dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/calk2016.doc · web viewmaksud dan...

47
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Maksud dan Tujuan Penyusunan LK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembangunan telah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan. Berkaitan dengan pengelolaan Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya untuk penerapan prinsip-prinsip akuntansi, telah berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. I.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta 19

Upload: phamkiet

Post on 11-May-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Maksud dan Tujuan Penyusunan LK

Landasan Hukum Penyusunan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANBAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar BelakangDinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembangunan telah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan.Berkaitan dengan pengelolaan Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya untuk penerapan prinsip-prinsip akuntansi, telah berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

I.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

1.2.2 Tujuan :Penyusunan Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2016, menyajikan informasi kondisi aset,

19

Page 2: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

LK

Sistematika Penyusunan Catatan atas laporan keuangan

kewajiban serta ekuitas/kekayaan bersih Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan keuangana) Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarab) Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarac) Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.d) Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahe) PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanf) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahg) PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.h) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.i) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.j) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;l) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.m) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timurn) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

o) Pergub Jatim No. 914/272/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang DPA-SKPD dan Pergub Jatim No. 914/384.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016, DPPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuanganBab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

20

Page 3: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang

ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non keuanganBab VII Penutup

Lampiran tambahan

21

Page 4: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi MakroDalam mewujudkan Pembangunan Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang optimal, pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah membuat Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang memuat tentang rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan. Untuk Tahun Anggaran 2016 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 55.871.629.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.675.122.729,- atau sebesar (92,49 %). Realisasi anggaran tersebut secara ekonomis juga berdampak pada kegiatan dan usaha di masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

22

Page 5: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

2.2 Kebijakan KeuanganDalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anggaran Belanja Tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja Tahun 2015, dimana Anggaran Belanja Tahun 2015 sebesar Rp 65.402.870.714,- sedangkan Anggaran Belanja Tahun 2016 menjadi Rp.55.871.629.300,- (turun 14,57 %)

Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Dinas Kehutanan Tahun 2016, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target Tahun 2015, dimana target Tahun 2015 sebesar Rp. 7.151.000.000,- sedangkan target Tahun 2016 sebesar Rp.8.151.000.000,- (naik 13,98 %).

Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas/kegiatan yang begitu besar maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran menunjuk pejabat Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Eselon IV sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran dibantu satu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Kasubag Keuangan. Pejabat Penatausahaan keuangan mempunyai fungsi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh staf pada sub Bagian Keuangan. Pengelola Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yaitu terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (eselon III) sejumlah 8 orang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 8 orang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 8 orang.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Propinsi Jawa

23

Page 6: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Timur pada Tahun 2016 kami gambarkan bahwa dari usulan Program Kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan prosentase serapan dana mencapai 92,49 % sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Hal ini disebabkan karena :a) Sebagian kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil penawaran

harga sehingga walaupun realisasinya dibawah plafon anggaran namun target terpenuhi (efisiensi anggaran).

b) Ada sebagian kegiatan yang pelaksanaannya dibatasi sebagai wujud penghematan dan menghindari pemborosan, seperti biaya perjalanan dinas, lembur, pemakaian telepon, air, listrik, BBM, ATK, foto copy, cetak dan penggandaan.

Untuk lebih jelasnya dapat kami gambarkan sebagaimana tabel berikut : Tabel 1

RINGKASAN TABEL INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA TIMUR

No Program KegiatanIndikator

Hasil/KeluaranSatuan

Sasaran

01

019

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor

12 Bulan Kantor Dishut Prov. Jatim

02

012

Program Peningkatan Sarana & Prasarana AparaturPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana & Prasarana

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi

2 Paket Kantor Dishut Prov. Jatim

031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi

2 Paket Kantor Dishut Prov. Jatim

07

002

Program Peningkatan Kapasitas Keelembagaan Pemerintah daerahPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Kelembagaan yang Tepat Fungsi

2 Laporan

Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Jatim

08

001

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan

Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu

5 Dokumen

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan SKPD Tepat Waktu.

002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Prosentasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun sesuai pedoman

3 Dokumen

Tersusunya Dokumen Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program/Kegiatan

15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

24

Page 7: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

009 HutanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha Kabupaten/Kota se Jawa Timur 23 KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Timur

012 Peningkatan Kerjasama antar daerah

Prosentase Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berijin

2,6 % Dinas yang membidangi Kehutanan

014 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha Lahan di Luar kawasan hutan.

017 Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan

Prosentase Peningkatan jumlah industry primer hasil hutan kayu IPHHK) yang berijin

2,6 % Pelaku Industri yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan

019 APP Bidang Kehutanan Luas Pengembangan hutan Rakyat

5000 Ha Kelompok masyarakat miskin sekitar kawasan hutan

021 Peningkatan partisipasimasyarakat melaluiPengelolaan Hutan bersamaMasyarakat (PHBM),

Luas Pengembangan hutan Rakyat

5000 Ha Kelompok Masyarakat disekitar Hutan

039 Fasilitas Ekolabeling Hutan Rakyat

Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Primer hasil hutan kayu yang berizin

2,6 % Masyarakat pengelola hutan rakyat

050 Pendidikan Kemasyaraakatan Produktif dalam rangka mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan

Luas Pengembangan hutan Rakyat

5000 Ha Anggota LMDH Pemula/ Madya

053 Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Luas Pengembangan hutan Rakyat

5000 Ha Anggota Kelompok Tani

061 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

Luas Pengembangan hutan Rakyat

5000 Ha Anggota LMDH di Jawa Timur

064 Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha Stakeholders dan Pemerintah

065 Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

Prosentase Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 % Perum Perhutani Drive Jawa Timur dan Masyarakat sekitar Hutan Produksi

066 Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan

Prosentasi Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 % Pelaku Usaha Bidang Kehutanan

067 Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan

Prosentasi Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 % Pelaku usaha industri primer hasil hutan kayu

069 Peningkatan SDM Kerhutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan

Luas pengembangan hutan rakyat

5000 Ha SDM Kehutanan di Jawa Timur

071 Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)

Luas pengembangan hutan rakyat

5000 Ha Kelompok Pelaku aneka usaha Kehutanan

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

009 Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

Luas Tahura R. Soerjo yang dikonsevasi

300 Ha Kawasan Tahura R. Soerjo seluas 27.868,30 Ha dan Masyarakat di 44

25

Page 8: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

desa penyangga035 Operasi Perlindungan dan

pengamanan hutan (DAK)Luas Tahura R. Soerjo yang dikonsevasi

300 Ha Kawasan Tahura R. Soerjo seluas 27.868,30 Ha

071 Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan

Prosentasi Penurunan gangguan keamanan hutan

5 % Kawasan Hutan di Jawa Timur

072 Perlindungan Hutan Prosentasi Penurunan Luas Kebakaran hutan

10 % Kawasan Hutan di Jawa Timur

073 Konservasi Ekosistem Sumber Daaya Hutan

Prosentasi Penurunan pencurian hasil hutan

5 % Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Prov. Jatim

23 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

003 Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di dalam dan Luar Hutan

Luas Tahura R. Soerjo yang dikonsevasi

10000 Ha

Lahan di dalam dan luar hutan

004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas Tahura R. Soerjo yang dikonsevasi

10000 Ha

Hutan di Provinsi Jawa Timur

005 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitas sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)

Luas kawasan hutan yang dikonsevasi

10000 Ha

Lahan di luar kawasan hutan

BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan3.1.1 Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B. sebagai dasar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor kehutanan, selama periode Tahun 2016 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai 118,31 % dari target yang telah ditetapkan, dimana target penerimaan sebesar Rp.8.151.000.000,- namun realisasinya mencapai Rp.9.643.659.030,- dengan rincian sbb : Retribusi Daerah Target Rp. 8.146.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

9.618.986.204,- Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah Target Rp. 5.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 24.672.826,-

3.1.2. Anggaran Belanja3.1.2.1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.27.354.767.218,- dari plafon anggaran sebesar Rp. 30.540.571.300,- dengan kata lain penyerapannya mencapai 89,57 % dengan rincian sbb : Gaji dan Tunjangan Target Rp. 16.782.842.000,- terealisasi

26

Page 9: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

sebesar Rp.14.377.423.776,- Tambahan Penghasilan PNS target Rp.13.464.200.000,- terealisasi

sebesar Rp. 12.706.618.800,- Insentif pemungutan retribusi daerah target Rp.293.529.300,-

terealisasi sebesar Rp.270.724.642,-

3.1.2.2 Belanja Langsung1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan plafon anggaran sebesar Rp. 1.357.488.000, realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.287.240.545,00 atau 94,83% dengan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran berupa: penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) realisasi dan bukti keuangan, penyediaan jasa operator SIPPD, SIMPEG, SMEP, SIKDA, jasa surat menyurat, jasa administrasi keuangan, barang cetakan dan penggandaan, belanja alat tulis kantor, dan dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Dengan anggaran sebesar Rp. 3.752.933.650,00 realisasi keuangan sejumlah Rp. 3.542.494.408,00 atau 94,39% dengan kegiatan: 1) Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

dengan anggaran sebesar Rp. 2.130.771.150,00 realisasi sebesar Rp. 2.033.578.813,00 atau 95,44% yang dicapai melalui pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 2 paket.

2) Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp 1.622.162.500,00 realisasi sebesar Rp. 1.508.915.595,00 atau 93,02% yang berupa pemeliharaan sarana prasarana sebanyak 2 paket.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.Dengan anggaran sebesar Rp. 1.122.215.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.053.072.950,00 atau 93,84% dengan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa penyusunan laporan intensifikasi PAD Dishut Prov. Jatim 2 laporan.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan PemerintahanDengan plafon anggaran sebesar Rp. 772.068.665,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.755.174.275,00 atau 97,81% dengan

27

Page 10: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

kegiatan :1) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar

Rp. 527.618.665,00 terealisasi sebesar Rp. 516.349.175,00 atau 97,86% berupa penyusunan dokumen perencanaan SKPD sebanyak 5 buku.

2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 244.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 238.825.100,00 atau 97,7% berupa penyusunan dokumen pelaporan hasil pelaksanaan rencana program/kegiatan sebanyak 3 buku.

5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan :Dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.382.668.605,00 realisasi sejumlah Rp. 8.984.593.971,00 atau 95,76% dengan kegiatan mencakup :1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran

sebesar Rp. 309.600.000,00 realisasi sejumlah Rp. 306.327.500,00 atau 98,94% berupa workshop penghitungan karbon di kawasan hutan Jawa Timur, PEP gas rumah kaca di kawasan hutan Jawa Timur, koordinasi rencana pembangunan kehutanan di daerah, rekonsiliasi data pembangunan kehutanan di Jatim, dan penyusunan dokumen informasi dan pembangunan kehutanan (statistik)

2) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 430.683.000,00 realisasi sejumlah Rp. 424.403.850,00 atau 98,54% berupa pelatihan ekonomi kreatif bidang kehutanan dan penerbitan bulletin kehutanan.

3) Pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan anggaran sejumlah Rp. 513.215.000,00 realisasi sejumlah Rp. 473.217.330,00 atau 92,21% berupa inventarisasi hutan rakyat, pengembahan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan penanaman.

4) Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.774.838.500,00 realisasi sebesar Rp. 1.729.432.532,00 atau 97,44% berupa pendataan pemegang ijin yang tertib mengikuti penatausahaan hasil hutan dan koordinasi rutin.

28

Page 11: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5) APP Bidang Kehutanan, dengan anggaran sejumlah Rp. 734.272.500,00 realisasai sejumlah Rp. 722.442.625,00 atau 98,39% berupa koordinasi dan sosialisasi kegiatan APP Tahun I dan Tahun II

6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui PHBM dengan anggaran sebesar Rp. 124.803.950,00 realisasi sejumlah Rp. 104.165.510,00 atau 83,46% berupa inventarisasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

7) Fasilitasi Ecolabeling Hutan Rakyat dengan anggaran sejumlah Rp. 651.337.500,00 realisasi sejumlah Rp. 642.509.200,00 atau 98,64 % berupa peningkatan produktivitas lahan hutan rakyat dan fasilitasi FMU.

8) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan dengan anggaran Rp. 438.607.500,00 realiasi Rp. 410.028.650,00 atau 93,48% berupa pelaksanaan pelatihan lapang LMDH.

9) Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok, dengan anggaran sebesar Rp. 297.000.000,00 realisasi sejumlah Rp. 290.755.470,00 atau 97,9 % berupa pertemuan masyarakat desa hutan.

10) Pendidikan Kemasyarakat Produktif dalam rangka Mendukung Manajemen dan Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar Hutan, dengan anggaran Rp. 992.300.000,00 realisasi sejumlah Rp. 971.059.500,00 atau 97,86 % berupa lokakarya.

11) Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 798.903.000,00 realisasi sejumlah Rp. 665.424.760,00 atau 83,29 % berupa temu usaha perbenihan tanaman hutan, sosialisasi sertifikasi perbenihan, pembinaan pengada pengedar benih bibit tanaman hutan.

12) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan dengan anggaran sejumlah Rp. 510.560.000,00 realisasi sejumlah Rp. 492.972.184,00 atau 96,56 % berupa evaluasi RTT Tahun 2015 , monitoring RTT Tahun 2016, rekonsiliasi produksi hasil hutan.

13) Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Hasil Hutan, dengan anggaran sejumlah Rp. 592.285.000,00 realisasi sejumlah Rp. 583.635.420,00 atau

29

Page 12: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

98,54% berupa pembekalan penatausahaan hasil hutan hak, sosialisasi penatausahaan hasil hutan dan PNBP SDA Kehutanan, rekonsiliasi pembayaran PNBP SDA Kehutanan.

14) Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan, dengan anggaran sebesar Rp. 698.450.000,00 realisasi sebesar Rp. 672.436.900,00 atau 96,28% bimtek kebijakan peraturan industry, fasilitasi VLK kelompok bagi industry, penyegaran petugas RPBBI on line.

15) Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 381.107.655,00 realisasi Rp. 380.983.380,00 atau 99,97% berupa Pembinaan penyuluh kehutanan dan Fasilitasi Himpunan Pengendali Hutan Andalan.

16) Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan) dengan anggaran sebesar Rp. 134.705.000,00 realisasi sebesar Rp. 114.799.160,00 atau 85,22% berupa inventarisasi aneka usaha kehutanan dan terbentuknya kelompok aneka usaha kehutanan.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan:Dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.411.940.560,00 realisasi sejumlah Rp. 8.208.358.262,00 atau 97,58% dipergunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :1) Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

dengan anggaran sebesar Rp. 3.160.317.710,00 realisasi sejumlah Rp. 3.157.122.927,00 atau 99,9% berupa pemeliharaan bibit persemaian, penanggulangan dan pengamanan gangguan keamanan hutan, penyuluhan masyarakat desa penyangga, penyuluhan sekolah di desa penyangga.

2) Operasi perlindungan dan pengamanan hutan dengan anggaran sebesar Rp. 2.996.426.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.985.135.235,00 atau 99,62%, berupa Penanaman Bambu sepanjang Batas Areal Penggunaan Lain, pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan rehabilitasi hutan.

3) Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 747.420.000,00 realisasi sebesar Rp. 698.324.275,00 atau 93,43% berupa Koordinasi penyelesaian penggunaan kawasan hutan dan Penggunaan

30

Page 13: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

kawasan hutan untuk JLS, penataan blok Tahura R. Soerjo, penanaman tanaman batas Tahura R. Soerjo.

4) Perlindungan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 748.168.975,00 realisasi sebesar Rp. 645.670.275,00 atau 86,3% berupa sosialisasi cagar biosfir, pembekalan masyarakat peduli api, peningkatan kapasitas pengaman hutan.

5) Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 759.607.875,00 realisasi sebesar Rp. 722.105.550,00 atau 95,06% berupa workshop pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Penyuluhan kepada masyarakat penyangga kawasan konservasi.

7. Program Rehabilitasi Sumber Daya HutanDengan jumlah dana sebesar Rp. 531.743.520,00 realisasi sebesar Rp. 489.421.100,00 atau 92,04 % dengan kegiatan antara lain:1) Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta

Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 114.867.600,00 realisasi sebesar Rp. 110.707.600,00 atau 96,38 % berupa monev penanaman pohon disepanjang jalan nasional dan provinsi, monev reklamasi hutan.

2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan anggaran sebesar Rp. 132.775.900,00 realisasi sebesar Rp. 119.707.430,00 atau 90,16% berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan dan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan, inventarisasi hutan kota.

3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai) dengan anggaran sebesar Rp. 284.100.020,00 realisasi sebesar Rp. 259.006.070,00 atau 91,17% berupa pertemuan KKMD dan rehabilitasi mangrove dan pantai.

Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.Realisasi berdasarkan Tabel ukur kinerja APBD T.A 2016

31

Page 14: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelaksanaan administrasi perkantoranIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Indek Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kanor

100 % 100 %

Masukan Tersedianya jumlah dana sebesar Rp. 1.357.488.000,-

Rp1.357.488.000,-

Rp.1.287.240.545,-

Keluaran Jumlah Dokumen Pertanggung Jawaban Administrasi Perkantoran

1 Dokumen 94,83 %

Hasil Indek Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kanor

100 % 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100 % 100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.2.130.771.150,-

Rp. 2.130.771.150,-

Rp.2.033.578.813,-

Keluaran Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

2 Paket 95,44 %

Hasil Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100 % I.2.1.1.1%

100 %

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan PrasaranaIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100 % 100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 1.783.100.000,-

Rp. 1.783.100.000,-

Rp.1.508.915.595,-

Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara

12 bulan 93,02 %

Hasil Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100 % 100 %

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.Indikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Prosentase Kelembagaan Yang tepat Fungsi

100 % 100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 1.122.215.000,-

Rp. 1.122.215.000,-

Rp.1.053.072.950,-

Keluaran Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Laporan 93,84 %

Hasil Prosentase Kelembagaan Yang tepat Fungsi

100 101

32

Page 15: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

1. Penyusunan Dokumen PerencanaanIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Prosentase Penyeelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu

100 % 100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.527.618.665,-

Rp. 527.618.665,- Rp.516.349.175 ,-

Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

5 Dokumen 97,86 %

Hasil Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 100 %

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Prosentase Penyeelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu

100 % 100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 244.450.000,-

Rp. 244.450.000,- Rp.238.825.100 ,-

Keluaran Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program/Kegiatan

3 Dokumen 97,70 %

Hasil Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 100 %

5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi PorangProduksi Getah PinusProduksi Kayu Hutan Negara

200 ton14000 ton2000 ton3000 ton400000 M3

100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 309.600.000,-

Rp. 309.600.000,- Rp.306.327.500 ,-

Keluaran Jumlah Dokumen Informasi dan Pembangunan Kehutanan

1 Dokumen 98,94 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

500 Hektar 100 %

2. Peningkatan Kerjasama antar daerah

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

30000 ton200 ton400000 M314000 ton2000 ton

100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 430.683.000,-

Rp430.683.000,- Rp.424.403.850 ,-

Keluaran Jumlah Pameran Kehutanan 0 Kali pameran 98,54 %Hasil % Peningkatan jumlah industri

primer hasil hutan kayu (IPHHK) 2,5 % 2,5 %

33

Page 16: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

yang berizin

3. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan.

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Daun Kayu PutihProduksi Getah DamarProduksi PorangProduksi Kayu Hutan Negara Produksi Getah Pinus

14000 ton200 ton2000 ton400000 M330000 ton

100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp.513.215.000,-

Rp. 513.215.000,- Rp.473.217.330,-

Keluaran Luas Pengembangan Hutan RakyatLuas Pengembangan Lahan di Bawah Tegakan

50 Ha

45 Ha

92,21 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha 100 %

4. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi PorangProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah Pinus

200 ton14000 ton2000 ton400000 M33000 ton

100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 1.774.838.500,-

Rp. 1.774.838.500,-

Rp.1.729.432.532 ,-

Keluaran Jumlah Pemegang Ijin yang tertib mengikuti penatausahaan Hasil Hutan

275 orang 97,44%

Hasil Prosentase Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 2,6 %

5. APP Bidang KehutananCapaian Program

Produksi Kayu Hutan NegarProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

40000 M33000 ton200 ton14000 ton2000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.734.272.500,-

Rp. 734.272.500,- Rp.722.442.625 ,-

Keluaran Jumlah laporan pelaksanaan APP Bidang Kehutanan

2 laporan 98,39 %

Hasil Luas Pengembangan hutan rakyat

5000 Ha 100 %

6. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)

Capaian Program

Produksi Daun Kayu PutihProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi PorangProduksi Getah Damar

14000 ton400000 M330000 ton2000 ton200 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 124.803.950,-

Rp. 124.803.950,- Rp.104.165.510 ,-

Keluaran Jumlah laporan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat melalui PHBM

1 Laporan 83,46 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha 100 %

34

Page 17: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

7. Fasilitas Ekolabeling Hutan Rakyat

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi PorangProduksi Daun Kayu PutihProduksi getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Kayu Hutan Negara

2000 ton14000 ton30000 ton200 ton200000 M3

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 651.337.500,-

Rp. 651.337.500,- Rp.642.509.200,-

Keluaran Jumlah FMU yang Terfasilitasi VLK

2 FMU 98,64 %

Hasil % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berizin

2,6 % 2,6 %

8. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Kayu Hutan Negara Produksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

400000 M330000 ton200 ton 14000 ton2000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.438.607.500,-

Rp. 438.607.500,- Rp.410.028.650 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan MDH

2 Laporan 93,48 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha 100 %

9. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi PorangProduksi Kayu Hutan Negara Produksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu Putih

2000 ton400000 M330000 ton200 ton14000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 297.000.000,-

Rp. 297.000.000,- Rp.290.755.470 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

2 Laporan 97,90 %

Hasil Luas Pengembangan nHutan Rakyat

5000 100 %

10 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan.

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Kayu Hutan Negara Produksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton

100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 992.300.000,-

Rp. 992.300.000,- Rp.971.059.500 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Lokakarya 4 Laporan 97,86 %Hasil Luas Pengembangan Htan

Rakyat5000 100 %

35

Page 18: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

11 Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 798.903.000,-

Rp. 798.903.000,- Rp.665.424.760 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Pemberdayaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

3 Laporan 86,27 %

Hasil Luas Pengembangan Htan Rakyat

5000 Ha 90,10%

12 Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutasn Indikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Daun Kayu PutihProduksi Getah PinusProduksi Getah damarProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Porang

14000 ton30000 ton200 ton 200000 M32000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.510.560.000,-

Rp. 510.560.000,- Rp.492.972.184 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Pengendalian Produksi Hasil Hutan

2 Laporan 96,56 %

Hasil Prosentase peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 % 2,6 %

13 Penatausahaan hasil hutan dan Pengawasan pungutan iuran Kehutanan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Daun Kayu PutihProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Kayu Hutan NegaraProduksi Porang

14000 ton30000 ton200 ton200000 M32000 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 592.285.000,-

Rp.592.285.000,- Rp.583.635.420,-

Keluaran Jumlah Laporan Penata usahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Iuran Kehutana

3 Laporan 98,54 %

Hasil % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

2,6 % 2,6 %

14 Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi PorangProduksi Kayu Hutan Negara Produksi Daun Kayu PutihProduksi Getah PinusProduksi Getah damar

2000 ton20000 M314000 ton 30000 ton200 ton

100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 698.450.000,-

Rp. 698.450.000,- Rp.672.436.900,-

Keluaran Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan

3 Laporan 96,28 %

Hasil % Peningkatan Jumlah Industri 2,6 % 2,6 %

36

Page 19: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin

15 Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan HutanIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Kayu Hutan Negara Produksi PorangProduksi Getah PinusProduksi Getah damarProduksi Daun Kayu Putih

400000 M32000 ton30000 ton 200 ton14000 ton

100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 381.107.655,-

Rp. 381.107.655,- Rp.380.983.380,-

Keluaran Jumlah Laporan Peningkatan SDM Kehutanan

2 Laporan 99,97 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha 100 %

16 Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Produksi Kayu Hutan NegaraProduksi Getah PinusProduksi Getah DamarProduksi Daun Kayu PutihProduksi Porang

400000 M330000 ton200 ton14000 ton2000 ton

100 %

Masukan Tersedianya dana sebesar Rp. 134.705.000,-

Rp. 134.705.000,- Rp.114.799.160,-

Keluaran Jumlah Kelompok Pelaku Aneka Usaha Kehutanan

0 Kelompok 85,22 %

Hasil Luas Pengembangan Hutan Rakyat

5000 Ha 89,22%

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

1. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Reboisasi Kawasan Tahura R. Soerjo

300 Hektar 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 3.160.317.710,-

Rp. 3.160.317.710,-

Rp.3.157.122.927 ,-

Keluaran Jumlah bibit persemaian Intensitas Penanggulangan dan Pengamanan Gangguan Hutan

100000 batang

8 Kali

99,90 %

Hasil Luas Tahura R. Soerjo yang dikonversi

300 Hektar 100 %

2. Operasi perlindungan dan pengamanan hutan (DAK)Indikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo

300 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 2.996.426.000,-

Rp. 2.996.426.000,-

Rp.2.985.135.235 ,-

Keluaran Luas Rehabilitasi Hutan 250 Hektar 99,62 %

Hasil Luas Tahura R. Soerjo yang dikonversi

a.300 Ha

100 %

37

Page 20: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

3. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo

300 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar 747.420.000,-

Rp. 747.420.000,- Rp.698.324.275 ,-

Keluaran Jumlah laporan pemantapan dan pemantauan status kawasan hutan

2 Laporan 93,43 %

Hasil Prosentase Penurunan ganguan keamanan Hutan

5 % 5 %

4. Perlindungan HutanIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo

400 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar 748.168.975,-

Rp. 748.168.975,- Rp.645.670.275 ,-

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan

3 Laporan 86,30 %

Hasil Prosentase Penurunan Luas Kebakaran Hutan

10 % 10 %

5. Konservasi Ekosistem Sumberdaya HutanIndikato

rTolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo

300 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar 759.607.875,-

Rp. 759.607.875,- Rp.722.105.550,-

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Ekosistem

3 Laporan 95,06 %

Hasil Prosentase Penurunan Gangguan Keamanan Hutan

5 % 6 %

7. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

1. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamaasi didalam dan diluar Hutan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Rehabilitasi Kawasan Hutan 10000 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 114.867.600,-

Rp. 114.867.600,- Rp.110.707.600,-

Keluaran Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Laporan 96,38%

Hasil Luas Kawasan Hutan yang dikonversi

10000 Ha 100 %

2. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Rehabilitasi Kawasan Hutan 10000 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.132.775.900,-

Rp. 132.775.900,- Rp.119.707.430,-

Keluaran Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 90,16%

38

Page 21: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Peranserta Masyarakat Hasil Luas Kawasan Hutan yang

dikonversi10000 Ha 100 %

3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di sekitar Sumber Air,

Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Realiasi

Capaian Program

Rehabilitasi Kawasan Hutan 10000 Ha 100 %

Masukan Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.284.100.020,-

Rp. 284.100.020,- Rp.259.006.070,-

Keluaran Luas Areal Rehabilitasi 50 Ha 91,17 %Hasil Luas Kawasan Hutan yang di

Konversi 10000 Hektar 100 %

Tabel 3Efisien dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2015

No

Program/KegiatanJumlah

Anggaran (Rp.)Efisien %

Efektivitas%

1 2 3 4 5

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.357.488.000

1.357.488.000

94,83

94,83

5,17

5,17

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.752.933.650 94,39 5,61

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasaraana

2.130.77.150 95,44 4,56

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasaraana

1.622.162.500 93,02 6,98

3. Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.122.215.000 93,84 6,16

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.122.215.000 93,84 6,16

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

772.068.665 97,81 2,19

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

527.618.665 97,86 2,14

2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program danb Anggaran

244.450.000 97,70 2,30

5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

9.382.668.605 95,76 4,34

39

Page 22: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

1. Monitoring, Evaluasi Pelaporan 309.600.000 98,94 1,062 Peningkatan Kerjasama antar

daerah 430.683.000 98,54 1,46

3 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

513.215.000 92,21 7,79

4 Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan

1.774.838.500 97,44 2,56

5 APP Bidang Kehutanan 734.272.500 98,39 1,616 Peningkatan partisipasi

masyarakat melalui pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

124.803.950 83,46 16,54

7 Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat

651.337500 98,64 1,36

8 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan Masyarakat Desa Hutan

438.607500 93,48 6,52

9 Peningkataan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

297.000.000 97,90 2,10

10 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung manajemen dan pemasara n pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

992.300.000 97,86 2,14

11 Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

798.903.000 83,29 16,71

12 Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

510.560.000 96,56 3,44

13 Penataanusahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan

592.285.000 98,54 1,46

14 Pembinaan dan pengawasan iuran hasil hutan

698.450.000 96,28 3,72

15 Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan

381.107.655 99,97 0,03

16 Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)

134.705.000 85,22 14,78

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

8.411.940.560 97,58 2,42

40

Page 23: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan LK

Basis

1. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

3.160.317.710 99,90 0,10

2. Operasi perlindungan dan pengamanan hutan (DAK)

2.996.426.000 99,62 0,38

3. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan

747.168.975 93,43 6,57

4. Perlindungan Hutan 748.168.975 86,30 13,705. Konservasi Ekosistem Sumber

Daya Hutan759.607.875 95,06 4,94

7. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

531.743.520 92,04 7,96

1. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan

114.867.600 96,38 3,62

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

132.775.900 90,16 9,84

3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman disekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)

284.100.020 91,17 8,83

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan1. Pendapatan

Kendala dalam Pemungutan Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran Hasil Hutan adalah tempat pemungut retribusi dengan Bank tempat penyetoran retribusi jaraknya cukup jauh sedangkan sarana dan prasarana sangat terbatas, namun demikian penerimaan retribusi dapat terpenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pungutan karcis masuk Tahura R. Soerjo terhadap pengunjung Obyek Wisata Alam (OWA) sifatnya temporer dan bergantung pada frekwensi musim liburan.

2. Belanja Untuk Belanja Tidak Langsung yakni kegiatan yang bersifat rutin

hampir tidak ada kendala yang berarti karena dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana.

Untuk Belanja Langsung yakni kegiatan yang bersifat belanja pembangunan sebagian tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena bersifat teknis sehingga pelaksanaannya berkaitan dengan musim di triwulan IV dengan asumsi sudah mulai musim

41

Page 24: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Pengukuran yang mendasari Penyusunan LK

penghujan.Kendala lain yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan Program kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun Angagran 2016 di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat kami gambarkan sebagai berikut :1) Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam proses penghimpunan

data dan informasi pembangunan kehutanan Jawa Timur belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : komitmen petugas pengolah data dan informasi dalam meng-up date data masih belum optimal serta adanya kebijakan dari Kementerian yang berdampak pada kemunduran dalam proses penghimpunan data dan informasi.

2) Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi tersebut berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan

3) Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal.

4) Kegiatan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan sehingga proses pengadaan benih/bibit untuk kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.

5) Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal.

6) Masih banyak pengolah kayu bulat yang belum meimiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

7) Banyak pemegang IUIPHHK dengan kapasitas ijin di bawah 6.000 m3/th yang belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

8) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun belum seluruhnya tertib administrasi pelaporan.

9) Sulitnya memberikan pemahaman kepada petani hutan rakyat terkait kewajiban mendapatkan SVLK/ PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah memiliki SVLK.

42

Page 25: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

10) Kelembagaan Forest Managemen Unit (FMU) belum kuat.11) Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/

PHBML masih belum merasakan manfaat langsung atas produk kayu tersebut (kayu yang bersertifikat seharusnya memiliki nilai lebih namun pada kenyataannya sama dengan kayu yang belum bersertifikat).

12) Kebijakan penilikan setiap 2 (dua) tahun bagi pengelola hutan rakyat yang mendapatkan SVLK sangat memberatkan dalam hal pembiayaan.

13) Harga kayu di tingkat petani masih rendah, harga optimal masih dikuasai tengkulak/ pedagang lokal.

14) Kelompok pengelola hutan rakyat belum seluruhnya memiliki jejaring usaha dalam memasarkan produk kayu.

15) Harga patokan sebagai dasar pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan belum menggambarkan kondisi riil harga kayu di petak hutan.

16) Jumlah Satuan Pengamanan Hutan dirasa masih minim untuk melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 44 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

Tabel 3Hambatan/Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja APBDTahun Anggaran 2015

No Program/Kegiatan Jumlah

Anggaran Rp. Realisasi Rp. %Hambatan/kendala

1 2 3 4 5 6

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.357.488.000 1.287.240.545 94,83

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.357.488.000 1.287.240.545 94,83

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.752.933.650 3.542.494.408 94,39

1.Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana

2.130.771.150 2.033.578.813 95,44

2.Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Saraana dan Prasarana

1.622.162.500 1.508.915.595 93,02

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah

1.122.215.000 1.053.072.950 93,84

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.122.215.000 1.053.072.950 93,84

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

772.068.665 755.174.275 97,81

43

Page 26: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

527.618.665 516.349.175 97,81

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

244.450.000 238.825.100 97,70

5. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan

9.382.668.605 8.984.593.971 95,76

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

309.600.000 306.327.500 98,94

2.Peningkatan Kerjasama antar Daerah

430.683.000 424.403.850 98,54

3. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

513.215.000 473.217.330 92,21

4.Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil HUtan

1.774.838.500 1.729.432.532 97,44

5.APP Bidang Kehutanan

734.272.500 722.442.625 98,39

6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

124.803.950 104.165.510 83,46

7. Fasilitasi Ecolebeling Hutan Rakyat

651.337.500 642.509.200 98,64

8. Pendidikan Kemasyarakat an Produktif dalam rangka mendukung pelatihan Masyarakat Desa Hutan

438.607.500 410.028.650 93,48

9. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

297.000.000 290.755.470 97,90

10. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

992.300.000 971.059.500 97,86

11. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

798.903.000 665.424.760 83,29

12. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

510.560.000 492.972.184 96,56

13. Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan

592.285.000 583.635.420 98,54

14. Pembinaan dan pengawa san industri hasil hutan

698.450.000 672.436.900 96,28

15. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan

381.107.655 380.983.380 99,97

16. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha

134.705.000 114.799.160 85,22

44

Page 27: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Kehutanan dan Kemitraan)

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

8.411.940.560 8.208.358.262 97,58

1. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura

3.160.317.710 3.157.122.927 99,90

2. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK

2.996.426.000 2.985.135.235 99,62

3. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan

747.420.000 698.324.275 93,43

4. Perlindungan Hutan 748.168.975 645.670.275 86,305. Konservasi Ekosistem

Sumber Daya Hutan759.607.875 722.105.550 95,06

7. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

531.743.520 489.421.100 92,04

1. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan

114.867.600 110.707.600 96,38

2. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam RHL

132.775.900 119.707.430 90,16

3. Reklamasi Hutan dan Lahan (Penanaman disekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan pantai)

284.100.020 259.006.070 91,17

BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai Entitas Akuntansi mengikuti peraturan-peraturan yang terkait kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Entitas Laporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi

45

Page 28: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Database SIBAKU, prosesnya didokumentasikan dalam laporan berupa Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan LPE. Secara administrasi SKPD menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual adalah mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanganSKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

4.4 Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Pendapatan-LRA Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan.

46

Page 29: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Pendapatan disajikan menurut kalasifikasi pendapatan.4.4.2 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : Pendapatan sewa diakui secara proporsional antara nilai dan periode

waktu sewa. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 4.4.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

4.4.4 Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.4.5 Penambahan aset secara terencana, menggunakan Rekening Belanja Modal.Biaya perolehan aset menambah nilai aset, Seluruh rencana pengadaan Barang yang menjadi aset sudah dialokasikan dengan biaya perolehan yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

47

Page 30: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

Dalam DPA Tahun Anggaran 2016 khususnya Retribusi Daerah rencana semula ditargetkan Rp. 7.151.000.000,-, berdasarkan perkiraan ada peningkatan penerimaan retribusi Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat dan Pemakaian Pemandian Air Panas dan Ruang VIP, maka dalam DPA-PAPBD Tahun Anggaran 2016 target dinaikan menjadi Rp. 8.151.000.000,- Realisasi Pendapatan Tahun 2016 mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp.602.023.725,- atau 6,24 persen dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015.Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

No.Rekenin

gUraian

Realisasi Belanja TA. 2016 (Rp.)

Realisasi Belanja TA. 2015 (Rp.)

Naik/turun %

1 4.1.2 Retribusi Daerah

9.618.986.

204

9.024.154.

745

594.831.45

9 6,18

2 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

24.672.826 17.480.560 7.192.26629,1

5

Jumlah 9.643.659.030

9.041.635.305

602.023.725

6,24

Rincian pendapatan Asli Daerah sektor kehutanan TA 2016 terdiri dari :1. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Usaha, Yaitu pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Jasa Usaha, ditargetkan sebesar Rp.8.146.000.000,- namun realisasi penerimaan s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp.9.618.989.204,- atau mencapai 118,08 %. Dengan rincian sebagai berikut :

No.

Kode RekPenerimaa

nUraian Target Realisasi %

1

2

4.1.2.02.001

4.1.2.02.005

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

5.973.000.000

2.173.000.000

7.141.624.204

2.477.362.000

119,57

114,01

48

Page 31: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

2. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Lain-lain PAD Yang Sah semula di targetkan sebesar Rp. 5.000.000,- yang diperkirakan dari pendapatan sewa bangunan rumah dinas, namun realisasinya s/d 31 Desember 2016 mencapai Rp.24.672.826,- atau mencapai 493,46 % ini terjadi karena adanya pendapatan yang tidak direncanakan dengan rincian sebagai berikut :

No.Kode Rek

Penerimaan

Uraian Target Realisasi %

1

2

3

4

5

4.1.4.06.01

4.1.4.10.03

4.1.4.10.04

4.1.4.10.05

4.1.4.14.03

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

0

0

0

0

5.000.000

1.657.185

6.489.088

7.480.000

5.240.000

3.806.553 76,13

Jumlah5.000.00

024.672.826 493,46

5.1.2. BelanjaDinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 alokasi anggaran sebesar Rp. 55.871.629.300,- sedangkan realisasi sebesar Rp.51.675.122.729,- atau 92,49 %.Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 menurut Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No. Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1.357.488.000 1.287.240.545 94,83

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.752.933.650 3.542.494.408 94,39

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.122.215.000 1.053.072.950 93,84

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

772.068.665 755.174.275 97,81

49

Page 32: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Sedangkan menurut jenis dan realisasi belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat dibawah ini :

No. Jenis Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

%

1 Belanja Pegawai 35.466.373.900 32.174.128.218

90,72

2 Belanja Barang dan Jasa 17.648.714.400 16.810.331.811

95,25

3 Belanja Modal 2.756.541.000 2.690.662.700

97,61

Jumlah 55.871.629.300 51.675.122.729

92,49

Realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp.6.044.537.217,- atau 10,47 persen dibandingkan realisasi belanja TA. 2015 disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi belanja TA. 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No. UraianRealisasi Belanja TA. 2016 (Rp.)

Realisasi Belanja TA. 2015 (Rp.)

Naik/turun %

1 Belanja Pegawai 32.174.128.218 23.652.147.472 8.521.980.74626,4

9

2 Belanja Barang Jasa 16.810.331.811 30.016.913.008 13.206.581.19744,0

0

3 Belanja Modal 2.690.662.700 4.050.599.466 1.359.936.76633,5

7

Jumlah 51.675.122.729 57.719.659.946 6.044.537.21710,4

7

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Tahun 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp.32.174.128.218,- Dan Rp.23.652.147.472,- Kenaikan realisai belanja pegawai sebesar Rp.8.521.980.746,- disebabkan adanya kenaikan gaji berkala, tambahan tunjangan daerah prestasi serta honorarium.Perbandingan Rincian realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No. UraianRealisasi

Belanja TA. 2016 (Rp.)

Realisasi Belanja TA. 2015 (Rp.)

Naik/turun %

50

Page 33: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Realisasi belanja barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 16.810.331.811,- dan Rp. 30.019.174.808,- penurunan/kenaikan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.208.842.997,- atau 44,00 %. Perbandingan rincian realisasi belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 disajikan pada tabel dibawah ini :

No.

UraianRealisasi

Belanja TA. 2016 (Rp.)

Realisasi Belanja TA. 2015 (Rp.)

Naik/turun %

1 Belanja Bahan Pakai Habis 1.499.889.786 2.162.451.364 662.561.578 30,64

2 Belanja Bahan/Material 815.787.410 947.967.455 132.180.045 13,97

3 Belanja Jasa 5.171.499.240 8.529.044.948 3.357.545.708 39,374 Belanja Premi,

Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan 99.986.199 99.820.399 165.800 0,17

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 128.749.364 132.021.964 3.272.600 2,48

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 363.977.640 65.585.9721 291.882.081 44,50

7 Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 85.000.000 262.122.000 177.122.000 67,57

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 89.475.400 225.063.830 135.588.430 60,24

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.870.000 18.907.020 6.037.020 31,93

10 Belanja Makanan dan Minuman 397.790.250 815.876.500 418.086.250 51,24

11 Belanja Pakaian dan Atributnya 252.925.900 0 252.925.900

100

12 Belanja Pakaian Kerja 135.514.500 587.905.172 452.390.672 76,95

51

Page 34: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5.1.2.3 Belanja Modal Realisasi belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 2.690.662.700,- dan Rp. 4.050.599.466,- penurunan/kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1,359,936,766,- atau 33,57 %. Perbandingan rincian belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada tabel dibawah ini :

No.

UraianRealisasi

Belanja TA. 2016 (Rp.)

Realisasi Belanja TA. 2015 (Rp.)

Naik/turun %

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 265.800.000 0 265.800.000 100

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 97.235.600 261.186.750 163.951.150 62,77

3 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 792.726.200 1.563.936.211 771.210.011 49,31

4 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 156.920.500 3.7620.000 119.300.500 76,70

5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 128.920.000 225.006.100 96,086,100 42,70

6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 4.998.400 24.200.000 19.201.600 79,35Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 0 29.700.000 29.700.000

7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13.893.000 2.278.925 11.614.075 83,60

8 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0 113.616.000 113.616.000

100

9Belanja Modal Pengadaan

52

Page 35: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5.1.2.4 Surplus/DefisitSurpus/defisit adalah selisih Jumlah Pendapatan Daerah dan jumlah Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 defisit sebesar Rp. (42.031.463.699),-, dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 9.643.659.030,- dan Belanja Daerah sebesar Rp. 51.675.122.729,-.

5.1.2.5 PembiayaanSelama Tahun Anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki Pos Pembiyaan, baik Pembiayaan Penerimaan maupun Pembiayaan Pengeluaran.

5.1.2.6 SILPASisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. (42.031.463.699),-.

5.1.3. Laporan Operasional 5.1.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Surplus Non Operasional. Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.629.199.942,- terdiri dari : Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp. 9.618.986.204,-

terdiri dari :- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp.

7.141.624.204,-- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO sebesar Rp.

2.477.362.000,- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Rp. 5.463.738,-

terdiri dari :- Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO

sebesar Rp. 1.657.185,-- Pendapatan sewa Gedung dan Bangunan-LO sebesar

Rp.3.806.553,- Surplus Non Operasional, surplus pemindahtanganan/pemusnahan

aset non lancar sebesar Rp. 4.750.000,- (merupakan pendapatan non operasional atas hasil lelang dari aset lain-lain yang kondisinya rusak).

53

Page 36: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

5.1.3.2 BebanJumlah Beban Operasi LO sebesar Rp. 50.909.723.228,87,- terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 32.177.704.517,-, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 16.804.040.456,87 serta beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.891.978.255,-.

5.1.3.3 Surplus/Defisit LOSurplus/defisit LO merupakan selisih jumlah Pendapatan dan Beban. Per 31 Desember 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengalami defisit sebesar Rp. (41.280.523.286.87),-. Yang berasal dari penjumlahan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 9.624.449.942,- dan surplus pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar sebesar Rp. 4.750.000,-(merupakan aset lain-lain yang kondisinya rusak berat dan telah lelang) dikurangi beban operasi sebesar Rp. 50.909.723.228,87,-.

5.1.4. Neraca5.1.4.1 Aset.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya, Data Aset Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.936.933.492,13 Yang mengalami kenaikan sebesar 1,08 % dibanding aset tahun 2015 dan surplus pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar sebesar Rp.70.172.644.778,00, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aset lancar : Aset Lancar terdiri dari :

Kas : Rp. Nihil Piutang : Rp. Nihil Piutang Lain-lain : Rp. Nihil Penyisihan Piutang : Rp. Nihil Beban dibayar dimuka : Rp. 58.098.400,13 Persediaan : Rp. 21.579.525,- Aset untuk dikonsolidasikan. : Rp. Nihil

Nilai aset lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.79.677.925,13 dan Rp.86.117.292,- Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk apat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.Perbandingan rincian aset lancar per 31 Desember 2016 dan 31

54

Page 37: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Kewajiban

Ekuitas Dana

Desember 2015 disajikan tabel dibawah ini : No. Aset Lancar 31 Desember 2016 31 Desember 2015

1 Belanja dibayar di muka

58.098.400,13 68.248.617,00

2 Persediaan 21.579.525,00 17.868.675,00Jumlah 79.677.925,13 86.117.292,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dan Jasa Giro Bendahara yang belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

Kas di Bendahara Pengeluaran (non silpa) adalah saldo kas Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2016 yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp. 0,-

Piutang, Piutang lain-lain dan Penyisihan Piutang adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar oleh wajib pajak (disertai penjelasan yang spesifik) sebesar Rp. 0,-

Belanja Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp.58.098.400,13 terdiri dari Belanja dibayar dimuka sewa gedung/kantor sebesar Rp. 16.734.246,58 dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp. 41.364.153,55 Dengan rincian sebagai berikut :

No

UraianNilai Sewa (Rp.)

Pemakaian s/d 31 Desember 2016 (Rp)

Sisa Beban di bayar dimuka (Rp.)

1 Sewa Gedung/kantor/ tempat (Pos Gresik II)

24.500.000 21.313.698,63 3.186.301,37

2 Sewa Gedung/kantor/ tempat (Pos Gresik III)

24.000.000 19.082.181,78 4.917.808,22

3 Sewa Gedung/kantor/ tempat ( Pos

35.000.000 26.369.863,01 8.630.136,99

55

Page 38: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.579.525,- antara lain berupa :

No. Uraian Barang Jumlah Harga (Rp.)1 Alat Tulis Kantor 403 18.065.575

Amplop Besar Jaya 5 123.750Amplop Kecil Jaya 5 74.250Binder Clip Besar Joyko 10 220.000Binder Clip Kecil Joyko 10 110.000Binder Clip Sedang Joyko 10 165.000Catridge Printer Epson L360 3 1.049.400Catridge Printer Epson L350 2 699.600DVD RW 1 330.000Isi staples 3 140.250Isi toner laserjet 8 2.398.000Jepit kertas 20 209.000Kertas HVS F4 70 gr 145 5.941.375Ordner 20 440.000Pen Pilot Wingel 3 59.400Pensil 2 65.550Pita printer besar 2 499.950Pita printer dot matrik 1 349.950Plandband 13 121.550Post It 3 33.825Snelhecter 20 138.600Spidol whiteboard, 5 49.775Stopmap Biola 100 198.000Stopmap Biola 2 48.950Tinta printer Epson L360 3 449.625Tinta printer Epson HP Lasejet 3 449.625Toner Laserjet 2 1.699.500Toner Mesin Fax 2 1.999.800

2 Alat Listrik dan Elektronik 141 3.513.950Kabel roll 15 meter 2 119.900Lampu TL 20 watt 60 891.000MCB, saklar 4 998.800Saklar 12 415.800Starter 30 99.000Stop kontak 13 450.450Ttravo TL 20 watt 20 539.000

56

Page 39: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Jumlah Total 544 21.579.525

2. Aset tetap :Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.70.106.186.352,- Dan Rp.69.093.087.437,- Yang merupakan aset dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Kehutanan Prov. Jatim.

No. Uraian31 Desember

201631 Desember

20151 Tanah 57.817.217.500 57.817.217.5002 Peralatan dan Mesin 21.414.253.428 19.953.759.7283 Gedung dan Bangunan 8.904.647.280 7.801.171.2804 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.407.857.575 1.281.164.5755 Aset tetap lainnya 39.793.400 39.793.4006 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 07 Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap-19.477.582.831 -17.800.019.046

Jumlah 70.106.186.352 69.093.087.437

Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun 2016, terdapat peningkatan/ penambahan aset tetap sebesar Rp. 1.013.098.915,-

Yaitu mutasi tambah dan mutasi kurang dengan rincian sbb :1. Tanah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 57.817.217.500,-

pada tahun 2016 tidak ada penambahan aset tanah.

2. Peralatan dan Mesin pada tahun 2015 sebesar Rp.19.953.759.728, Pada tahun 2016 terdapat mutasi kurang Rp.54.453.900,- dan mutasi tambahan sebesar Rp.1.514.947.600,- sehingga aset menjadi Rp. 21.414.253.428 dengan rincian sbb :a. Alat-alat Besar semula Rp. 122.481.182 terdapat mutasi

tambah dari Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 14.500.000,- sehingga menjadi Rp. 136.981.182,-

b. Alat-alat Angkutan sebesar Rp. 2.619.900.400,- c. Alat Bengkel dan alat Ukur semula Rp. 1.111.688.800,-

57

Page 40: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

mutasi kurang sebesar Rp. 54.453.900,- (Mutasi ke Alat-alat besar Rp. 14.500.000 dan Mutasi ke Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 39.953.900,-) serta mutasi tambah dari belanja sebesar Rp. 97.235.600 sehingga menjadi Rp.1.154.470.500,-

d. Alat Pertanian sebesar Rp.30.888.000,- e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp.

13.777.460.496,- terdapat mutasi tambah dari Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 39.953.900,- dan mutasi tambah dari belanja sebesar Rp. 949.646.700,-sehingga menjadi Rp.14.767.061.096,-

f. Alat Studio dan alat Komunikasi sebesar Rp.1.919.073.200,- g. Alat-alat Kedokteran sebesar Rp.66.624.900,- h. Alat Laboratorium Rp. 465.174.650,-i. Alat Keamanan Rp. 254.079.500,-

3. Gedung dan Bangunan pada tahun 2015 sebesar Rp.7.801.171.280,-, Pada tahun 2016 terdapat mutasi kurang pindah ke Instalasi Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 52.017.000,- dan mutasi tambahan dari belanja sebesar Rp.1.155.493.000,- sehingga aset menjadi Rp. 8.904.647.280,-

5. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.281.164.575,-Pada tahun 2016 terdapat mutasi tambahan sebesar Rp.126.693.000,- dan mutasi kurang Rp.0,- sehingga aset menjadi Rp. 1.407.857.575,- yang terdiri dari :

a. Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 625.954.950,-b. Bangunan Air (Irigasi) sebesar Rp. 348.046.000,-c. Instalasi semula Rp. 307.163.625,- terdapat mutasi tambah

dari Bangunan Gedung sebesar Rp. 52.017.000,- dan mutasi tambah dari belanja sebesar Rp. 746.760.000,- sehingga menjadi Rp. 433.856.625,-

d. Jaringan sebesar Rp. 0

6. Aset Tetap Lainnya tidak ada penambahan yaitu Rp. 39.793.400,-

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2016 tidak ada.

58

Page 41: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.19.477.582.831,-naik sebesar 8,61 % dibandingkan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian 2016 20151 Tanah 0 0

2Penyusutan Peralatan dan Mesin

17.240.201.958 15.788.693.071

3Penyusutan Gedung dan Bangunan

1.355.701.958 1.187.515.238

4Jalan, Irigasi dan Jaringan

841.885.990 784.017.337

5Penyusutan Aset Tetap Lainnya

39.793.400 39.793.400

6Konstruksi Dalam Pengerjaan

0 0

Jumlah 19.477.582.831 17.800.019.046

3. Aset Lainnya.Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Non Operasional, dan aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 816.678.220,- mengalami penurunan sebesar 20,88 % dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.1.032.203.476,-

Aset lainnya antara lain :- Aset tak berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

723.331.820,- dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian Nilai Aset1 Safware 474.222.9002 Kajian 959.071.150

Akumulasi penyusutan -709.962.230Jumlah 723.331.820

59

Page 42: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

- Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 93.346.400,- dengan rincian sebagai berikut : No. Uraian Nilai Aset1 Saldo awal 2016 3.813.718.500

2Penghapusan Aset Lain-lain

-3.718.372.100

3 Akumulasi penyusutan -2.000.000Jumlah 93.346.400

5.1.5. KewajibanKewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek yang meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang potongan/pungutan Bendaharawan, Bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 terdapat kewajiban sebesar Rp. 65.609.005,-Terdiri dari : Utang Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.576.299,- Utang belanja jasa (Telepon, listrik, air dan multimedia) sebesar

Rp. 62.032.706,-

5.1.6. Ekuitas DanaEkuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.936.933.492,13 Yaitu selisih antara aset sebesar Rp.71.002.542.497,13,- dan jumlah kewajiban sebesar Rp.65.609.005,- Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.764.288.714,13,-

dengan prosentase 1,08 dibandingkan dengan aset tahun 2015 sebesar Rp, 70.172.644.778,-

5.1.7 Laporan Perubahan EkuitasEkuitas awal sebesar Rp 70.172.644.778,- defisi Laporan Operasional sebesar Rp. (41.280.523.286,87) Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 42.026.713.699,- dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/penambahan sebesar Rp. 18.098.302,- Jadi Ekuitas akhir 70.936.933.492,13 dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian LRA

60

Page 43: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

1 Ekuitas Awal 70.172.644.778,00

2 Surplus/Defisit - LO -41.280.523.286,87

3 RK-PPKD 42.026.713.699,00

4Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Penyesuaian Ekuitas

18.098.302,00

4.1 Koreksi/Penyesuaian Kas 19.209.088,00

4.2Koreksi/Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap

-1.110.786,00

Ekuitas Akhir 70.936.933.492,13

a. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Penerapan Akuntansi berbasis akrual, diikuti dengan Perubahan Regulasi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pos-pos aset dan kewajiban menjadi lebih rinci menurut Bagan Akun Standar. Pengungkapan pendapatan, aset dan belanja berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SKPD dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

61

Page 44: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

BAB VIPENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN

6.1Domisili dan Keadaan GeografiAlamat Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Jl. Bandara Juanda, Sidoarjo Telp. (031) 8666549.Fax. 8667858. Letak Geografi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : Sebelah Utara Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo Sebelah Timur Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas,

UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelah Selatan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, UPT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelah Barat Tanah Kosong

6.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

62

Page 45: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 914/272/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang DPA-SKPD dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 914/384.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016, PAPBD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan kehutanan Daerah Jawa Timur Tahun 2014-2019, dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan :1. Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (sustainable forest

management) yang berpusat pada masyarakat desa hutan (comunity centered development), dengan mengedepankan partisipasi masyarakat desa hutan (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan dan pengelolaan hutan.

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor), terutama kelompok masyarakat desa hutan, melalui pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

3. Keseimbangan pemerataan pembangunan kehutanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pengelola hutan dan lahan, melalui pengembangan agrobisnis bidang kehutanan, pengembangan komuditas tanaman yang bisa tumbuh dan produktif di bawah tegakan hutan serta pengembangan hasil hutan ikutan lainnya.

6.3Sumber Daya Manusia (SDM)Personil (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 sebanyak 1.060 orang (semula personil Dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 245 orang, dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 terdapat pelimpahan personil dari Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sebanyak 695 Orang) maka jumlah keseluruhan sebanyak 1.060 orang dengan rincian sbb :

No. Bidang / UPT PNS PTT Jumlah1 Sekretariat 39 6 452 Bidang Planologi Kehutanan 16 0 173 Bidang PKHKA 19 0 196 Bidang BPK 19 0 195 Bidang RLPS 17 0 176 UPT Peredaran Hasil Hutan 70 29 997 UPT Tahura R. Soerjo 51 88 1398 UPT Perbenihan Tanaman Hutan 14 2 169 UPT PH Wilayah I Pacitan 53 0 5310 UPT PH Wilayah II Ponorogo 129 0 129

63

Page 46: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

11 UPT PH Wilayah III Trenggalek 20 0 2012 UPT PH Wilayah IV Tulungagung 50 0 5013 UPT PH Wilayah V Malang 94 0 9414 UPT PH Wilayah VI Nganjuk 131 0 13115 UPT PH Wilayah VII Bondowoso 135 0 13516 UPT PH Wilayah VIII Bangkalan 62 0 6217 UPT PH Wilayah IX Sampang 50 0 50

Jumlah Total 940 120 1.060

BAB VIIP E N U T U P

7.1 Kesimpulan Pada Laporan Keuangan Tahun 2016 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :1. Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terdiri atas

Laporan Relalisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

2. Realisasi Pendapatan Asli daerah Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 9.643.659.030,- dengan prosentase sebesar 118,31 % dari target sebesar Rp. 8.151.000.000,-.

3. Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 55.871.629.300,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 30.540.571.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.331.058.000,- Realisasi Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 51.675.122.729,- atau mencapai 92,49 % realisasi fisik sebesar 100 %.

4. Jumlah aset pada tahun 2016 sebesar Rp. 70.936.933.492,13,- mengalami peningkatan sebesar 1,08 dibandingkan dengan aset tahun 2015 sebesar Rp. 70.172.644.778,- Jumlah kewajiban sebesar Rp. 65.609.005,- dan jumlah ekuitas (kekayaan bersih) sebesar Rp. 71.002.542.497,13,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 791.134.293,13,- dengan prosentase 1,11 % dibandingkan dengan aset tahun 2015 sebesar Rp. 70.211.408.205,-

5. Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual perlu adanya kerjasama yang baik antara Pejabat Penatausahaan Keuangan, Fungsi

64

Page 47: dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/CALK2016.doc · Web viewMaksud dan Tujuan Penyusunan LK . Landasan Hukum Penyusunan LK . Sistematika Penyusunan Catatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016

Akuntansi, Pengurus Barang Aset dan Persediaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan serta perlu dukungan dari semua Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

7.2 Saran 1. Diperlukan penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi

Berbasis Akrual (SIBAKU) agar pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual di SKPD berjalan lancar.

2. Aplikasi SIBAKU kedepannya agar dibuat terpadu antara akuntansi keuangan dan barang aset/persediaan, sehingga keduanya dapat berjalan secara sinergis.

3. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang Akuntansi Keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Jadwal pelaksanaan kegiatan harus ditata dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

5. Perlu adanya rekonsiliasi bersama antara fungsi akuntansi dengan fungsi pengurus barang secara periodik.

65