?· Web viewJenis tanah lempung dengan konduktivitas hidrolik < 10 -6 cm / det Merupakan tanah tidak…

Download ?· Web viewJenis tanah lempung dengan konduktivitas hidrolik < 10 -6 cm / det Merupakan tanah tidak…

Post on 03-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>KAJIAN TEKNIS DAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA </p> <p>PELAKSANAAN TPA REGIONAL *</p> <p>Oleh :</p> <p>SYAFRUDIN</p> <p>*Dipresentasikan dalam rangka FGD TPA Regional pada tanggal 27 Agustus 2018 Biro ISDA Propinsi Jawa Tengah di Semarang </p> <p>LATAR BELAKANG</p> <p>Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam rangka Penanganan Sampah Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 dan 2, Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. </p> <p>Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.</p> <p>Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2015), Tingkat Pelayanan Pengelolaan Persampahan Nasional pengelolaan sampah sebesar 86,73% dengan pelayanan pada tingkat pedesaan sebesar 82,00% dan perkotaan sebesar 91,43 %. Secara Nasional target 2015-2019 pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan akses pelayanan 100% baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan strategi pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM , pengembangan teknologi, peningkatan kerjasama lintas sektor dan kemitraan serta peningkatan implementasi produk pengaturan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.</p> <p>Menurut teori manajemen, pengelolaan akan berhasil dengan baik apabila terjadi hubungan yang utuh dan berkesinambungan terkait antar aspek pengelolaannya seperti aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek peraturan, aspek finansial dan aspek peran serta masyarakat. Oleh karena itu kinerja keberhasilan pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh dukungan harmonisasi hubungan antar aspek tersebut. </p> <p>Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah,dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.</p> <p>Pada tahapan pemrosesan akhir sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA ) pada awalnya sebagian besar didesain dengan sistem sanitary landfill namun dalam operasionalnya hampir semua TPA di operasionalkan dengan Open Dumping. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 ada keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan konsep sanitary landfill pada TPAnya. Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan konsep open dumping paling lama 1 tahun dan diharuskan menutup TPA yang operasionalnya dengan sistem open dumping paling lama 5 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.</p> <p>Disisi lain, banyak pemerintah daerah yang memiliki TPA pada saat ini hampir habis masa operasionalnya dan membutuhkan lokasi TPA baru. Hambatan lain, hampir sebagian besar pemerintah daerah memiliki kendala terbatasnya lokasi TPA yang memenuhi syarat baik pada pada kelayakan teknis, ekonomis maupun lingkungan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut , salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengupayakan pengelolaan sampah regional terpadu dan terintegrasi antar Pemerintah Daerah. Strategi ini, selaras dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dimana salah satu sasaran adalah peningkatan kualitas TPA menjadi sanitary landfill untuk kota besar dan kota metro, serta controlled landfill untuk kota sedang dan kota kecil. Hal ini didasari kenyataan bahwa kota-kota pada umumnya mengalami masalah lokasi TPA yang semakin terbatas . Oleh karena itu melalui kerjasama pengelolaan TPA antar kabupaten/kota akan sangat membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di kabupaten/kota terkait.</p> <p>LANDASAN YURIDIS</p> <p>1. Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan</p> <p>2. Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>3. Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Undang-undang no. 38 tahun 2007 tentang Kewenangan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah; </p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib Amdal </p> <p>8. Peraturan Presiden No.148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lahan untuk Kepentingan Umum</p> <p>9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P10/MENLHK /SETJEN/PLB.0/4/2018</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan di Jawa Tengah</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah </p> <p>TAHAPAN PERENCANAAN TPA REGIONAL </p> <p>Dengan kata lain TPA Regional merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatasi permasalahan sampah lintas kabupaten/kota. Pada dasarnya untuk mewujudkan TPA Regional, ada beberapa tahapan didalam mewujudkan TPA Regional yang terkait permasalahan ketika proses perwujudannya .</p> <p>1. TAHAPAN KELAYAKAN LOKASI</p> <p>Tahapan awal yang dilakukan terkait kelayakan lokasi adalah tahapan Pemilihan Lokasi TPA (Site Selection Landfill Study ). Lokasi TPA terpilih harus dapat dipastikan lokasi TPA bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, dan daerah rawan longsor), juga bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air, bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20 %), dan bukan daerah/kawasan yang dilindungi. Selanjutnya dari aspek demografi harus dipastikan bahwa kepadatan penduduk lebih rendah, tingkat kebisingan dan bau sehingga diperlukan semakin banyak zona penyangga. </p> <p> Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut yang diakibatkan oleh metode pembuangan akhir sampah yang tidak memadai seperti yang selalu terjadi di berbagai kota di Indonesia, maka langkah terpenting adalah memilih lokasi yang sesuai dengan persyaratan. Sesuai dengan SNI No. 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA, bahwa lokasi yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pembuangan akhir sampah adalah :</p> <p>a. Jarak dari perumahan terdekat 500 m</p> <p>b. Jarak dari badan air 100 m</p> <p>c. Jarak dari airport 1500 m (pesawat baling-baling) dan 3000 m (pesawat jet)</p> <p>d. Muka air tanah &gt; 3 m</p> <p>e. Jenis tanah lempung dengan konduktivitas hidrolik &lt; 10 -6 cm / det </p> <p>f. Merupakan tanah tidak produktif</p> <p>g. Bebas banjir minimal periode 25 tahun </p> <p>Mengingat sulitnya mendapatkan lahan yang memadai didalam kota baik luasnya maupun kesesuaian dengan SNI No. 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA , maka disarankan untuk memilih lokasi TPA yang dapat digunakan secara regional dan sesuai dengan Tata Ruang. Untuk lokasi TPA yang terlalu jauh (&gt;25 km) dapat menggunakan sistem transfer station.</p> <p>2. KELAYAKAN TEKNIS (DETAIL ENGINEERING DESAIN).</p> <p>Pemilihan lokasi TPA diatas adalah sebagai langkah awal dalam peningkatan metode pemrosesan akhir sampah. Untuk itu perlu dilakukan secara teliti melalui tahapan studi yang komprehensif baik studi kelayakan teknis, ekonomis maupun dan studi kelayakan lingkungannya. Studi kelayakan adalah suatu penelitian untuk menilai suatu proyek layak atau tidak untu diwujudkan. Dengan terpilihnya lokasi TPA diatas maka perlu dibahas lebih lanjut kelayakannya terkait manajemen pengelolaan sampah pada umumnya , terutama keterkaitan dengan aspek teknis (pengumpulan dan pengangkutan serta pemrosesan akhir ). Studi kelayakan teknis mengacu pada ketentuan SNI 19-2454-2002 tentang .....</p> <p>Kelayakan teknis TPA adalah berupa Detail Engineering Design (DED) Lokasi TPA, harus dapat mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian maka DED Lokasi TPA harus meliputi :</p> <p> Disain site plan disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia</p> <p> Disain fasilitas yang meliputi fasilitas umum (jalan masuk dan jalan operasi, saluran drainase, kantor TPA, pagar), fasilitas perlindungan lingkungan (tanggul, lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul dan pengolah lindi, ventilasi gas, barrier, tanah penutup, sumur uji, alat berat dan lain-lain) dan fasilitas pendukung (air bersih, bengkel, jembatan timbang dan lain-lain)</p> <p> Tahapan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah untuk membangun suatu TPA sehingga dengan kondisi yang paling minimal TPA tersebut dapat berfungsi tanpa mencemari lingkungan.</p> <p> Dokumen DED dilengkapi juga dengan gambar teknis, spesifikasi teknis dan desain note, Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TPA, Rancangan Kelembagaan yang akan mengelola TPA, dokumen tender, spesifikasi teknis, disain note dan Standar Prosedur Operasional.</p> <p>3. KELAYAKAN EKONOMIS</p> <p>Kelayakan Ekonomis TPA adalah berupa perhitungan biaya investasi pembangunan Lokasi TPA, harus dapat memberikan kelayakan finansial yang mampu menunjukkan nilai investasi yang murah dan memenuhi standar kelengkapan sarana prasarana yang harus ada untuk menerapkan sistem sanitary landfill sebagai amanah Undang-undang No.18 tahun 2008. Dengan demikian maka Kelayakan Finansial Lokasi TPA harus meliputi :</p> <p>a. Biaya Investasi </p> <p>Biaya pembangunan sarana dan prasarana yang harus ada untuk TPA dengan sistem sanitary landfill meliputi :</p> <p> Biaya pembangunan konstruksi kedap air lokasi dasar lahan urug (landfill) </p> <p> Biaya pembangunan fasilitas TPA (jalan masuk, tempat penimbangan, kantor, pintu masauk dan penjagaan, pagar, saluran drainase, ventilasi gas, pengolahan lindi, Listrik, air dan lain-lain )</p> <p> Biaya penyediaan alat berat seperti wheel loader, track dozer, dump truck, yang dilengkapi fasilitas bengkel dan workshopnya;</p> <p> Biaya pembangunan buffer zona dan zona penyangga;</p> <p>b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA.</p> <p>Biaya operasional dan pemeliharaan TPA meliputi :</p> <p> Biaya personil (petugas TPA dan operator alat berat)</p> <p> Biaya bahan bakar alat berat</p> <p> Biaya perawatan alat berat seperti pelurasan, pergantian suku. cadang, dan lain-lain</p> <p> Biaya penutupan tanah (tanah penutup)</p> <p> Biaya penyemprotan insektisida</p> <p> Biaya reklamasi lahan dan penghijauan di bekas TPA</p> <p> Biaya perawatan dan perbaikan fasilitas TPA (jalan masuk, kantor, saluran drainase, ventilasi gas, pengolahan lindi dan lain-lain) Listrik, air dan lain-lain</p> <p>Selanjutnya perlu ditentukan pula mekanisme pendanaan, apakah dana pembangunan semua diperoleh dari APBN, atau APBD Propinsi, atau bisa juga dilakukan dengan kontribusi dari APBD kabupaten/kota terkait yang ditentukan berdasarkan kesepakatan terkait besar kontribusinya. Selanjutnya berapa besar kabupaten/kota akan mendapatkan tipping fee, apakah terus menerus di subsidi dari pemerintah, atau dalam jangka waktu tertentu sudah bisa mandiri untuk menghidupi TPA Regional itu sendiri mengingat keterkaitannya kabupaten/kota dimana lokasi TPA Regional berada. Untuk itu harus ada persyaratan atau kompensasi yang jelas dari Pusat, Propinsi, dan dari Kabupaten/kota lainnya. Tentu saja untuk kompensasi ini harus benar-benar disepakati oleh semua pihak dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan mengikat. Dengan adanya dukungan dana dari APBN TPA Regional akan mampu mengelola sampah dengan baik. Tanpa dukungan dana yang kuat, maka kabupaten/kota yang mendapatkan status sebagai lokasi TPA Regional hanya akan mendapatkan kondisi resiko pencemaran kembali apabila pengelolaan sampah tidak terkelola sesuai perencanaan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 3/PRT/M/2013, biaya operasional dan pemeliharaan operasional TPA minimal sebesar Rp. 60.000,- per ton, tentu saja sangat berat dipenuhi. Oleh karena itu perlu direncanakan untuk mengoptimalkan lokasi TPA regional dengan sebagai sumber energi terbarukan yang mampu memberikan nilai tambah balik keberadaan TPA. Pemanfaatan energi dari lokasi ini dapat memberikan pengurangan biaya operasional dan pemeliharaan yang cenderung mahal bila sanitary landfill harus diterapkan.</p> <p>4. KELAYAKAN LINGKUNGAN </p> <p>Kelayakan lingkungan diwujudkan dalam bentuk dikeluarkannya Izin Lingkungan setelah dokumen AMDAL nya disetujui oleh komisi penilai AMDAL Propinsi. Disamping kesesuaian rencana usaha pembangunan TPA Regional dengan tata ruang misal TPA Regional di Jawa Tengah maka perlu kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah dimana lokasi TPA secara administasi berada. Berkaitan dengan kelayakan lingkungan, sesuai kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada pasal 2 dan lampiran I dinyatakan bahwa kapasitas total TPA &gt; 100.000 wajib dilengkapi Studi AMDAL. Untuk menyusun dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Sedangkan penilaia...</p>

Recommended

View more >