· memperlihatkan bagaimana kejaksaan sangat ... terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi...

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik

Indonesia 2012 ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat

Indonesia sebagai salah satu upaya mendorong transparasi dan keterbukaan lembaga negara

yang berorientasi pada penegakan hukum.

Perwujudan transparansi dan keterbukaan dari Kejaksaan R.I. melalui pengumuman informasi

publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik merupakan penjabaran konstitusi khususnya Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran

yang tersedia.

Dengan adanya Laporan Tahunan 2012 ini menunjukan bahwa Kejaksaan memahami betul

hak untuk memperoleh Informasi penting karena berkaitan dengan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara. Pengawasan itu pada gilirannya akan mendorong lembaga negara agar

senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan ketika harus mempertanggungjawabkan

penggunaan keuangan negara.

Dalam laporan tahunan ini dipaparkan berbagai target dan pencapaian yang dilaksanakan oleh

Kejaksaan R.I. sepanjang Tahun 2012 yang tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana

termuat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Analisis mengenai target dan pencapaian

tersebut merupakan bagian dari upaya dalam mensinergikan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan sampai dengan evaluasi dari keseluruhan sisi meliputi man, material and money yang

berujung pada pemetaan problematika dan pemecahannya guna perbaikan dan pembenahan

Kejaksaan di tahun berikutnya.

Terima kasih kami ucapkan pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu

penyusunan Laporan Tahunan ini. Diharapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia ini dapat

menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pemerhati penegakan hukum di Indonesia.

Semoga Laporan ini memberikan harapan dan pemahaman kepada publik tentang organisasi

Kejaksaan R.I. yang sedang bergerak ke depan menjawab tantangan maupun ekspektasi publik.

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

iiiLAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012

Dalam rangka mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan yang baik

(good governance) demi peningkatan

kualitas pelayanan publik dan optimalisai

kinerja lembaga penegak hukum khususnya

dalam rangka pemberantasan korupsi yang

merupakan prioritas nasional pemerintah

sebagaimana tercantum dalam keseluruhan

dokumen sistem Perencanaan Pembanguna

Nasional baik Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

BAB 1

PENDAHULUAN

(RPJMN) Tahun 2010-2014, maka dengan

mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tiap tahunnya, dari tahun ke tahun

Kejaksaan telah berupaya secara optimal

untuk memenuhi target pencapaian kinerja

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

pemerintah.

Upaya pencapaian target tersebut

memiliki fungsi ganda : pertama, menunjukan

komitmen Kejaksaan untuk memberikan

konstribusi positif demi tercapainya visi

pembangunan jangka panjang nasional

LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 20122

yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Mandiri,

Maju, Adil dan Makmur”, juga kedua,

memperlihatkan bagaimana Kejaksaan sangat

bersemangat untuk memenuhi tuntutan

masyarakat dalam rangka reformasi Kejaksaan

sehingga tercapai lembaga Kejaksaan yang

dipercaya oleh masyarakat.

Begitu besarnya peran Kejaksaan dalam

mewujudkan “Indonesia yang Adil”, pada

bulan Juli 2012 Presiden R.I., Bapak DR. H.

Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan

sidang kabinet terbatas di Kejaksaan dengan

topik “Pemberantasan Korupsi, Sinkronisasi

Penegakan Hukum dan Masalah Pertanahan”.

Khususnya terhadap penanganan perkara

tindak pidana korupsi pada tahun 2012 lebih

difokuskan pada 10 (sepuluh) area rawan

korupsi yang meliputi sektor : Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Keuangan dan

Perbankan, Perpajakan, Minyak dan Gas,

BUMN/BUMD, Kepabeanan dan Cukai,

Penggunaan APBN/APBD dan APBNP/

APBDP, Aset Negara/Daerah, Pertambangan

serta Pelayanan Umum. Pemilihan lokasi

Kejaksaan sebagai tempat dilaksanakannya

sidang kabinet terbatas ini tentunya harus

bisa dibaca oleh segenap insan korps

adhyaksa sebagai bentuk perwujudan bahwa

pemerintah mempunyai harapan besar

kepada Kejaksaan dalam rangka penegakan

hukum khususnya terhadap pemberantasan

korupsi.

Pemberantasan korupsi telah menjadi

salah satu fokus utama pemerintah Indonesia

paska reformasi. Berbagai upaya telah

ditempuh, baik untuk mencegah maupun

memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

secara serentak oleh pemegang kekuasaan

eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Presiden memaklumatkan Inpres No. 9

Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Tahun 2011 diteruskan

dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2012. Presiden menginstruksikan

Pelaksanaan berbagai rencana aksi yang

terinci dengan fokus utama pencegahan

korupsi pada lembaga penegak hukum.

Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas,

keterbukaan informasi, kapasitas dan

pembinaan sumber daya manusia, serta

koordinasi antar lembaga.

Dalam rangka mereformasi diri tersebut,

Kejaksaan telah melakukan serangkaian

pembenahan secara berkesinambungan

baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari

sisi internal Kejaksaan telah melaksanakan

program Reformasi Birokrasi ditubuh

Kejaksaan manyangkut aspek kelembagaan

(organisasi), tata laksana dan sumber daya

manusia yang berujung pada peningkatan

kualitas pelayanan publik khususnya

menyangkut peningkatan kinerja core

business Kejaksaan yaitu meliputi bidang

Pidum, Pidsus, Datun dan membina

ketertiban dan ketentraman umum. Dari

sisi pembenahan eksternal, Kejaksaan

selain menjalin hubungan koordinatif dan

komunikatif dengan sesama instansi lainnya

khususnya kepada instansi penegak hukum,

Kejaksaan juga senantiasa mengupayakan

kerjasama internasional penandatanganan

MoU atau MLA dengan negara-negara yang

berpotensi menjadi tempat persembunyian

pelaku kejahatan dan negara tempat tujuan

penyembunyian aset hasil kejahatan,

dalam rangka upaya optimal Kejaksaan

untuk menangkap pelaku kejahatan dan

mengembalikan aset negara dan kerugian

negara yang ada di luar negeri.

Sebagai bentuk komitmen pembenahan

Kejaksaan dari sisi internal, pada tahun

2012 Reformasi Birokrasi di Kejaksaan

dititikberatkan pada peningkatan strategi

kinerja lembaga dengan cara peningkatan

3LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012

KEJAKSAAN R.I. ADALAH SEBAGAI

LEMBAGA PEMERINTAH yANG

MELAKSANAKAN KEKUASAAN

NEGARA, KHUSUSNyA DI BIDANG

PENUNTUTAN. SEBAGAI BADAN yANG

BERWENANG DALAM PENEGAKAN

HUKUM DAN KEADILAN, KEJAKSAAN

DIPIMPIN OLEH JAKSA AGUNG yANG

DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH

DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG

KEPADA PRESIDEN. KEJAKSAAN AGUNG,

KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI

DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI

MERUPAKAN KEKUASAAN NEGARA

KHUSUSNyA DIBIDANG PENUNTUTAN,

DIMANA SEMUANyA MERUPAKAN SATU

KESATUAN yANG UTUH yANG TIDAK

DAPAT DIPISAHKAN.

BAB 2

Sekilas Tentang Kejaksaan

2.1. PROFIL KEJAKSAAN

Ketentuan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 mengharuskan bahwa

penegak hukum menuntut persamaan

kedudukan dalam hukum dan

pemerintah. Berarti dalam era globalisasi

nuansa hukum benar-benar melandasi

setiap tindakan dan penyelenggaraan

kenegaraan untuk mewujudkan rasa

keadilan dan kepastian hukum bagi

seluruh warganya. Untuk menciptakan

kondisi yang demikian, para aparat

negara penegak hukum sebagai pilar

terdepan, harus memiliki independensi

dalam melaksanakan tugasnya,

meskipun dalam masyarakat masih

dijumpai beranekaragam kelas dan


struktur sosial yang terkonigurasi dalam tataran politik masyarakat sehingga

mempengaruhi pengabdiannya. Hal

ini menuntut rasionalitas yuridis dalam

bentuk tegaknya hukum untuk menjamin

kejelasan hak dan kewajiban serta batas-

batas sosial bagi kebebasan individu

dalam menjalankan aktivitasnya.

Mengacu pada Undang-Undang No.

16 Tahun 2004 yang menggantikan UU

No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.,

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga

penegak hukum dituntut untuk lebih

berperan dalam menegakkan supremasi

hukum, perlindungan kepentingan

umum, penegakan hak asasi manusia,

serta pemberantasan Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU

Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan

R.I. sebagai lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan harus melaksanakan

fungsi, tugas, dan wewenangnya

secara merdeka, terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh

Jaksa Agung yang dibantu oleh seorang

Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang

Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan. UU No. 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia juga mengisyaratkan bahwa

lembaga Kejaksaan berada pada posisi

sentral dengan peran strategis dalam

pemantapan ketahanan bangsa. Karena

Kejaksaan melakukan penuntutan dan

penyidikan terhadap tindak pidana

tertentu serta berada di poros dan

menjadi ilter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan

serta juga sebagai pelaksana penetapan

hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.


Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai

pengendali proses perkara (Dominus

Litis), karena hanya institusi Kejaksaan

yang dapat menentukan apakah suatu

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

tidak berdasarkan alat bukti yang sah

menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan

juga merupakan satu-satunya instansi

pelaksana putusan pidana (executive

ambtenaar). Selain berperan dalam

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki

peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata

Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara

Negara untuk mewakili pemerintah

meliputi penegakan hukum, bantuan

hukum, pertimbangan hukum dan

tindakan hukum lain kepada negara atau

pemerintah, meliputi Lembaga/Badan

Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah

Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik

Negara/Daerah untuk menyelamatkan,

memulihkan kekayaan negara, dan

memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat. Jaksa sebagai pelaksana

kewenangan tersebut diberi wewenang

sebagai Penuntut Umum serta

melaksanakan putusan pengadilan, dan

wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang, sebagaimana diatur dalam pasal

30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Pembaharuan organisasi maupun

personil merupakan tuntutan zaman.

Institusi dengan besaran personil

maupun cakupan organisasi yang mapan

sekalipun akan tergilas oleh angkuhnya

peradaban bila mengabaikan upaya

penyesuaian dengan waktu dan zaman.


Demikian pula dengan Kejaksaan

yang senantiasa melakukan pembaharuan

secara komprehensif di bidang

penuntutan sebagaimana digariskan oleh

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16

tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

Sebagai implementasi atau

tindak lanjut atas pelaksanaan kinerja

Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan telah

melaksanakan pembaharuan dengan

diterbitkannya 6 (enam) Peraturan Jaksa

Agung R.I. tanggal 12 Juli 2007. Sebagai

arahan Jaksa Agung RI adalah (1) Perja

Rekruitmen CPNS dan Calon Jaksa, (2)

Pembinaan Karir (3) Pendidikan dan

Pelatihan, (4) Standar Minimum Profesi

Jaksa, (5) Kode Perilaku Jaksa dan (6)

Mekanisme Pengawasan.

Kejaksaan dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus

pada penanganan perkara tindak pidana

umum semata tetapi juga penanganan

perkara korupsi, tata usaha negara serta

pengaduan masyarakat. Tugas pokok dan

fungsi tersebut senantiasa didasarkan

pada asas persamaan di depan hukum.

Implementasi pelaksanaan tugas tersebut

dilakukan dengan tidak membedakan

orang baik dari status sosial, suku, agama

ataupun ras.

Berdasarkan arahan Jaksa Agung

Republik Indonesia di atas, Kejaksaan

menyadari bahwa keberhasilan

pelaksanaan tugas tidak terlepas dari

kerjasama dan kordinasi yang baik

dengan Lembaga Penegak Hukum

lainnya.

Agenda pembangunan kinerja

Kejaksaan tahun 2012 berfokus

pada Reformasi Birokrasi dengan

melaksanakan tugas berdasarkan SOP

(Standar Operating Procedure) yang

tepat, cermat, terarah, efektif dan efesien

dengan mengoptimalkan pelayanan

publik. Melaksanakan penataan struktur

organisasi dan membentuk aparat

Kejaksaan yang profesional, handal dan

bertanggung jawab demi kelancaraan

tugas dalam upaya penegakan hukum

yang berkeadilan.

Kejaksaan mempunyai kewenangan

sesuai dengan amanat yang tersirat

dalam undang-undang untuk

dapat melaksanakan tugas dengan

melakukan monitoring dan evaluasi

atas sistem pengelolaan administrasi

dan penanganan perkara yang cepat,

tepat dan murah. Sistem pengelolaan

adminsitrasi yang bersih dan berwibawa

akan dapat berpotensi kinerja yang

good goverment dan penanganan

perkara terutama korupsi yang sangat

merugikan masyarakat, sehingga bukan

hanya dapat menjerat pelaku korupsi

namun dapat mengem-balikan keuangan

negara secara signiikan.

Untuk meningkatkan sistem

akuntabiltas kinerja yang terpola good

governance serta efesiensi dan efektivitas

dalam mencegah terjadinya makelar

kasus, Kejaksaan telah melakukan

pengawasan melekat dan bekerjasama

dengan masyarakat dalam laporan

pengaduan yang dapat ditindak lanjuti.

Sehingga penanganan dan penyelesaian

perkara dapat tercapai secara optimal

dan dapat mencegah penyalahgunaan

wewenang dan jabatan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa dengan ditetapkannya

Peraturan Presiden R.I. Nomor 38

Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata


Kerja Kejaksaan R.I. maka, Kejaksaan

Republik Indonesia melaksanakan tugas

berdasarkan struktur organisasi yang

telah diperbaharui dengan Peraturan

Jaksa Agung R.I. Nomor : 009/A/

JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan

penanggung jawab tertinggi Kejaksaan

yang memimpin, mengen-dalikan

pelaksanaan tugas dan wewe-nang

Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya Jaksa Agung dibantu

oleh seorang wakil Jaksa Agung dan

beberapa orang Jaksa Agung Muda

serta seorang Kepala Badan yaitu (1)

Jaksa Agung Muda Pembinaan, (2) Jaksa

Agung Muda Intelijen, (3) Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Umum, (4) Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Khusus, (5)

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata

Usaha Negara, (6) Jaksa Agung Muda

Pengawasan dan (7) Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan.

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas

dan wewenang membantu Jaksa Agung

dalam melaksanakan tugas dan mewakili

Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung

berhalangan, serta tugas lain yang

diberikan Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Pembinaan

melaksanakan tugas dan wewenang

meliputi pembinaan atas perencanaan,

pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana, organisasi dan ketatalak-

sanaan, kepegawaian, keuangan,

pengelolaan kekayaan milik negara,

pertimbangan hukum, penyusunan

peraturan perundang-undangan, kerja-

sama luar negeri, pelayanan dan dukungan

teknis lainnya.

Jaksa Agung Muda Intelijen


meliputi kegiatan penyelidikan,

penga-manan dan penggalangan

untuk melakukan pencegahan tindak

pidana untuk mendukung penegakan

hukum baik preventif maupun represif

di bidang idelogi, politik, ekonomi,

keuangan, sosial budaya, pertahanan

dan keamanan, melaksanakan cegah

tangkal terhadap orang-orang tertentu

dan turut menyelenggarakan ketertiban

dan ketentraman umum.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum


dalam pengendalian perkara tindak

pidana umum meliputi prapenuntutan,

pemeriksaan tambahan, penuntutan,

upaya hukum, pelaksanaan penetapan

hakim dan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

eksaminasi serta pengawasan terhadap

pelaksanaan pidana bersyarat, pidana

pengawasan, pengawasan terhadap

pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

dan tindakan hukum lainnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus


dalam pengendaliaan perkara tindak

pidana tertentu dengan hukum acara

khusus, meliputi penyelidikan, penyidikan,

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan

penetapan hakim dan putusan pengadilan

yang telah mempunyai hukum tetap,

eksaminasi serta pengawasan terhadap

pelaksanaan pidana bersyarat dan

keputusan lepas bersyarat serta tindakan

hukum lainnya.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata

Usaha Negara melaksanakan tugas dan

wewenang dalam pengendaliaan perkara


keperdataan, Tata Usaha Negara dan

Tata Negara meliputi penegakan hukum,

pengacara negara, pertimbangan hukum

dan tindakan hukum lain kepada negara

atau pemerintah, lembaga/badan

negara, lembaga/instansi pemerintah

pusat dan daerah, Badan Usaha Milik

Negara/Daerah untuk menyelamatkan,

memulihkan kekayaan negara,

menegakkan kewibawaan pemerintah

dan negara serta memberikan pelayanan

hukum kepada masyarakat.

Jaksa Agung Muda Pengawasan


dalam pengendalian pengawasan internal

secara efektif, meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian

pelaksanaan penga-wasan atas kinerja

dan keuangan intern Kejaksaan, serta

pelaksanaan penga-wasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Jaksa Agung

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan


menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan, dalam rangka penguatan

dan pengembangan kemampuan dan

profesionalisme aparatur Kejaksaan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


Data Pribadi

Nama : BASRIEF ARIEF SH, MH

Tempat/tgl.Lahir : Tanjung Enim / 23 Januari 1947.

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan Formal

1. Hukum Perdata Universitas Andalas Padang

2. Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Kedinasan

1. SUSDAS WIRA INTEL (1987)

2. TRAMPIL JAKSA TINDAK PIDANA UMUM (1988)

3. SPADYA (1990)

4. PENYELUNDUPAN (1992)

5. SESPANAS (1995)

6. LEMHANAS (1999)

Riwayat Prestasi

SATYALENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI

tahun 1998

H. BASRIEF ARIEF, SH.MH

Jaksa Agung Republik Indonesia

Sejumlah prestasi juga pernah

ditorehkan pria kelahiran Tanjung

Enim, Sumsel, 1947 lalu ini kala

merintis karier di Kejaksaan. Sebelum masuk

ke lingkungan Gedung Bundar, Basrief

sebelumnya menjadi Kepala Kejaksaan

Negeri Belawan, Sumut, Kabit Humas

Kejaksaan Agung R.I., Kepala Kejaksaan

Negeri Cibinong, Jabar lalu Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Pusat setelah itu dirinya

menjadi Asisten Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Basrief Arief adalah salah satu tokoh seorang

panutan di Kejaksaan, dengan berbagai

pengalaman teknis dan penugasan, baik di

daerah maupun di Kejagung. Pribadi yang

dikenal religius dan bersih selama menjadi

pejabat di korps yang membesarkan

namanya itu, juga sempat menjabat sebagai

Wakil Jaksa Agung di era Jaksa Agung Abdul

Rahman Saleh. Alumni FH Pasca Sarjana

Unpad dan FH Universitas Andalas ini

juga pernah menjadi Ketua Tim Pemburu

Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian

Politik Hukum dan Keamanan.

Terpilih dan dilantik menjadi Jaksa Agung

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

pada hari Jumat, 26 November 2010.

2.3. PROFIL PIMPINAN


Data Pribadi :

Nama Lengkap : Dr. Darmono, SH. MM.

Nip : 19530605 197803 1 001

Nrp : 6785330

Pangkat/Gol : Jaksa Utama (IV/E).

Tempat/tgl lahir : Klaten, 5 Juni 1953.

Agama : Islam.


1. Sarjana Hukum, UII Yogyakarta tahun 1977

2. Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta Tahun 2001

3. Doktor, Unpad Bandung tahun 2010

Kedinasan

1. PEMBENTUKAN JAKSA (1981)


3. SEPADYA (1992)

4. KEPEMIMPINAN II (1995)

5. SPAMEN (1997)

6. WIRA INTELIJEN (1998)

Riwayat Prestasi :

1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden

RI Tahun 2010

2. Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar

tentang penanganan berbagai Kasus Pidana

DR. DARMONO, SH.MH

Wakil Jaksa Agung R.I

Nama Darmono sudah lama dikenal

sebagai salah satu Jaksa yang

konsisten dalam melakukan

tindakan hukum untuk memberantas

korupsi. Saat menjabat sebagai Kepala

Kejaksaan Tinggi Kalbar periode September

2005 hingga September 2006, alumnus

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta tahun 1977 ini, pernah mencatat

rekor penanganan korupsi hingga 280

persen dari target.

Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan

menjadi Kepala Seksi Operasi Kejaksaan

Negeri Raba di Bima, Nusa Tenggara

Barat, tahun 1981-1989 ini juga sukses

mengkonsolidasikan aparatur Kejaksaan

Tinggi (Kejaksaan Tinggi) DKI Jakarta untuk

melakukan perbaikan internal.

Selain menjadi Wakil Jaksa Agung, Darmono

diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa

Agung RI dengan Keputusan Presiden

RI Nomor: 104/P Tahun 2010 Tanggal

24 September 2010 sampai dengan

pengangkatan H. BASRIEF ARIEF SH, MH

sebagai Jaksa Agung pada tanggal 26

November 2010.


Mengawali karir pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali

pada 15 Oktober 1987. Dalam perjalanan karirnya Iskamto pernah bertugas di

Kejaksaan Negeri Denpasar serta Kejaksaan Negeri Jember, Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pada Tahun 2009, ia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen sebelum akhirnya menjabat

sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan pada tahun 2010.

Data Pribadi :

Nama Lengkap : Iskamto, S.H.

Tempat /tgl lahir : Jember, 8 Oktober 1953

Pangkat/golongan : Jaksa Utama Madya (IV/e)

NIP : 195308101980031023

NRP : 680534

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Hukum, Universtas Jember tahun 1979

Kedinasan



3. JAKSA BIDANG PERDATA (1992)

4. SPAMA (1995)


6. KEPEMIMPINAN I (2009)

Riwayat Prestasi :


RI tahun 2010

2. Sidhakarya Adhyaksa Harapan 1 Tahun 1999,

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah

3. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun 1999.

4. “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR

PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN

DAERAH” tanggal 15 April 2006

ISKAMTO

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan


Dalam perjalanan karirnya Adjat Sudradjat pernah bertugas pada bidang Pengawasan,

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2009, Sekretaris Jaksa Agung

Tindak Pidana Umum,dan Staf Ahli Bidang Intelijen. Adjat Sudradjat menjabat sebagai

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sejak 08 Agustus 2012. Sebelumnya beliau menjabat

sebagai Staf Ahli Bidang Intelijen.

Data Pribadi

Nama Lengkap : ADJAT SUDRADJAT, SH.MM

Tempat/Tgl lahir : Bandung, 19 Mei 1955

Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e)

NIP : 19550519 198203 1 001

NRP : 6825534

Agama : Islam


1. Sarjana Hukum pada Universitas Padjajaran

Tahun 1981.

2. Magister Manajemen pada STIE Jakarta Tahun

2000.

Kedinasan


2. TAR INTELIJEN (1993)

3. SPAMA (1996)


5. SPAMEN (2001)

6. LEMHANNAS (2011)

Riwayat Prestasi

1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden

RI tahun 2007

ADJAT SUDRADJAT, SH.MM

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen


MAHFUD MANNAN, SH.MH

Jaksa Agung Muda Bidang

Tindak Pidana Umum

Dalam perjalanan karirnya Mahfud

Mannan pernah bertugas sebagai

Kajari Rantau Kalimantan Selatan,

Asdatun Kejati Irian Jaya, Kajari Samarinda,

Aspidum Kejati Kalimantan Timur, Aswas

Kejati Sulsel, Asintel Kejati Sulsel, Irban

Kepbang III JAMWAS Kejagung, Wakajati

Sulawesi Tengah, Wakajati Sumatera

Selatan, Kejati Papua, Kajati Sulawesi

Selatan, Kapusdiklat Kejaksaan RI dan

Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.

Mahfud Mannan, menjabat sebagai

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun

2012.

Bagi Mahfud Mannan, penguatan

profesionalisme jaksa dalam pelaksanaan

penanganan perkara merupakan prioritas

perhatiannya, agar pelaksanaan tugas dapat

berlangsung secara efektif guna memenuhi

tuntutan keadilan dalam masyarakat secara

terus-menerus.

Data Pribadi

Nama Lengkap : MAHFUD MANNAN, SH. MH

Tempat/Tgl lahir : Barru, 15 Oktober 1954

Pangkat/Golongan : Jaksa Utama Madya (IV/d)

NIP : 19541015197903 1 001

NRP : 6795444

Agama : Islam


1. Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin

Tahun 1978.

2. Magister Hukum pada Universitas Hasanuddin

Tahun 2005.

Kedinasan

1. PEMBENTUKAN JAKSA (1983).

2. KORUPSI ( 1989)

3. SEPADYA (1992).

4. WIRA INTELIJEN (1998).

5. SPAMEN (2000).

Riwayat Prestasi


RI tahun 2009

2. Amanna Gappa Award dari PERSAHI Sulawesi

Selatan Tahun 2009


D. Andhi Nirwanto mengawali karirnya

sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri

Wonogiri. Dalam perjalanan karirnya

D. Andhi Nirwanto pernah bertugas pada

Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kejaksaan

Negeri Demak, Asisten Pengawasan

pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Wakil

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,

dan Kalimantan Selatan. Ia juga pernah

menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi

DKI Jakarta.

Selain itu, Andhi Nirwanto juga pernah

menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus.Kini, Jaksa yang

mempunyai hobi berolahraga ini menjabat

sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus pada Kejaksaan Agung RI sejak 11

April 2011.

Bagi Andhi Nirwanto, penegakan hukum

dalam bidang tindak pidana korupsi adalah

suatu tugas mulia yang harus dilaksanakan

tanpa pandang bulu. Untuk itu, Kejaksaan

harus tampil ke depan melaksanakan

pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi guna merebut kembali

kepercayaan masyarakat pada institusi

Kejaksaan.

Data Pribadi

Nama : D. ANDHI NIRWANTO, SH, MM

Tempat/tgl.lahir : Kudus, 8Januari 1956

Pangkat : Jaksa Utama (IV/e)

NIP : 195601081981031004

NRP : 6815612

Agama : Islam

Pendidikan Formal

1. Sarjana Hukum UNTAG Jakarta tahun 1980

2. Magister Manajemen IBLAM Jakarta tahun 2000

Kedinasan


2. SUSDA WIRA INTEL (1990)


4. KORUPSI (1992)

5. SEPADYA (1992)

6. SUBVERSI (1993)

7. SPAMEN (1999)


Riwayat Prestasi

1. Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia


RI tahun 2011

DJAMAN ANDHI NIRWANTO


Tindak Pidana Khusus


Burhannudin mengawali kariernya dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa

pada tahun1991. Dalam perjalanan karirnya D. Andhi Nirwanto pernah bertugas sebagai

Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jam Pidsus, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku

Utara,, Inspektur V pada Jam Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Burhannudin menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sejak

11 April 2011.

Data Pribadi

Nama : DR.ST.BURHANUDDIN, SH, MM

Tempat/tgl lahir : Cirebon, 17 Juli 1954

Pangkat : IV/d

Nip : 195407171987031001

Nrp : 687545

Agama : Islam


1. Sarjana Hukum Pidana UNDIP Semarang tahun

1983

2. Magister Manajemen, UI Jakarta tahun 2001

3. Doktor, Satyagama Jakarta tahun 2006

Kedinasan


2. KORUPSI (1992)



5. PERADILAN TUN (1995)

6. HAK INTELEKTUAL (1996)

7. SPAMA (1996)

8. SPAMEN (2003)



Riwayat Prestasi

SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI

tahun 2007

DR. ST. BURHANNUDDIN


Perdata dan Tata Usaha Negara


Marwan Efendy mengawali kariernya dengan mengikuti

Pendidikan Pembentukan Jaksa

pada tahun 1985. Dalam perjalanan karirnya

Marwan Efendy pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996), Asisten

Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi

Lampung (1999), Kepala Kejaksaan Negeri

Bandung (2000), Asisten Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta (2002), Asisten Umum Jaksa Agung

RI (2004), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur, Direktur Penuntutan JAM Pidsus

Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur dan Kepala Pusdiklat Kejagung.

Marwan Efendi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) pada Kamis

27 Mei 2010, setelah sebelumnya menjabat

sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus (JAMPIDSUS).

Data PribadiNama : Prof. DR.MARWAN EFFENDY, SH, MMTempat/tgl lahir : LUBUK LINGGAU, 13 Agustus 1953Pangkat : Jaksa Utama (IV/e)Nip : 195308131980031003Nrp : 6805364Agama : Islam

Riwayat Pendidikan Formal1. Sarjana Muda Hukum UNISSULA tahun 19772. Sarjana Lengkap Hukum Ujian Negara pada

UNDIP Semarang 19803. Magister Manajemen UNILAM Bandar Lampung

tahun 20004. Doktor UNPAD Bandung tahun 2004

Kedinasan1. SUSDA WIRA INTEL (1981)2. WIRA INTOGRASI (1983)3. TAR LUHKUM (1983)4. PEMBENTUKAN JAKSA (1985)5. TIPIDUS (1989)6. TAR HUKLING (1992)7. SPAMA (1995)8. WIRA INTELIJEN (1997)9. SPAMEN (1999)

Riwayat Prestasi SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI tahun 2010

Prof. Dr. MARWAN EFFENDY

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan


Bambang Waluyo mengawali

kariernya dengan mengikuti

Pendidikan Pembentukan Jaksa

pada tahun1989. Dalam perjalanan karirnya

Bambang Waluyo pernah bertugas sebagai

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

(2004), Kepala Biro Kepegawaian (2005),

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (2009),

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

(2010), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

(2011), sebelum menjabat sebagai Kepala

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan

RI pada tahun 2012.

Data Pribadi

Nama Lengkap : BAMBANG WALUYO, SH.,MH

Tempat/Tgl lahir : MAGETAN,12 Juli 1958

Pangkat/Golongan : Jaksa Utama Madya (IV/d)

NIP : 19580712 198303 1 001

NRP : 6835810

Agama : Islam


1. Sarjana Hukum UII Yogya Tahun 1982

2. Magister Hukum IBLAM Jakarta Tahun 2002

Kedinasan

1. PENELITIAN HUKUM (1983)


3. ANALISIS JABATAN (1990)


5. SPADA (1994)

6. SPAMEN (1997)

7. KEPEMIMPINAN TK. II (2011)

Riwayat Prestasi

SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI

TAHUN 2003

BAMBANG WALUYO

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan


Kejaksaan R.I. mulai melaksanakan

Program Nasional Reformasi

Birokrasi sejak tahun 2008. Pada

tahun 2009 Kejaksaan menyerahkan Laporan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan

Tahap I kepada Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan dan RB). Pada tahap laporan ini,

Kemenpan dan RB telah menugaskan Tim

Independen untuk melakukan evaluasi. Pada

akhir tahun 2009, Tim Independen menilai

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kejaksaan berjalan baik. Oleh karena itu

Kemenpan dan RB melanjutkan proses

persetujuan pemberian Tunjangan Kinerja

bagi pegawai Kejaksaan. Proses persetujuan

dan pemberian Tunjangan Kinerja

berlangsung cukup lama (sekitar 2 tahun).

Tanpa menunggu waktu selesainya proses

persetujuan dan pemberian remunerasi,

Kejaksaan terus melanjutkan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

Pada tahun 2010, KEMENPAN menerbitkan

pedoman baru pelaksanaan Reformasi Birokrasi

bagi seluruh K/L. Kejaksaan menyesuaikan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan

pedoman baru tersebut. Berdasarkan Grand

Design dan Road Map Reformasi Birokrasi

2010 - 2014 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan

Peraturan MENPAN No. 20 Tahun 2010, semua

K/L harus melaksanakan perubahan/reformasi

pada 8 area, yaitu :

BAB 3

Reformasi Birokrasi


1 Area Perubahan I : Manajemen Perubahan

2 Area Perubahan II : Penataan Regulasi (internal)

3 Area Perubahan III : Penataan Organisasi

4 Area perubahan IV : Tata Laksana

5 Area Perubahan V : Manajemen SDM

6 Area Perubahan VI : Penguatan Pengawasan

7 Area Perubahan VII : Manajemen Kinerja

8 Area Perubahan VIII : Pelayanan Publik

9 Area Perubahan VIII : Monitoring dan Evaluasi

Apabila dirinci lebih lanjut, dari 8 Area

Perubahan ini setiap K/L perlu menjalankan

hampir 40 program guna memenuhi 23

indikator keberhasilan.

Adapun pelaksanaan Program RB di

Kejaksaan R.I. sampai tahun 2012 ini, antara

lain sbb:

AREA PERUBAHAN I (Manajemen

Perubahan) :

Program-program yang sudah/sedang

dijalankan :

a) Dalam rangka peningkatan komitmen

melaksanakan perubahan/reformasi

serta mengubah perilaku: telah diadakan

Envisioning Workshop bagi Pimpinan

Kejaksaan, seluruh Pejabat Eselon I (13

orang), seluruh Pejabat Eselon II (Pejabat

Eselon II Kejagung dan seluruh Kajati dan

Wakajati sejumlah 21.722 orang)

b) Dalam rangka peningkatan partisipasi

dalam melakukan perubahan Kejaksaan

telah membentuk Tim Reformasi

Birokrasi Kejaksaan R.I. yang dipimpin

oleh Wakil Jaksa Agung, dengan anggota

seluruh Pimpinan Unit (Jaksa Agung

Muda dan Kepala Badan). Adapun di

tingkat tehnis pelaksanaan Program

Reformasi Birokrasi Kejaksaan, terdapat

beberapa Tim Tehnis yang menjadi


pelaksanaan program-program tertentu,

sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan

Program RB Kejaksaan, dengan dibantu

oleh Tim Asistensi RB Kejaksaan beserta

berapa konsultan/ahli yang memiliki

kompetensi sesuai dengan program

yang dijalankan. Pelaksanaan seluruh

program RB Kejaksaan selama ini berada

di bawah koordinasi Tim RB Kejaksaan

dengan melibatkan berbagai komponen

di Kejaksaan serta dari luar Kejaksaan.

c) Dalam rangka menyusun strategi

Manajemen Perubahan, khususnya

yang terkait dengan Kode Perilaku

Personel, Kejaksaan telah memiliki Kode

Perilaku Jaksa sejak tahun 2007, dan

pada tahun 2012 ini direvisi agar sesuai

dengan standar internasional. Selain

itu, Kejaksaan telah memiliki Pedoman

Tehnis Disiplin Pegawai Negri.

Masih terdapat beberapa program

lagi di dalam Area Perubahan I yang perlu

dilaksanakan, antara lain: formulasi strategi

manajemen perubahan dan strategi

komunikasi untuk manajemen perubahan,

penyusunan dokumen perencanaan

manajemen perubahan, penyusunan analisa

resiko untuk mengurangi resistensi terhadap

pelaksanaan perubahan/reformasi serta

meningkatkan kepuasan personel Kejaksaan

atas hasil Program RB, dsb.

AREA PERUBAHAN II (Penataan Regulasi-

Deregulasi)


dijalankan:

a) Kejaksaan sedang membangun Database

Peraturan Kejaksaan berdasarkan Sistem

Online, sehingga memungkinkan bagi

personel Kejaksaan untuk mengakses

peraturan-peraturan yang tersedia

melalui komputer di mana saja

b) Kejaksaan sedang melakukan kajian

harmonisasi peraturan perundan-

undangan, khususnya peraturan internal

Kejaksaan (seperti Perja, Seja, SE Jaksa

Agung Muda, dsb), untuk melihat potensi

terjadinya tumpang tindih pengaturan

dan disharmoni antara peraturan-

peraturan yang ada.


Program yang masih harus dijalankan

adalah pengaturan tentang proses

penyusunan peraturan internal Kejaksaan,

agar terdapat hubungan yang harmoni

antara satker yang berinisiatif menerbitkan

peraturan internal baru dengan Biro Hukum.

AREA PERUBAHAN III (Penataan Organisasi)

1. Dalam rangka memiliki kejelasan

mengenai pembagian tugas dan fungsi

masing-masing satker, Kejaksaan

telah memiliki peraturan baru tentang

organisasi Kejaksaan pada tahun 2011

(Perja No. 09/2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan). Selain itu,

Kejaksaan telah melakukan Analisis

Beban Kerja, sehingga dapat diketahui

berapa jumlah Jaksa yang dibutuhkan

pada masing-masing kantor atau satker

Kejaksaan di seluruh Indonesia.

2. Dalam rangka melakukan perampingan

organisasi (right sizing), Kejaksaan telah

memiliki Kajian tentang right sizing,

yang kemudian diatur pelaksanaannya

berdasarkan Perja baru tentang Ortaker

Kejaksaan sehingga memungkinkan

penghapusan sejumlah 3000 jabatan.

3. Dalam rangka membangun efektivitas

unit SDM , Kejaksaan telah mengadakan

pelatihan bagi personel di lingkungan

Biro Kepegawaian serta di lingkungan

JAMBIN serta dilakuan pendampingan

(coaching) oleh para Ahli SDM kepada

personel Kejaksaan.

Program di bidang Penataan Organisasi

yang belum dilaksanakan adalah membangun

efektivitas unit di bidang SDM, diklat dan

hubungan publik/penkum.

AREA PERUBAHAN IV (Proses Kerja)


dijalankan, antara lain sbb:

a) Dalam rangka peningkatan manajemen

pelaksanaan tugas Kejaksaan berbasis

sistem TI: Kejaksaan sedikit demi sedikit

telah membangun sistem database

penanganan perkara, baik perkara pidum,

pidsus, datun serta database penangan

tugas-tugas lainnya seperti penanganan


lapdu, dsb. Sampai bulan November

2012 ini, entry data penanganan perkara

sudan mencapai, sbb:

a. Data perkara Pidum : 111.876

b. Data perkara Pidsus : 3.459

c. Data perkara Datun : 7.603

d. Data Penanganan Lapdu : 3.808

e. Data Kepegawaian : 21.000 (dengan

terus meningkatkan kualitas data).

b) Dalam rangka penyusunan SOP, Kejaksaan

telah memiliki SOP beberapa Bidang, yaitu

:Pidum, Pidsus, Datun dan Pengawasan.

Selain itu, saat ini sedang dilakukan

revisi format SOP agar sesuai dengan

pedoman baru penyusunan SOP yang

dikeluarkan oleh KEMENPAN pada tahun

2012 lalu (PerMENPAN & RB No. 21 tahun

2008 tentang Pedoman Penyusunan

SOP Administrasi Pemerintahan

sebagaimana telah dirubah terakhir

dengan PERMENPAN-RB No. 35 tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP

Adminitsrasi Pemerintahan )

c) Dalam penyusunan KPI bagi Satker,

Kejaksaan sedang membangun KPI

Satker berbasis sistem TI.

Adapun program-program yang belum

dilaksanakan, antara lain: menyusun KPI bagi

Jaksa, Bagi Jaksa yang menduduki jabatan

bukan fungsi Jaksa dan bagi Pegawai lainnya,

melanjutkan penyesuaian SOP agar sesuai

dengan ketentuan dalam PERMENPAN-

RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP Adminitsrasi Pemerintahan

AREA PERUBAHAN V (Manajemen SDM)


dilakukan, sbb:

a) Dalam rangka menyesuaikan Manajemen

SDM Kejaksaan dengan ketentuan

Kepegawaian yang ada, Kejaksaan

telah melakukan Analisis Jabatan

serta menetapkan Peringkat Jabatan

(grading) untuk 7800 jabatan yang ada di

Kejaksaan. Analisis inilah yang menjadi

dasar penetapan kenaikan remunerasi

bagi seluruh Pegawai Kejaksaan pada

tahun 2011 lalu.

b) Dalam rangka promosi dan mutasi

Pegawai secara transparan dan objektif,

Kejaksaan telah melakukan Asesmen

Kompetensi bagi seluruh Pejabat

Eselon II (120 orang), Pejabat Eselon III

(700 orang) dan sebagian dari Pejabat

Eselon IV (600 orang). Untuk menjamin

objektivitas, asesmen ini seluruhnya

dilakukan oleh pihak ketiga independen.

Hasil dari Asesmen Kompetensi ini telah

digunakan sebagai salah satu dasar bagi

Pimpinan Kejaksaan untuk menentukan

promosi dan mutasi para Jaksa.

Adapun program di bidang Manajemen

SDM yang belum dilaksanakan, antara lain:

rekrutmen pegawai yang sesuai transparan

dan objektif (karena adanya penerapan

moratorium rekrutmen pegawai baru dari

KEMENPAN).

AREA PERUBAHAN VI (Peningkatan

Pengawasan)

Program-program di bidang Pengawasan

yang sudah/sedang dilakukan adalah:

a) Penerapan SPIP (Sistem Pengawasan

Internal Pemerintah), yang pada dasarnya

merupakan revisi dari Sistem Waskat.

Pada saat ini Kejaksaan, khususnya di

lingkungan Bidang Pengawasan, telah

membentuk Satgas SPIP dan melatih

para anggota SPIP berdasarkan modul

standar yang dikeluarkan oleh BPKP.

Selanjutnya Satgas SPIP akan melakukan

Diagnostic Assessment untuk mengetahui

mana sistem pengawasan di Kejaksaan

yang sudah berjalan dengan baik dan

mana yang harus ditingkatkan. Kemudian


Satgas akan menyusun banyak pedoman

tehnis sebagai basis untuk melakukan

SPIP serta menerapkan SPIP tersebut.

b) Dalam rangka implementasi program-

program Anti Korupsi, Kejaksaan telah

melaksanakan program-program

berdasarkan Instruksi Presiden No. 09/2011

dan No. 17/2012. Selain itu Kejaksaan

telah menjadi motor penggerak dalam

perumusan SKB antara Kapolri, Jaksa

Agung, tentang “Whistle Blower”.

c) Dalam rangka implementasi

E-Procurement, Kejaksaan telah

membentuk ULP di masing-masing

Kejati. Dalam waktu dekat akan diadakan

pelatihan bagi wakil pegawai Kejaksaan,

guna memahami pelaksanaan LPSE yang

akan diwajibkan di seluruh Kejaksaan

sejak Januari 2013 yang akan datang.

AREA PERUBAHAN VII (Manajemen Kinerja)

Program-program yang telah dilaksanakan,

sbb:

d) Dalam rangka meningkatkan manajemen

kinerja, Kejaksaan telah membangun

database penanganan perkara berbasiskan

sistem TI serta pembentukan kanal

dakwaan di dalam Website Kejaksaan

e) Dalam rangka memperluas akses

publik untuk mengetahui kerja/karya,

Kejaksaan telah memperbaiki Website-

nya sehingga publik dapat mengetahui

informasi tentang penanganan

perkara di Kejaksaan serta telah

menyediakan kanal untuk menerima

lapdu yang memungkinkan siapa saja

mengajukannyamelalui sistem TI

AREA PERUBAHAN VIII (Peningkatan

Pelayanan Publik)

Program yang sudah/sedang dilakukan:

Kejaksaan sedang menyusun SPP (Standar

Pelayanan Publik) yang baku.

Adapun program yang belum dilaksanakan

adalah: sosialisasi SPP (Standar Pelayanan

Publik), Implementasi SPP di semua satker

serta kolaborasi dengan insitusi lain.


AREA PERUBAHAN VIII (Monitoring dan

Evaluasi )

Kejaksaan sedang merancang model

dan mekanisme pelaksanaan kegiatan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman

Kep MenPAN-RB tentang Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN

No. 31 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN

Sejak awal Kejaksan menjalan program-

program RB dengan memanfaatkan struktur

Tim RB Kejaksaan. Untuk itu mulai dari tahap

perencanaan program, pembentukan tim

Tehnis yang menjalankan program tertentu

serta pelaksanaan program dilakukan

bersama-sama. Dengan tingkat partisipasi

yang memadai Kejaksaan telah melaksanakan

hampir semua program yang diwajibkan

menurut peraturan KEMENPAN.

Dalam rangka percepatan Reformasi

Birokrasi Kejaksaan R.I. akan dilaksanakan

berbagai prioritas program kegiatan strategis

sebagai bagian dari strategi penguatan

kelembagaan, sebagaimana digambarkan

dalam peta strategi Institusional dibawah ini :

PETA STRATEGI INSTITUSIONAL

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


4.1 PEMBINAAN

Dalam rangka mengoptimalkan

peranan bidang pembinaan guna

mendukung pelaksanaan tugas

bidang-bidang lainnya, utamanya terkait

dengan upaya penegakan hukum, bidang

pembinaan, Kejaksaan R.I. pada tahun 2012

telah menetapkan fokus pembenahan di

bidang pembinaan yaitu meliputi peningkatan

profesionalisme Sumber Daya Manusia

(SDM), mewujudkan pengelolaan keuangan

yang baik, penataan struktur organisasi

dan tata kerja Kejaksaan R.I. sesuai dengan

analisis jabatan dan beban kerja secara

efektif dan eisien, optimalisasi kerja sama di bidang hukum khususnya kerjasama bantuan

hukum timbal balik (MLA), serta pemenuhan

kebutuhan akan sarana dan prasarana yang

memadai.

Dalam tataran empirik, di tahun 2012

Kejaksaan telah menjalankan serangkaian

kegiatan meliputi :

1. Pengembangan dan Pembinaan Hukum

a. DPR R.I. saat ini menjadi inisiator

perubahan Undang-Undang R.I. No.

16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Dalam rangka membantu DPR R.I.

untuk memperkuat struktur kedudukan

serta tugas pokok dan fungsi Kejaksaan

dibidang penegakan hukum, Kejaksaan

telah menyusun RUU sandingan tentang

perubahan atas UU Nomor 16 tahun

2004 tentang Kejaksaan R.I. di DPR.

BAB 4

Pencapaian Kinerja


b. Telah dilaksanakan serangkaian

kegiatan Focus Group Discussion guna

membahas RUU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan membahas

UU tentang pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang dilaksanakan di Bengkulu, NTB,

Kalimantan Barat, Yogyakarta dan

Kalimantan Timur.

c. Telah dilaksanakan FGD membahas

RUU tentang Perubahan atas UU No. 16

tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yang

dilaksanakan di Serang (Banten) dan

Puncak (Bogor).

d. Kejaksaan R.I. telah menandatangani

perjanjian kerjasama hukum dengan

pemerintah Malaysia merupakan

perjanjian kedua yang ditandatangani

oleh Jaksa Agung R.I. atas nama

Pemerintah R.I.

e. Kejaksaan R.I. telah menandatangani

perjanjian timbal balik dalam masalah-

masalah pidana antara Pemerintah

R.I. dan Pemerintah Hongkong yang

diratiikasi melalui UU Nomor Tahun 2012.

f. Telah dibentuk tim penyusunan

Peraturan Pemerintah perihal

Pemanfaatan Hasil PNBP Kejaksaan

R.I. untuk menyusun draft Rancangan

Peraturan Pemerintah yang berkaitan

dengan jenis dan tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak di lingkungan

Kejaksaan R.I. Penyusunan ini

dilaksanakan berdasarkan surat

Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor :

B-102/C/Cu.2/04/2012 tanggal 6 Februari

2012 tentang Tim Penyusunan Peraturan

Pemerintah Mengenai Jenis dan Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kejaksaan R.I.

2. Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan


tugas Kejaksaan dalam pelaksanaan

tugas menyangkut core business nya

sebagaimana telah diamanatkan oleh

UU Nomor 16 tahun 2004, tentunya

mendapatkan pengaruh besar dari

struktur, komposisi dan kualitas SDM

Kejaksaan R.I. Mengingat begitu besarnya

pengaruh SDM, Kejaksaan memasukan

pembenahan SDM sebagai skala prioritas

dalam program reformasi birokrasi. Salah

satu upaya pembenahan SDM yaitu

dengan rekruitmen SDM secara terbuka/

transparan yang melibatkan pihak ketiga.

Namun demikian, mengingat kebijakan

moratorium rekruitmen CPNS di

Kejaksaan R.I, maka sampai dengan

tahun 2012 Kejaksaan tidak melaksanakan

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2012, sub bagian jenjang

karir telah melaksanakan berbagai seleksi

pengembangan sumber daya manusia :

1. Seleksi calon peserta Diklat Pembentukan

Jaksa Tahun 2012 dan berhasil meluluskan

peserta sebanyak 450 (seratus empat

puluh) orang dalam program Pendidikan,

Pelatihan dan Pembentukan Jaksa.

2. Seleksi Calon Peserta Diklat PIM TK. II, III

dan IV

Diklat PIM II Tahun 2012 diikuti oleh 60

(enam puluh) peserta, Diklat PIM III

sebanyak 30 (tiga puluh) peserta dan

Diklat PIM IV sebanyak 120 pesera

b. Proile Assesment

Proile Assesment dilaksanakan bagi pejabat Eselon IV berjumlah 980 orang,

masing-masing dilaksanakan :

1. Sentra Jawa Timur (Surabaya)

tanggal 8 s/d 16 Oktober 2012

berjumlah 172 (seratus tujuh puluh

dua) orang

2. Sentra Sumatera Selatan

(Palembang) tanggal 22 s/d 25

Oktober 2012 berjumlah 94 (sembilan

puluh empat) orang

3. Sentra Sulawesi Selatan (Makassar)

tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember

berjumlah 95 (sembilan puluh lima)

orang

4. Sentra Sumatera Utara (Medan)

tanggal 5 s/d /12 Nopember 2012

berjumlah 135 seratus tiga puluh

lima) orang

5. Sentra DKI Jakarta (Jakarta) tanggal

12 s/d 30 Nopember 2012 berjumlah

484 (empat ratus delapan puluh

empat) orang.

3. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pada tahun 2012, Kejaksaan telah

mengusulkan kepada sekretaris kabinet

mengenai pembentukan 6 (enam) Kejaksaan

Negeri yaitu : Kejaksaan Negeri Bungku

yang merupakan daerah hukum Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri

Pengururan yang merupakan daerah

hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,

Kejaksaan Negeri Daratan Hunipopu yang

merupakan daerah hukum Kejaksaan Tinggi

Maluku, Kejaksaan Negeri Kwandang yang

merupakan daerah hukum Kejaksaan Tinggi

Gorontalo, Kejaksaan Negeri Gunung Tua

yang merupakan daerah hukum Kejakasaan

Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri

Morotai Selatan yang merupakan daerah

hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

4. Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang

baik

a. Penyerapan Anggaran

Alokasi DIPA Kejaksaan R.I. Tahun 2012

sebesar Rp 3.791.086.509.000,- (tiga

trilyun tujuh ratus sembilan puluh satu


milyar delapan puluh enam juta lima ratus

sembilan ribu rupiah), dengan realisasi

pelaksanaan anggaran Tahun 2012 oleh

seluruh satuan kerja yang ada di Kejaksaan,

sampai dengan 17 Desember 2012 sebesar

Rp.3.526.055.872.629,- (tiga trilyun lima

ratus dua puluh enam milyar lima puluh

lima juta delapan ratus tujuh puluh dua

ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)

sebesar 93,01%.

b. Kejaksaan telah berhasil meningkatkan

opini BPK terhadap hasil pemeriksaan

keuangan Kejaksaan R.I. yaitu dari opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian

Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP).

c. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Target realisasi PNBP Tahun 2012 yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan

kepada Kejaksaan RI sebesar

Rp.120.873.000.000.,- (seratus dua puluh

milyar delapan ratus tujuh puluh tiga

juta rupiah) dan realisasi PNBP sampai

dengan bulan Desember 2012 sebesar

Rp.667.134.217.140,- (enam ratus enam

puluh tujuh milyar seratus tiga puluh

empat juta dua ratus tujuh belas ribu

seratus empat puluh rupiah) atau 551,93%

dari target yang ditetapkan.

Komposisi kepegawaian di Kejaksaan

R.I. menunjukan adanya persebaran yang

merata, baik berdasarkan golongan/pangkat

maupun sebaran wilayah. Jumlah Jaksa

dengan golongan III mencapai 6.455 orang,

sedangkan untuk golongan IV ada 2.230

orang. Pada bagian Tata Usaha, porsi terbesar

ada pada golongan III jumlah 7.048 orang dan

golongan II sebanyak 5.898 orang.

Tabel 1 Daftar Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan R.I seluruh Indonesia


4.2 INTELIJEN

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang

Kejaksaan R.I. dan peraturan pelaksanaan

lainnya berupa Peraturan Presiden dan

Peraturan Jaksa Agung R.I. terkait Organisasi

dan Tata Laksana Kejaksaan R.I, Intelijen

memiliki peran penting baik dalam menjaga

ketertiban dan ketentraman umum serta

dalam rangka supporting pelaksanaan tugas

dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan

perkara khususnya perkara Pidum, Pidsus

dan Datun. Kelembagaan Intelijen diperkuat

pula dengan diundangkannya UU No. 17

tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dimana

didalam UU tersebut diakui eksistensi dari

Intelijen Kejaksaan R.I. yang diposisikan

sebagai bagian dari Penyelenggara Intelijen

Negara yang menyelenggarakan fungsi

intelijen Penegakan Hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Intelijen

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda

Bidang Intelijen yang membawahi 1 (satu)

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

dan 3 (tiga) Direktorat yang menangani

permasalahan teknis, Koordinator, Kelompok

Jabatan Fungsional (Satgas) dan para kepala

satuan kerja Intelijen di Daerah (Kajati, Kajari

dan Cabjari). Adapun permasalahan teknis

yang ditangani oleh Intelijen Kejaksaan dalam

rangka penegakan hukum meliputi :

1. Penyelamatan, Pemulihan Keuangan

Negara dan Perekonomian Negara

serta Suporting Kinerja Tindak Pidana

Umum.

2. Cegah tangkal, pengawasan media

massa, barang cetakan, orang asing,

pengawasan aliran kepercayaan

masyarakat dan keagamaan meliputi

aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-

kepercayaan budaya, mistik-mistik

keagamaan, mistik-mistik budaya,

perdukunan, pengobatan pertabiban

secara kebatinan, peramalan

paranormal, akupuntur, shin-she,

metaisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara, pencegahan penyalahgunaan

dan/atau penodaan agama, ideologi,


politik, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan, persatuan dan kesatuan

bangsa, pelanggaran HAM, pencarian

dan penangkapan buron Kejaksaan,

pemberian dukungan kinerja

pelaksanaan tugas bidang pembinaan

dan bidang pengawasan serta

pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk

Jaksa Agung Muda Intelijen

3. Persandian, administrasi dan produksi

Inteljen.

Bidang intelijen membuat laporan kepada

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan

dan Pengendalian, Pembangunan sebagai

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Capaian kinerja bidang Intelijen pada

Tahun 2012 :

a. Membentuk 31 tim untuk melaksanakan

Supervisi / Evaluasi Kinerja dan

Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung R.I.

Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tanggal

23 September 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Intelijen

Kejaksaan R.I. dan melaporkan hasil

pelaksanaan kegiatannya

b. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen

di bidang ekonomi, keuangan dan

pembangunan oleh jajaran Direktorat

Penyelamatan Keuangan Negara

dan Penanggulangan Tindak Pidana

(Direktorat I) pada Jaksa Agung Muda

Intelijen, dengan capaian kinerja Tahun

2012 sebanyak 79 LHK (sisa 21 LHK)

dengan perincian : (a) Penyelesaian Surat

Perintah Tugas periode 2012 sebanyak

43 kasus (19 kasus ditingkatkan ke LID,

23 kasus dihentikan, dan 1 kasus dikirim

ke instansi lain), sisa 1 kasus; dan (b)

penyelesaian Operasi Intelijen Yustisial

periode 2012 sebanyak 18 kasus (7 kasus

ditingkatkan ke DIK, 11 kasus dihentikan

dan 0 kasus dikirim ke instansi lain), sisa

7 kasus.

c. Melakukan kinerja pelacakan asset

terhadap 57 tersangka perkara tindak

pidana korupsi yang penyidikannya

dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana

Khusus Kejaksaan Agung R.I.

d. Melakukan kinerja pengamanan

persidangan perkara Tindak Pidana

Korupsi dan perkara Tindak Pidana

Umum, Persidangan Pra-Peradilan dan

Persidangan di Mahkamah Konstitusi

sebanyak 37 perkara yang disidangkan.

e. Melakukan kinerja penggalangan

terhadap 3 pokok permasalahan

dengan perincian sebagai berikut :

• Pengalangan terhadap rencana

kebijakan Pemerintah dibidang

energi dalam pembatasan

pengunaan bahan bakar minyak

jenis premium.

• Penggalangan dan pengumpulan

informasi untuk mendukung

kebijakan pemerintah dalam rangka

penegakan hukum. (Uji Materi UU

NO. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

Negara);

• Penggalangan terhadap proses

pemilihan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

f. Selama kurun waktu Tahun 2012 melalui

kegiatan Operasi Intelijen Yustisial

dalam rangka penyelidikan dugaan

terjadinya Tindak Pidana Korupsi,

Bidang Intelijen berhasil menemukan

441 kasus indikasi terjadinya Tindak

Pidana Korupsi yang diserahkan

kepada Bidang Tindak Pidana Khusus

dipusat dan didaerah untuk dilakukan

penyidikan.


g. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen

di bidang ideologi, sosial, politik,

pertahanan, keamanan dan ketertiban

umum oleh jajaran Direktorat Politik,

Sosial Budaya dan Sumber Daya

Organisasi (Direktorat II) pada Jaksa

Agung Muda Intelijen, dengan capaian

kinerja Tahun 2012 sebanyak 53 LHK

(sisa 47 LHK).

h. Koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dalam

masalah Cegah terkait keberadaan

terpidana yang sulit dilakukan eksekusi

hukuman badan, masalah pelaksanaan

Cegah apakah orang yang terkena

Cegah masih di Indonesia atau sudah

berada di luar Indonesia.

i. Telah dilaksanakannya kegiatan sandi dan

produksi intelijen yang dilaksanakan oleh

jajaran Direktorat Sandi dan Produksi

Intelijen (Direktorat III) pada Jaksa Agung

Muda Intelijen, dengan capaian kinerja

Tahun 2012 sebanyak 42 LHK ditambah

dengan kegiatan yang dilaksanakan

oleh jajaran Monitorong Centre pada

Direktorat Sandi dan Produksi Intelijen

(Direktorat III) pada Jaksa Agung Muda

Bidang Intelijen, dengan capaian kinerja

Tahun 2012 sebanyak 10 LHK sehingga

seluruh capaian kinerja Direktorat III

menjadi 52 LHK.

j. Pengamanan tersangka, terdakwa, dan

terpidana dalam perkara Tindak Pidana

Umum dan Tindak Pidana Korupsi

sebanyak 50 orang sebagai berikut :

a. Pengamanan tersangka sebanyak 11

orang.

b. Pengamanan terdakwa sebanyak 1

orang.

c. Pengamanan terpidana sebanyak 38

orang.

k. Selama Tahun 2012 telah terlaksana

kegiatan Penyuluhan dan Penerangan

Hukum sebanyak 775 kali kegiatan

dengan total audien sebanyak 66.065 jiwa

yang dilaksanakan oleh personil intelijen

Kejaksaan diseluruh Indonesia dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang

sadar hukum dalam upaya pencegahan

secara preventif Tindak Pidana Korupsi

yang dilaksanakan oleh jajaran Intelijen

pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan

Negeri di seluruh Indonesia, adapun

perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan

Penerangan Hukum Tahun 2012

No KegiatanJumlah

KegiatanJumlah Audien

1 Penyuluhan Hukum

398 kegiatan 30.067 jiwa

2 Penerangan Hukum

377 kegiatan 35.998 jiwa

l. Hasil yang telah dicapai dalam rangka

pengamanan tersangka dan terpidana

yang masuk dalam Daftar Pencarian

Orang (DPO) berdasarkan permintaan

dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan

Pidana Umum, sejak dioperasikan

pada bulan Juli 2011 hingga bulan

desember 2012, Monitoring Center

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I

telah berhasil melakukan pengamanan

buron Kejaksaan baik terhadap

tersangka, dan terpidana sebanyak 58

(lima puluh delapan) orang, dengan

rincian sebagai berikut :


Tabel 3

Rekapitulasi Jumlah DPO (Buron) yang

Berhasil Diamankan Oleh Tim Satuan Tugas

Intelijen Tahun 2012

TahunJenis

Tindak Pidana

TahapPenyidikan

Tahap Eksekusi

2012 Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Terpidana Kasus Tindak Pidana Umum

13

--

38 orang

12 orang

jumlah 13 orang 50 orang

Program Prioritas Jaksa Agung Muda

Intelijen Tahun 2012 difokuskan kepada

Program “Peningkatan Peran Bidang Intelijen

Kejaksaan“ yang didasarkan melalui 5 (lima)

pilar yaitu:

a. Penguatan Operasi Intelijen dilakukan

melalui :

• Restrukturisasi organisasi yang

efektif, eisien dan fungsional yang difocuskan pada tahap implementasi.

• Sosialisasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan .

• Peningkatan koordinasi dan peran

intelijen Kejaksaaan didalam

Intelijence Community.

b. Peningkatan Kinerja Intelijen, dilakukan

melalui :

• Optimalisasi produk intelijen melalui

kegiatan dan operasi Intelijen dengan

menggerakkan fungsi Penyelidikan,

Pengamanan dan Penggalangan.

• Peningkatan kegiatan Supervisi dan

monitoring serta evaluasi Kejaksaan

di Daerah.

• Optimalisasi peran Intelijen

Kejaksaan untuk mendukung

keberhasilan pelaksanan Tugas

dan wewenang serta fungsi bidang

bidang lainnnya di lingkungan

Kejaksaan R.I. yang pada tahun 2012

dapat dirumuskan pola pemberian

dukungan intelijen secara konkrit.

• Penyelesaian dan penertiban,

pencabutan Keputusan, Pencegahan

dan Penangkalan (CEKAL).

• Optimalisasi kegiatan dan operasi

Intelijen terhadap Pengawasan

Aliran Kepercayaan dan Keagamaan,

barang Cetakan, Orang Asing, dan

Media Massa.

c. Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat, dilakukan melalui

peningkatan kualitas dan kuantitas

Penyuluhan Hukum melalui kegiatan

BIN MATKUM, Penerangan Hukum

dan sosialisasi yang perlu dilakukan

penilaian / assesmen apakah terhadap

program dimaksud memiliki outcomes

terhadap tingkat kesadaran hukum

masyarakat.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

dilakukan melalaui :

• Diklat, Seminar,Trainning, Workshop;

• Pemberian Reward dan Punishmen

serta penempatan yang tepat.

e. Peningkatan dukungan Intelijen

dilakukan dengan melalui peningkatan

Anggaran, peralatan Intelijen dan lain

lain yang perlu dilakukan penilaian/

assesmen standart kelayakan anggaran

mendukung kegiatan dan operasi

intelijen serta standard minimal

kebutuhan peralatan Intelijen di

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi

dan Kejaksaaan Negeri serta Cabang

Kejaksaan Negeri.


Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas serta kuantitas hasil penyelidikan,

pengamanan, dan penggalangan yang akuntabel, maka JAMINTEL Kejaksaan Agung R.I.

menyusun rencana kerja . Berikut graik dan tabel realisasi rencana kerja JAMINTEL untuk Tahun 2012:

GRAFIK 1TARGET & KEGIATAN BID. INTEL (KEGIATAN)

31

502

Duk. Manajemen Teknis LainnyaJAMINTEL

PENKUM

Target Capaian

775

30

GRAFIK 2TARGET & KEGIATAN BID. INTELIJEN (LHK)

Target Capaian

100100

Keg. Huk. Eko & Keu. Keg. Sospol Keg. Prodsarin Keg.LID/MAN/GALANG

Kasus Intel.

100 50

1.156

2.386

79 53 52


Tabel 4

Target dan Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2012

No Penanggung Jawab Kegiatan Target Capaian Kinerja %

1 Sekretaris Jam Intel Dukungan Manajemen Teknis lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen

12 bulan layanan M e l a k s a n a k a n kegiatan Evaluasi dan Supervisi di Bidang Intelijen pada 30 (tiga puluh) Kejaksaan Tinggi dari 31 Kejati

83%

2 Kapuspenkum Penerangan dan Penyuluhan Hukum

502 lembaga. 775 kali kegiatan dengan total audien sebanyak 66.065 jiwa

150%

No Penanggung Jawab Kegiatan Target Capaian Kinerja %

1 Direktorat I( Bidang Hukum Ekonomi dan Keuangan )

Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan

100 LHK 79 LHK 79%

2 Direkorat II (Bidang Sosial & Politik)

Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik

100 LHK 53 LHK 53%

3 Direktorat III (Bidang Produksi Sarana Intelejen)

Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen

50 LHK 52 LHK 104%

4 Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri & Kacabjari seluruh Indonesia

Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan kasus Intelijen

1156 LHK. 2386 LHK 206 %

Rata-rata Capaian 182 %

Tabel 5

Rekapitulasi Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan keluar negeri

Selama Tahun 2012

NoAsal

PermohonanPencegahan

Keluar Negeri

Perpanjangan Pencegahan

keluar Negeri

Pencabutan Pencegahan Keluar

Negeri

Pengakhiran Pencegahan

Keluar Negeri

1 Pidana Khusus Kejagung

43 16 1 -

2 Kejati 111 39 7 25

3 Polri 19 3 3 3

4 Lain-lain 16 2 - 22

Jumlah 189 60 11 50


4.3 PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

pemerintah telah menetapkan sejumlah

kegiatan yang masuk dalam skala prioritas dan

non prioritas. Beberapa kegiatan yang masuk

dalam skala prioritas misalnya pemberantasan

korupsi dan program reformasi birokrasi.

Adapun penanganan perkara tindak pidana

umum bukanlah termasuk kegiatan yang

memiliki skala prioritas dalam penetapan

anggaran dan pelaksanaannya. Meskipun

penanganan perkara pidum tidak termasuk

prioritas, namun mengingat sifatnya yang

memberikan bentuk pemenuhan atas rasa

keadilan yang didambakan oleh masyarakat

pencari keadilan, maka penanganan perkara

pidum memiliki pengaruh yang sangat penting

dalam rangka mencapai misi Kejaksaan dalam

mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan didasarkan atas pemahaman

demikian, dalam penanganan perkara Pidum,

Kejaksaan berpegang teguh pada prinsip

profesionalisme yang bersumber pada

ketaatan atas segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta

mengedepankan hati nurani dalam rangka

memberikan rasa keadilan. Segenap upaya

optimalisasi penanganan perkara pidum

telah dijalankan, melalui : (1) penyelesaian

penanganan perkara yang lebih cepat, efektif,

eisien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) Kesetaraan penerimaan

dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih

sederhana, (3) Pedoman (kriteria) tuntutan

pidana sebagai optimalisasi pemenuhan

rasa keadilan masyarakat (4) Pendelegasian

wewenang pengendalian Rentut pidana PK-

Ting, (5) meminimalisir bolak balik perkara

serta tunggakan SPDP dan P-21.

Kinerja Dalam Bidang Penanganan Perkara

- Capaian kinerja bidang Tindak Pidana

Umum Tahun 2012, dalam penyelesaian

perkara Tindak Pidana Umum pada

Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia

dengan capaian kinerja dapat ditunjukkan

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

No U r a i a n Jumlah SPDP

1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 32.557 SPDP

2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 114.278 SPDP

J u m l a h 146.855 SPDP

3 Diselesaikan

Dihentikan oleh Penyidik 803 SPDP

Menjadi Berkas Tahap I 108.731 SPDP

J u m l a h 109.168 SPDP

Tabel 7

Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap I (PERTAMA)

No U r a i a n Jumlah Berkas

1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 34.319 Berkas

2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 112.657 Berkas

J u m l a h 146.976 Berkas

Diselesaikan

3 Lengkap 88.685 Berkas


4 Dikembalikan Kepada Penyidik (P.18/P.19) 22.986 Berkas

Dapat Dilengkapi 13.217 Berkas

Tidak Dapat Dilengkepi 2.710 Berkas

Tak Dikembalikan Ke PU 12.535 Berkas

J u m l a h 140.140 Berkas

Tabel 8

Rekapitulasi

Kegiatan Tahap Penuntutan (APB/APS) Perkara Tindak Pidana Umum

No U r a i a n Jumlah Perkara

1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 4.123 Perkara

2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 111.545 Perkara

J u m l a h 115.618 Perkara

Diselesaikan

3 Dikirim ke Instansi Lain 1.665 Perkara

Dihentikan Penuntutannya/Ditutup Demi Hukum 2 Perkara

Dilimpahkan Ke PN dengan APN 108.177 Perkara

Dilimpahkan ke PN dengan APS 3.424 Perkara

J u m l a h 113.268 Perkara

Jumlah terpidana mati periode Januari s/d Desember 2012 sebanyak 133 terpidana, dengan

rincian berdasarkan jenis tindak pidana dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 9

Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Tahun 2012

No Jenis Tindak Pidana Jumlah Terpidana Mati Keterangan

1 2 3 4

1 Narkotika 71 orang Tindak Pidana Umum Lainnya

2 Terorisme 2 orang Keamanan Negara dan Ketertiban Umum

3 Pembunuhan 60 orang Orang dan Harta Benda

J U M L A H 133 orang

Capaian kinerja Pidum untuk penyelesaian penanganan perkara per Direktorat adalah :

Tabel 10

Penyelesaian Penanganan perkara Per-Direktorat

DIR OHARDA DIR KAMNEG & TIBUM DIR TPUL TOTAL

Pratut TutEkse&

EksPratut Tut

Ekse&Eks

Pratut TutEkse&

EksPratut Tut

Ekse&Eks

Target 50 50 50 40 40 40 199 125 125 289 215 215

Capaian 46 26 17 34 21 12 762 762 563 842 809 592

% 92% 52% 34% 85% 53% 30% 383% 610% 450% 291% 376% 275%


Tabel 11

Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012

KEJAGUNG

KEJATI, KEJARI & CABJARIPratut Tut Ekse & Eks

Target 289 215 215 112.442

Capaian 842 809 592 104.539

% 291% 376% 275% 92 %

Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012

Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012

Tabel 12

Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

No Jenis PerkaraPerkara Masuk

Perkara TerselesaikanTingkat

Penyelesaian (%)

Dalam Proses Sidang

Diputus PN

1 Hak Kekayaan Intelektual 95 88 5 97,9%

2 Perkara kehutanan (Illegal Logging) 1099 518 129 58,87%

3 Perkara lingkungan Hidup 14 13 1 100%

4 Perbankan 23 21 1 95,65%

5 Narkotika 12.685 9132 1935 87,24%

6 Psikotropika 889 123 118 27,10%

7 Perkara uang palsu 173 160 11 98,84%

8 Pertambangan tanpa ijin 219 168 34 92,23%

9 Money Loundring 6 6 0 100%

10 Perdagangan orang, perempuan dan anak Traiking

131 67 5 54,96%

GRAFIK 3Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012

289 215 215

112.442

842 809 592

104.539

PRATUT TUT EKSE & EKS Kejati, Kejari, &Cabjari

Target Capaian


11 Perlindungan anak 3370 1471 321 53,14%

12 Imigrasi 63 19 3 34,92%

13 Perdagangan Obat dan Makanan 580 553 15 97,93%

14 Penodaan agama 2 1 1 100%

15 Penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak

1056 931 95 97,16%

16 Kekerasan dalam rumah tangga 778 308 52 46,27%

17 Perjudian 5242 4850 249 97,27%

18 Pembunuhan 569 274 64 59,40%

19 Perkara minyak dan gas 403 327 45 92,30%

20 Konservasi sumber daya alam 29 28 1 100%

21 Terorisme 43 41 2 100%

22 Kejahatan dunia maya (Cyber crime) 29 23 6 100%

Kebijakan Dalam Optimalisasi Penanganan

Perkara

Dalam rangka mengoptimalkan

penanganan perkara, Jaksa Agung Muda

Bidang Pidana Umum meningkatkan

kerjasama dan koordinasi antara lain dengan

mempedomani Nota Kesepahaman Bersama

/Keputusan Bersama antara Kejaksaan Agung

R.I. dengan Kementerian/Lembaga baik

langsung atau tidak langsung yang terkait

dengan penanganan perkara. Adapun Nota

Kesepahaman yang telah dilakukan antara lain:

a. Kesepakatan bersama antara direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan R.I. dengan Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Umum Nomor:

KEP-83/BC/2012 dan Nomor : KEP-

02/E/EJP/04/2012 tentang Koordinasi

Penegakan Hukum Tindak Pidana

Narkotika, Psikotropika dan Pencucian

Uang, yang dilaksanakan pada hari

kamis tanggal 05 April 2012

b. Kesepakatan antara Dikertorat

Jenderal Pajak Kemeterian Keuangan

R.I. dengan Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Umum Kejaksaan R.I. Nomor:

KEP-109/PJ/2012 dan Nomor: 03/E/

EJP/04/2012 tentang penegakan Hukum

Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.

c. Nota Kesepakatan bersama ketua

Mahkamah Agung R.I., Menkumham,

Jaksa Agung R.I., dan Kapolri tentang

Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda, Acara Pemeriksaan Cepat

serta Penerapan Keadilan Restoratif

(Restorative Justice) Nomor : 131/

KMA/SKB/2012, Nomor : M.HH-07.

HM.03.2 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/

EJP/10/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.

Rekapitulasi Penerimaan Negara bukan Pajak

(PNBP)

- Denda Perkara Tilang dan perkara

Biasa: Rp. 82.265.021.987

- Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang:

Rp. 4.888.396.546

- Hasil Lelang BB dan Uang Rampasan:

Rp. 8.918.610.359

- Uang Pengganti dan Denda Ganti:

Rp.113.277.999

Jumlah : Rp. 96.298.584.890

Berikut Rekapitulasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) :


Tabel 13

Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Denda Perkara Tilang dan Perkara Biasa sebesar Rp. 82.265.021.987.-

Pendapatan Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang sebesar Rp. 4.888.396.546.-

Pendapatan hasil lelang BB dan Uang Rampasan sebesar Rp. 8.918.610.359.-

Uang Pengganti dan Denda Ganti sebesar Rp. 113.277.999.-

J U M L A H Rp. 96.298.584.890.-

4.4 PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Dalam rangka optimalisasi dan kualitas

kinerja bidang tindak pidana khusus tidak

semata-mata didasarkan pada angka-

angka secara kuantitatif melainkan juga

mensyaratkan adanya peningkatan kualitas

terhadap penanganan perkara tindak pidana

korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan,

penuntutan dan eksekusi, tidak hanya

sekedar untuk memperbanyak penanganan

perkara korupsi tetapi juga kualitas proses

penanganannya maupun jenis perkara yang

ditangani tersebut, baik dari segi teknis,

intelektualitas pelaku, modus operandi,

dampak dan kerugian keuangan negara yang

ditimbulkannya.

Trend dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi saat ini adalah tidak hanya

dapat mempidanakan para pelaku tetapi juga

harus dapat memulihkan kerugian keuangan

negara. Oleh karena itu diharapkan para

penyelidik dan penyidik dapat menelusuri

harta kekayaan atau aset dari para pelaku

dan sekaligus melakukan penyitaan, sebagai

barang bukti yang dapat dipertimbangkan

dalam tuntutan pembayaran uang pengganti.

Pimpinan tingkat pusat telah melakukan

langkah-langkah reformatif berupa pemberian

kewenangan sepenuhnya terhadap pimpinan

di daerah dalam pengendalian penanganan

perkara tindak pidana korupsi kepada Kepala

Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan

Negeri selaku pimpinan di daerah. Hal ini

diharapkan agar dalam menangani perkara

tindak pidana korupsi dapat lebih cepat

tanpa melalui birokrasi yang panjang serta

tanpa mengabaikan berbagai kearifan lokal

dengan mengedepankan hati nurani dengan

tetap melaporkan pelaksanaannya kepada

pimpinan.

Selama kurun waktu Tahun 2012

Bidang Tindak Pidana Khusus (meliputi

Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari)

telah melakukan penyelidikan sebanyak

833 perkara, penyidikan sebanyak 1.399

perkara, penuntutan sebanyak 1.511

perkara, sementara itu uang yang berhasil

diselamatkan sebesar Rp. 302.609.167.229,-

(tiga ratus dua milyar enam ratus sembilan

juta seratus enam puluh tujuh ribu) dan us$

500.000,00 (lima ratus ribu dollar amerika

serikat).

Sedangkan dalam penyelesaian

penanganan perkara kinerjanya adalah

sebagai berikut :


Tabel 14

Kinerja Penanganan Perkara Pidsus Tahun 2012

Kejagung Kejati, Kejari & Cab Kejari

LID DIKTUT TPK

TUT TPE

&TPL

TUT pelanggaran

HAMBerat

Ekse &

eksa TPK

Ekse & eksa TPE &

TPL

LID DIKTUT TPK

TUT TPE

&TPL

Target 80 80 80 45 2 80 45 1.300 1.300 1.300 450

Capaian 78 85 75 0 0 0 0 755 1.314 1.430 190

% 97,5% 106% 93% 0% 0% 0% 0% 58% 101% 110% 40%

Graik Kinerja Penyelesaian Penanganan Perkara PIDSUS pada Jampidsus Tahun 2012

Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS 2012

80 80 80 8075

45 45

0 2 0 0 0

8578

LID DIK TUT TUTPelanggaranHAM Berat

Ekse & EksaTPK

Ekse & EksaTPE & TPL

TUT TPE & TPL

Target Capaian

1.300 1.300 1.3001.314 1.430 450 190755

LID DIK TUT TPK TUT TPE & TPL

Target Capaian


Tabel 15

Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS di Kejagung Tahun 2012

No Kegiatan Target Capaian Kinerja %

1 Peningkatan kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi

A. Penyelidikan : 80 Perkara. 78 Perkara 97,5 %

B. Penyidikan : 80 Perkara. 85 Perkara 106 %

2 Penanganan dan penyelesian perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana khusus serta Pelanggaran HAM yang Berat.

A. Penuntutan Perkara TPK : 80 Perkara

75 Perkara 93 %

B. Penuntutan Perkara TPE & TPL : 45 Perkara .

0 Perkara 0 %

C. Penuntutan Perkara Pelanggaran Ham Yang Berat : 2 Perkara .

0 Perkara 0 %

3 Pengendalian Penggunaan Eksekusi dan Eksaminasi.

A. Eksekusi dan Eksaminasi Perkara TPK : 80 Perkara

0 Perkara 0 %

B. Eksekusi dan Eksaminasi Perkara TPE & TPL : 45 Perkara

0 Perkara 0 %

Tabel 16

Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara di Kejati/Kejari/Cabjari Se-Indonesia

No Kegiatan Target Capaian Kinerja %

1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi

A. Penyelidikan : 1.300 Perkara 755 Perkara 58 %

B. Penyidikan : 1.300 Perkara 1.314 Perkara 101%

2 Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Khusus.

A. Penuntutan Perkara TPK : 1300 Perkara

1.430 Perkara 110 %

B. Penuntutan Perkara TPE & TPL : 450 perkara .

T.P. Perikanan/ZEE = 121 PerkaraT.P. Pabeanan = 50 Perkara

T.P. Cukai = 19 Perkara Total = 190 Perkara

40 %

Rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan periode Tahun 2012 seluruh Indonesia adalah :


Tabel 17

Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan

Penuntutan Periode Tahun 2012 Seluruh Indonesia

No. KejaksaanJum.Lid

Jum. Dik

Jum. Tut

Penyelamatan Keu. Negara

1 2 3 4 5 6 7

1 Kejagung 78 85 76 Rp. 7.725.154.000.- USD 500.000

2 NAD 16 35 30 Rp. 2.318.091.542.-

3 Sumatera Utara 82 101 123 Rp 6.279.117.433.-

4 Sumatera Barat 34 48 56 Rp 10.500.000.-

5 Riau 20 28 53 Rp. 1.003.571.000.-

6 Jambi 23 64 55 Rp. 3.593.826.197.-

7 Sumatera Selatan 15 34 56 Rp 29.678.314.000.-

8 Bengkulu 22 35 47 Rp. 3.711.057.000.-

9 Lampung 20 25 32 Rp. 247.000.000.-

10 DKI Jakarta 15 25 26 Rp 40.240.965.920.-

11 Jawa Barat 85 82 91 Rp. 16.078.240.510.-

12 Jawa Tengah 58 110 117 Rp. 71.471.971.530.-

13 DI Yogyakarta 12 17 19 Rp. 1.033.027.030.-

14 Jawa Timur 68 145 94 Rp. 19.135.156.927.-

15 Bali 9 12 16 Rp. 336.000.000.-

16 Nusa Tenggara Barat 8 18 9 0

17 Nusa Tenggara Timur 8 47 30 Rp. 455.396.000.-

18 Kalimantan Barat 7 27 35 Rp. 1.502.331.250.-

19 KalimantanTengah 15 30 53 Rp. 2.447.521.468.-

20 Kalimantan Selatan 8 35 29 Rp. 26.986.754.000.-

21 Kalimantan Timur 21 39 58 Rp. 1.075.000.000.-

22 Sulawesi Utara 18 29 37 Rp. 246.387.500.-

23 Sulawesi Tengah 24 37 48 Rp. 282.881.850.-

24 Sulawesi Tenggara 24 17 16 0

25 Sulawesi Selatan 70 106 106 Rp. 46.270.920.186.-

26 Maluku 5 42 54 Rp. 7.028.069.930.-

27 Papua 19 29 36 Rp. 3.721.500.000.-

28 Banten 8 31 38 Rp. 1.629.082.168.-

29 Bangka Belitung 6 11 20 Rp. 730.829.788.-

30 Gorontalo 10 24 16 Rp. 310.000.000.-

31 Maluku Utara 7 15 7 Rp. 3.660.500.000.-

32 Kepulauan Riau 11 16 28 Rp. 3.400.000.000,-

Jumlah 833 1.399 1.511 Rp.302.609.167.229.- US$ 500.000


Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2012:

a. Penyidikan

Tabel 18

Hasil Penyidikan Tahun 2012

No Satuan Kerja Target Capaian Prosentase

1 Kejaksaan Agung 80 85 106 %

2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia 1.300 1.314 101 %

JUMLAH 1.380 1.399 101 %

b. Penuntutan

Tabel 19

Hasil Penuntutan pada Tahun 2012

No Satuan Kerja Target Capaian Prosentase

1 Kejaksaan Agung 80 75 93 %

2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia 1.300 1.430 110 %

JUMLAH 1.380 1.505 109 %

c. Uang yang berhasil diselamatkan

Tabel 20

Uang yang berhasil diselamatkan pada Tahun 2012

No Satuan Kerja Jumlah

1 Kejaksaan Agung Rp. 7.725.154.000.-+ US D 500.000

2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia Rp. 294.884.013.229.-

JUMLAH Rp. 302.609.167.229.-+ US D 500.000

Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I.

No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang menjadi tugas

dan tanggung jawab Kejaksaan R.I. meliputi :

a. Mengoptimalkan upaya-upaya

penyidikan dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi untuk menghukum

pelaku dan menyelamatkan keuangan

Negara;

b. Mencegah dan memberikan sanksi

tegas terhadap penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan oleh

Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka

penegakan hukum;

c. Meningkatkan kerja sama dengan

Kepolisian Republik Indonesia, BPKP,

PPATK, dan institusi Negara terkait

dengan upaya penegakan hukum dan

pengembalian kerugian keuangan

Negara akibat tindak pidana korupsi.


Tabel 21

Hasil Capaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI

No Tahun Penyidikan Penuntutan

1 2010 2.315 Perkara 1.715 Perkara



4 2013(Target/DIPA)

1.430 Perkara 1.430 Perkara

5 2014(Target/RKP)

1.380 Perkara 1.380 Perkara

1. Penyelamatan Keuangan Negara :

- Rp. 302.609.167.229,- (tiga ratus

dua milyar enam ratus sembilan

juta seratus enam puluh tujuh ribu)

dan US$ 500.000,00 (lima ratus ribu

dollar amerika serikat).

- US$. 500.000,- (lima ratus ribu Dollar

Amerika Serikat)

Penanganan Perkara Tindak Pidana

Korupsi Yang Menarik Perhatian Mayarakat

Tahun 2012 :

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

Pencucian Uang di Sektor Perpajakan

atas nama terdakwa Dhana Widyatmika,

DKK.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang dan Jasa

Bioremediasi pada PT. Chevron Pasiic Indonesia atas nama tersangka Bachtiar

Abdul Fatah, DKK.

3. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT.

Indosat Mega Media (IM-2) atas nama

tersangka Indar Atmanto, MSc.

4. Perkara Tindak Pidana Korupsi PT.

Merpati Nusantara Air Lines atas nama

tersangka Hotasi Nababan, DKK.


Pengadaan Sistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak atas nama tersangka

Bahar, DKK.


Penyimpanan Dana APBD PEMKAB

Batu Bara pada Bank Mega atas nama

tersangka Yos Rauke, DKK.

7. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada

Proyek Basin Water Resources

Management (BWRM) Kementerian

PU yang dananya berasal dari bantuan

Bank Dunia atas nama tersangka

Giovanni Gandoli WN )talia , DKK.

9. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada

Bank BHS atas nama terpidana Sherny

Kojongian yang telah berhasil dieksekusi

(melalui proses deportsi dari Amerika

Serikat) atas kerjasama tim terpadu

Pencari tersangka dan terpidana

korupsi dengan pihak Interpol.

Penegakan hukum dan penanganan

perkara tindak pidana korupsi tidak hanya

menjadi domain Kejaksaan tetapi ada

instansi penegak hukum lain yaitu Polri dan

KPK. Pemberantasan tindak pidana korupsi

tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja

tetapi perlu kerjasama dan koordinasi secara

baik sehingga gerakan pelaku-pelaku tindak

pidana korupsi dapat dipantau sejak dini

dan diharapkan dapat menimbulkan efek

preventif. untuk itu telah dilakukan beberapa

nota kesepahaman yaitu :


1. Nota Kesepahaman antara Pimpinan

KPK dan Jampidsus pada tanggal 23

Pebruari 2012 tentang Kerjasama Dalam

Penanganan Perkara Tindak Pidana

Korupsi, yang mengatur pembagian

penanganan suatu kasus yang sama

oleh Kejaksaan dan KPK berdasarkan

kriteria tersangka.

2. Kesepakatan bersama antara Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan

R.I., Kepala Badan Reserse Kriminal

Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret

2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area

Rawan Korupsi Tahun 2012.

3. Kesepakatan bersama antara Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan R.I. dan

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Khusus Kejaksaan R.I. Nomor : Kep-70/

IJ/2012, Nomor : Kep-01/F/Fjp/04/2012

tanggal 5 April 2012 tentang Koordinasi

dan Kerja Sama Dalam Penegakan

Hukum Tindak Pidana Korupsi.

4. Kesepakatan bersama antara : Dirjen

Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Khusus Kejaksaan R.I. Nomor

: Kep-82/BC/2012, Nomor : Kep-01/F/

Fjp/04/2012 tanggal 5 April 2012 tentang

Koordinasi Penegakan Hukum Tindak

Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

5. Kesepakatan bersama antara

Kejaksaan R.I, Kepolisian Negara R.I,

Komisi Pemberantsan Korupsi tentang

optimalisasi pemberantasan tindak

pidana korupsi, tanggal 29 Maret 2012.

4.5 PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA

NEGARA

Selain penanganan perkara pidana,

Kejaksaan diberikan pula kewenangan oleh

UU No. 16 tahun 2004 untuk menangani

perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut,

Kejaksaan mengorganisasikannya kedalam

3 (tiga) struktur dibawah kendali Direktur,

yaitu : Direktur Perdata, Direktur Tata

Usaha Negara dan Direktur Pemulihan dan


Perlindungan Hak. Masing-masing Direktorat

tersebut dalam menjalankan tugasnya dibagi

menjadi 5 (lima) kewenangan meliputi : (1)

Penegakan Hukum, (2) Bantuan Hukum

(Kepengacaraan Negara), (3) Pertimbangan

Hukum, (4) Pelayanan Hukum, (5) Tindakan

Hukum Lain.

Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara pada tahun 2012 meliputi :

a. Tugas dan wewenang bagian Perdata

dan Tata Usaha Negara.

1) Penegakan Hukum

Tahun 2012 ada 634 kasus sedang

2011 hanya 606 kasus. Penegakan

hukum ini hanya terbatas pada

upaya Kejaksaan dalam rangka

penyelesaian pembayaran uang

pengganti atas terpidana korupsi ex

UU No. 3 Tahun 1971.

2) Pengacara Negara

Kegiatan penanganan perkara

mewakili Pemerintahan Pusat/

Daerah (melalui litigasi) tahun 2012

mencapai 2.455 kasus, sedang 2011

hanya 3.319 kasus

3) Pertimbangan Hukum

Kegiatan Pertimbangan Hukum di

tahun 2012 mencapai 211 kasus. Tahun

2011 hanya berjumlah 106 kasus. Data

tersebut meliputi pemberian pendapat

hukum (legal opinion) maupun tugas

pendampingan (legal assistance).

4) Pelayanan Hukum

Kegiatan Pelayanan Hukum di tahun

2012 mencapai 179 kasus sedangkan

tahun 2011 hanya berjumlah 88 kasus.

5) Tindakan Hukum lain

Kegiatan Tindakan Hukum Lain

(khususnya menjadi mediator) di

tahun 2012 mencapai 15 kasus. Tahun

2011 berjumlah 16 kasus.

b. Penyelamatan Keuangan Negara.

1) Mempertahankan Keuangan/ Kekayaan

Negara

Pada Tahun 2012, jumlah kekayaan/

keuangan negara yang berhasil

dipertahankan adalah sebesar Rp.

2.084.813.235.837,18.- (dua triliun

delapan puluh empat milyar delapan

ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh

lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh

koma delapan belas rupiah) dan Tanah

seluas 120.554 M2. Hasil ini merupakan

penurunan karena di tahun 2011

mencapai Rp. 34.854.250.286.305.-

(tiga puluh empat triliun delapan ratus

lima puluh empat milyar dua ratus lima

puluh juta dua ratus delapan puluh

enam ribu tiga ratus lima rupiah) dan

4 mobil truk.

2) Memulihkan Keuangan/ Kekayaan

Negara

Tahun 2012, keuangan negara uang

berhasil dipulihkan berjumlah Rp.

421.023.384.361,07 (empat ratus dua

puluh satu milyar dua puluh tiga juta

tiga ratus delapan puluh empat ribu

tiga ratus enam puluh satu koma

tujuh rupiah) dan US$ 46.249.463,32.

3) Pembayaran Uang Pengganti (PUP).

Tahun 2012, jumlah PUP yang berhasil

ditagih sebesar Rp. 145.836.053.607.-

(seratus empat puluh lima milyar

delapan ratus tiga puluh enam juta

lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh

rupiah) sedangkan pada tahun 2011

jumlah PUP yang berhasil ditagih

sebesar Rp. 10.968.034.764.- (sepuluh

milyar sembilan ratus enam puluh

delapan juta tiga puluh empat ribu

tujuh ratus enam puluh empat rupiah).


Tabel 22

Jumlah Keuangan/Kekayaan Negara Yang Diselamatkan dan Dipulihkan*

No Kegiatan Nilai

1 Diselamatkan ( Perkara Perdata) Rp. 2.084.813.235.837,18 dan Tanah seluas 120.554 M2

2 Dipulihkan ( Perkara PPH)Rp. 421.023.384.361,07dan US$ 46.249.463,32

JUMLAH• Rp. 2.505.836.620.198,25• US$ 46.249.463,32• Tanah Seluas 120.554 M2

Tabel 23

Target dan Kinerja Datun Tahun 2012

No KegiatanTarget perkara/

kegiatanKinerja %

1 Peningkatan penanganan perkara Perdata 60 51 85%

2 Peningkatan penanganan perkara TUN 40 45 110%

3 Peningkatan penanganan perkara PPH 80 75 93%

Sub Total 180 171 95%

4 Peningkatan penanganan perkara Perdata, TUN dan PPH di Kejati, Kejari dan Cabang Kejari

1205 3291 273%

Total / Rata-rata Capaian 1385 3494 252%

Graik Penanganan Perkara Datun Tahun 2012

Tabel 24

Penanganan Penyelesaian Perkara

DirektoratPenegakan

HukumPengacara

NegaraPertimbangan

HukumPelayanan

HukumTindakan

Hukum LainTotal

Jumlah 634 2455 211 179 15 3494

Target Capaian

Kejagung RI

Kejati, Kejari

Jumlah Total0 1500

0

500

1000

0

50 2000 1000

100 2500 2000

150 3000 3000

200 180

1385

3494171 3500 4000


Tabel 25

Capaian Kinerja Tahun 2012

No Kejaksaan

Jenis Kegiatan Datun

TotalPenegakanHukum

Pengacara NegaraPertimbangan

HukumPelayanan

Hukum

Tindakan

Hukum Lain

Litigasi Nonlitigasi Jml

A KEJAKSAAN AGUNG - 60 28 88 41 69 5 203

1 KT – N. A. D - 3 209 212 - - - 212

2 KT – SUMUT 8 23 22 45 2 4 3 62

3 KT – SUMBAR 8 27 - 27 - - - 35

4 KT – RIAU 2 6 - 6 - - - 8

5 KT – JAMBI 15 7 - 7 - - - 2

6 KT – SUMSEL 1 10 51 61 - - - 62

7 KT – BENGKULU 4 4 7 11 - 1 4 20

8 KT – LAMPUNG 22 3 41 44 1 - - 67

9 KT – DKI JAKARTA 46 9 62 71 8 3 - 128

10 KT – JAWA BARAT 157 50 197 247 62 59 2 527

11 KT – JAWA TENGAH 122 12 9 21 2 - - 145

12 KT – D.I. Y 21 6 44 50 2 - - 73

13 KT – JAWA TIMUR 11 29 87 116 1 - - 128

14 KT – KALBAR 5 7 8 15 - - - 20

15 KT – KALTENG 9 7 33 40 2 8 - 59

16 KT – KALSEL 4 6 79 85 - - - 89

17 KT – KALTIM 12 16 13 29 13 1 - 55

18 KT – SULUT 4 4 92 96 - - - 100

19 KT – SULTENG 8 4 46 50 - 8 - 66

20 KT – SULSEL 36 9 419 428 6 1 - 471

21 KT – SULTRA 9 3 3 6 - - - 15

22 KT – B A L I 5 12 16 28 3 - - 36

23 KT – N T B 46 6 71 77 3 - 1 127

24 KT – N T T 10 5 38 43 - 1 - 54

25 KT – MALUKU 3 4 5 9 - - - 12

26 KT – PAPUA 44 2 14 16 - - - 60

27 KT – MALUKU UTARA

2 2 - 2 - - - 4

28 KT – GORONTALO - 1 - 1 - - - 1

29 KT – BABEL 4 2 127 129 1 - - 134

30 KT – BANTEN 15 230 111 341 63 24 - 443

31 KT – KEP. RIAU 1 11 43 54 - - - 55

JUMLAH 634 580 1875 2455 211 179 15 3494


Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan

Tata Usaha Negara telah merencanakan

Supervisi terkait dengan permasalahan tugas

pokok dan fungsi JAM Bidang Datun dengan

menekankan keunggulan-keunggulan dan

kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Jaksa

Pengacara Negaranya serta keuntungan

yang diperoleh bila menggunakan jasa Jaksa

Pengacara Negara.

Pada Tanggal 18-19 Juni 2012 telah

dilaksanakan Rapat Kerja teknis bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tindak

Pidana Umum dengan tema “Melalui

Rapat Kerja Teknis Pidum dan Datun kita

wujudkan aparat Kejaksaan yang Profesional,

Proporsional dan Berintegritas dengan

mengedepankan Hati Nurani” bertempat di

Aula Sasana Pradana Kejaksaan Agung R.I.

yang diikuti oleh Kejati seluruh Indonesia.

Dalam Perencanaan Stratejik serta

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang

tertuang dalam bidang masing-masing di

lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan

Tata usaha Negara. untuk pencapaian kinerja

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha

Negara salah satunya melalui kerjasama

sebagai berikut:

a. Kesepakatan Bersama antara PT

Permodalan Nasional Madani (Persero)

dengan Kejaksaan Agung Republik

Indonesia, tentang penanganan

masalah hukum Bidang Perdata dan

Tata Usaha Negara No : 001/PKS/

PNM/I/2012 – No : B-037/G/Gs.1/01/2012.

b. Kesepakatan Bersama antara

Kementerian Agama Republik Indonesia


Indonesia tentang penanganan msalah

hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara No : 3 Tahun 2012 – No : B-83/G/

Gs.1/01/2012.

c. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN

(Persero) Wilayah Jawa Bali dengan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

tentang penanganan masalah hukum

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No : 013.Mou/040/DIR/2012 – No :

B-099/G/Gs.1/01/2012.

d. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN

(Persero) Wilayah Indonesia Barat


Indonesia tentang penanganan masalah


Negara No : 018.Mou/040/DIR/2012 –

No : B-099/G/Gs.1/03/2012.

e. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN

(Persero) Wilayah Indonesia Timur


Indonesia tentang penanganan


Tata Usaha Negara No : 022.Mou/040/

DIR/2012 – No : B-131/G/Gs.1/03/2012.

f. Kesepakatan Bersama antara PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia,


Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

No : SP.45/HK.09.01/2012/DU - No :

B-163/G/Gs.1/04/2012.

g. Kesepakatan Bersama antara PT.

Taspen (Persero) dengan Kejaksaan

Agung Republik Indonesia tentang

penanganan masalah hukum Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara

No : Mou-01/DIR/2012 – No : 167/G/

Gs.1/04/2012.

h. Kesepakatan Bersama antara PT.

Telkom (Persero) dengan Kejaksaan

Agung Republik Indonesia tentang


Perdata dan Tata Usaha Negara No :

K.TEL.75HK.840/UTA_00/2012 – No :

209/G/Gs.1/04/2012.


i. Kesepakatan Bersama antara Dirjen

Kekayaan Negara (KEMENKEU) dengan



Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PRJ-05/PJ/2012 – No : 168/G/Gs.1/04/2012.

j. Kesepakatan Bersama antara Dirjen

Jenderal Pajak (KEMENKEU) dengan



Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara KEP-110/PJ/2012 – No : 169/G/

Gs.1/04/2012.

k. Kesepakatan Bersama antara

Inspektorat Jenderal (KEMENKEU)


Indonesia tentang penanganan


Tata Usaha Negara KEP-69/IJ/2012 – No

: 170/G/Gs.1/04/2012.

l. Kesepakatan Bersama antara LPP TVRI


Indonesia tentang penanganan masalah


Negara 01/SP/TVRI/V/2012 – No : 216/G/

Gs.1/05/2012.

m. Kesepakatan Bersama antara

Perum Perhutani dengan Kejaksaan

Agung Republik Indonesia, tentang


Perdata Dan Tata Usaha Negara 043/

SJ/DIR/2012 - No : B-271/G/Gs.1/06/2012.

n. Kesepakatan Bersama antara PT Jasa

Raharja (Persero) dengan Kejaksaan

Agung Republik Indonesia, tentang


Perdata Dan Tata Usaha Negara P/19/

SP/2012 - No : B-313/G/Gs.1/07/2012.

4.6 PENGAWASAN INTERNAL DAN

EKSTERNAL

Dalam rangka mengawal agar visi dan

misi lembaga Kejaksaan R.I. dapat tercapai,

dibutuhkan penguatan peran pengawasan

guna mendukung program reformasi birokrasi

melalui peningkatan akuntabilitas kinerja

baik individu (SDM) dan lembaga Kejaksaan

demi tercapainya tata pemerintahan yang


baik (good governance). Sejalan dengan

pentingnya penguatan terhadap peran

pengawasan khususnya di bidang hukum dan

aparatur, Kejaksaan R.I. telah menetapkan

upaya penguatan peran pengawasan sebagai

skala prioritas dalam pelaksanaannya.

Selama tahun 2012, sejumlah prestasi

telah ditorehkan Bidang Pengawasan

melalui pelaksanaan inspeksi umum,

inspeksi pimpinan dan pemantauan serta

inspeksi kasus. Berdasarkan Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun

2012 direncanakan : Pertama, inspeksi

umum sebanyak 156 obyek periksa dengan

perincian untuk Kejaksaan Tinggi sebanyak

31 obyek periksa, untuk Kejaksaan Negeri

sebanyak 119 obyek periksa dan 6 obyek

periksa pada satuan kerja di lingkungan

Kejaksaan Agung R.I., Kedua untuk Inspeksi

Pimpinan dan Pemantauan direncanakan

sebanyak 150 obyek periksa yang terdiri dari

31 obyek periksa di lingkungan Kejaksaan

Tinggi, untuk Kejaksaan Negeri sebanyak

119 obyek periksa dan 6 obyek periksa pada

satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dari keseluruhan target tersebut, khusus

inspeksi umum dan inspeksi pimpinan serta

pemantauan, Bidang Pengawasan telah

melaksanakan keseluruhannya, sehingga

pencapaian kinerja bidang pengawasan

Tahun 2012 telah 100 % mencapai target.

Demikian pula pencapaian kinerja bidang

pengawasan pada inspeksi kasus telah

melampaui target. Dari 45 kegiatan inspeksi

kasus yang ditargetkan sepanjang Tahun 2012,

bidang pengawasan telah melaksanakan

inspeksi kasus sebanyak 51 kegiatan,

sehingga pencapaian kinerjanya sebanyak

113 %. Inspeksi kasus ini dilaksanakan oleh

pejabat pengawas fungsional dari bidang

pengawasan Kejaksaan Agung R.I. dan

pejabat pengawas fungsional Kejaksaan di

daerah dengan melakukan pemeriksaaan

atas adanya informasi/laporan pengaduan

tentang adanya dugaan penyimpangan-

penyimpangan mencakup tingkah laku,

perbuatan/tutur kata yang dilakukan oleh

pegawai Kejaksaan dan mengarah pada

perbuatan tercela sebagaimana diatur

dalam PP No. 53 tahun 2010 dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Penanganan dan penyelesaian

laporan pengaduan pada Jaksa Agung

Muda Pengawasan ditangani oleh 5 (lima)

Inspektur yaitu : (a) Inspektur I, (b) Inspektur

II, (c), Inspektur III, (d) Inspektur IV, (e)

Inspektur V , dimana sepanjang Tahun 2012

telah diterima sebanyak 1.665 laporan

pengaduan dan sebagai tindak lanjut laporan

pengaduan tersebut, telah dilakukan langkah

penyelesaian yang hingga akhir Tahun 2012

berhasil diselesaikan sebanyak 1.118 dengan

rincian lapdu yang dinyatakan terbukti

sebanyak 185 Lapdu dan yang tidak terbukti

sebanyak 933 sehingga capaian kinerja

penyelesaian lapdu sebanyak 67.15 %. Dengan

demikian terdapat peningkatan penyelesaian

lapdu sejumlah 4.85 % dari tahun sebelumnya,

dimana tahun sebelumnya sejumlah 62,3 %.

Graik Laporan Pengaduan Hingga Desember 2012

Laporan pengaduan yang menarik perhatian

publik Tahun 2012 :

- Kasus penangkapan yang dilakukan

Satgas Pengawasan pada hari Senin

LAP. PENGADUAN PENYESALAN

1.118


tanggal 08 Oktober 2012 di halaman

parkir belakang Swalayan Citos

Cilandak Jakarta Selatan, penangkapan

dilakukan berdasarkan adanya laporan

lisan dari sdr. Eddy Chahyono staf

dari saksi korban an. Budi Ashari, SE,

Direktur Utama PT. Budi Indah Mulya

Mandiri, pada tanggal 05 Oktober

2012 yaitu para terlapor meminta

uang sebesar 2,5 milyar terkait proyek

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembangunan Pelabuhan Sangatta

Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

Pegawai yang ditangkap sebagai berikut :

- Andri Fernando Pasaribu, SH, Ajun

Jaksa (III/b), NIP. 19800710 200603 1

001, NRP. 60680186, Jaksa Fungsional

pada Sekretariat Jam Datun;

- Arif Budi Maryanto, SH, Ajun Jaksa

Madya (III/a), NIP. 19850117 200312 1

009, NRP. 4048545, Jaksa Fungsional

pada Sekretariat Jam Datun;

- Sutarna, SH. Yuana Wira TU (III/a),

NIP. 19690728 200212 1 002 / NRP.

403691293, Staf TU pada Dir PPH Jam

Datun.

Terlapor oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan

telah diserahkan kepada Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti.

Rekapitulasi Penyelesaian Laporan

pengaduan Tahun 2012 adalah :

Tabel 26

Rekapitulasi penyelesaian laporan pengaduan Tahun 2012

No Inspektur

Sisa Lapdu

per Des 2011

Lapdu masuk Tahun 2012

Jumlah Lapdu

DiselesaikanMasih dalam

ProsesTerbukti

Tidak Terbukti

Jumlah

1. Inspektur l 80 200 280 26 95 121140

2. Inspektur II 67 208 275 25 196 221 48

3. Inspektur III 162 316 478 34 291 325 103

4. Inspektur IV 72 222 294 38 212 250 38

5. Inspektur V 169 169 338 62 139 201 65

J u m l a h 550 1.115 1.665 185 933 1.118 394

Tabel 27

Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah

memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan (s/d

Desember 2012)

No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah

1. GOLONGAN I 2 0 2

2. GOLONGAN II 71 0 71

3. GOLONGAN III 57 189 246

4. GOLONGAN IV 0 50 50

J u m l a h 130 239 369


Tabel 28


memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman

(s/d Desember 2012)


1. RINGAN 30 61 91

2. SEDANG 50 116 166

3. BERAT 50 62 112

J u m l a h 130 239 369

Tabel 29


memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan

(s/d Desember 2012)


1. INDISIPLINER 46 34 80

2. PENYALAHGUNAAN WEWENANG 61 182 243

3. PERBUATAN TERCELA LAINNYA 23 23 46

4. PERDATA 0 0 0

J u m l a h 130 239 369

Tabel 30


memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan

hukuman disiplin berat (s/d Desember 2012)


1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun PP 53 Tahun 2010

12 15 27

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

0 0 0

3. Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa 0 18 18

4. Pembebasan dari jabatan Struktural 2 16 18

5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

17 3 20

6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 19 10 29

7. Pemberhentian Sementara sebagai PNS 1 5 6

J u m l a h 51 67 118

Catatan : Didalam satu laporan pengaduan dapat menyangkut lebih dari satu orang pegawai Kejaksaan, sehingga

jumlah laporan pengaduan yang terbukti tidak sama dengan jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman.


Selain itu, sejalan dengan prinsip reward

and punishment yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah dalam rangka memacu

kinerja SDM agar menjadi lebih baik, dengan

mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No

: KEP-061/A/JA/04/2012 tanggal 25 April 2012

tentang penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan

Tinggi, Asisten Kejaksaan Tinggi dan Jaksa

Berprestasi se-Indonesia Tahun 2012, Bidang

Pengawasan telah melakukan penilaian yang

melibatkan Ketua Komisi Kejaksaan R.I. serta

para pejabat eselon II dari masing-masing

Jaksa Agung Muda dengan hasil :

1. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri

tipe A dan Tipe B yang berprestasi :

a. Kejaksaan Tinggi

1. Jawa Tengah

2. Jawa Barat

3. Sumatera Utara

b. Kejaksaan Negeri Tipe A

1. Tangerang

2. Jakarta Timur

3. Palopo

c. Kejaksaan Negeri Tipe B

1. Sekayu

2. Cikarang

3. Lamongan

2. Para Asisten Berprestasi

a. Asisten Pembinaan

1. Yunan Hardjaka, SH.MH

2. Amandra Syah Arwan, SH.MH

3. Sukaryo, SH

b. Asisten Intelijen

1. Radja Nafrizal, SH

2. Sampe Tuah, SH,MH

3. Wito, SH,M.Hum

c. Asisten Tindak Pidana Umum

1. Asri Agung Putra, SH,MH

2. Sadiman, SH.MH

3. Heru Sriyanto,SH

d. Asisten Tindak Pidana Khusus

1. Manumpak Pane, SH.MH

2. Dr. Chaerul Amir, SH,MH

3. Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.MH

e. Asisten Perdata dan Tata Usaha

Negara

1. Yusuf, SH,MH

2. Azhari,SH.MH

3. Datas Ginting Suka, SH,MH

f. Asisten Pengawasan

1. Yuqaiyum Hasib, SH

2. H. Abdul Muni, SH.MH

3. Panjaitan Simanihuruh, SH.MH

3. Jaksa Berprestasi :

1. Bima Suprayoga,SH.M.Hum

2. M.Zuhri, SH.MH

3. Aliansyah, SH.MH

Selain melakukan pengawasan secara

internal, dalam rangka mengawal pelaksanaan

reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan agar

berjalan dengan sukses, bidang pengawasan

telah melakukan serangkaian kegiatan,

antara lain :

1. Penyusunan Database Pengaduan Yang

Online ke seluruh Kejaksaan Tinggi

2. Penyusunan Aplikasi Instrumen

Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ),

Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat

Pengawasan Fungsional (IPKPPF),

Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU)

3. Penerapan Sistem Teknologi (IT) untuk

penyampaian pengaduan melalui

kanal khusus dalam website kejaksaan

dengan alamat www.kejaksaan.go.id

4. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung R.I.

Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tanggal 13

Nopember 2012 tentang Kode Perilaku

Jaksa dan Juklak Jaksa Agung Muda

Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/

HJW/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012

tentang Kode Perilaku Jaksa

5. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman

Jaksa Agung RI dengan Komisi Kejaksaan


RI Nomor : KEP-099/A/JA/05/2011 dan

Nomor : NK-001/KK/05/2011 tanggal 19

Mei 2011, khususnya pasal 9 tentang

Pertemuan Berkala yang diselenggarakan

sekurang-kurangnya sekali dalam 3

(tiga) bulan, Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan secara berkala mengadakan

rapat koordinasi dimaksud.

6. Penandatanganan mekanisme

kerjasama antara Kejaksaan R.I. dengan

Komisi Kejaksaan R.I. terkait dengan

linked database pengelolaan laporan

pengaduan, sebagaimana pemenuhan

target rencana aksi Inpres Nomor 17

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Penyelenggara Negara (LHKPN).

Wajib LHKPN Kejaksaan berjumlah 8.774,

yang telah melaporkan kekayaan melalui

LHKPN bentuk Form A dan Form B berjumlah

5.406 atau sekitar 61,61% dan yang belum

melaporkan harta kekayaan sebanyak 3.368

atau sekitar 38, 39%

4.7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kejaksaan R.I. selaku unsur penunjang

tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang

Pendidikan dan Pelatihan, telah mendesain

jenis-jenis Diklat dan membakukan Program

Diklat Tahun 2012 melalui Keputusan Jaksa

Agung R.I. Nomor : KEP-042/A/JA/03/2012

tentang Penetapan Program Diklat Kejaksaan

R.I. Tahun 2012.

Prestasi yang dicapai Badan Diklat pada

tahun 2012, yaitu melakukan inovasi dalam

mendesain diklat, sehingga tahun 2012 berhasil

mendesain 23 jenis diklat baru, baik berupa

diklat tehnis manajemen maupun diklat tehnis

fungsional, memperoleh sertiikasi Akreditasi lembaga diklat, sebagai bentuk pengakuan

tentang kelayakan Badan Diklat Kejaksaan

menyelenggarakan program-program Diklat

Pim ))), )V dan Prajabatan, Sertiikasi akreditasi : Kategori B (3 tahun), Diklat Tehnis dan

Fungsional Sertiikat Akreditasi : Kategori C (2 tahun), Badan Diklat Kejaksaan R.I. telah

menerapkan sistem manajemen mutu, dengan

memperoleh sertiikasi )SO 9 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk pertama kali.

Adapun program Diklat yang telah

dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun

2012 yaitu :

1) Diklat Manajemen dan kepemimpinan

Tabel 31

Program Diklat Manajemen dan Kepemimpinan

No. Program Jenis DiklatJumlah

AngkatanCapaian Kinerja

Keterangan

1 2 3 4 5

Diklat Kepemimpinan Tk. IV 8 100% Jumlah & jenis Diklatyang diprogramkan pelaksanaannya dari bulan Januari s/d bulan November Tahun 2012 telah terealisasi seluruhnya.

Diklat Kepemimpinan Tk. III 5 100%

Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 1 100%

Tata Kepemerintahan 1 100%

Pengadaan Barang & Jasa 2 100%

TOR / Proposal 2 100%

TOT Substansi 1 100%

Refresher Course Eselon III 1 100%

Capaian Kinerja 21 100%


Tabel 32

Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim)


AngkatanInput/Output Capaian Kinerja

1 2 3 4

1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV 8 231/231 100%

2. Diklat Kepemimpinan Tk. III 5 145/144 99%

3. Refresher Course Eselon III 1 40/40 100%

Capaian Kinerja 14 416/415 99%

Tabel 33

Diklat Teknis Manajemen


AngkatanInput/Output Capaian Kinerja

1 2 3 4

1. Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 1 40/39 99%

2. Tata Kepemerintahan 1 40/39 99%

3. Pengadaan Barang & Jasa 3 80/79 99%

4. TOR / Proposal 2 80/79 99%

5. TOT Substansi 1 40/39 99%

Capaian Kinerja 9 320/315 98.44%

Tabel 34

Jumlah SDM Aparatur Kejaksaan yang telah mengikuti

Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2012

No. Jenis DiklatAlokasi Peserta

DiklatCapaian %

1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV 210 orang 201 orang 91

2. Diklat Kepemimpinan Tk. III 150 orang 144 orang 94

3. Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 40 orang 39 orang 99

4. Tata Kepemerintahan 40 orang 39 orang 99

5. Pengadaan Barang & Jasa 80 orang 79 orang 99

6. TOR / Proposal 80 orang 79 orang 99

7. TOT Substansi 40 orang 40 orang 100

Jumlah 640 orang 621 orang 98%


2) Diklat Teknis

Dalam rangka mengefektikan program-program Diklat Teknis, Badan

Diklat Kejaksaan R.I. telah melakukan

Rumpunisasi Diklat Teknis Fungsional

Kejaksaan R.I. berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I

Nomor : KEP-134/J/J.3/07/2012 tanggal

17 Juli 2012 tentang Rumpun Diklat

Teknis Fungsional Kejaksaan R.I.

Rumpunisasi terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Jaksa (PPPJ)

2. Diklat Teknis Intelijen

3. Diklat Teknis Tindak Pidana Khusus

4. Diklat Teknis Tindak Pidana Umum

5. Diklat Teknis Perdata dan TUN

6. Diklat Teknis Umum/Administrasi

dan Manajemen

Selama periode tahun 2012, Pusat

Diklat Teknis dan Fungsional telah

menyelenggarakan 49 Diklat dari 5

(lima) Rumpun Diklat Teknis, dengan

peserta 1.876 orang dari alokasi peserta

Diklat 1.960 orang, sebagaimana rincian

dalam tabel dibawah :

Tabel 35

Program Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2012

No. Jenis DiklatJumlah

Angkatan/ Kelas

Capaian %

1 2 3 4 5

1. Manajemen pengelolaan SDM, Keuangan, Asset/BMN

1 100 Jenis dan jumlah Diklatyang di programkanuntuk dilaksanakandari bulan Januari s/d November 2012 telah terealisasi seluruhnya.

2. Pengelolaan Kepegawaian 1 100

3. Pengelolaan Keuangan 1 100

4. Pengelolaan Asset/BMN 1 100

5. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1 100

6. Bendahara Pengeluaran 1 100

7. Agen Intelijen 2 100

8. Manajemen Pengawasan 1 100

9. Auditor 2 100

10. Terpadu Jaksa dan Hakim 2 100

11. T.P. Perikanan 2 100

12. Komputer Forensik 2 100

13. T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 100

14. Teknis Pengawasan 1 100

15. Kepengacaraan 1 100

16. Asset Recovery 2 100

17. Trial Advocacy 2 100

18. Asset Tracing 2 100

19. Cyber Crime 1 100

20. Wild Life Crime 1 100

21. Trans National Crime 1 100

22. Lingkungan Hidup 1 100


23. T.P. Pencucian Uang 1 100

24. Litigasi 1 100

25. Non Litigasi (ADR) 1 100

26. Kontrak Drafting 2 100

27. T.P. Korupsi & Money Laundering 2 100

28. Tindak Pidana Umum 1 100

29. Penanganan Perkara Datun 1 100

30. T.P. Perbankan 1 100

31. Pengendalian Penanganan Perkara 1 100

32. Teknis Kepailitan 1 100

33. Humas dan Protokol 1 100

34. Keamanan Dalam (Kamdal) 1 100

35. Wira Intelijen 2 100

36. Intelijen Dasar 2 100

37. PPPJ Lanjutan 9 100

Capaian Kinerja 50 100%

Tabel 36

Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2012

No. Jenis DiklatAlokasi Peserta

Capaian %

1 2 3 4 5

- Manajemen pengelolaan SDM, Keuangan, Asset/BMN 40 37 97

- Pengelolaan Kepegawaian 40 40 100

- Pengelolaan Keuangan 40 40 100

- Pengelolaan Asset/BMN 40 40 100

- Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 40 40 100

- Bendahara Pengeluaran 40 40 100

- Agen Intelijen 80 79 99

- Manajemen Pengawasan 40 40 100

- Auditor 80 71 91

- Terpadu Jaksa dan Hakim 80 79 99

- T.P. Perikanan 80 79 99

- Komputer Forensik 80 79 99

- T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum 120 119 99

- Teknis Pengawasan 40 40 100

- Kepengacaraan 40 40 100

- Asset Recovery 80 78 98

- Trial Advocacy 80 74 94

- Asset Tracing 80 40 100

- Cyber Crime 40 35 95


- Wild Life Crime 40 35 95

- Trans National Crime 40 39 99

- Lingkungan Hidup 40 38 98

- T.P. Pencucian Uang 80 80 100

- Litigasi 40 39 99

- Non Litigasi (ADR) 40 39 99

- Kontrak Drafting 80 79 99

- T.P. Korupsi & Money Laundering 40 40 100

- Tindak Pidana Umum 40 39 99

- Penanganan Perkara Datun 40 40 100

- T.P. Perbankan 40 40 100

- Pengendalian Penanganan Perkara 40 40 100

- Teknis Kepailitan 40 40 100

- Humas dan Protokol 40 40 100

- Keamanan Dalam (Kamdal) 40 40 100

- Wira Intelijen 80 78 98

- Intelijen Dasar 80 80 100

- PPPJ Lanjutan 450 450 100

Capaian kinerja 2450 2366 96,57%

3) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak (Diversi dan Restoratif Justice)

Tabel 37

Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak

(Diversi dan Restoratif Justice)

No. Jenis Diklat Target 2012Capaian 2012

Jumlah %

1. T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

80orang

120orang

150%

4) Diklat Fungsional

Badan Diklat Kejaksaan R.I. Tahun 2012 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Jaksa sebanyak 450 orang terbagi atas 9 (sembilan) kelas.

Tabel 38

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)

No. Jenis Diklat Target 2012Capaian 2012

Jumlah %

1. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)

450orang

450orang

100%


5) Program Kerjasama Penyelenggaraan Diklat dengan Instansi/Lembaga Donor.

Realisasi penyelenggaraan Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Donor

bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I. selama Tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Tabel 39

Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Donor

bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I.

No Jenis Diklat Pendonor Tempat Penyelenggaraan

1 2 3 4

1. Lingkungan Hidup dan Wildlife Crime

US Department of Justice/US-DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)Oice of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)

Dilaksanakan sebanyak 4 kali:• Tanggal 1-2 Februari 2012 Hotel Novotel Menado• Tanggal 20-21 Maret 2012 Hotel The Hill Bukittinggi Sumatera Barat• Tanggal 4-5 April 2012 di Hotel Santika Premier Malang Jawa Timur• Tanggal 9-10 Mei 2012 Hotel Grand Hyatt Bandung Jawa Barat

2. (uman Traicking US Department of Justice/US-DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)Oice of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)

Tanggal 17 s/d 19 September 2012 bertempat di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.

3. TOT Integritas Bagi Widyaiswara dan Pengajar

Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID

Tanggal 18 Juni 2012 bertempat di Badan Diklat Kejaksaan R.I.

4. Pencucian Uang, Perampasan Aset dan Korupsi


Tanggal 1-5 Oktober 2012 Hotel Novotel Bogor Jawa Barat

5. Kepemimpinan, SDM & Berbicara di Publik


Tanggal 3-7 September 2012 di Hotel Novus Puncak Jawa Barat

6. Kepemimpinan dan SDM Bersertiikasi


Tanggal 3-19 September 2012 di Hotel Novus Puncak Jawa Barat

7. Pembuatan Modul Integritas Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID

Dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan April s/d Mei 2012

8. Need Assesment Penangangan Tindak Pidana Berbasis Gender

United Nation Population Found/UNFPA

Dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan September bertempat di Kejati

9. Pembuatan Modul ABH UNICEF - DEPKUM dan HAM Telah berjalan dari bulan September dan masih dilanjutkan


Graik Kinerja Badan Diklat Tahun 2012Jumlah Peserta Diklat (orang)

Pembangunan/Pengadaan sarana dan prasarana Badan Diklat

- Pembangunan/rehap gedung kantor utama seluas : Tahap Pelaksanaan (70 %)

- Pembangunan peninggian pagar : Tahap Pelaksanaan (70 %)

Tabel 40

Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Diklat

No. Jenis Pembangunan/ Pengadaan Target Capaian Ket.

1. Gedung kantor utama 100 % 70 % Tahap Pelaksanaan

2. Pembangunan peninggian pagar 100% 70 % Tahap Pelaksanaan

Capaian kinerja 100 % 70 %

Graik Kinerja Badan Diklat Tahun 2012

Target Capaian

0

500640 org

2450 org 2366 org

621 org

ManajemenKepemimpinan

TeknisFungsional

1000

1500

2000

2500

3000

Target Capaian

94

96

98 0%

100 20%

102 40%

104 60%

106 80%

108 100%

110

100

109100%

70%

120%

Jumlah Diklat

PembangunanPrasarana


BAB 5

Kegiatan Lain

Dalam upaya meningkatkan kinerja

Kejaksaan selama Tahun 2012,

Kejaksaan telah menerapkan sistem

pengadaan secara online atau E-Procurement

guna mewujudkan persaingan yang sehat

dan transparansi. Semua proses pengadaan

barang/jasa telah melalui Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan

dan menjamin terjadinya eisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

dalam pembelanjaan uang negara. Proses

pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik ini dapat menjamin tersedianya

informasi, kesempatan dan peluang usaha,

serta mendorong terjadinya persaingan

yang sehat dan terwujudnya keadilan (non

discriminative) bagi seluruh pelaku usaha

yang bergerak di bidang pengadaan barang/

jasa pemerintah.

Pada tanggal 9 Desember 2011

Kejaksaan telah mengadakan MOU dengan

LPSE Kementerian Keuangan. Dalam

pengoptimalisasiannya Kejaksaan Agung

R.I. telah melakukan pelatihan pengadaan

barang/jasa secara elektronik (E-procurement)

telah dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan

yang diikuti peserta dari Kejaksaan Agung

R.I, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Narasumber dari Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (LKPP),

Kementerian PU, Kementerian Keuangan dan

Tim dari Kejaksaan Agung R.I, pelaksanaan

pelatihan selama 4 hari dengan materi

sebagai berikut :

1. Materi pengenalan tentang Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 atau Perpres 70

Tahun 2012 Perubahan Kedua tentang

Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pelatihan tentang aplikasi pengadaan

barang/jasa dan administrasi agency.

3. Membuat simulasi langsung dipraktekan

oleh seluruh peserta tentang sistem

pengadaan barang/jasa secara elektronik

(pengenalan, proses lelang, pendaftaran

sampai dengan tahap pasca kuliikasi baik yang dilakukan sebagai LPSE, ULP,

dan Vendor/Penyedia Jasa.

4. Mengadakan pelatihan TOT tentang

aplikasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa selama tahun 2012 Kejaksaan

Agung R.I semua paket pengadaan barang/

jasa telah melalui Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.

Dalam Tahun 2012 juga telah dilaksanakan

Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan

Ujian Nasional Sertiikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan

Agung R.I. dan Kejaksaan Tinggi Seluruh

Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak

1588 (seribu lima ratus delapan puluh

delapan) orang dan sebanyak 386 (tiga ratus

delapan puluh enam) orang diantaranya

berhasil lulus sertiikasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut:


NOUNIT KERJA/ JUMLAH

KELULUSANTEMPAT PELAKSANAAN PESERTA

1 2 3 4

1. Kejaksaan Agung R.I & DKI Jakarta 150 64

2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 76 16

3. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 180 13

4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 89 33

5. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 86 48

6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 47 10

7. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 51 10

8. Kejaksaan Tinggi Riau 47 2

9. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 45 5

10. Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta 62 34

11. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 57 10

12. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 41 3

13. Kejaksaan Tinggi Bali 51 8

14. Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung 55 6

15. Kejaksaan Tinggi Maluku 69 11

16. Kejaksaan Tinggi Gorontalo 49 24

17. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau 35 16

18. Kejaksaan Tinggi Lampung 59 24

19. Kejaksaan Tinggi Aceh 70 5

20. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 33 2

21. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 125 26

22. Kejaksaan Tinggi Jambi 60 3

23. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 51 13

JUMLAH 1588 386


Laporan Tahunan ini merupakan

gambaran singkat dan manifestasi

kinerja Kejaksaan R.I. selama 2012

dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam laporan ini tergambar kinerja

Kejaksaan R.I. sebagai lembaga pemerintah

dibidang penegakan hukum, dalam

pelaksanaannya memerlukan akselerasi dan

sinergitas dari lembaga terkait dan dukungan

rakyat.

Masyarakat Indonesia kini sudah

semakin menyadari hak dan kewajibannya

sebagai warga negara. Aspek kemudahan

dan kecepatan dalam layanan administratif

menjadi tuntutan ditengah masyarakat

yang kian dinamis ini. Kendati Kejaksaan

R.I. sudah banyak melakukan perbaikan

atas pembenahan tapi pada praktiknya,

masyarakat masih belum merasakan

manfaatnya secara optimal. Reformasi

Birokrasi secara menyeluruh belum tuntas

BAB 6

Penutup


terutama dalam hal ketatalaksanaan

(business process) dan Sumber Daya

Manusia, selain itu keterbukaan informasi

juga telah merupakan hak masyarakat yang

harus dipenuhi. Sebagaimana di jamin oleh

Undang-Undang No. 4 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Masalah lain yang juga belum

memadai mekanisme pemberian reward and

punishment bagi pelayanan publik, minimnya

integritas, sistem karir dan penggajian yang

belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta

belum tersusunnya manajemen kinerja dan

standar pelayanan minimal.

Dalam melakukan upaya perbaikan/

reformasi struktur kelembagaan, budaya

hukum dan substansi penyelenggaraan

tugas adalah hal yang simultan dan

berkesinambungan. Setiap tahapan

perbaikan harus senantiasa dilakukan secara

terencana, terukur dan terpola secara jelas,

sesuai dengan harapan masyarakat.

Kejaksaan R.I. sebagai pengendali

proses perkara atau Dominislitis mempunyai

kedudukan sentral dalam penegakan hukum,

karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat

menetukan apakah suatu perkara dapat

diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan

alat bukti yang sah sebagaimana menurut

hukum acara pidana, dan Kejaksaan R.I. juga

merupakan satu-satunya instansi pelaksana

putusan pidana (executive ambtenaar).

Oleh karena itu, Kejaksaan R.I.

dituntut melakukan perubahan untuk

perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih

responsif menjawab kritik dan tuntutan

masyarakat. Tanpa perubahan seperti itu,

tentu saja akan sulit untuk menjawab kritik

dan tuntutan masyarakat. Harapan kedepan

yang digantungkan pada Kejaksaan R.I.

sebagai lembaga penegak hukum adalah agar

institusi ini dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya (performance of work

accountability) secara transparan.


DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI,

KEJAKSAAN NEGERI DAN

CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA

No KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI TIPE CABANG KEJAKSAAN NEGERI

1 2 3 4 5

1. A C E H 1. BANDA ACEH A

DI BANDA ACEH 2. SABANG B

3. SIGLI B 1. SIGLI DI KOTA BAKTI

4. LHOKSEUMAWE B

5. LANGSA B

6. TAKENGON B

7. MEULABOH B

8. TAPAKTUAN B 2. TAPAKTUAN DI BAKONGAN

9. KUTACANE B

10. BIREUEN B

11. LHOKSUKON B

12. I D I B

13. KUALA SIMPANG B

14. SINABANG B

15. CALANG B

16. SINGKEL B

17. BLANGKEJEREN B

18. JANTHOI B

19. BLANGPIDIE B

20. SUKAMAKMUE B

21. SIMPANG TIGA REDELONG

B

22. MEUREUDU B

2. SUMATERA UTARA 1. MEDAN A

DI MEDAN 2. BINJAI A

3. PEMATANG SIANTAR A

4. SIBOLGA A

5. LUBUK PAKAM A 1. LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU

2. LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

6. TEBING TINGGI B

7. TANJUNG BALAI B

8. RANTAU PRAPAT B 3. RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG

9. KABANJAHE B 4. KABANJAHE DI TIGA BINANGA

10. SIDIKALANG B

11. TARUTUNG B 5. TARUTUNG DI SIBORONG-BORONG


1 2 3 4 5

12. PADANG SIDEMPUAN B 6. PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK

7. PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN

8. PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA

13. GUNUNGSITOLI B

14. KISARAN B

15. SIANTAR B

16. STABAT B 9. STABAT DI PANGKALAN BRANDAN

17. BELAWAN B

18. BALIGE B 10. BALIGE DI PORSEA

11. BALIGE DI PANGURURAN

19. PANYABUNGAN B 12. PANYABUNGAN DI KOTANOPAN

13. PANYABUNGAN DI NATAL

20. SEI RAMPAH B

21. TELUK DALAM B 14. TELUK DALAM DI PULAU TELO

22. DOLOK SANGGUL B

23. LIMA PULUH B

3. SUMATERA BARAT 1. PADANG A

DI PADANG 2. BUKITTINGGI A

3. PAYAKUMBUH B 1. PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU

2. PAYAKUMBUH DI SULIKI

4. PARIAMAN B

5. SAWAHLUNTO B

6. SOLOK B 3. SOLOK DI ALAHAN PANJANG

7. PADANG PANJANG B

8. BATUSANGKAR B

9. LUBUK SIKAPING B

10. PAINAN B 4. PAINAN DI BALAI SELASA

11. SIJUNJUNG B

12. LUBUK BASUNG B 5. LUBUK BASUNG DI MANINJAU

13. TUA PEJAT B

14. SIMPANG EMPAT B 6. SIMPANG EMPAT DI TALU

15. PULAU PUNJUNG B

16. PADANG ARO B

4. R I A U 1. PEKANBARU A

DI PEKANBARU

2. RENGAT B

3. DUMAI B

4. BENGKALIS B 1. BENGKALIS DI SELAT PANJANG


1 2 3 4 5

5. TEMBILAHAN B

6. BANGKINANG B

7. PASIR PANGARAIAN B

8. SIAK SRI INDRAPURA B

9. TELUK KUANTAN B

10. PANGKALAN KERINCI B

11. BAGANSIAPIAPI B

5. J A M B I 1. J A M B I A

DI JAMBI 2. MUARA BULIAN B 1. MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI

3. MUARA BUNGO B

4. SUNGAI PENUH B

5. BANGKO B

6. KUALA TUNGKAL B

7. SAROLANGUN B

8. MUARA TEBO B

9. MUARA SABAK B 2. MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG

10. SENGETI B

6. SUMATERA SELATAN 1. PALEMBANG A

DI PALEMBANG 2. KAYU AGUNG B

3. BATURAJA B 1. BATURAJA DI MARTAPURA

2. BATURAJA DI MUARA DUA

4. LAHAT B

5. LUBUK LINGGAU B

6. MUARA ENIM B

7. SEKAYU B

8. PRABUMULIH B

9. PAGAR ALAM B

10. PANGKALAN BALAI B

11. TEBING TINGGI B 3. TEBING TINGGI DI PENDOPO

7. BENGKULU 1. BENGKULU A

DI BENGKULU 2. CURUP B

3. ARGAMAKMUR B

4. MANNA B

5. MUKOMUKO B

6. T A I S B

7. BINTUHAN B

8. TUBEI B

9. KEPAHIANG B

8. LAMPUNGDI BANDAR LAMPUNG

1. BANDAR LAMPUNG A 1. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG


1 2 3 4 5

2. KALIANDA B

3. METRO B

4. KOTABUMI B

5. L I W A B 2. LIWA DI KRUI

6. GUNUNG SUGIH B

7. SUKADANA B

8. BLAMBANGAN UMPU B

9. MENGGALA B

10. KOTA AGUNG B 3. KOTA AGUNG DI PRINGSEWU

4. KOTA AGUNG DI TALANG PADANG

9. DKI JAKARTA 1. JAKARTA PUSAT A

DI JAKARTA 2. JAKARTA UTARA A

3. JAKARTA BARAT A

4. JAKARTA TIMUR A

5. JAKARTA SELATAN A

10. JAWA BARAT 1. BANDUNG A

DI BANDUNG 2. CIREBON A

3. BOGOR A

4. SUKABUMI A

5. PURWAKARTA A

6. GARUT A

7. TASIKMALAYA A

8. BEKASI A

9. CIBINONG A

10. CIMAHI/BALE BANDUNG A

11. DEPOK A

12. INDRAMAYU B

13. SUMEDANG B

14. KUNINGAN B

15. MAJALENGKA B

16. CIAMIS B

17. KARAWANG B

18. CIANJUR B

19. SUBANG B

20. SUMBER B

21. CIBADAK B

22. CIKARANG B

23. BANJAR B

24. SINGAPARNA B

25. CIMAHI B


1 2 3 4 5

11. JAWA TENGAH DI SEMARANG

1. SEMARANG A 1. SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG

2. SURAKARTA A

3. PEKALONGAN A

4. MAGELANG A

5. PURWOKERTO A

6. TEGAL A

7. PATI A

8. CILACAP A

9. KUDUS B

10. KLATEN B

11. SALATIGA B

12. REMBANG B

13. PEMALANG B

14. PURBALINGGA B

15. PURWOREJO B

16. KEBUMEN B

17. SRAGEN B

18. KENDAL B

19. BLORA B

20. BOYOLALI B

21. BREBES B

22. DEMAK B

23. JEPARA B

24. KARANGANYAR B

25. SUKOHARJO B

26. WONOGIRI B

27. BANJAR NEGARA B

28. TEMANGGUNG B

29. WONOSOBO B

30. BANYUMAS B

31. BATANG B

32. PURWODADI B

33. AMBARAWA B

34. SLAWI B

35. MUNGKID B

36. K A J E N B

12. DAERAH ISTIMEWA 1. YOGYAKARTA A

YOGYAKARTA 2. SLEMAN A

DI YOGYAKARTA 3. WONOSARI B

4. WATES B

5. BANTUL B

13. JAWA TIMUR 1. SURABAYA A

DI SURABAYA 2. MALANG A

3. JEMBER A


1 2 3 4 5

4. KEDIRI A

5. MADIUN A

6. PASURUAN A

7. BOJONEGORO A

8. BONDOWOSO A

9. PAMEKASAN A

10. SIDOARJO A

11. KEPANJEN A

12. BANYUWANGI A

13. B L I T A R A

14. MOJOKERTO B

15. PROBOLINGGO B

16. JOMBANG B

17. PONOROGO B

18. GRESIK B

19. LUMAJANG B

20. TULUNG AGUNG B

21. TRENGGALEK B

22. NGANJUK B

23. MAGETAN B

24. TUBAN B

25. NGAWI B

26. SUMENEP B

27. LAMONGAN B

28. SAMPANG B

29. BANGKALAN B

30. PACITAN B

31. SITUBONDO B

32. BANGIL B

33. KRAKSAAN B

34. TANJUNG PERAK B

35. B A T U B

36. NGASEM B

37. MEJAYAN B

14. KALIMANTAN BARAT 1. PONTIANAK A

DI PONTIANAK 2. SINGKAWANG A

3. SINTANG B

4. KETAPANG B

5. SANGGAU B 1. SANGGAU DI ENTIKONG

6. MEMPAWAH B

7. PUTUSIBAU B

8. SAMBAS B 2. SAMBAS DI PEMANGKAT

9. BENGKAYANG B

10. NGABANG B

11. SEKADAU B


1 2 3 4 5

15. KALIMANTAN TENGAHDI PALANGKARAYA

1. PALANGKARAYA A

2. SAMPIT B

3. KUALA KAPUAS B 1. KUALA KAPUAS DI PALINGKAU

4. MUARA TEWEH B

5. PANGKALANBUN B

6. BUNTOK B

7. PURUK CAHU B

8. TAMIANG LAYANG B

9. KASONGAN B

10. KUALA PEMBUANG B

11. SUKAMARA B

12. NANGA BULIK B

13. KUALA KURUN B

14. PULANG PISAU B

16. KALIMANTAN SELATAN 1. BANJARMASIN A

DI BANJARMASIN 2. KANDANGAN B

3. KOTABARU B

4. MARTAPURA B

5. AMUNTAI B

6. BARABAI B

7. TANJUNG B

8. RANTAU B

9. PLEIHARI B

10. MARABAHAN B

11. BANJARBARU B

12. BATULICIN B

13. PARINGIN B

17. KALIMANTAN TIMUR 1. BALIKPAPAN A

DI SAMARINDA 2. SAMARINDA A

3. TENGGARONG A

4. TANAH GROGOT B

5. TANJUNG REDEP B

6. TARAKAN B

7. NUNUKAN B

8. BONTANG B

9. TANJUNG SELOR B

10. SENDAWAR B

11. SANGATTA B

12. MALINAU B

13. PENAJAM B

18. SULAWESI UTARA 1. MANADO A

DI MANADO 2. TONDANO B


1 2 3 4 5

3. KOTAMOBAGU B 1. KOTAMOBAGU DI DOMUGA

4. TAHUNA B 2. TAHUNA DI SIAU

5. BITUNG B

6. TOMOHON B

7. AMURANG B

8. MELONGUANE B 3. MELONGUANE DI BEO

9. AIRMADIDI B

10. BOROKO B

19. SULAWESI TENGAH 1. PALU A

DI PALU 2. LUWUK B 1. LUWUK DI BUNTA

2. LUWUK DI PAGIMANA

3. TOLI-TOLI B 3. TOLI-TOLI DI LAULALANG

4. TOLI-TOLI DI OGOTUA

5. TOLI-TOLI DI BANGKIR

4. POSO B 6. POSO DI KOLONADALE

7. POSO DI TENTENA

8. POSO DI BUNGKU

5. DONGGALA B 9. DONGGALA DI SABANG

10. DONGGALA DI TOMPE

6. BANGGAI B

7. PARIGI B 11. PARIGI DI TINOMBO

12. PARIGI DI MOUTONG

8. BUOL B 13. BUOL DI PALELEH

14. BUOL DI LOKODIDI

9. AMPANA B 15. AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI

20. SULAWESI TENGGARA 1. KENDARI A

DI KENDARI 2. BAU-BAU B

3. KOLAKA B

4. RAHA B

5. UNAAHA B

6. WANGI-WANGI B

7. LASUSUA B

8. ANDOOLO B

9. PASARWAJO B

21. SULAWESI SELATANDI MAKASSAR

1. MAKASSAR A 1. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

DI MAKASSAR 2. PARE-PARE A

3. PALOPO A

4. SUNGGUMINASA A 2. SUNGGUMINASA DI MALINO

5. WATAMPONE/BONE A 3. BONE DI POMPANUA

4. BONE DI LAPARIAJA

5. BONE DIKAJUARA

6. MAMUJU B


1 2 3 4 5

7. MAROS B 6. MAROS DI CAMBA

8. BANTAENG B

9. PINRANG B

10. SENGKANG B

11. SOPPENG B

12. BARRU B

13. BULUKUMBA B 7. BALUKUMBA DI KAJANG

14. JENEPONTO B

15. ENREKANG B

16. MAJENE B

17. MAKALE B 8. MAKALE DI RANTEPAO

18. PANGKAJENE B

19. SELAYAR B

20. POLEWALI B

21. SIDENRENGRAPPANG B

22. SINJAI B

23. TAKALAR B

24. MASAMBA B

25. MAMASA B

26. BELOPA B

27. MALILI B 9. MALILI DI WOTU

28. PASANGKAYU B

22. B A L I 1. DENPASAR A

DI DENPASAR 2. SINGARAJA A

3. KLUNGKUNG B 1. KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

4. BANGLI B

5. AMLAPURA B

6. GIANYAR B

7. NEGARA B

8. TABANAN B

23. NUSA TENGGARA 1. MATARAM A

BARAT 2. PRAYA B

DI MATARAM 3. SELONG B

4. SUMBAWA BESAR B

5. R A B A B

6. DOMPU B

24. NUSA TENGGARA 1. KUPANG A 1. KUPANG DI SEBA (SEBU)

TIMUR 2. S O E B

DI KUPANG 3. KEFAMENANU B

4. ATAMBUA B

5. ENDE B

6. MAUMERE B

7. LARANTUKA B 2. LARANTUKA DI WAIWERANG

8. RUTENG B 3. RUTENG DI REO


1 2 3 4 5

9. BAJAWA B

10. WAINGAPU

11. WAIKABUBAK B

12. KALABAHI B

13. LEWOLEBA B

14. BAA B

15. LABUAN BAJO B

16. OELAMASI B

25. M A L U K U 1. AMBON A 1. AMBON DI BANDANAERA

DI AMBON 2. AMBON DI SAPARUA

2. MASOHI B 3. MASOHI DI GESER

4. MASOHI DI PIRU

5. MASOHI DI WAHAI

3. TUAL B 6. TUAL DI WONRELI

4. SAUMLAKI B

5. NAMLEA B

6. DOBO B

26. P A P U A 1. JAYAPURA A

DI JAYAPURA 2. BIAK B

3. MANOKWARI B

4. SORONG B

5. FAK-FAK B

6. MERAUKE B

7. WAMENA B

8. NABIRE B

9. SERUI B

10. TIMIKA B

27. MALUKU UTARA 1. TERNATE B 1. TERNATE DI MOROTAI

DI SOFIFI 2. TERNATE DI JAILOLO

2. SOASIU B

3. TOBELO B

4. LABUHA B

5. SANANA B

6. WEDA B

28. BANTEN 1. SERANG A

DI SERANG 2. TANGERANG A

3. TIGARAKSA A

4. PANDEGLANG B

5. RANGKASBITUNG B

6. CILEGON B

29. KEPULAUAN BANGKA 1. PANGKAL PINANG A

BELITUNG 2. SUNGAILIAT B 1. SUNGAILIAT DI BELINYU

DI PANGKAL PINANG


1 2 3 4 5

3. TANJUNG PANDAN B

4. MENTOK B

5. MANGGAR B

6. TOBOALI B

7. KOBA B

30. GORONTALO 1. LIMBOTO B 1. LIMBOTO DI KWANDANG.

DI KOTA GORONTALO 2. GORONTALO B

3. TILAMUTA B

4. SUWAWA B

5. MARISA B

31. KEPULAUAN RIAU 1. TANJUNG PINANG A

DI TANJUNG PINANG 2. B A T A M A

3. TANJUNG BALAI KARIMUN

B 1. TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU

2. TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO

4. R A N A I B 3. RANAI DI TAREMPA

5. DAIK LINGGA B


· memperlihatkan bagaimana kejaksaan sangat ... terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi...

Documents