Upload File

pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan pasal 5...

  • Home
  • Documents
  • Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
16

Upload: others

Post on 07-Jan-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 2: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 3: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 4: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 5: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 6: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 7: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 8: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 9: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 10: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 11: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 12: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 13: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 14: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 15: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
Page 16: Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk men antikan enin an hilan Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK … · 2018. 12. 19. · Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 28 (dua puluh delapan) pasal, yakni Pasal 108A, Pasal 108B, Pasal

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_2005.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

! SA L' NA N l - kppip.go.id · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasa! 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...jdih.malangkab.go.id/sites/default/files/prduk-hukum/uu...ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

Ancaman Militer-Pasal Demi Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula. 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal

kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id...Pasal 3 Pasal 4 s/d 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal s/d 12 Pasal 13 Pasal 14 s/d 28 13 Secara prinsip ijin yang diterbitkan Bupati dibe an kepada setiap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIApreview-kly.akamaized.net/liputan6/UU+Cipta... · 2020. 10. 5. · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

akamawa.unusa.ac.id · unjsi\ surat keputusan rektor universitas nahdlatul ui-ama surabaya nomor: 1741unusaiadm.sk/x1112018 tentang pei-antikan pengurus majelis …

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - …mississauga.irect.org/dynamicdata/PASAL-PASALAJ.DORDT.pdf · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

pbb.sitescdn.com · Mengingat . 1. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, Bab I Pasal 1, Bab Il Pasal 3, Pasal 4, Bab Ill Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Bab VI Pasal 11 ayat(l) huruf b,

Step Pertama АԁаƖаh Pengetokan Ԁаn Persiapan Permukaan Panel