@@@ Latihan After UTS MEI 2013

Download @@@ Latihan After UTS MEI 2013

Post on 24-Nov-2015

16 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UTS Spesialisasi Akuntansi STAN

TRANSCRIPT

<ul><li><p>LATIHAN KELOMPOK </p><p>1. Dokumen Sumber untuk membukukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kejadian mobil dinas kantor X yang hilang di rumah Rapino, Ak (auditor pemerintah dari kantor X) adalah : a. Laporan atas hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b. Surat keberatan dari Rapino,Ak ke kantor X c. Surat Pembebanan TGR dari Kepala Kantor X kepada Rapino,Ak b. SP2D LS gaji Rapino,Ak dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran TGR </p><p>2. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak terjadi di SKPD adalah: a. Koreksi kesalahan pencatatan b. Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup c. Penambahan dan pengurangan hutang jangka panjang d. Pengakuan aset tetap </p><p> 3. Pada bulan Mei 2012, Rapino,Ak melakukan audit laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran </p><p>2011. Terjadi salah pembukuan di tahun anggaran 2011 yaitu; belanja untuk pembelian perabot kantor (asset tetap) sebesar Rp 99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp 99.000.000,00 Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Rapino,Ak berkeyakinan memadai bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi posisi kas. Atas kondisi tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 </p><p>belum terbit b. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 </p><p>sudah terbit c. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai </p><p>berikut: Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00 </p><p>d. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai berikut: Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja Perjalanan Dinas Rp 99.000.000,00 </p><p>4. Pada bulan November 2011, Rapino,Ak melakukan audit laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 secara interim (laporan keuangan belum selesai). Terjadi salah pembukuan di tahun anggaran 2011 yaitu; belanja untuk pembelian perabot kantor (asset tetap) sebesar Rp 99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp 99.000.000,00 Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Atas kondisi tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 </p><p>belum terbit b. Mengusulkan jurnal koreksi tahun anggaran 2011 sebagai berikut: </p><p>Debet : Belanja Modal Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja Perjalanan Dinas Rp 99.000.000,00 Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00 </p><p>c. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi karena hanya akan menambah potensi masalah dengan auditee d. Mengusulkan jurnal koreksi tahun anggaran 2011 sebagai berikut: </p></li><li><p>Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00 </p><p> 5. Prosedur yang tidak tepat yang dilaksanakan dalam pemeriksaan akun kas adalah: </p><p>a. Auditor melakukan pemeriksaan fisik kas (opname cash) b. Auditor membuat surat konfirmasi langsung kepada bank untuk meminta rekening koran dan bank </p><p>statement dari entitas yang diperiksa c. Auditor menganalisis atas mutasi kredit dan debet rekening koran d. Auditor menganalisis nota kredit dan nota debet dari bank </p><p>6. Dalam pemeriksaan, apabila diperoleh indikasi adanya ketidakpatutan (abuse) dan secara signifikan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, maka berikut ini adalah langkah yang dilakukannya, KECUALI: </p><p>a. Pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan. b. Menentukan apakah ketidakpatutan (abuse) memang benar-benar terjadi. c. Apabila memang benar-benar terjadi, pemeriksa harus menentukan pengaruhnya terhadap hasil </p><p>pemeriksaan. d. Melakukan penyegelan tempat-tempat yang diduga kuat berisi bukti terjadinya abuse tersebut </p><p>7. Kegiatan pengujian terinci TERHADAP SIKLUS BELANJA merupakan tahapan: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Pengujian substantif atas saldo </p><p> 8. Dokumen asli terkait dengan transaksi belanja, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, merupakan </p><p>bukti yang: a. Cukup b. Relevan c. Kompeten d. Material </p><p> 9. Diantara bukti di bawah ini, bukti yang paling kuat bagi pemeriksa dalam mengambil simpulan adalah: </p><p>a. Bukti eksternal yang valid b. Bukti permintaan keterangan yang dibubuhi materai yang cukup c. Bukti lisan yang dituangkan dalam kertas kerja yang dibubuhi materai d. Dokumen asli dan formil yang dihasilkan oleh organisasi auditee </p><p> 10. Dalam pengujian terhadap biaya perjalanan, pemeriksa melakukan perhitungan rata-rata biaya perjalanan per </p><p>hari perjalanan untuk seluruh pegawai dan kemudian memeriksa bukti perjalanan dari pegawai-pegawai yang memiliki rata-rata biaya perjalanan yang tinggi. Prosedur tersebut menggambarkan jenis bukti: a. Dokumentasi dan fisik b. Analisitikal dan fisik c. Dokumentasi dan analitikal d. Fisik dan kesaksian </p><p> 11. Pemeriksa mempelajari flow chart sistem pengendalian intern yang dibuat oleh manajemen. Flow chart </p><p>tersebut merupakan bukti: a. bukti fisik, b. dokumentasi, c. kesaksian (testimonial) dan </p></li><li><p>d. analisis. 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa jumlah penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi </p><p>Kalimantan Timur tahun 2011 jauh melebihi kebutuhan normal seluruh kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Prosedur pemeriksaan yang relevan dengan hasil pemeriksaan ini adalah: a. Observasi fisik b. Konfirmasi c. Prosedur analitis d. Penghitungan ulang </p><p>13. Pada saat digunakan metode sampling, konsep informasi yang cukup (sufficient) mengharuskan agar sampel yang dipilih memberikan: </p><p>a. Reasonable assurance bahwa sampel telah mewakili populasi. b. Bukti yang terbaik telah diperoleh secara reasonable. c. Reasonable assurance bahwa bukti memiliki hubungan yang logis dengan tujuan penugasan. d. Absolute assurance bahwa sampel telah mewakili populasi. </p><p>14. Dalam pengujian atas siklus belanja, pemeriksa melakukan penelusuran dari buku besar belanja ke bukti Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Langkah tersebut bertujuan untuk menguji: a. Existence or occurrence b. Completeness c. Valuation or allocation d. Presentation and disclosure </p><p>15. Auditor menghitung ulang seluruh belanja yang terkait dengan cost of acquisition aset tetap dalam pengujian substantif. Hal tersebut mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian </p><p>16. Dalam pengujian substantif auditor menggunakan teknik audit pemeriksaan fisik aset tetap. Hal tersebut mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian </p><p> 17. Auditor melakukan trasir penerimaan pajak hiburan, dari dokumen surat setoran menuju LRA. Hal tersebut </p><p>mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen: a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian </p><p> 18. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menguji apakah SPM telah ditandatangani oleh </p><p>pejabat yang berwenang. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c. Sampling satuan mata uang d. Pengujian pengendalian intern </p></li><li><p> 19. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk menguji apakah harga satuan barang telah sesuai </p><p>dengan standar harga. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c. Pengujian substantive d. Pengujian pengendalian intern </p><p> 20. Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah harus meyakini bahwa realisasi atas belanja modal tidak </p><p>melebihi anggaran. Dokumen pemeriksaan yang relevan untuk pemeriksaan ini adalah: a. DIPA b. SPM c. SSPB d. SSBP </p><p>21. Pemeriksa menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif pada suatu instansi pemerintah. Teknik pemeriksaan yang paling efektif untuk membuktikan indikasi tersebut adalah a. Penelitian atas Daftar Nominatif Perjalanan Dinas b. Pengecekan daftar absensi pegawai dengan tiket pesawat c. Konfirmasi manifes pesawat kepada maskapai d. Pengecekan boarding pass dengan tiket pesawat </p><p>22. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010 yang mencantumkan nilai Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp995 triliun. Nilai pendapatan tersebut termasuk didalamnya Pendapatan PBB sebesar Rp28 triliun. BPK menetapkan tingkat materialitas sebesar 1% dari total Pendapatan Negara dan Hibah. Berdasarkan keterangan tersebut, berapa nilai planning materiality dan tollerable error untuk akun yang telah disebutkan? a. Planning materiality Rp0,28 triliun dan tollerable error Rp9,95 triliun b. Planning materiality Rp9,95 triliun dan tollerable error Rp280 miliar c. Planning materiality Rp9,95 miliar dan tollerable error Rp2,8 triliun d. Planning materiality Rp2,8 triliun dan tollerable error Rp9,95 triliun </p><p> 23. Pernyataan yang benar mengenai komunikasi pemeriksa: </p><p>a. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa tidak perlu didokumentasikan. b. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan </p><p>intensitas komunikasi. c. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan sebagian kecil indikasi temuan pemeriksaan kepada pihak di luar </p><p>entitas yang diperiksa tanpa sepengetahuan pihak manajemen entitas. d. Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa tidak perlu menjelaskan alasan </p><p>pemeriksaan dihentikan. </p><p>24. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan tanggungjawab pemeriksa dalam hal penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse): a. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan </p><p>ketidakpatutan (abuse). b. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi </p><p>salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan </p><p>c. Pemeriksa harus mengikuti pelatihan yang memadai untuk mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse). </p><p>d. Tanggungjawab utama pemeriksa adalah mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse). </p></li><li><p>25. Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Beberapa contoh kondisi yang dapat dilaporkan adalah: </p><p>I. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. II. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output </p><p>dari suatu sistem. III. Tidak digunakannya sistem aplikasi komputer yang terintegrasi secara on-line. </p><p> a. II dan III b. I dan III c. I dan II d. I, II, III </p><p> 26. Kantor Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh membangun rumah yang setelah jadi akan diserahkan </p><p>kepada masyarakat. Terhadap rumah-rumah yang dibangun tersebut, BRR akan melaporkan di neraca sebagai: a. Aset tetap, sebagai gedung dan bangunan b. Tidak dicantumkan dalam neraca, namun cukup dilaporkan di catatan atas laporan keuangan c. Aset lancar, sebagai persediaan d. Aset tetap, sebagai konstruksi dalam pengerjaan, apabila di akhir tahun rumah tersebut belum selesai </p><p>27. Satker Inspektorat Provinsi melakukan pembelian software Audit Command Language (ACL). Bagaimana penyajiannya dalam neraca? a. Sebagai persediaan b. Sebagai aset tetap c. Sebagai aset lain-lain d. Tidak disajikan di neraca </p><p> 28. Satker di Kementerian Pertanian memiliki hewan dan tanaman yang digunakan untuk pusat penelitian. Hewan </p><p>tersebut dilaporan dalam neraca sebagai: a. Persediaan b. Aset tetap c. Aset tetap lainnya d. Aset lain-lain </p><p>29. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak terjadi di SKPD adalah: e. Koreksi kesalahan pencatatan f. Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup g. Penambahan dan pengurangan hutang jangka panjang h. Pengakuan aset tetap </p><p> 30. Dibawah ini pihak-pihak yang akan diminta keterangan oleh auditor terkait dengan pemeriksaan belanja </p><p>daerah, KECUALI: a. Bendahara Penerimaan b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan </p><p>31. Pada waktu melaksanakan pemeriksaan atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, jenis belanja daerah yang paling tidak mungkin dijumpai adalah: a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Bunga </p></li><li><p>32. Dokumen berikut akan diminta oleh auditor sewaktu melakukan pemeriksaan belanja daerah, kecuali: a. Surat Perintah Membayar (SPM) b. Surat Perintah Pemindahan Dana (SP2D) c. Surat Tanda Setoran (STS) d. Nota Debet </p><p>33. Dibawah ini langkah pemeriksaan belanja daerah pada tahap pelaksanaan, kecuali: a. Penilaian risiko b. Pengujian atas sistem pengendalian intern c. Pengujian substantif atas transaksi d. Pengujian terinci atas saldo </p><p>34. Dokumen Sumber yang paling kuat untuk menguji keterjadian transaksi penambahan asset melalui hibah asset tetap adalah: c. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima 100% atau pertama atau Provisional </p><p>hand over d. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah e. SP2D LS dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah f. SP2D GU dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah </p><p> 35. Dokumen Sumber yang paling relevan untuk membukukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kejadian mobil </p><p>dinas kantor X yang hilang di rumah seorang pegawai, adalah : a. Laporan atas hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b. Surat keberatan dari pegawai ybs kepada kantor X c. SP2D LS gaji pegawai ybs, dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran TGR d. Surat Pembebanan TGR dari Kepala Kantor X kepada pegawai ybs. </p></li><li><p>36. Belanja yang dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda ttg APBD disahkan &amp; ditempatkan dlm Lembaran Daerah adalah: </p><p>a. Belanja modal b. Belanja barang c. Belanja social d. Belanja gaji </p><p> 37. Dalam penyelesaian tahap akhir pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksa akan melakukan reviu terhadap </p><p>hal-hal berikut: a. Tunggakan pajak b. Kewajiban satuan kerja kepada pegawai dan supplier c. Bukti kepemilikan aset tetap d. Contingent liability </p><p>38. Salah satu jenis subsequent event adalah: a. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak tercermin </p><p>pada laporan keuangan pada tanggal neraca, dan padahal peristiwa tersebut terjadi sebelum tanggal neraca </p><p>b. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan </p><p>c. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami suatu entitas pada tanggal sebelum laporan keuangan dicetak d. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tang...</p></li></ul>