa


J. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1) Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

5.2 Indikator Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi strategi kebijakan RENSTRA KecamatanBabatdiperlukan

indikator-indikator targetkinerja sebagai berikut :

a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, antara lain meliputi;

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, meliputi indikator;

- Sistim informasi managemen Pemerintah Daerah;

- Indek kepuasan layanan masyarakat.

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan rekomendasi perijinan,

meliputi indikator;

- Ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi kependudukan

- Ketepatan waktu dalam pemberian rekomendasi perijinan.

3. Meningkatnya pengelolaan Aparatur yang Profesional, meliputi indikator;

- Dokumen kepegawaian diselesaikan tepat waktu;

- Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (Struktural, fungsional, teknis).

4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan,

meliputi indikator;

- Tindak lanjut PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman;

- Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Aparatur Pemerintah.

- Realisasi pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Pelayanan Publik, Audit

Akhir Tahun Anggaran, Review Keuangan, Evaluasi tindak lanjut LAKIP;

- Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu.

5. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga,antara lain meliputi ;

- Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, meliputi indikator;

a) Gelanggang/balai pertemuan (selain milik swasta);

b) Lapangan Olah raga;

c) Pembinaan kepemudaan;

d) Pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga;


6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,antara lain meliputi

Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam kehidupan,

meliputi indikator;

- Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang

dibina;

- Peningkatan penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat;

- Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu;

- Kegiatan keagamaan yang dibantu.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,antara lain meliputi ;

Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.

- PKK aktif;

- Posyandu.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam hal ini dapat dilihat pada Sasaran RENSTRA Kecamatan

Babat. Adapun Kelompok Sasaran terdiri dari beberapa indikator sasaran, antara lain ;

a. Perbandingan jumlah kebutuhan Pegawai jumlah hasil analisa jabatan bazeting.

b. Penduduk ber KTP.

c. Kegiatan yang sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan.

d. Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah.

5.4 Pendanaan Indikatif

Dalam merealisasikan pencapaian tujuan yang direncanakan dalam RENSTRA Kecamatan

Babat diperlukan pendanaan indikatif yang sudah ditetapkan dan terukur melalui program-

program yang ditentukan. Hal ini sudah tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Babat pada setiap tahun anggaran. Untuk lebih

jelasnya lihat tabel di bawah :

Lihat Tabel 5.1


BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BABAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Babat bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi RENSTRA Kecamatan Babat. Hal ini

ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan setiap tahun sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator

kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator

capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Babat selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai

berikut :

Lihat Tabel 6.1


TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDKECAMATAN BABAT

KABUPATEN LAMONGAN

NO Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode

RENSTRA

Kinerja pada awal periode RENSTRA

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 88% 88 91 94 97 100 100%

2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 80% 80 85 90 95 100 100%

3 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 81% 81 85 89 94 99 100%

4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 92% 92 94 96 98 100 100%


BAB VII

P E N U T U P

A. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan

pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Babat Tahun 2016 yang harus disusun pada Tahun 2016

mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga

keseinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan

pada Tahun 2016 tetap dilanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-

tahun sebelumnya. Oleh karena setiap Kecamatan Babat dalam menyusun perencanaan

pembangunan pada Tahun 2016 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang

telah ditetapkan dalam dokumen.

B. Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA Kecamatan Babat Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Kecamatan Babat selama 5 (lim) tahun mendatang dengan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lamongan yang

disesuaikan dengan RPJM Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka

singkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Babat ini, maka ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Babat berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2016-2021 dengan

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

2. RENSTRA Kecamatan Babat sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja

Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan

Babat sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LAKIP Kecamatan

Babat.


4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Kecamatan

Babat adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja SKPD yang disinergikan dengan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan sebagai acuan.

5. RENSTRA Kecamatan Babat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan

fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Unit Kecamatan Babat.

6. RENSTRA Kecamatan Babat Tahun 2016-2021 disusun diharapkan mampu

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditentukan. Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Babat

tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT BABAT

SUHARTO, SH, M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19600821 198003 1 002


lamongankab.go.id · web viewpenyusunan rencana strategis ( renstra ) kecamatan babat tahun 2016...

Documents