irawandhiki.files.wordpress.com file · web viewmakalah kewarganegaraan. klasifikasi hak asasi...
TRANSCRIPT
MAKALAH KEWARGANEGARAAN
Klasifikasi Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi dan civil society, Kewilayahan Negara Indonesia, Geopolitik dan geostrategi indonesia
Diampu oleh : Dr.Tjipto Subadi, M.Si
Di susun oleh:
Nama : DHIKI YUDHA IRAWAN
NIM : A410080333
PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSIATAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010/2011
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan karunia dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dan dapat diselesaikan dengan baik.
Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah-curahkan kepada seorang reformis sejati,
pembawa risalah suci yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia
keluar dari kubangan lumpur jahiliyah menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.
Makalah Kewarganegaraan ini membahas tentang Klasifikasi Hak Asasi Manusia,
Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi dan civil society, Kewilayahan Negara
Indonesia, Geopolitik dan geostrategi Indonesia yang mempunyai tujuan tertentu dan untuk
diketahui oleh Warga Negara Indonesia. Dengan disusunnya makalah ini penulis
mengharapkan agar pembaca dapat memahami isi dari makalah tersebut. Mempunyai rasa
kesadaran untuk berpartisipasi dalam kemajuan negara. Hak dan kewajiban Warga Negara
Indonesia perlu lebih di tekankan agar masyarakat dapat menuntut haknya dan memenuhi
kewajibannya.
Terwujudnya makalah ini tidak terlepas dari bimbingan yang telah di berikan oleh
beberapa pihak. Akhirnya kepada Allah SWT kami serahkan segalanya serta panjatkan doa
semoga amal kebajikan mereka diterima di sisi-Nya, serta diberikan pahala yang berlipat
ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Tentunya makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan dan kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami
khususnya, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.
Surakarta, 12 Desember 2011
Penyusun
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kualitas sumber daya manusia Warga Negara Indonesia masih kurang dari harapan
bangsa karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami hal-hal yang
menyangkut hak dan kewajibannya serta semua yang berkaitan dengan negaranya. Upaya
untuk memperbaiki hal tersebut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar niat
dalam hati tumbuh sedikit demi sedikit. Kemajuan negara itu tentunya tergantung dari
kualitas Sumber Daya Manusianya. Sebelum masyarakat sadar akan hal tersebut sangat
tidak mungkin suatu negara itu dapat berkembang sesuai harapan.
B. Tujuan
Tujuan Penulisan Makalah ini adalah:
1. Mendiskripsikan tentang klasifikasi HAM
2. Mendiskripsikan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
3. Mendiskripsikan tentang demokrasi dan civil society
4. Mendiskripsikan tentang kewilayahan negara Indonesia
5. Mendiskripsikan tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual
tidak lahir secara tiba-tiba. Sebagaimana kita lihat dalam ‘Universal Declaration of
Human Right’ 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang
dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang di tanda
tangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal
dan merupakan titik akumulasi perjuangan sebagian umat manusia di belahan dunuia
khususnya yang bergabung dalam perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ada beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia. Brdasarkan Universal
Declaration of Human Rights, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada diri
setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat
diganggu gugat siapa pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun 1999
menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
Sejarah panjang dari HAM lahir sejak Magna Charta di cetuskan di Inggris
pada tahun 1215. Magna Charta sebuah ultimatum terhadap pembatasan kekuasaan
raja. Seperti kita ketahui Raja adalah sosok yang absolute, raja adalah hukum itu
sendiri, namun hukum tidak berlaku atas dirinya sendiri begitu juga dengan
pertanggungjawaban kekuasaan raja harus dilakukan di muka umum. Magna Charta
kemudian perkembangan HAM mengalami kemajuan selangkah dengan adanya Bill
of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Bill of Rights mengatakaan bahwa manusia
sama di muka bumi (equality before of the law).
Magna Charta antara lain mencanangkan pembatasan kekuasaan raja yang
tadinya memiliki kekuasaan absolut (mutlak), sebagai yang menciptakan hukum,
tetapi hukum tersebut tidak berlaku atas dirinya sendiri, atau tidak terikat pada
hukum. Magna Charta juga menyatakan bahwa kekuasaan raja dapat dimintai
pertanggungjawaban di muka umum. Masuk dalam periode, sejak berdirinya Badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebuah deklarasi HAM kumandangkan pada
tanggal 10 Desember 1948. Peristiwa deklarasi HAM PBB lahir sebagai langkah
untuk menanggapi peristiwa pembantaian umat manusia (yahudi) yang dilakukan oleh
geng Hitler (NAZI) yang mengakibatkan perang dua kedua berkecamuk. (Sarwono,
2006)
Bagaimana dengan penegakkan dan HAM di Indonesia? Berbagai peristiwa
yang terjadi di negeri yang kita cintai ini khususnya peristiwa HAM sampai detik ini
belum membawa titik terang. Berbagai peristiwa tersebut kalau boleh saya sebutkan
sekedar mengingatkan kita sekalian (sekali lagi) akan peristwa dan pelanggaran-
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara: Pembantaian 1965-1966 DOM Aceh,
peristiwa Lampung, pembantaian pesantren tengku Bantaqia, peristiwa penembakan
di Papua, Penculikan aktivis prodemokrasi, Penembakan Mahasisswa Trisakti 1998
dan teranyar Kasus Pembunuhan Munir dan beberapa peristiwa lainnya yang
melibatkan aparat Negara.
Tentunya kita bertanya-tanya Indonesia itu negeri macam apa? Kita punya
Pancasila, UUD 1945 dan meratifikasi Deklarasi HAM PBB, kita punya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, tapi kita lemah dalam menjalankan dan menegakkkan
HAM. Beberapa langkah yang dilakukan salah satunya dengan adanya
Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan
lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Padahal jauh sebelum magna
charta telah lahir piagam Madinah pada tahun 622 yang sarat akan perlindungan hak
asasi manusia. Hal ini mengingat penduduk madinah pada waktu itu tidak hanya
kaum muslimin tetapi terdiri dari berbagai suku dan agama.
Lahirnya magna charta ini diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris
pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia
sama dimuka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan
Negara hukum. Pada prinsipnya Bill OF Rights ini melahirkan persamaan.
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of
Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada
tahun 1789 lahir pula The French Declaration, dimana hak-hak lebih dirinci yang
kemudian melahirkan The Rule of law.
Dalam The French Declaration antara lain disebutkan tidak boleh ada
penangkapan tanpa ada alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Disamping itu dinyatakan juga adanya asas
presumption of innocence, artinya orang-orang tang ditangkap, kemudian dituduh dan
ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai adanya keputusan pengadilan yang
berkekuatan hokum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga
dipertegas adanya freedom of expression, Semua hak-hak yang ada dalam berbagai
instrument HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan
rumusan HAM yang bersifat universal yang kemudian dikenal dengan The Universal
Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB tahun 1948.
Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang
salah satu cirri-ciri dari Negara hukum tersebur adalah pengakuan dan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia, ini sudah menjadi bukti bahwa Negara Indonesia
mengakui adanya HAM dan melindunginya. Selain itu melalui kebijakan politik,
perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM sudah tampak pada penyusunan GBHN
tahun 1993.
Sedangkan pelembagaan hak asasi manusia itu sendiri sudah berlangsung
sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1993
Tantang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1998
pemerintah telah mencanagkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RAN
HAM) dengan KEPPRES No 129, langkah-langkah tersebut disusul dengan
peratifikasian beberapa konvensi Internasional mengenai HAM, seperti Konvensi
Anti Penyiksaan dengan UU Nomor 5 Tahun 1998.
C. Non-Derogable right
Non-derogable rights adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun. Non-derogable rights demikian dirumuskan dalam
Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
Sebelum non-derogable rights dirumuskan dalam UUD 1945, sudah
ditegaskan pula di dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 7 yang menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun (non–derogable)”.
Selanjutnya Pasal 4 UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Pengklasifikasian non-derogable rights dan derogable rights adalah sesuai
Konvenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenan on
Civil and Political Rights (ICCPR). Ifdhal Kasim dalam tulisannya “Konvensi Hak
Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar”, yang diterbitkan ELSAM, hak-hak non-
derogable yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi
pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.
Miriam Budiarjo dalam “Perlukah Non-Derogable Rights Masuk Undang-Undang
Dasar 1945”, (Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000 No.4, hlm. 413-416)
mengatakan dengan dimasukkannya non-derogable rights dalam UUD, maka kita
telah mengikat tangan sendiri. Misalkan saja, fakir miskin dan anak terlantar dalam
UUD dinyatakan sebagai hak non- derogable, maka kita akan dituduh negara
pelanggar HAM jika tidak memenuhinya karena berhubung dengan keterbatasan
dana.
Sesuai dengan Pasal 28 I, ICCPR menyatakan hak-hak yang sama sekali tidak
boleh dikurangi karena sangat mendasar yaitu: (i) hak atas hidup (rights to life); (ii)
hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (iii) hak bebas dari
perbudakan (rights to be free from slavery); (iv) hak bebas dari penahanan karena
gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku
surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir,
keyakinan dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah
melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of human rights).
Sedangkan intinya, sesuai dengan ICCPR, the European Convention on
Human Rights dan the American Convention on Human Rights terdapat empat hak
non-derogable umum. Atau beberapa pendapat menyebut The core of rights (hak inti)
dari non derogable rights berjumlah empat. Ini adalah hak untuk hidup, hak untuk
bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan atau
hukuman lainnya, hak untuk bebas dari perbudakan atau penghambaan dan hak untuk
bebas dari penerapan retroaktif hukum pidana. Hak-hak ini juga dikenal sebagai
norma hukum internasional yg harus ditaati atau jus cogens norms.
D. Derogable Right
Derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya
oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah:
(i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat,
termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan
menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan
memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik
melalui lisan atau tilisan).
Sebagaimana ditulis Ifdhal Kasim atau pendapat Prof. Laica Marzuki, negara-
negara pihak boleh mengurangi atau menyimpangi kewajiban memenuhi hak-hak
jenis non-derogable. Sedangkan non-derogable tidak diperkenankan. Tetapi
penyimpangan itu hanya dapat dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang
dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi: (i) menjaga keamanan nasional
atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan (ii) menghormati hak
atau kebebasan orang lain. Prof. Rosalyn Higgins menyebut sebagai ketentuan
“clawback’, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh
negara. Untuk menghindari hal ini ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut
tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain itu
diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut
dilakukan kepada semua negara pihak ICCPR.
E. Hak Positif , Hak Negatif, dan Hak SosialHak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif , jika saya bebas untuk
melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh
menghindari saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan,
hak mengemukakan pendapat.
Hak positif adalah suatu hak bersifat postif, jika saya berhak bahwa orang lain
berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.
Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu: hak aktif
dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat sperti orang
kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka
atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak
kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan
cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri urasan
pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak
dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak keamanaan.
Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan
tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang
disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak ata
pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.
F. Hubungan HAM dan UUD 1945
Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada UUD 1945
sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD 1945 tidak mengakomodir
ketentuan tentang HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD 1945 lebih dulu lahir
daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan
tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok
atau warga Negara tertentu.
2. Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian
pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya
kesempatan untuk sejahtera.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya
manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari
bangsa lain.
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan social, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk
menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
5. Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah
Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat bukan berdasarkan atas kekuasaan
belaka/machtsstaat). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu cirri Negara hokum
adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan
bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan”
dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham
golongan, dan paham perorangan, mewujudkan keadilan social berdasarkan
kerakyatan perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hokum bangsa Indonesia
yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama
manusia.
G. UUD 1945 pasal 28 A - J Tentang HAM
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal28
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. Pengertian Warga Negara
Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah. Warga negara
dalam bahasa inggris adalah citizen yang mempunyai arti warga negara penduduk dari
suatu kota.
Menurut undang undang nomor 12 tahun 2006 menetapkan dalam pasal 1
bahwa :
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang- undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga
negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri
untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia,
Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau
Perutusan Tetap Republik Indonesia.
B. Pengertian Hak dan Kewajiban
Menurut Prof. Dr. Notonagoro :
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan
atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban
adalah sesuatu yang harus dilakukan.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia memilik pengertian
sikap,tekad,tindakan warga negara yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berkelanjutan
yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada tanah air dan memiliki kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama dalam hal ini, rakyat Indonesia harus
memiliki kesadaran yang tinggi dan dituntut agar memiliki peran aktif dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera.
.C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang
menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.
Setiap warga negara mempunyai hakhak yang wajib diakui (recognized) oleh negara
dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated),
serta dipenuhi (fulfilled) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga
mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara
yang juga wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau
ditunaikan (complied) oleh setiap warga negara.
Hak Warga Negara Indonesia :
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan Berkembang”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal
28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal
28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara
dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara
Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY
A. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani,“demos” yang
berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti memerintah. Konsep dasar demokrasi
berarti “rakyat yang berkuasa”(goverment of rule by the people). Hal ini senada
dengan pengertian demokrasi yang dicetuskan oleh Abraham Licncoln bahwa
demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is
governentor the people,by the people and for the peolple).
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada
tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena
kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983:207). Jadi negara
demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan
rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian
negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas asas persetujuan rakyat karena
kedaulatan berada di tangan rakyat.
Dalam hal ini menurut Henry B. Mayor bahwa sistem politik demokrasi
adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan
dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960:70).
Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi,
misalnya : John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden
Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya
negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk
negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya.
Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the
people, for the people).
Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut :
a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi maka terdapat prinsip-prinsip
dasar dalam demikrasi. Prinsip-prinsip dasar inilah yang dikatakan prinsip universal
dari demokrasi.
Prinsip-prinsip universal dari demikrasi menurut Melvin Urofsky ada sebelas
prinsip yang telah dikenal dan diyakini sebagai pemahaman tentang pertumbuhan dan
perkembangan demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Pemerintah berdasarkan konstitusi.
b. Pemilihan umum yang demokratis.
c. Pemerintah lokal (desentralisasi kekuasaan).
d. Pembuatan Undang-Undang.
e. Sistem pengadilan yang independen.
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan.
g. Peran media yang bebas.
h. Peran kelompok-kelompok kepentingan.
i. Hak masyarakat untuk tahu.
j. Perlindungan hak-hak minoritas.
k. Kontrol sipil atas militer.
Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang
kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip
demokrasi adalah :
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
C. Macam-Macam Demokrasi
1. Berdasarkan titik berat perhatiannya
Terbagi menjadi tiga macam yaitu :
a. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalm
bidang politik, tanpa disertai untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang
ekonomi.
b. Demokrasi materiil yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam
bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan.
c. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi
formal dan demokrasi materiil, mengakui persamaan derajat dan hak seseorang,
tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat pelu dibatasi.
2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat
a. Demokrasi langsung suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan
suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
b. Demokrasi perwakilan atau demokrasi yang representatif yaitu rakyat memilih
perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan
mengambil keputusan bagi mereka
3. Berdasarkan prinsip ideologi
Ada dua bentuk demokrasi, yaitu :
a. Demokrasi konstitusinal atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang
berdasarkan pada kebebasan atau individualisme.
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi komunis adalah demokrasi yang berkeinginan
untuk menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial.
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
1. Periode 1945-1959
Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlemen serta partai-
partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen member peluang untuk
dominasi partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama
perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi
kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965 (Masa Orde Lama)
Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek menyimpang dari
demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi
rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partaipartai politik,
perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsure social politik
semakin meluas.
3. Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)
Masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi
konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil. Landasan formal periode ini
adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk
meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa
demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin
dominan terhadaplembaga-lembaga negara yang lain.
4. Periode 1999-sekarang (Masa Reformasi)
Masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi
partai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antara lembaga
eksekutif, legislative, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali
menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.
E. Budaya Demokrasi
Budaya yang lazim disebut kebudayaan atau sistem budaya, berasal dari kata
sangsekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau
“akal” (koentjaraningrat, 1985). Atas dasar pengertian ini, yang dimaksud budaya
demokrasi adalah ide atau gagasan demokrasi. Gagasan dasat demokrasi adalah
pengakuan hakikat manusia yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan
yang sama dalam hubungan satu dengan lainnya.
Budaya demokrasi adalah kebiasaan berfikir dan berperilaku yang menghargai
dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi baik dalam kehidupan bermasyarakat
maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
F. Implementasi Demokrasi
Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintah,
demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti : pertama, sistem
presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua
kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah yang dipimpin oleh perdana
menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala
negara, sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya
menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Ketiga, sistem referendum yang
meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen.
Dibeberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara
presidensiik dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem
ketatanegaraan di perancis atau di indonesia berdasar UUD 1945.
G. Civil Society
Konsep masyarakat madani berasal dari Al-mujtama’ Al-Madani. Masyarakat
Madani diperkenalkan oleh Naquib al-Attas, seorang sejarah dan peradapan islam dari
Malaysia. Menurutnya masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang
mengandung dua komponen beasar yaitu masyarakat kota dan masyarakat yang
beradap(2000). Berdasarkan konsep dasar itu, masyarakat madani dapat diberikan
makna sebagai tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi,
demokrasi dan berkeadaban yang didirikan atas dua persyaratan, yaitu toleransi dan
penghargaan terhadap pluralisme(kemajuan).
Dato Seri anwar Ibrahim yang dikutip oleh supraiyadi ahmad(2000)
menjelaskan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society.
Menurutnya masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan
kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasab perorangan
dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif
individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-
undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadi keterdugaan atau
predictablity serta ketulusan atau trasparency sistem.
Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-
kelompok yang sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi bidang
ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan
(interest group), kelompok penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi
kemasyarakatan lainnya.
Untuk mewujudkan masyarakat madani, Lockean berpendapat bahwa
masyarakat sipil, merupakan manifestasi tertinggi sistem demikrasi dan secara moral
masyarakat madani berada dalam posisi yang lebih senior dari negara. Dalam
kerangka ini, konsep masyarakat sipil lebih membentuk jaringan kerja (network) yang
tidak hanya terdiri dari civil society organizations, tetapi juga mengikut sertakan
partai politik, lembaga-lembaga agama, pranata adat, dan sektor-sektor individual,
seperti para pemimpin informal dan tokoh-tokoh agama.
Jaringan kerja tersebut bergerak secara bersamaan dan berupaya untuk
mengimplementasikan masyarakat madani dengan berbagai cara. Ada beberapa
prasyarat untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu :
a. Adanya pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis
(demokratic goverment).
b. Adanya masyarakt sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, civil
responsibility, dan civil resiliensi (demokratic civilian).
Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai
berikut :
c. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama
untuk mewujudkan cita-cita bersama.
d. Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi,
kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau
organisasi lain.
e. Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung
pada perintah orang lain termasuk negara.
f. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang
disepakati bersama.
Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut:
i. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar
pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional
ii. Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.
iii. Ada toleransi yang tinggi
iv. Adanya kepastian hukum.
KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA
Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Dalam kehidupan
bernegara, geogarafi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan
diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang
bersangkutan. Wilayah indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang
wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3
mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.
TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau
dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957
pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya :
Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang
termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-
bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.
Lalu lintas yang damai diperairan laut pedalaman bagi kapal-kapal yang dijamin selama
dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara
Indonesia.
Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik
ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang
wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah
laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
Luas laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia
lebih dari dua setengah kali luas daratannya.
Menurut Desk perbatasan (dalam www.wilayah perbatasan.com), menjelaskan bahwa
pembahasan tentang wilayah laut Indonesia, perlu adanya pemahaman terhadap hak dan
kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat
kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan
sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan 3(tiga) jenis laut, meliputi :
Wilayah laut dengan kedaulatan penuh bagi indonesia sebagai kedaulatan Indonesia,
meliputi laut pedalaman, laut nusantara, dan laut teritorial.
Wialyah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta hal-hal
tertentu, meliputi wilayah perairan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) dan
Landas Kontinen.
Wilayah laut, dimana indonesia memiliki kepentingan umum tidak memilki
kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut, meliputi
wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional diluar landas kontinen
indonesia.
Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh berarti bahwa diwilayah ini Indonesia
memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya, meliputi:
1. Perairan pedalaman
Merupakan bagian dari wilayah perairan nusantara. Pada wilayah ini, Indonesia
memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lewat.
Ketetapan perairan pedalaman telah diatur di UNCLOS 1982, namun hingga saat ini
Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman tersebut.
2. Perairan Nusantara
Bagian luar perairan pedalaman adalah perairan kepulauan(nusantara). Wilayah
perairan ini sebagai laut-laut yang terletak diantara pulau-pulau, dibatasi oleh garis-garis
pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut. Kapal-kapal asing dan untuk
kepentingan pelayaran internasional memiliki hak lewat berdasarkan prinsip lintas
damai.
3. Laut teritorial
Laut teritorial ( tjipto subadi) adalah wilayah perairan diluar perairan nusantara
yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.wilayah laut ini
juga memilki kedaulatan penuh. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya
sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran
lintas damai baik diatas maupun dibawah permukaan laut. Deklarasi Djuanda kemudian
diperkuat/diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Prp. 1960.
4. Zona tambahan
Di luar laut teritorial, terdapat laut dimana Indonesia mempunyai kewenangan-
kewenangan tertentu. Zona tambahan dapat ditetapkan sampai kebatas 12 mil laut diluar
laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia
memiliki hak untuk dapat malaksanakn kewenangan-kewenangan tertentu dalam
mengontrol pelanggaran terhadap aturan dibidang bea cukai, pengawasan imigrasi dan
menjamin pelaksanaan hukum diwilayahnya. Sampai sekarang zona tambahan belum
ditetapkan.
5. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Menurut UNCLOS 1982 ayal 56 ayat 1a, ZEE adalah suatu daerah diluar dan
bedampingan dengan laut teritorial, lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis
pangkal. Di ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Di zona ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama
perikanan serta memiliki kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan
mengijinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian ijin pembangunan pulau-pulau
buatan, instalasi dan bangunan-bangunan laut lainnya.
Perlu ditekankan, bahwa dalam zona ZEE Indonesia tidak ada hak negara lain
untuk menangkap ikan, kecuali dengan ijin yang dikeluar oleh pemerintah Indonesia
berdasarkan pengaturan tersendiri.
6. Landas Kontinen
Landas kontinen (continental shelf) adalah pada awalnya merupakan istilah
geologi, maksudnya merujuk pada fakta geologis bahwa daratan pantai akan menurun
kebawah laut dengan kemiringan kecil hingga disuatu tempat tertentu menurun sacara
terjal kedasar laut. Kemiringan kecil itulah yang disebut landas kontinen.
Landasan kontinen dibahas pada konvensi Hukum Laut Internasional 1 tahun
1958. Konvensi menetapkan bahwa pemberian hak-hak berdaulat dan wewenang kepada
negara pantai untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di permukaan dasar laut
dan di dalam tanah di bawahnya dibatasi sampai kedalaman air 200 meter. Konvensi
Jenewa tersebut pernah diratifikasi oleh Indonesia. Ketetapan konvensi di Jenewa,
Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen tanggal 17 Februari 1969
dan telah menetapkan UU No. 17 tahun 1973 tentang landas kontinen.
Seiring dengan perkembangan teknologi eksploitasi dasar laut, maka penetapan
wilayah Landas Kontinen kedalaman air hingga 200 meter menjadi bahan pembicaraan
serius pada Konferensi Hukum Laut Internasional III 1973-1982. Disamping itu telah
pula berkembang pengertian continental shelf dalam artian geologi dan dalam artian
yuridis.
Pada UNCLOS III telah ditetapkan Landas kontinen dengan pengertian yuridis
kewenangan suatu negara pantai atas kekayaan alam meliputi dasar laut dan tanah
dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorial,
sepanjang kelanjutan alamiah daratnya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau
hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur,
dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa dalam
penetapan batas landas kontinen, Indonesia memiliki kepentingan menyangkut:
Batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan yang dilakukan
dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.
Batas Landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal.
Kemungkinan dapat diajukannya Batas Landas Kontinen diluar 200 hingga
maksimal 350 mil laut. Khusus untuk Batas Landas Kontinen ini PBB memberikan
batasan waktu pengajuan hingga tahun 2009. Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia
dapat segera menetapkan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut, harus segera ditindak
lanjuti.
GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA
A. Geopolitik Indonesia
1. Pengertian Geopolitik
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti
bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara , dan teia yang berarti urusan
(politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006:
195). Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan
negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah
atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi
politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan
disingkat geopolitik.
Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif
kebijakan nasional untuk mewujudakn tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam
geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik
telah dipraktekan sejak abad XIX, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad
XX sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiapa kebijakannya dikaitkan
dengan masalah-masalah geografi wilayah dan menjadi tempat tinggal sustu bangsa.
Kelahiran konsep geopolitik berasal dari berbagai pemikiran oleh serangkaian
sarjana geografi dan hubungan internasional, selama dekade terakhir mereka
menginvestigasi geopolitik sebagai suatu fenomena budaya, politik, dan sosial
daripada suatu manisfetasi world politics (Ó Tuathail and Dalby, 1998). Akan tetapi,
Parker (1985) melengkapi bahwa geopolitik lebih dari sekedar fenomena kultural
seperti telah dideskripsikan oleh tradisi geopolitik negarawan biasa. Lebih lengkap
untuk mendeskripsikan konsep geopolitik paling dekat dengan ilmu hubungan
internasional maka kita mesti merujuk pada James Burnham (1941), Friedrich Ratzel
(1844-1904), dan Karl Haushofer (1869-1946) .
1. Friedrich Ratzel (1844-1904)
Dalam bukunya Politische Geographie (1897) dan Laws of the spatial Growth
of States (1986) berisi pondasi geopolitik. Ratzel—pendiri German school of
Geopolitik menekankan bahwa state merupakan badan organis yang secara natural
tumbuh ( misal bertambah luas batasnya) seolah Ratzel berusaha menghubungkan
teori seleksi alam Darwin tentang ruang melalui teori negara organis. Ia melihat
ekspansi Amerika terhadap tanah Indian sebagai hal serupa ketika Jerman
mengembangkan teritorinya sepanjang daratan Slavia, Eropa timur. Lebih lanjut,
Ratzel menegaskan state tidak bersifat statis melainkan tumbuh secara natural, batas
menjadi analogi sederhana dari kulit yang bisa meluruh. Untuk itu, Ratzel menjadi
orang pertama yang memperkenalkan istilah lebensraum (livingspace). Salah satu
kutipan Ratzel yang paling terkenal adalah: “There is in this small planet, sufficient
space for only one great state.
2. James Burnham (1941)
Burnham memainkan peran utama dalam mengembangkan geopolitik
antikommunisme di era Perang Dingin. The Struggle for World (1947), pada awalnya
dirancang sebagai studi rahasia untuk Office of Strategic Services (para pendahulu
CIA) pada 1944, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh delegasi Amerika Serikat
pada Konferensi Yalta . Saat itu, dia bersikeras, “sebuah aksioma geopolitik bahwa
jika ada satu daya berhasil mengatur [Eurasia] Heartland dan hambatan luar, kekuatan
itu pasti akan menguasai dunia.” Mengikuti Mackinder, Burnham menyatakan bahwa
Uni Soviet muncul sebagai kekukatan Heartland besar pertama, dengan besar, dengan
penduduk yang terorganisir politis meruapakn ancaman bagi seluruh dunia yang lain.
3. Karl Haushofer (1896-1946)
Karl Haushofer seorang jendral German yang menyuarakan kepentingan
Jerman untuk memperluas tempat hidupnya dimana populasi Jerman dan sumber daya
alam bisa diakomodasi. Selain itu, Haushofer juga menyatakan hegemoni regional
yang sama dapat didirikan di sekitar negara kuat, misalnya ia mencontohkan Pan
Germanism atau Pan-Europe milik Jerman.
2. Unsur-unsur Geopolitik
Unsur utama Geopolitik
a. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa
ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori
kombinasi ruang dan kekuatan
b. Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara)
c. Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional.
d. Konsepsi keamanan negars dan bangsa sama dengan konsep ketahanan
nasional
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara
a. Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme
maupun kekerasan
b. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang
merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta
menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.
c. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara
memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi
bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan
aspek-aspek ASTAGATRA
B. Geostrategi Indonesia
1. Pengertian
Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan
militer atau perang. Di indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk
mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadhimah UUD
1945, melalui proses pembangunan nasional. Ini diperlukan utk mewujudkan dan
mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen
berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. Karena tujuan itulah maka ia menjadi
doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional.
Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapaian
tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena
merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil
penglaman. Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu
berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk
membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan
tindakan.
Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan
kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tuj-nas (pemanfaatan kondisi lingkungan
dalam mewujudkan tujuan politik).Ini diperlukan utk mewujudkan dan
mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen
berdasarkan Pemb dan UUD 1945.
2. Geostrategi Indonesia
Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional. Ketahanan Nasional
merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi
dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang
langsungg maupun tidak langsug membahayakan integritas, identitas, kelangsungan
hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan
Nasional diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan
dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order,
Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice,
freedom of the people.
Konsepsi dasar Ketahan Nasional. Model Astagatra merupakn perangkat
hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan
memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :
1. Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :
a). Gatra letak dan kedudukan geografi
b). Gatra keadaan dan kekayaan alam
c). Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
2. Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :
a). Gatra ideology
b). Gatra Politik
c). Gatra ekonomi
d). Gatra social budaya
e). Gatra pertahanan dan keamanan.
Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara
komprehensif dan integral.
C. Hubungan Geopolitik dan Geostrategi
Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik
Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan
Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia
diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan
kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan
strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif
aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut.
Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime
power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai
ancaman.
Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra.
Komponen strategi astra gatra
TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah
a. Letak geografi Negara
b. Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer,
muka maupun perut bumi) dikelola denga dasar 3 asas: asas maksimal, lestari,
dan daya saing.
c. Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi)
Pancagatra (itanggible) kehidupan social
IDEOLOGI → Value system
POLITIK → Penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan
pololitik masyarakat. sistem politik harus mampu memenuhi lima fungsi utama :
a). Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik
b). Pengaturan & penyelesaian pertentangan / konflik
c). Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat
d). Pencapaian tujuan
e). Usaha integrasi
EKONOMI (SDA, Tenaga kerja, Modal, Teknologi)
SOSBUD (Tradisi, Pendidikan, Kepemimpinan nas, Kepribadian nas)
HANKAM meliputi faktor2:
a). Doktrin
b). Wawasan Nasional
c). Sistem pertahanan keamanan
d). Geografi
e). Manusia
f). Integrasi angkatan bersenjata dan rakyaT
g). MateriaL
h). Ilmu pengetahuan dan teknologi
i). Kepemimpinan
j). Pengaruh luar negeri
D. Geopolitik dan Geostrategi dalam Hubungan Internasional
Hubungan internasional memperoleh sumbangan pemikiran utamanya realis
pasca perang dingin (1991). Selama empat juga dekade tersebut, geopolitik dan
geostrategi menjadi salah satu strategi digunakan oleh para analisis untuk mengukur
kemampuan suatu negara dalam analisis tingkat negara (state level analysis dan
macro level analysis) melalui atribut nasional suatu negara, yakni geografi. Kondisi
fisik geografi juga menjadi faktor untuk menyusun kebijakan suatu negara dan
bagaimana faktor-faktor geografi tersebut mempengaruhi hubungan antarnegara dan
struggle for world domination. Geografi juga terkait dengan kandungan sumber daya
alam suatu negara (Hudson, 2007).
Akan tetapi pasca perang dingin dengan segala fenomena krusial yang
mengikutinya seperti globalisasi, seolah mengaburkan konsep geopolitik dan
geostrategi. Apakah benar demikian? Beberapa sarjana hubungan internasional
menggambarkan bagaimana seakan-akan fenomena berakhirnya perang dingin dan
globalisasi menjadi konsep yang mulai ditinggalkan. Salah satu sarjana yang
mengilustrasikannya adalah Gearóid Ó Tuathail—seorang professor geografi Virginia
Tech. dan Simon Dalby—profesor geografi Universitas Carleton, Kanada (1998).
Dalam bukunya berjudul Geopolitics and Rethinking, Gearóid Ó Tuathail
menggunakan istilah geopolitik perang dingin (Cold War geopolitics) untuk
membedakannya dengan geopolitik pasca perang dingin.
Mengapa demikian? Gearóid Ó Tuathail menjelaskan bahwa konsep
geopolitik saat itu telah mengalami pergeseran pusat kajian geopolitik. Gearóid Ó
Tuathail tidak menyangkal bahwa seiring dengan berakhirnya perang dingin maka
berakhir pula ide geopolitik yang melingkupinya kala itu. Misalnya, ide geopolitik
perang dingin mengijinkan seorang ahli strategi mendapatkan wacana ilmiah guna
mendukung karir birokrasinya selama kompleksitas dihasilkan oleh perang dingin,
utamanya dalam bidang akademik dan industri militer yang saat itu sedang sangat
populer. Konsep geopolitik di saat juga mencitrakan potensi ancaman dari pihak yang
berseteru. Geopolitik perang dingin terbukti mampu menghadirkan ideologi politik
pervasif yang powerful yang bertahan selama empat puluh tahun.memperoleh
sumbangan pemikiran utamanya realis pasca perang dingin (1991). Selama empat
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak Warga Negara Indonesia :
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat
2).
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan Berkembang”
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup
manusia. (pasal 28C ayat 1)
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1
mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Secara etimologis Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani,“demos” yang berarti
rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti memerintah. Konsep dasar demokrasi berarti
“rakyat yang berkuasa”(goverment of rule by the people).
Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Dalam kehidupan
bernegara, geogarafi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan
diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara
yang bersangkutan. Wilayah indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan
peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee
en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut
wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing
pulau Indonesia.
Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982.
Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
Laut teritorial
Zona landas Kontinen
Zona Ekonomi Eksklusif
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi
yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri atau negara , dan teia yang berarti urusan (politik)
bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195).
Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara
yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau
tempat tinggal suatu bangsa.
Geostrategi (Ketahanan nasional) merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang
datang dari luar maupun dari dalam, yang langsungg maupun tidak langsug
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mengejar tujuan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, dan Ahmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan : untuk Perguruan tinggi.
Paradigma : yogyakarta.
Subadi, Tjipto. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. BP-FKIP UMS: Surakarta.
Tim MGMP PKN Karanganyar. 2011. Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA
kelas XI. SWA: Karanganyar.
Arijati, dkk. 2011. Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI.
Sindunata : Kartasura.
http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/. Diakses 27
November 2011
http://mklh11demokrasi.blogspot.com/. Diakses 27 November 2011
http://apadefinisinya.blogspot.com. Diakses 27 November 2011
Gearóid Ó Tuathail and Simon Dalby , ed. 1998. Geopolitics Rethingking. New York: Francis & Taylor.
Flint, Colin. 2006. Introduction to Geopolitics. London: Routledge
www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm. Diakses 27 November 2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses 10 Desember 2011
Suryadi, Ratjab. 2002. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia. PBHI: Jakarta.
Thaha, Idris,. 2004. Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkalis Madjid dan M. Amien Rais, Penerbit Teraju: Jakarta.
http://smpkebondalem.blogspot.com/2009/03/uud-1945-pasal-28-j-tentang-ham.html. diakses pada 27 november 2011
http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html. diakses pada 27 November
2011
http://haeruneljufry.blogspot.com/2010/04/penjelasan-tentang-undang-undang-nomor.html.
Diakses pada 10 December 2011
http://heyratna.wordpress.com/. Diakses pada 10 December 2011
Majalah Konstitusi No.43, Agustus 2010